<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) diramal akan menghadapi tantangan. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Timur I Untung Basuki menuturkan, salah satu tantangan utama yakni adanya fenomena downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok murah. "Iya, itu (downtrading) dari dulu sebetulnya tetap menjadi tantangan," ujar Untung kepada awak media di Sidoarjo, Kamis (14/9). Untung menjelaskan, peralihan ke rokok murah atau&nbsp;downtrading itu yakni konsumen lebih memilih mengonsumsi rokok dari golongan II ataupun golongan III, dibanding golongan I. Fenomena downtrading itu tidak hanya terjadi saat ini. "Dari dulu sebetulnya tetap menjadi tantangan," imbuh Untung. Belum lagi, lanjut dia, kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok tentu berkorelasi pada kenaikan harga rokok. Dengan begitu, hal itu akan membuat masyarakat beralih mengonsumsi rokok yang lebih murah. "Karena golongan I sudah terlalu tinggi, maka mereka tentu cenderung untuk golongan II yang tentu tarif cukainya lebih rendah," jelas dia. Sejalan dengan itu, Kakanwil Bea Cukai Jatim II Agus Sudarmadi menambahkan, industri hasil tembakau (IHT) merupakan tulang punggung perekonomian di wilayah Jatim. Meski begitu, akan tetap ada diskursus pro-kontra mengenai faktor kesehatan dan ekonomi. Untuk menjembatani hal itu, pihaknya juga mengedepankan pendekatan socio cultural. Sehingga dalam mengejar penerimaan CHT tetap bisa diterima dengan baik tanpa mengesampingkan aspek kemasyarakatan. "Kami gunakan pendekatan socio cultural. Pulang kerja, saya sudah ganti pakaian, pakai sarung ikut solawatan. Sebab, basis ekonomi rakyat di sini pesantren, maka ya pendekatannya socio cultural atau nderek ulama, kami dekati ulama," jelasnya. Dari sisi kinerja, Agus memerinci, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Kanwil Jatim II mencapai senilai Rp 35,53 triliun sampai periode 28 Agustus 2023. Realisasi tersebut 58,20 persen dari target yang senilai Rp 61,15 triliun untuk sepanjang 2023 ini. Seperti diketahui, Kanwil DJBC Jatim II meliputi Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Probolinggo.

Untung Basuki menuturkan, salah satu tantangan utama yakni adanya fenomena downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok murah.

Peralihan ke Rokok Murah Gerus Penerimaan Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peralihan konsumsi rokok di tengah masyarakat semakin menguat. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu yang menyampaikan bahwa penurunan produksi rokok golongan I, meskipun di sisi lain terdapat peningkatan produksi rokok golongan II dan III, ternyata berdampak pada realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Akibatnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan CHT hingga April 2023 mencapai Rp 72,35 triliun atau menurun 5,16&nbsp;persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, kenaikan tarif cukai 10 persen telah memicu tren downtrading ini, di mana konsumen turun kelas ke golongan yang lebih murah. "Kita lihat angka penerimaannya mengalami penurunan, tren konsumsi masyarakat naik di segmen rokok yang lebih murah," ungkapnya Tauhid dikutip Jumat (16/6). Tauhid menjelaskan apabila pola kebijakan seperti ini diteruskan, di mana golongan I terus mengalami kenaikan lebih besar, fenomena downtrading akan terus terjadi. "Apalagi harganya sudah di atas (tinggi), otomatis konsumen golongan I akan turun kelas," ujarnya. Menurutnya, secara jangka panjang peralihan konsumsi ini akan semakin memengaruhi penerimaan negara. "Semakin besar jarak tarif antar golongan, banyak praktik penghindaran cukai supaya pabrikan bisa buat rokok lebih murah. Kenaikan cukai jadi tidak efektif untuk optimalisasi penerimaan cukai," katanya. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk memperhatikan maraknya rokok murah dari golongan II atau di bawahnya. "Kalau pemerintah mau menjaga penerimaan negara ya harus segera diatasi, kalau tidak loss-nya akan banyak. Tidak hanya itu tenaga kerja di industri juga dirugikan karena dengan maraknya downtrading, laba dan omzet industrinya makin turun dan sumbangan cukainya justru negatif," ujarnya. Fenomena peralihan konsumsi yang berimbas pada penurunan penerimaan CHT terjadi karena adanya selisih tarif yang besar antar rokok golongan I dan golongan II. Selama ini golongan I telah menjadi penyumbang penerimaan cukai terbesar sehingga penurunan produksinya berdampak besar pada penurunan penerimaan negara. Sebelumnya dilaporkan bahwa produksi rokok golongan I turun 2,57&nbsp;persen menjadi 13,57 miliar batang pada April 2023. Sementara rokok golongan II naik 11,25 persen menjadi 6,25 miliar batang dan rokok golongan III naik 42,85&nbsp;persen menjadi 4,51 miliar batang. Kenaikan produksi rokok golongan II juga terlihat dari maraknya produk rokok dengan merek baru dan berharga murah. Warganet di media sosial kerap mendiskusikan fenomena produk rokok baru dengan harga murah ini. Cuitan pada akun Twitter @txtdariperokok tentang 'Sejak rokok naik, nama rokok temanku jadi aneh semua' telah dilihat sebanyak 3,8 juta kali, dan memperoleh lebih dari 50.000 tanggapan yang membenarkan fenomena tersebut. Menanggapi hal ini, Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto menilai masyarakat akan membeli rokok sesuai dengan kemampuan finansialnya. Saat harga rokok di pasaran semakin mahal, banyak konsumen memilih 'turun kasta' ke merek yang lebih terjangkau semata-mata agar tetap bisa terus merokok.

Semakin besar jarak tarif antar golongan, banyak praktik penghindaran cukai supaya pabrikan bisa buat rokok lebih murah.

Indef Sebut Banyak Konsumen 'Turun Kasta' Bikin Penerimaan Cukai Rokok Melorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) secara tegas menolak pasal terkait tembakau di dalam RUU Kesehatan. Dalam RUU tersebut, kategori tembakau disejajarkan dengan zat psikotropika dan narkotika.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICMI menganggap, penggolongan tembakau dalam kategori zat psikotropika dan narkotika akan memengaruhi upaya kesehatan dan berimplikasi ke berbagai bidang Industri hasil tembakau (IHT).&nbsp;Diketahui, IHT memiliki sektor turunan yang cukup banyak mulai dari pedagang asongan hingga petani. IHT pun bukan hanya rokok tetapi beragam produk seperti obat, kosmetika, penyedap rasa, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ketua Departemen Upaya Kesehatan Masyarakat MPP ICMI Zaenal Abidin, pemerintah dan DPR harus membahas RUU Kesehatan lebih mendalam dan komprehensif. "Menurut data sebanyak 6,1 juta petani tembakau di Indonesia yang bergantung pada sektor pertembakauan dan nantinya dapat terancam dengan digulirkannya regulasi ini," kata Zaenal kepada wartawan, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menekankan, perlunya dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran Undang-undang Kesehatan. "Proses pembentukan Undang-undang maka dialog terbuka adalah suatu keniscayaan dan menjadi hak warga negara, yang sering disebut meaningful participation," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menjelaskan, warga negara didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, serta mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dia mengemukakan, dialog tersebut diperlukan karena ICMI menilai pembahasan selama ini tidak transparan dan terkesan terburu-buru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baginya, ada beberapa catatan kritis ICMI pada proses penyusunan RUU Kesehatan antara pemerintah dan DPR. Pertama, adanya upaya penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, rekomendasi bagi anggotanya yang berpraktik melayani masyarakat&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi isu penting. Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua RUU Kesehatan mengancam kemandirian rumah sakit sehingga menjadi keberatan organisasi bidang kesehatan. Ketiga, bergesernya basis pendidikan dokter spesialis dari universitas ke rumah sakit saja yang akan berakibat menurunkan mutu lulusannya dan mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaenal menambahkan, masalah lain yakni dibolehkannya korban pemerkosaan aborsi pada usia kehamilan 14 minggu. Hal tersebut, menurutnya, bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia&nbsp; yang hanya mentoleransi hingga batas usia kehamilan 6 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilangnya kalimat akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan juga&nbsp; diperkirakan dapat menuai masalah kemudian hari," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada pokoknya ICMI menilai RUU Kesehatan yang saat ini sedang menjadi polemik belum memperhatikan kepentingan masyarakat secara utuh," tandas Zaenal.</div> </div>

"Ditengarai RUU ini dapat menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan seluruh urusan kesehatan di Kementerian Kesehatan," tukas Zaenal.

ICMI Tegas Tolak Tembakau Disejajarkan dengan Narkotika dalam RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-4-4114109021.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci" width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta agar aturan pertembakauan dalam RUU Kesehatan dapat ditinjau ulang agar tidak mendiskriminasi Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal itu disampaikan oleh Ketua Gaprindo&nbsp;Benny Wachjudi dalam&nbsp;diskusi dengar pendapat yang diinisiasi Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI. "Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Ketua Panja untuk berkenan mempertimbangkan sejumlah masukan industri terhadap beberapa pasal yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan rawan konflik kepentingan. Hingga saat ini, belum ada alternatif industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar ini," ujar Benny, dikutip Selasa (13/6). Gaprindo bersama&nbsp;Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mengapresiasi diskusi dengar pendapat ini. Menurut mereka,&nbsp;ini merupakan bagian dari upaya penyusunan kebijakan yang baik secara transparan dan partisipatif sesuai peraturan dan perundangan di mana pemangku kepentingan terdampak dilibatkan dalam prosesnya. Data Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan mencatat bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 6 juta pekerja. Para pekerja tersebar mulai petani, karyawan pabrik, hingga pedagang kecil dan menengah. IHT juga menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan keuangan negara melalui sektor cukai dan pajak. Benny menambahkan tidak ada justifikasi hukum yang kuat pada RUU untuk mengategorisasikan hasil tembakau, dalam hal ini rokok, dengan narkotika dan psikotropika. Lalu, di pasal tembakau tersebut, Kementerian Kesehatan akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan disharmonisasi. Hal ini, karena pengaturan tentang jumlah isi dan kemasan sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Cukai. Ia melanjutkan keberadaan pasal tembakau di RUU Kesehatan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan visi pemerintah dalam melakukan harmonisasi peraturan melalui metode omnibus. Oleh karena itu, Benny meminta agar pengaturan terkait produk tembakau tidak turut dibahas dalam RUU Kesehatan yang bertujuan untuk melakukan reformasi kesehatan. "Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik. Kami harap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil dan berimbang serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap seluruh rantai pasok IHT," pintanya. Ketua umum Gappri Henry Najoan juga meminta agar Panja RUU Kesehatan memperhatikan kondisi IHT rentan tertekan jika aturan ini disahkan. Ia menyatakan saat ini daya jual terus menurun karena daya beli yang melemah. "Situasi industri saat ini sedang terpuruk," tuturnya. Gappri juga telah melayangkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi untuk meninjau ulang pasal tembakau di RUU Kesehatan yang akan dinilai dapat mematikan IHT. Bersama seluruh ekosistem pertembakauan, saat ini Gappri dan Gaprindo tengah menunggu hasil dari diskusi Panja bersama anggota DPR lainnya. Henry juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembentukan aturan ini agar adil dan transparan. "Harapan kami tidak ada lagi peraturan-peraturan baru yang akan membuat industri ini semakin sulit," tutupnya.

Keberadaan pasal tembakau di RUU Kesehatan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan visi pemerintah.

Gaprindo dan Gappri Minta Persoalan IHT Dikeluarkan dari RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menolak pasal yang menyejajarkan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Penolakan semakin bermunculan terdengar di periode pembahasan karena dinilai tidak rasional. "Jadi, ada beberapa pandangan fraksi-fraksi yang menginginkan agar pasal soal tembakau itu dicabut dari RUU Kesehatan. Ada juga pandangan yang menginginkan pengaturannya kembali ke Undang-undang Kesehatan yang ada," ungkap Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, dikutip Kamis (8/6). Memang, menurutnya, pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi IX untuk RUU Kesehatan belum sampai pada Pasal 154 sampai 158 yang membahas tentang tembakau. Namun penolakannya sudah terjadi, terutama untuk Pasal 154 yang menyetarakan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika. "Saya sendiri tidak setuju jika tembakau disamakan dengan narkotika, karena adiksinya kan berbeda. Kalau narkoba kan barang haram. Sedangkan tembakau kan halal dan legal," ujar Yahya kepada wartawan. Lebih dari itu, menurut politikus Partai Golkar ini, kontribusi tembakau kepada perekonomian negara terbilang signifikan. Setidaknya nilainya sudah lebih dari Rp 200 triliun pada 2022 melalui cukai rokok saja. "Sekarang sudah Rp 218 triliun. Itu cukainya dan diharapkan naik terus itu, sedangkan pekerja yang terlibat dalam industri rokok itu 6 juta orang, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, posisi tembakau sangat berbeda. Sumbangsihnya kepada negara sangat besar," tegasnya. Dari situasi itu saja menurutnya sudah tidak bisa disamakan dengan narkotika dan minuman beralkohol. "Saya menghendaki agar pasal itu dicabut saja. Apalagi Jawa Timur adalah kontributor terbesar. IHT (Industri Hasil Tembakau) di Jawa Timur itu kontribusinya 60 persen. Kalau tembakau disamakan dengan narkotika, bisa sangat merugikan. Padahal yang satunya halal, yang satunya haram. Itu tidak boleh. Yang satunya legal, yang satunya ilegal," jelas&nbsp;Yahya. Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, Luluk Nur Hamidah, turut memantau polemik RUU Kesehatan yang terjadi di masyarakat pertembakauan saat ini. "Saya bisa memahami ketika ada kelompok yang menolak RUU ini, khususnya terkait Pasal 154 itu dengan menilai RUU ini tidak rasional, RUU ini juga diskriminatif, dan akan mengkriminalisasi para petani dan juga para perokok," ujarnya. Kriminalisasi yang dimaksud, kata Luluk, karena nantinya tembakau beserta produk turunannya akan disamakan perlakuannya dengan narkotika. "Kan otomatis kalau ini disamakan, pasti ini juga akan sangat rawan terjadi kriminalisasi. Jadi, tidak ada kata telat untuk mengoreksi, karena sudah dibahas di Komisi IX," khawatirnya. Para penyusun RUU Kesehatan yang bersifat omnibus law ini disarankan harus lebih berhati-hati, sebab bisa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. "Menurut saya pribadi, seharusnya pasal itu dicabut dan dikeluarkan dari RUU Kesehatan. Bukan berarti menolak RUU Kesehatan, karena prosesnya sudah jalan," ujar politikus PKB ini. Lebih jauh Luluk menilai, selain tidak adil, menyamaratakan tembakau dengan narkotika, dan psikotropika juga akan memunculkan kecurigaan yang luas. "Yang kami khawatirkan juga ini bagian dari agenda yang ingin menghancurkan industri tembakau kita. Itu soal kebudayaan, ada seni, ada sejarah panjang di baliknya. Jadi, persoalan ini tidak semata-semata soal kesehatan, tapi ini soal perang ekonomi," beber Luluk. Terlebih tembakau dan produk tembakau sudah memiliki aturan yang berlaku yang ketat. Maka akan lebih baik jika diatur terpisah dan tidak masuk dalam RUU Kesehatan. "Misalnya, terkait soal cukai, ketentuan rokok, soal distribusi dan hak edar, serta boleh dijual dimana. Rokok itu dibuat aturan yang terpisah, bukan di RUU kesehatan," sarannya.

"RUU ini tidak rasional, RUU ini juga diskriminatif, dan akan mengkriminalisasi para petani dan juga para perokok," ujar Luluk.

DPR Nilai Pasal 154 RUU Kesehatan Bisa Mengkriminalisasi Perokok hingga Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kian-melesu-serikat-pekerja-desak-pemerintah-jaga-industri-kretek_m_231259.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik rokok kretek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik rokok kretek</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu menjadi momen untuk mengingat kontribusi para pekerja yang dinilai berkontribusi penting bagi negara namun sering kali diabaikan. Sejumlah pihak menyuarakan pentingnya perlindungan bagi para pahlawan ekonomi tersebut, terutama pada sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor industri pertembakauan di Indonesia telah dikenal sebagai sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja yang tersebar di berbagai daerah. Mereka umumnya adalah tenaga kerja dengan pendidikan terbatas yang telah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan, selama ini telah banyak sekali kontribusi yang diberikan industri tembakau. Mulai dari penyediaan lapangan kerja padat karya utamanya di sektor sigaret linting tangan, hingga menggerakkan ekonomi di daerah serta menjadi penopang penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai. "Demikian pula di sentra-sentra tembakau, industri sigaret kretek tangan (SKT) adalah sektor padat karya yang menumbuhkan perekonomian daerah dengan menjadi mata rantai yang saling bergantung. Maka dari itu, terganggunya kehidupan SKT pasti akan berdampak pada sektor penunjang lainnya," tuturnya, Rabu (24/5). Melihat hal ini, Sudarto menegaskan sudah seharusnya pemerintah serius memperhatikan hak dan keadilan bagi pekerja di sektor tembakau, khususnya memastikan kelangsungan sektor SKT. Dia juga berharap agar pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk kesejahteraan pekerja bisa ditingkatkan. Menurutnya, kesejahteraan para pekerja tersebut telah sepatutnya dijadikan pertimbangan utama dalam menetapkan kebijakan dan regulasi IHT. "Regulasi harus sejalan dengan hak atas kepastian kelangsungan pekerjaan dan penghasilan buruh. Mereka perlu didengar dan dilibatkan mengingat posisi mereka yang sangat rentan menjadi korban perubahan regulasi," ungkapnya. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun melihat perlindungan pemerintah terhadap pekerja di industri tembakau masih sangat minim. Dibandingkan melindungi, katanya, pemerintah justru membuat regulasi yang tidak berpihak pada pekerja. "Minim sekali pembelaan terhadap mereka (pekerja). Tidak ada anggaran dan advokasi program yang memadai untuk mereka, padahal industri banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan sumbangsih yang besar kepada negara," ujarnya. Misbakhun juga mengatakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) beberapa tahun terakhir tidak berpihak pada aspirasi pekerja SKT. Kenaikan cukai yang diberlakukan tahun 2023-2024 dinilai berdampak besar pada kesejahteraan pekerja. Sebab, kenaikan tarif yang tinggi justru akan membuat perusahaan IHT mengurangi produksinya. "Solusinya adalah dengan mendorong regulasi yang berpihak pada ekosistem di IHT dengan mencakup hingga elemen yang terkecil seperti buruh rokok SKT. Pemerintah tidak boleh melupakan kontribusi besar industri dari hulu hingga ke hilir," tutupnya.

Misbakhun juga mengatakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) beberapa tahun terakhir tidak berpihak pada aspirasi pekerja SKT.

Kontribusi Tinggi, Pekerja Sektor Padat Karya IHT Perlu Diberi Perlindungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masifnya dorongan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) berdampak pada terampasnya hak-hak konsumen produk tembakau. Sejak awal rencana revisi tersebut digaungkan, sekitar 69,1 juta konsumen produk tembakau tidak pernah dilibatkan dalam proses perubahan aturannya yang sangat eksesif ini. Ketua Pakta Konsumen, Ary Fatanen, mengatakan bahwa konsumen produk tembakau seringkali dianggap sebagai objek. Padahal, para konsumen tersebut memiliki kontribusi dan sumbangsih yang besar bagi pendapat negara, salah satunya melalui cukai. "Sejak dirilisnya Keppres 25/2022 di Desember tahun lalu dan dengan viralnya rencana larangan rokok batangan, maka praktik diskriminasi dan pengabaian hak-hak ekonomi masyarakat bagi konsumen produk tembakau semakin nyata dirasakan," tegasnya dalam keterangan, Selasa (11/4). Selain itu, tujuh poin usulan materi yang tercantum pada revisi PP 109/2012 juga dianggap menindas hak informasi dan hak edukasi para konsumen produk tembakau. Ary menambahkan, para konsumen produk tembakau sesungguhnya siap berperan aktif untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah perokok anak. Namun, sayangnya, para konsumen tidak pernah dirangkul oleh para pembuat kebijakan dalam hal ini. Komisioner Ombudsman Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Agung Sedayu, memaparkan bahwa praktik diskriminasi terhadap konsumen produk tembakau dapat dirasakan di berbagai lingkup. Mulai dari terbatasnya akses terhadap informasi yang diberikan terkait produk tembakau, pembatasan akses atas hak partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan produk tembakau, hingga tidak dipertimbangkannya pandangan dan aspirasi para konsumen dalam proses pembuatan kebijakan. Komite Tetap KADIN DIJ Bidang Kebijakan Publik, Detkri Badhiron, mengatakan bahwa asas perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan keadilan, keamanan, serta kepastian hukum. Terkait wacana revisi PP 109/2012, Dektri menekankan bahwa aturan ini harusnya berfokus pada pengendalian dan pengawasan, bukan pelarangan total. Praktisi Periklanan, M. Hafidullah, juga menyayangkan adanya rencana revisi PP 109/2012. Salah satu poin materi yang dianggap tidak sesuai adalah dorongan mengenai larangan total iklan rokok, promosi, dan sponsorship yang dianggap dapat memukul industri iklan, baik dari sisi tenaga kerja hingga perputaran ekonomi industri tersebut. "Memotret relasi antara produk tembakau dan industri periklanan, belanja iklan rokok cukup besar. Jika kita lihat tahun 2017-2018 adalah golden period kontribusi belanja iklan IHT, yaitu sebesar Rp 6-7 triliun," tutur Hafidullah. Ia melanjutkan hingga saat ini salah satu masukan terbesar untuk agensi atau perusahaan reklame adalah dari iklan rokok. Mereka khawatir,&nbsp;adanya pelarangan total iklan rokok bisa semakin mematikan perekonomian. "Bayangkan saja, ketika satu agensi atau perusahaan reklame itu tutup, ada sekitar 300 tenaga kerja yang akan terdampak. Tentu saja regulasi yang berkaitan dengan pertembakauan ini perlu kita jaga dan kawal bersama" kata Hafidullah. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), A.B Widyanta, mengatakan konsumen produk tembakau memiliki peran penting dalam mengawal penyusunan regulasi yang adil dan berimbang. Hal ini agar para konsumen dapat memiliki kesempatan, keterlibatan, serta pelindungan yang sesuai. "Libatkan konsumen, ilmuwan, dan ahli dari lintas transdisipliner yang wajib menimbang pada aspek kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa," pungkasnya.

Detkri Badhiron, mengatakan bahwa asas perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

69,1 Juta Konsumen Produk Tembakau Minta Dilibatkan dalam Proses Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Industri kreatif nasional baru saja berangsur bangkit setelah pandemi. Akan tetapi, langung kembali menghadapi tekanan lantaran iklan rokok rencananya dilarang total. Hal ini setelah pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 yang mengatur perihal rokok, termasuk soal iklan. Sehingga imbasnya akan dirasakan industri kreatif. Rencana revisi tersebut akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut. Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Syafril Nasution, menyatakan bahwa iklan rokok merupakan salah satu penyumbang pendapatan iklan terbesar bagi televisi. "Kami secara tegas menolak revisi ini dan berharap tidak ada larangan total bagi iklan rokok. Kalau ini terjadi, dampaknya akan terjadi penurunan pendapatan," katanya dalam keterangan, Senin (3/4). Jika diberlakukan, wacana larangan total iklan rokok dapat menghapus pendapatan industri pertelevisian di sektor periklanan. Tak hanya itu, Syafril juga menjelaskan bahwa larangan total juga akan berdampak lebih luas lagi. Tidak hanya kepada industri periklanan secara langsung, tetapi juga pada industri turunannya. Melansir Nielsen, pada semester I tahun lalu, iklan rokok berkontribusi senilai Rp 4,5 triliun. Sedangkan pada 2021 nilainya mencapai Rp 9,1 triliun. Sebab berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021, ada enam sub sektor industri yang terkait dengan industri tembakau. Enam subsektor industri tersebut adalah subsektor desain, film/video, musik, penerbitan, periklanan, hingga subsektor penyiaran (TV dan radio). Enam subsektor ini secara kolektif mempekerjakan lebih dari 725.000 tenaga kerja. "Larangan iklan rokok akan menghasilkan efek domino dan berpengaruh besar pada keberlangsungan industri. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana revisi ini sekaligus mempertimbangkan bagaimana perkembangan industri ini," sambung Syafril. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia (IRPII), Dede Iman. Ia menjelaskan, industri tembakau selama ini merupakan kontributor utama dalam memberikan pendapatan kepada rumah produksi iklan. Apalagi pada situasi pandemi lalu, dimana banyak sektor industri justru menghemat biaya iklan dan promosi, tetapi produksi iklan rokok relatif stabil. Tanpa pemasukan iklan rokok, industri kreatif khawatir dampaknya akan sangat besar. "Kami lebih melihat ke aspek pekerja, karena selama ini iklan rokok masih menjadi kontributor utama pendapatan kami," katanya. Alih-alih melakukan revisi, Dede memberi masukan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi atas implementasi aturan yang berlaku untuk mengetahui efektivitas program program penurunan prevalensi perokok anak. Sebab, jika revisi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, dan mengabaikan imbas buruknya kepada para pekerja, maka revisi PP 109/2012 justru akan menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar.

Hal ini setelah pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 yang mengatur perihal rokok, termasuk soal iklan.

Iklan Rokok Bakal Dilarang Total, Pelaku Industri Ekonomi Kreatif Teriak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/petani-tembakau-560x315-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).  "Dalam PP 109/2012 banyak aspek yang merugikan ekosistem pertembakauan seperti petani dan pedagang. Kalau mau diubah, PP ini arahnya harus menguntungkan pihak yang berkepentingan dengan tembakau," ujar Misbakhun dalam agenda Sarasehan Nasional Ekosistem Pertembakauan, baru-baru ini.  Misbakhun juga mengatakan, revisi PP 109/2012 merupakan wujud nyata ketidakadilan pemerintah terhadap IHT. Nyatanya, industri ini dari hulu ke hilir memberikan kontribusi yang besar bagi negara mulai dari cukai hasil tembakau hingga serapan tenaga kerja yang jumlahnya mencapai jutaan.  "Sumbangsih IHT kepada negara ini tidak kecil, berapa ratus triliun disumbangkan setiap tahun. Kalau industri yang seperti ini tidak diperhatikan pemerintah maka yang terjadi adalah ketidakadilan," paparnya.  Menurutnya, urusan tembakau tidak hanya soal kesehatan, tetapi banyak aspek lain yang menyangkut kepentingan hidup jutaan masyarakat Indonesia. Ia mendorong agar pemerintah memperhatikan seluruh aspek dalam menyusun kebijakan soal tembakau.  "Silakan bicara aspek kesehatan dalam rokok, tetapi yang mesti dipahami adalah dalam rokok ada aspek lain di luar kesehatan. Ada mata rantai mulai dari pertanian sampai pabrik, di antara petani dan pabrik ada pedagang, ke konsumen ada pedagang, ini jadi ekosistem sendiri," jelas Misbakhun.  Misbakhun menduga usulan revisi PP 109/2012 merupakan agenda dari kepentingan-kepentingan asing untuk mengintervensi regulasi nasional guna melemahkan kekuatan dan kedaulatan negara. "Rencana revisi PP 109/2012 ini mengakomodasi kepentingan asingApa tujuan dari agenda-agenda asing ini? Agenda ini dibuat untuk melemahkan kekuatan dan kedaulatan negara kita," sambung Misbakhun.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan juga mengisyaratkan bahwa intervensi terhadap regulasi IHT semakin besar. Menurutnya, intervensi tersebut tidak hanya menekan melalui rencana revisi PP 109/201, melainkan juga melalui regulasi-regulasi IHT lainnya.  Imbasnya, ekosistem IHT bakal makin tertekan dan justru kontraproduktif dengan target-target pemerintah. "Isi draf revisi PP 109/2012 berisi pelarangan yang semakin restriktif terhadap IHT. Padahal, IHT adalah industri yang legal di tanah air," kata Henry.  Henry menjelaskan saat ini ada lebih dari 446 regulasi yang mengatur IHT mulai dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dari total regulasi tersebut hampir 90 persen atau setara 400 regulasi mengatur pembatasan konsumsi alias tobacco control, 41 regulasi atau 9 persen mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya ada 5 regulasi yang mengatur ekonomi dan kesejahteraan.  Dari 400 regulasi terkait tobacco control, 343 aturan diterbitkan pemerintah daerah soal Kawasan Tanpa Rokok (KTR) selama 10 tahun terakhir. "Usulan merevisi PP 109/2012 berpotensi menimbulkan dampak buruk kepada ekonomi petani, pekerja, dan ekosistem IHT. PP 109/2012 saat ini masih relevan, sehingga implementasinya yang perlu diitngkatkan dan diperbaiki lagi saja," pungkas Henry.

Revisi PP 109/2012, Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dirugikan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sepenuhnya ditentang oleh para petani tembakau. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai revisi beleid ini secara langsung menekan mata pencaharian mereka sehingga akan berimbas terhadap berkurangnya pendapatan dan menurunnya kesejahteraan petani tembakau beserta keluarganya.  "Usulan-usulan seperti revisi PP 109/2012 hanya jadi bagian agenda untuk menjauhkan kami dari sawah ladang kami," ujar Sekjen Dewan Pimpinan Nasional APTI, Mudi, baru-baru ini.  Mudi melanjutkan, revisi PP 109/2012 akan mengancam lapangan pekerjaan pada ekosistem pertembakauan dari hulu ke hilir. Bukan hanya petani, namun juga bagi pekerja.  Ia menjelaskan, tekanan terhadap ekosistem industri tembakau yang berlebihan selama ini pada akhirnya berdampak langsung petani dan pekerja. "Selama ini petani dan para pekerja sudah seperti saudara. Kalau sektor pertembakauan dicubit, petani juga sakit. Kalau pekerja terganggu, dampaknya akan kami rasakan secara langsung," ujarnya.  Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam tiga tahun terakhir, luas areal perkebunan tembakau terus mengalami penurunan. Sampai tahun 2021, luas perkebunan tembakau di seluruh Indonesia tercatat 200 ribu hektare (ha), turun dari 229 ribu ha (2020) dan 234 ribu ha (2019).  Dalam kesempatan yang sama, Pengurus Satuan Tugas Khusus Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur Ketut Mujianto juga menolak revisi PP 109/2012. Menurutnya, revisi PP 109/2012 merupakan aksi mengerdilkan pertembakauan nasional yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat Indonesia.  RTMM, lanjut Ketut, akan terus melakukan berbagai langkah untuk melindungi sumber mata pencaharian sebagian besar anggotanya. "Kami akan selalu memantau pergerakan pemerintah yang mengerdilkan pertembakauan. Karena revisi PP 109/2012 ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak yang terkait pertembakauan," tegas Ketut.  Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto menegaskan bahwa pemerintah wajib mempertahankan kedaulatan negara sebagai produsen dan konsumen tembakau. Pemerintah, lanjut Heri, harus mengutamakan kemandirian ekonomi khususnya di sektor tembakau.  "Kita negara berdaulat sebagai produsen, konsumen, lantas kemandirian di bidang ekonomi mana? Ini kalau bisa ditolak," pungkas Heri.

Revisi PP 109/2012 Tekan Kesejahteraan Petani dan Pekerja Tembakau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Revisi PP 109/2012

Berita Terkini