<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja.jpg" alt="Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan menjadi Undang-Undang, sebelum memasuki reses pada 16 Desember 2022. Hal ini setelah Komisi III DPR menyetujui agar RKUHP dibawa ke dalam sidang paripurna.  "Menurut hasil komunikasi dengan bu ketua DPR bahwa dalam waktu dekat kita akan rapim kan dan insya Allah sebelum kami memasuki masa reses di masa sidang ini, RUU KUHP akan disahkan di paripurna DPR," kata Dasco di Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).  Politikus Partai Gerindra ini pun mengakui, pihaknya sudah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait permohonan pengesahan RKUHP.  "Surat dari Komisi III terkonfirmasi hari ini, sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR RI," papar Dasco.  Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibawa ke dalam sidang paripurna DPR RI. Dengan demikian, RKUHP akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.  Pengambilan keputusan tingkat I ini diambil setelah rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).  "Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan di tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan RUU KUHP yang dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.  "Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR. Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujuinya, tetapi fraksi PKS menyetujui dengan catatan.  Adies menjelaskan, pemerintah telah mengakomodir sebagian besar masukan dari masyarakat terkait pasal-pasal krusial yang termuat dalam RKUHP. Hal ini setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat, akademisi dan anggota dewan.  "Jadi, ada beberapa yang didrop, ada beberapa yang dihilangkan, ada beberapa yang disempurnakan," ucap Adies.  Dia mengakui, masih ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan terkait kehadiran RKUHP. Namun, Adies meyakini, RKUHP tersebut yang ditunggu-tunggu untuk memberikan keadilan.  "Tidak membuat susah masyarakat daripada RUU kita yang lama. Paling tidak kolonialisasinya sudah dihilanhkan atau dihapus," papar Adies.  Oleh karena itu, Adies menyampaikan Komisi III akan bersurat ke Pimpinan DPR RI agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Sedianya, DPR RI akan menggelar rapat paripurna menjelang masa reses pada 16 Desember 2022.  "Tentunya kan besok dikirim surat, karena hari ini sudah selesai, besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR," pungkas Adies.

Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Sah Jadi UU Sebelum Masa Reses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-depan-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pagar depan Gedung DPR jebol. Gas air mata berhamburan. Water canon yang sedari kemarin siaga di balik gerbang kini mulai menembakan amunisinya ke arah mahasiswa. Suasana di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9) sore pun ricuh.  Massa dan aparat terlibat bentrok. Aksi saling lempar tak terelakan, beberapa di antaranya ada yang terluka dan langsung dievakuasi dengan ambulan. Namun, hal itu tak menyurutkan aksi massa puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus itu.  Aksi hari ini diketahui merupakan kelanjutan dari aksi penolakan RUU KPK dan KUHP serta sejumlah RUU bermasalah pada hari sebelunmya. Polisi terus mencoba menghalau massa. Sembari memberikan peringatan untuk tetap tenang.  Pantauan JawaPos.com di lapangan, sejak siang, massa sudah berorasi. Bahkan, ada yang minta difasilitasi untuk bertemu anggota DPR menyuarakan aspirasi mereka menolak pengesahan sejumlah undang-undang. Massa pun mencoba untuk masuk.  "Mohon adik-adik tertib," teriak polisi dengan pengeras suara.  Mahasiswa dan elemen masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tetap bertahan. Mereka terus melakukan perlawanan dengan melempari kepolisian dengan batu, botol plastik, hingga tongkat. Di sisi lain, polisi membalasnya dengan menembaki mahasiswa dengan gas air mata.  Akibat tembakan itu, mahasiswa mundur dari area depan Gedung DPR RI. Mahasiswa tampak kocar-kacir berhamburan menuju perempatan Slipi, Jakarta.  Setelah mahasiswa mundur, ratusan anggota polisi membentuk blokade di ruas Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR.  Blokade kepolisian terus maju hingga 100 meter ke arah perempatan Slipi. Hingga akhirnya terhenti di pertigaan yang mengarah Slipi.  Meski dipukul mundur, mahasiswa tidak patah semangat. Setelah rentetan tembakan gas air mata terhenti, demonstrasi tetap dilakukan mahasiswa di pertigaan yang mengarah Slipi.  "Kami di sini sampai pimpinan DPR menemui kami," kata seorang orator yang mengenakan jaket almamater Universitas Trisakti di lokasi, Selasa.  Dia menegaskan, mahasiswa tidak berminat melawan kepolisian dari aksi yang diselenggarakan hari ini. Mahasiswa hanya ingin melawan Dewan Perwakilan Rakyat karena mengesahkan Revisi UU KPK dan upaya menuntaskan RKUHP.  "Bukan Pak polisi yang kami lawan, tapi DPR. Saya ingin katakan, sekali lagi jangan terprovokasi kawan-kawan," tegas orator.

Mahasiswa: Bukan Pak Polisi yang Kami Lawan, tapi DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Gunawan-Mohamad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Penegakan Hak-Hak Warga Negara (KPHWN) mendesak agar DPR mengkaji ulang revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini lantaran banyak pasal kontroversial di dalamnya.  Salah satu tokoh yang hadir pada pertemuan itu adalah Budayawan Goenawan Mohamad. Bersama dengan beberapa tokoh lainnya, Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta supaya RUU KUHP tersebut itu ditunda pengesahannya.  "RKUHP ini mendapat pertentangan dari masyarakat karena banyaknya catatan buruk yang menciderai hak asasi manusia," ujar Goenawan di Hotel Darmawangsa, ‎Jakarta, Senin (23/9).  ‎Goenawan menambahkan, selain dianggap masih belum sempurna, Revisi KUHP ini juga belum disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan belum diketahui secara jelas oleh masyarakat.  "Karena itu kami mendesak DPR melakukan peninjauan kembali terhadap isi dari pasal-pasal KUHP tersebut, yang mencerminkan sikap masyarakat," katanya.  Goenawan berujar, setidaknya ada tiga poin utama yang dianggap banyak kekurangannya. Misalnya, ada hukum yang berpotensi memecah belah masyarakat. Termasuk, ada pasal yang menurutnya masuk terlalu jauh ke ranah privat di masyarakat.  "Termasuk juga terdapatnya pasal mengenai penodaan agama yang berpotensi menjadi pasal karet yang dapat menjerat tanpa batas yang jelas," ungkapnya.  Sementara itu, pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS)‎ Harry Tjan Silalahi mengatakan, Revisi KUHP ini masih dinilai banyak kekurangannya, karena adanya pemikiran yang salah. Sehingga menimbulkan polemik.  "Ini dari pemikiran yang salah, makanya akan terlahir pasal-pasal yang salah," katanya.  Jokowi juga dianggapnya tidak peka terhadap RKUHP ini. Karena DPR telah melakukan pembahasannya selama empat tahun lamanya. Namun, setelah menuai polemik, baru diminta penundaan pembahasannya.  "Jadi Jokowi ini tidak peka soal ini. Kalau presidennya peka, dia bisa bilang tidak usah dibahas pembahasannya," katanya.  Oleh sebab itu, Harry mendukung adanya petisi yang dilakukan oleh ‎dilakukan tokoh bangsa yang tergabung dalam Komite Penegakan Hak-Hak Warga Negara‎. Selain itu perlu dilakukan pembahasan ulang mengenai Revisi KUHP ini.  "Supaya pemerintah dan DPR bisa mempunyai kelompok yang bisa mempelajari itu dulu," tuturnya.  Berikut ini adalah tokoh bangsa yang mendatangi petisi tersebut. Ada 24 tokoh di antaranya, Mustofa Bisri, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Franz Magnis Suseno, Emil Salim.  Hadir juga, Goenawan Mohammad, Nono Anwar Makarim, Azyurmadi Azra, Saparinah Sadli, Toeti Heraty, Kuntoro Mangkusubroto, Abdillah Toha, Henny Supolo, Zummarotin KS, Mochtar Pabotinggi, Ismid Hadad, Albert Hasibuan, Teddy Rachmat, Arifin Panigoro, Sudhamek, Erry Ryana Hardjapamekas, Slamet Rahardjo, Butet Kertaradjasa, Christine Hakim, Harry Tjan Silalahi, Marsilam Simanjuntak. ‎  &nbsp;

KPHWN Buat Petisi, Minta DPR Kaji Ulang Revisi KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Presiden-Jokowi-Raka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta penundaan pengesahan Revisi Undang-Undang KUHP.  Ketua Panita Kerja (Panja) DPR Revisi KUHP Mulfachri Harahab mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan. Meskipun, pengesahan Revisi UU KUHP batal tidak dilakukan pada Se‎lasa (24/9).  "Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya, karena masih ada tiga kali paripurna sampai dengan tanggal 30 September," ujar Mulfachri di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9).  Sebab, lanjut Mulfachri, bisa saja revisi KUHP akan disahkan oleh DPR periode 2014-2019 ini. Karena masih ada waktu melakukan pembahasan sampai berakhirnya DPR periode ini.  Mulfachri mengatakan, sebelum pengesahan Revisi KUHP tersebut juga akan ada lobi antara pemerintah dan DPR. Nantinya, keputusan lobi tersebut sangat tergantung disahkan Revisi UU KUHP atau tidak.  "Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi tersebut menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan forum lobi bisa menghasilkan suatu yang produktif ," katanya.  Sementara mengenai ada pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan menimbulkan polemik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap ada satu kesepakatan yang dihasilkan antara pemerintah dan DPR.  "Kalau satu dua pasal dianggap masih kurang selaras dengan kehidupan berbangasa, ya kita sesuaikan," ungkapnya.  ‎Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, Presiden Jokowi tidak menolak adanya Revisi KUHP. Ia hanya menginginkan dilakukannya penundaan pembahasan sampai diperbaiki pasal-pasal yang dianggap bermasalah.  ‎"Presiden bukan menolak, tapi menunda. Apa yang disampaikan presiden hanya menyampaikan untuk menunda," tuturnya.  Adapun yang hadir dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi adalah, Ketua DPR Bambang Soesatyo ditemani para Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Utut Adianto.  Hadir juga Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir, Bendahara Fraksi PD-P Alex Indra Lukman, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi PPP, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Selain itu ada juga Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.  Adapun, pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat mengesahkan RKUHP pada 24 September. ‎Namun, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan revisi KUHP yang menuai polemik di masyarakat.  Ia meminta pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.  "Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9).  Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP. Jokowi mencatat, setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam RKUHP‎.

Bertemu dengan Jokowi, DPR Tetap Bahas Revisi KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ICW-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Peneliti Transparancy International Indonesia Nur Fajri (kiri) bersama Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (kedua kiri), Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asfinawati (kedua kanan) dan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto, meme" width="100%">
<figcaption>Peneliti Transparancy International Indonesia Nur Fajri (kiri) bersama Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (kedua kiri), Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asfinawati (kedua kanan) dan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto, meme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI bersama pemerintah pada Selasa (17/9) lalu telah selesai merevisi undang-undang pemasyarakatan (RUU PAS). RUU Pemasyarakatan dinilai meringankan hukuman untuk koruptor.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, revisi ini memiliki arah dan tujuan yang sama dengan RUU KUHP yang juga akan disahkan seperti revisi UU KPK. Asfinawati menilai, undang-undang hasil revisi dapat melemahkan KPK dan meringankan hukuman bagi koruptor.  "Sebenarnya satu napas juga dengan RUU KUHP. Karena kalau cuma satu saja kita mungkin tidak terlalu jelas, tapi karena ini sangat mencolok, untuk soal korupsi saja sebenarnya ada tiga skema ini," kata Asfinawati saat dikonfirmasi, Minggu (22/9).  Asfinawti menilai, ada beberapa pasal meringankan sanksi bagi narapidana ketika menjalani masa tahanan. Pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 9 dan Pasal 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi.  Asfina menilai, sebenarnya selama ini UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang PAS sudah cukup maju, karena UU tersebut tidak lagi mendefinisikan para penghuni lapas sebagai narapidana, melainkan warga binaan. Namun, ia mengakui pelaksanaan UU tersebut masih jauh dari ideal.  "Padahal kalau kita lihat, kasus di lapangan yang paling menderita itu warga binaan biasa yang di lapas-lapas biasa. Overcrowding, banyak sekali pungutan liar, kekerasan, dan lain-lain itu yang harusnya dijawab. Kenapa tiba-tiba melompat ke (narapidana) kasus korupsi?" ucap Asfinawati.  Oleh karena itu, Asfinawati memandang seharusnya DPR memutus rantai korupsi di lapas. Bukan sebaliknya, malah meringankan hukuman napi koruptor lewat revisi UU PAS.  "Ketika pun ditahan dia (koruptor) bisa dapat remisi dengan mudah. Hal-hal tersebut tidak mungkin didapat orang yang enggak punya duit, yang melakukan tindak pidana kecil, seperti curi ayam, curi sandal," tukasnya.

YLBHI: Revisi UU PAS Satu Napas UU KUHP dan UU KPK, Untungkan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengklarifikasi sejumlah pasal dan norma dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Penjelasan ini disampaikan Yasonna setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP.  Salah satu pasal yang memicu kontroversi mengenai pemidanaan gelandangan seperti yang disebut dalam Pasal 431 RKUHP. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menggelandang di jalan atau di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum dipidana dengan denda paling banyak Rp 1 juta.  Yasonna mengatakan, pasal penggelandangan sudah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Bahkan KUHP yang merupakan warisan Belanda itu menerapkan pidana kurungan lewat Pasal 505 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, 'Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan'.  "Pengemis ada di KUHP. Kita atur justru kita mudahkan, kita kurangi hukumannya," kata Yasonna di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9).  Yasonna mengatakan dalam RKUHP, gelandangan yang ditangkap dapat didenda atau berdasarkan putusan hakim dimasukkan dalam pelatihan agar dapat bekerja. Hal ini berbeda dengan KUHP yang mengatur pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.  "Kalau ini tidak, disuruh kerja pengawasan kerja sosial. Tujuannya demikian," jelasnya.  Sebelumnya, penolakan disahkannya RKUHP disuarakan lewat petisi di change.org bertajuk 'Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR'. Petisi yang digagas aktivis Tunggal Pawestri ini sudah diteken 277.307 orang.  "DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP," demikian pembuka di petisi tersebut.  Menurut Tunggal, nasib demokrasi sekarang ada di tangan Jokowi karena presiden bisa menolak untuk menyetujui RKUHP yang bermasalah tersebut. “Kita tidak bisa biarkan DPR dan pemerintah meloloskan pasal-pasal yang mengancam kelompok rentan dan termarjinalkan. Mereka mestinya mendengarkan suara penolakan ini dan mengambil waktu lebih lagi untuk membahasnya,” kata Tunggal.

Yasonna: Gelandangan Bukan Dipidana Tapi Dipekerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/yasonna-dan-Muladi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi menyatakan, KUHP yang telah dirumuskan oleh Pemerintah bersama DPR itu disebut sebagai upaya nyata untuk keluar dari hukum warisan kolonial Belanda.  "Jadi bukan amandemen, bukan revisi, tapi sebetulnya rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda selama lebih dari 100 tahun," kata Muladi di Gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/9).  Terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP tersebut, Muladi menegaskan itu tak masalah. Namun dirinya tidak menginginkan kalau RKHUP gagal untuk disahkan.  Sebab, beberapa hari terakhir, publik dikagetkan dengan wacana pengesahan RKUHP yang secara tiba-tiba akan disahkan oleh Pemerintah. Polemik pun muncul ketika ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial.  "Saya pastikan, dalam proses penyusunan RKUHP, tim perumus merujuk pada Pancasila, UUD 1945 dan HAM. Jadi saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan," tegas Muladi.  Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro (UNDIP) ini mengaku bosan dengan warisan hukum Belanda, karena telah 103 tahun diterapkan di Indonesia. Menurutnya, KUHP yang lama sangat kental dengan hukum warisan kolonial dan berbeda dengan ideologi Republik Indonesia.  "Terus terang, saya sendiri sudah bosan ngajar hukum pidana era kolonial. Dan para penegak hukum di Indonesia juga harus sadar juga bahwa yang dia tegakkan adalah hukum warisan kolonial dengan filosofi yang sangat berbeda dengan filofosi kita," terang Muladi.  Oleh karenanya, Muladi mengharapkan RKUHP dapat segera disahkan di DPR dan Pemerintah segera mengundangkannya. Meskipun faktanya Presiden Jokowi meminta itu untuk ditunda.  "Tapi saya tidak kecewa, ini hanya ditunda, nanti kita perlu klarifikasi bahwa banyak hal yang bisa diperbincangkan bersama. Ingat 103 tahun Indonesia pakai KUHP warisan Belanda" tukasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta pengesahan RUU tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyarankan regulasi tersebut disahkan oleh DPR periode 2019-2024.  Jokowi menilai, masih ada pasal-pasal yang perlu didalami lagi. Semua itu membutuhkan masukan-masukan dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan terhadap norma-norma baru dalam RUU KUHP.  “Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR di periode ini,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9).  Dia berharap agar anggota legislatif memiliki kesamaan pemikiran dengannya terkait RUU KUHP. Jokowi berharap ada diskusi bersama kalangan masyarakat yang menolak RUU KUHP ini.  “Saya perintahkan Menkum HAM kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,” jelasnya.  Area lampiran

Profesor Muladi: 103 Tahun Indonesia Pakai KUHP Warisan Belanda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yasonna-pemerintah-belum-bisa-bebaskan-abu-bakar-baasyir_m_.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, sampai saat ini Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, sampai saat ini Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah. Sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu sepakat tanpa ada catatan  "Izinkan saya untuk memberikan pengesahan revisi Undang-Undang KUHP untuk diketok. Bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsyudin di ruang rapat Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9).  "Setujuu" jawab anggota Komisi III yang hadir.  ‎Selanjutnya Menkumham Yasonna mendatangani berita acara penyepakatan Revisi KUHP untuk di bawa ke rapat paripurna DPR pada 24 September 2019 ini.  Yasonna mengatakan, hasil revisi UU KUHP ini akan disahkan dan ini akan mengubah produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang telah berlaku dan diterapkan di Indonesia selama 73 tahun ini.  "Menjadi UU guna mewujudkan cita-cita bersama sebagai negara yang merdeka dan berdaulat untuk memiliki hukum," kata Yasonna.  ‎Politikus senior PDIP ini berharap Revisi KUHP yang akan segera disahkan di paripurna DPR dan bisa memnjadi payung hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa akan datang.  "Sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis guna menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pidana," pungkasnya.‎

Setelah 73 Tahun, Revisi Undang-Undang KUHP Akhirnya Disepakati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasal 418 di Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi dihapuskan. Hal ini setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan penghapusan pasal tersebut.  ‎"Tanpa membahas lebih dalam, untuk pasal 418 jika berkenan, atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop," ujar Menkumham Yasonna H Laoly saat rapat bersama dengan Komisi III DPR terkait pembahasan Revisi KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9).  Yasonna menjelaskan, perlunya pasal 418 itu dihapus kerana dirinya telah mendapat masukan dari banyak pihak. Dia menilai, jika pasal ini tetap ada di Revisi UU KUHP, maka berpotensi untuk disalahgunakan.  "Takutnya nanti ada upaya kriminalisasi pemerasan dan lain-lain yang dilakukan oleh pihak tertentu karena sesuatu hal," katanya.  Atas usulan Menkumham Yasonna H Laoly tersebut, maka Komisi III DPR menyetujui supaya Pasal 418 Revisi KUHP ini bisa dihapuskan. "Jadi setelah proses lobi-lobi, DPR menyepakati untuk Pasal 418 di drop," ujar Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin.  Berikut bunyi Pasal 418 yang telah dihapus dari Revisi KUHP:  Pasal 418 ayat 1 Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Kategori III  Pasal 418 ayat 2 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV  Pasal 418 ayat 3 Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 417 ayat 1 tidak berlaku.

DPR dan Pemerintah Sepakat, Pasal Janji Menikahi Dihapus dari KUHP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Revisi UU KUHP

Berita Terkini