<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628415228380_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi narkoba. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi narkoba. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berusia lebih dari 12 tahun. Karena itu, UU tersebut harus segera diperbarui mengikuti perkembangan zaman.  Terlebih selama ini, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum bisa dicegah apalagi dihentikan. Penegak hukum, menurutnya selama ini masih gagal mencegah penyebaran dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.  "Mengapa kita revisi? Karena faktanya RUU itu nggak mampu untuk mencegah, menyetop penyalahgunaan narkotika. Bahkan sebaliknya, memperbesar kegagalan yang kita lakukan. Kenapa gagal? Karena memang cara menangani kasus ini menurut saya terjadi kesalahan fatal oleh aparat penegak hukum sejak awal," kata Hinca kepada wartawan, Minggu (6/11).  Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa konsep yang terkandung dalam UU Narkotika sebenarnya adalah pendekatan kesehatan. Yakni merehabilitasi bagi korban pengguna narkotika dan menghukum pengedar atau bandar narkotika. Sementara, selama ini, korban pecandu narkotika masih banyak yang justru tidak direhabilitasi namun dihukum pidana. Sehingga, hal itu menyebabkan over capacity lembaga pemasyarakatan yang ada.  "Bandar dan pengedar itu tentu harus betul-betul dipidana. Karena dia kaya-raya mengumpulkan uang dengan cara ilegal dan mengorbankan anak manusia di mana pun mereka berada termasuk di Indonesia. Sementara korbannya ialah pengguna. Korban itu pasti orang sakit. Orang sakit itu diobati bukan dipenjara. Nah di kita, rata-rata pengguna itu dipenjara. Akhirnya penuh lah itu lapas kita," jelasnya.  Untuk itu, pihaknya mendorong dalam revisi RUU Narkotika nantinya semangatnya untuk merehabilitasi korban pengguna narkotika. "Di UU kita kan konsepnya kalau sudah dua kali (terkena penyalahgunaan narkoba), dia langsung dipidana gitu. Ini juga yang salah. Harusnya kita obati. Kalau kita sakit diobati sembuh, sakit lagi ya diobati lagi. Jadi karena pengguna itu adalah orang sakit harus diobati sampai sembuh, tidak boleh dipenjara," tutup Legislator Dapil Sumatera Utara III ini.

UU Narkotika Diusulkan Direvisi Guna Mengikuti Perkembangan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat membuka ruang diskusi publik, bahwa narkotika bukan hanya soal penegakan hukum. Namun, juga harus dilihat pada sisi kesehatan.  "Dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan UU Narkotika, sebenarnya narkotika merupakan obat. Namun karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diaturlah golongan-golongan narkotika," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari dalam keterangannya, Senin (4/7).  Taufik menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesahatan (Permenkes) yang menjadi lampiran Undang-Undang, sejak dahulu hingga terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan satu yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak bisa digunakan untuk terapi kesehatan.  "Akibatnya, pasien seperti anak dari ibu santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie, yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum," beber Taufik.  "Peristiwa yang dialami ibu Santi dan ibu Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum, merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.  Taufik mengharapkan, pembahasan revisi UU Narkotika berdasar pada kajian penelitian baru, yang tidak berpandangan konservatif. Sehingga, jika terdapat penelitian yang menunjukkan turunan dari tanaman ganja dapat digunakan sebagai pengobatan, maka harus memiliki pikiran terbuka utk merumuskan perubahan kebijakan.  "Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan," ungkap Taufik.  Taufik menegaskan, hukum bisa ditegakkan kepada setiap yang menyalahgunakan narkotika. Sementara pendekatan kesehatan digunkan untuk kemanfaatan dan kemanusiaan, serta menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.  Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji hal ini. Penelitian tidak harus dilakukan dari awal, karena sebelumnya terdapat dari berbagai negara termasuk dari komite expert di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan.  "Meskipun terjadi perdebatan namun penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di PBB," pungkas Taufik.

Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/minyak_biji_ganja.jpg" alt="Santi Warastuti (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Santi Warastuti (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>DPR Buka Peluang Legalisasi Melalui Revisi UU Narkotika  JawaPos.com – Wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis mulai dibahas di Komisi III DPR kemarin. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa ganja medis berpeluang untuk dilegalkan.  Dalam rapat tersebut, komisi III mengundang Santi Warastuti, seorang ibu yang viral karena menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya. Santi didampingi kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang, yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ganja. Komisi III juga mengundang peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Aceh Musri Musman.  Rapat yang dipimpin Desmond Junaidi Mahesa itu memberikan kesempatan pertama kepada Musri untuk memberikan penjelasan terkait manfaat ganja dan penggunaannya. Musri mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapat dari ganja. Misalnya, minyak dari biji ganja. ”Pada bijinya terdapat sejumlah nutrisi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita,” tuturnya.  Dia menerangkan, minyak biji ganja bisa dicerna dan diserap 100 persen oleh tubuh manusia. Jadi, tidak ada yang meracuni dan memabukkan. Minyak itu mempunyai nutrisi seperti telur ayam. Satu sendok minyak biji ganja bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dalam sehari.  Minyak biji ganja juga mengandung omega 6 dan omega 3. Musri menyatakan, tidak ada tumbuhan lain yang mengandung perbandingan kandungan omega 3 dan omega 6. Bukan itu saja. Musri menyebut, minyak biji ganja juga mengandung vitamin B1 dan B2. Bahkan, bisa digunakan untuk menangani stunting. Dia menegaskan, minyak biji ganja juga bisa digunakan untuk menangani cerebral palsy. Penyakit itulah yang diderita oleh anak Santi.  Musri memaparkan, pemberian 600 miligram minyak biji ganja per hari tidak mengakibatkan mabuk, tidak membahayakan, dan tidak mendatangkan adiksi. ”Cara penggunaannya bisa ditaruh di bawah lidah, bisa seperti merokok, dan bisa dengan uap,” tuturnya.  Dari sisi ekonomi, lanjut Musri, 1.000 hektare tumbuhan ganja bisa menghasilkan Rp 34,8 triliun per tahun. Itu hitungan tanaman ganja yang tumbuh di lahan tandus dan tanpa diberi pupuk. ”Itu APBD Aceh bisa disubsidi dari tanaman ganja,” terang dia.  Singgih berharap legalisasi ganja untuk medis bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Dia berharap ada pasal khusus yang mengaturnya dan ada aturan turunan yang bersifat khusus.  Anggota Komisi III Romo Muhamad Syafi’i mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari Musri, ternyata ganja mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bahkan, stunting bisa diatasi dengan minyak biji ganja. Betul-betul mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi, dia mendukung jika tumbuhan itu digunakan untuk kebutuhan medis. ”Bukan untuk melegalisasi ganja, tapi hanya untuk kebutuhan medis dan kesehatan,” papar politikus Partai Gerindra itu.  Eva Yuliana, anggota komisi III dari Fraksi Nasdem, mengatakan bahwa ganja merupakan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang diyakini suci dan bersih. Ganja menjadi tidak baik karena penggunaan dan pemanfaatannya yang tidak baik. Semua hal yang berlebihan penggunaannya tentu tidak baik. Jadi, tumbuhan yang sejatinya suci, kemudian digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang juga suci, sehingga tidak ada yang salah. Dia sangat setuju penggunaan ganja untuk medis. ’’Saya akan bersama Bu Santi dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.  Terkait aturan hukum dalam UU Narkotika, Eva menegaskan, hal itu bisa diubah melalui revisi. Menurut dia, perubahan tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang sedang sakit.  I Wayan Sudirta, anggota Komisi III dari PDIP, mengatakan bahwa saat ini ganja masuk kategori narkotika golongan I. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  Untuk keperluan medis, kata dia, ganja harus dimasukkan dalam kategori golongan II sehingga dapat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pasal 6 ayat 3 tegas mengamanatkan bahwa perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri kesehatan. Celah hukum untuk mengubah penggolongan ganja terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa perubahan penggolongan narkotika adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasar kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Jadi, UU tentang Narkotika telah memberikan pintu yang lebar agar penggolongan ganja diubah dari golongan I menjadi golongan II.  Dalam tataran internasional, pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB sudah mengeluarkan ganja dari golongan IV. ”Artinya, ganja telah dikeluarkan sebagai narkotika berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis,” ungkapnya.  Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh setidaknya 50 negara yang memiliki program ganja medis, termasuk Malaysia dan Thailand. ’’Legalisasi dapat dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan yang mengubah ganja dari narkotika golongan I menjadi golongan II,” ungkapnya.  Langkah selanjutnya adalah merevisi UU Narkotika yang sedang dibahas komisi III. Apalagi jika nanti putusan MK juga mengabulkan permohonan terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga diajukan oleh Santi.

Minyak Biji Ganja Diklaim Ampuh Atasi Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Ganja-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DPR Libatkan Ahli Bahas Kemungkinan Legalisasi Ganja Medis  JawaPos.com – Komisi III DPR akan mengkaji secara mendalam kemungkinan masuknya ganja medis dalam revisi Undang-Undang tentang Narkotika. Komisi yang membidangi masalah hukum itu juga akan mengundang para ahli.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, semangat fraksi di komisi III sama dalam memandang legalisasi ganja untuk keperluan medis. ”Pertama, kami akan melihat dari sisi manfaat dan mudaratnya kalau dalam bahasa agamanya,” terang dia saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (29/6).  Dalam melihat sisi manfaat dan mudarat, kata Arsul, komisi III bukan ahlinya.  Karena itu, pihaknya akan mengkaji secara mendalam pemanfaatan ganja untuk medis. Yaitu, mengundang para ahli kesehatan, dokter, dan farmakolog.  Wakil ketua DPP PPP itu menyatakan, jika nanti ada relaksasi aturan yang masuk revisi UU Narkotika, keputusan tersebut diambil berbasis empiris. Menurut dia, relaksasi aturan itu berupa perubahan Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 8 ayat 1 itu menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  Jika para ahli kesehatan menyampaikan manfaat ganja untuk medis berbasis penelitian dan komisi III menyepakatinya untuk masuk revisi UU Narkotika, pasal 8 ayat 1 perlu diubah. Nanti narkotika golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengobatan. ”Dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.  Legalisasi ganja medis di dalam UU Narkotika akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, bisa diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri kesehatan. ”Artinya, kita melakukan sedikit pergeseran relaksasi politik hukum kita terkait dengan ganja,” urainya.  Namun, lanjut Arsul, yang perlu diperhatikan dan menjadi pegangan adalah tidak boleh membuka ganja untuk kesenangan. Jadi, pembahasan tentang ganja semata-mata untuk medis. Itu pun ada syarat-syarat yang ketat agar tidak disalahgunakan.  Arsul menambahkan, persoalan legalisasi ganja untuk medis belum dibahas secara resmi di rapat kerja komisi III. Begitu juga pembahasan revisi UU Narkotika. Saat ini komisinya baru membentuk tim pembahasan dan mendengarkan masukan secara tertulis dari sejumlah pihak, khususnya masyarakat sipil.  Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengatakan, hari ini pihaknya melakukan rapat dengar pendapat untuk mendengar masukan dari masyarakat terkait dengan usulan legalisasi ganja untuk medis. Terutama, kata dia, masukan dan pendapat dari pakar serta ahli kesehatan.  Pandangan mereka sangat ditunggu untuk mengetahui sisi manfaat dan mudarat penggunaan ganja buat kesehatan. Komisi III, kata dia, sangat serius merespons isu penting tersebut.  Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan, ganja termasuk satu di antara tiga tanaman narkotika terbesar. Awalnya dalam The Single Convention Narcotics and Drugs dimasukkan kategori schedule IV. ”Artinya, ganja ini sangat berbahaya tanpa manfaat medis,” paparnya.  Kemudian, beberapa tahun lalu, Persatuan Bangsa-Bangsa menghapus ganja dalam schedule IV menjadi schedule I. Artinya, berbahaya dan memiliki risiko penyalahgunaan yang sangat besar. ”Perlu pengawasan yang sangat ketat,” jelasnya.  Hal itu juga disebabkan pengalaman dari berbagai negara yang melakukan relaksasi ganja. Di antaranya, Belanda dan Thailand. Dia menyatakan, memang aturan itu dibuat hanya untuk tujuan medis.  Tapi, faktanya, ganja justru digunakan untuk rekreasi. ”Ini pengalaman dari negara yang telah mengendurkan aturan ganja untuk medis. Penyelewengan terjadi,” ungkapnya.  Ibu yang meminta ganja untuk tujuan medis, lanjut dia, sebaiknya menemui dokter guna mendapatkan obat dan terapi kesehatan yang dibutuhkan sang anak. Ada berbagai obat legal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. ”Kalau ada yang legal, kenapa mesti yang ilegal,” tuturnya.  Terpisah, ahli penyakit dalam Prof dr Zubairi Djoerban SpPD membeberkan beberapa hal terkait dengan ganja untuk medis. Badan POM Amerika atau Food and Drug Administration (FDA) telah menyetujui satu obat ganja nabati atau Epidiolex. ”Epidiolex mengandung kanabidiol (CBD) murni dari tanaman ganja,” tutur Zubairi.  Obat itu digunakan untuk mengobati kejang serta kelainan genetik langka. Selain itu, FDA menyetujui dua obat sintetis dari tetrahidrokanabinol (THC).  Obat tersebut digunakan untuk mengobati mual pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Ahli AIDS itu juga menjelaskan bahwa THC digunakan untuk meningkatkan nafsu makan pada pasien HIV/AIDS.  Dari sisi keamanan, dia menyatakan tidak sepenuhnya aman. Meski ganja sudah legal di beberapa negara. ”Jika penggunaan tidak ketat, bisa terjadi penyalahgunaan yang menyebabkan konsekuensi kesehatan bagi penggunanya,” ucapnya kemarin.  Hingga sekarang, Zubairi menjelaskan, belum ada bukti obat berbahan baku ganja lebih baik. Dalam hal ini untuk sakit kanker dan epilepsi. ”Belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja,” tuturnya.  Dia menyatakan, banyak studi terkait dengan ganja. Hasilnya, beberapa menyatakan bahwa ganja bisa menjadi obat. ”Namun, banyak juga yang belum diketahui tentang tanaman ini,” tuturnya.

Belum Ada Penyakit yang Obat Primernya Ganja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja.jpg" alt="Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sufmi Dasco Ahmad (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis terus digodok DPR. Persoalan itu akan dibahas dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Narkotika yang sedang dimatangkan Komisi III DPR. Namun, legalisasi ganja tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.  Kebutuhan ganja medis itu disampaikan Santi Warastuti yang kemarin (28/6) berkunjung ke gedung DPR.  Dia datang bersama anaknya, Pika, dan kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang. Mereka diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.  Santi adalah seorang ibu yang melakukan kampanye ganja untuk medis saat kegiatan car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Minggu (26/6) lalu. Saat itu dia membentangkan poster bertulisan ”Tolong, anakku butuh ganja medis”. Aksinya tersebut viral di jagat media sosial.  Dasco mengatakan, pihaknya mendengar aspirasi terkait ganja medis dari Santi dan kuasa hukumnya. ”Semua aspirasi dari masyarakat harus kita dengar, baik yang pro maupun yang kontra,” tutur dia seusai pertemuan tersebut.  Ketua harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, setelah mendengar aspirasi dari Santi, pihaknya akan meminta komisi III melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya. Apalagi, saat ini komisi yang membidangi masalah hukum tersebut sedang membahas revisi UU Narkotika. Jadi, pembahasan legalisasi ganja untuk medis bisa dilakukan bersamaan dengan pembahasan revisi UU itu.  Dasco berharap rapat kerja tersebut bisa dilaksanakan pada minggu ini. Sebab, pada 8 Juli mendatang DPR sudah masuk masa reses. ”Jadi, kami harap secepatnya bisa dilakukan rapat kerja,” tuturnya.  Apakah Kementerian Kesehatan akan diundang? Dasco menyatakan, Kemenkes merupakan mitra kerja komisi IX. Menurut dia, nanti komisi III yang akan melakukan koordinasi dengan komisi IX dan pemerintah. Sebab, UU Narkotika sedang dibahas di komisi III. Yang jelas, komisi III akan membahas legalisasi ganja untuk medis dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).  Dalam kesempatan itu, Santi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah mendengar aspirasinya. Dia berharap legalisasi ganja untuk medis bisa segera terwujud. ”Sehingga bisa menolong anak saya dan anak-anak yang lain,” ujarnya.  Menurut Santi, anaknya menderita cerebral palsy. Setiap anak yang menderita cerebral palsy selalu mengalami kejang. Dan setiap kejang-kejang, pasti anak akan mengalami kemunduran pada kesehatannya. Kondisi tersebut sangat menyakitkan bagi dirinya. Sebab, untuk mengalami kemajuan itu sangat sulit, apalagi disertai kejang.  Santi mengatakan, ganja bisa digunakan untuk mengatasi kejang. Namun, dia belum pernah memberikan ganja medis kepada anaknya. Menurut Santi, penggunaan ganja untuk pengobatan membutuhkan pengawasan khusus dari pemerintah. Dia belum mengetahui pasti prosedur penggunaan ganja. ”Makanya, saya memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi supaya nanti pemakainya pun terawasi,” ucapnya.  Singgih, kuasa hukum Santi, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait legalisasi ganja untuk medis. Dia tidak tahu kapan gugatannya diputus hakim. Kabarnya, kemarin hakim MK melakukan pembahasan dan selanjutnya MK mengeluarkan legal opinion. Setelah mereka sepakat, baru akan dibacakan putusannya.  Pihaknya hanya bisa menunggu kapan keputusan akan dikeluarkan. Singgih menyatakan mengajukan JR sejak 2020. Karena belum juga ada putusan, Santi pun melakukan aksi dalam kegiatan CFD di Bundaran HI. ”Aksi di jalan itu untuk mendesak MK agar segera memutuskan gugatan kami. Karena sudah dua tahun,” ungkapnya.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut mengomentari wacana legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan. ”Saya kira masalah (ganja, Red) kesehatan itu nanti MUI harus membuat fatwa baru,” katanya setelah mengikuti rapat pimpinan MUI di Jakarta kemarin.  Ma’ruf menerangkan, saat ini MUI sudah memiliki fatwa soal ganja. Tetapi nanti bisa dikaji kembali, khususnya dikaitkan dengan urusan kesehatan. Dia menjelaskan, tentu nanti akan dibahas kriteria-kriteria atau ganja jenis apa yang diperbolehkan untuk kepentingan medis.  Mantan ketua umum MUI itu menambahkan, fatwa tersebut bisa digunakan sebagai bahan kajian sekaligus pertimbangan DPR. ”Jangan sampai (legalisasi ganja, Red) nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan,” tuturnya. Ma’ruf menjelaskan, nantinya bakal ada klasifikasi atau varietas ganja yang boleh dikonsumsi selama untuk kepentingan medis.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/legalisasi_ganja_1-750x955.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> VIRAL: Santi saat berdemontrasi di area car free day Jakarta, Minggu (26/6) lalu. (TWITTER)

Untuk Kepentingan Medis, Legalisasi Ganja Masuk Revisi UU Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/lapas-tangerang-1.jpg" alt="DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)" width="100%">
<figcaption>DILAPAP API: Foto rilisan Kemenkum HAM memperlihatkan kondisi di dalam lapas yang terbakar. Para napi tewas karena terkunci di sel masing-masing. (KEMENKUMHAM/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly untuk mempercepat proses revisi UU Narkotika atau tindakan lain, untuk mencegah overcrowding atau kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).  Hal ini sebagaimana pernyataan Menteri Hukum dan HAM yang menyebut, UU Narkotika menjadi biang kerok overcrowding dalam rutan dan lapas di Indonesia.  "ICJR sepakat dengan hal ini bahwa kebijakan narkotika yang memuat banyak pasal karet untuk memenjarakan pengguna narkotika menjadi penyebab utama overcrowding. Namun begitu, ICJR menilai bahwa Menteri Hukum dan HAM memiliki sejumlah kewenangan untuk segera mengatasi masalah ini, dengan mempercepat proses revisi UU Narkotika ataupun tindakan segera lain dalam kondisi saat ini," kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati dalam keterangannya, Jumat (10/9).  Selain itu, ICJR pun mengharapkan, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Yasona Laoly berani mengambil tindakan-tindakan cepat dan strategis terkait kebijakan Narkotika. Sebab, hamlir tujuh tahun menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mestinya tidak beralasan kebijakan tersebut tidak bisa didorong untuk diimplementasikan dengan segera.  Dia mengutarakan, Pemerintah bisa melakukan amnesti atau grasi masal berbasis penilaian kesehatan bagi pengguna narkotika. Terlebih, Yasonna pada November 2019 lalu pernah memberikan gagasan untuk melakukan amnesti masal bagi pengguna narkotika, dan ICJR memberi dukungan atas langkah tersebut.  "ICJR memberikan catatan untuk menjamin langkah ini sejalan dengan pendekatan kesehatan yaitu harus ada tim untuk melakukan assesmen pengguna narkotika," tegas Maidina.  Karena kesalahan UU Narkotika, lanjut Maidina, pengguna narkotika sering terjerat pasal penguasaan, pembelian dan kepemilikan yang harusnya hanya untuk peredaran gelap.  Maka, Seluruh WBP dari kasus narkotika yang terjerat oleh pasal penguasaan, pembelian, kepemilikan dan penyalahgunaan harus dinilai kondisi penggunaan narkotikanya dan harus dikaji latarbelakang kasusnya, apabila ada indikasi penggunaan dan atau kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi, maka harus segera dikeluarkan dari lapas. Pengeluaran juga bisa ditempelkan dengan kebijakan asimilasi di rumah atau lembaga di luar lapas yang sekarang kebijakannya dijalankan oleh Ditjen PAS.  "Terhadap pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan, maka harus diberikan hak rehabilitasi dengan pendekatan kesehatan, bukan penghukuman, mengedepankan pengurangan dampak buruk atau harm reduction. Sebagai catatan, rehabilitasi tidak musti berbasis kelembagaan dengan penempatan di lembaga, rehabilitasi bisa berbasis komunitas dan rawat jalan sesuai dengan penilaian kesehatan. Ini juga bisa menghemat biaya negara," papar Maidina.  Selain itu, pengarusutamaan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan bagi pengguna narkotika baik yang membutuhkan rehabilitasi atau tidak. Terdapat peluang alternatif ini dalam Pasal 14a dan 14c KUHP, SEMA No. 3 tahun 2015 dan Pedoman Kejaksaan No. 11/2021.  "Ketiga aturan tersebut menjelaskan bahwa jaksa dan hakim dapat juga memberikan tuntutan dan putusan pidana bersyarat dengan masa percobaan sehingga pidana penjara tidak perlu dijalani. Hukuman penjara bisa diubah dengan syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Jaksa berkoodinasi dengan Bapas," ungkap Maidina.  Berdasarkan KUHP, kata Maidina, mayoritas pengguna narkotika tanpa ketergantungan dapat diberlakukan pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 14a KUHP yaitu tidak lagi melakukan tindak pidana penggunaan narkotika.  Sedangkan untuk yang mengalami ketergantungan, dapat diberlakukan syarat khusus perubahan perilaku yang sejalan dengan pendekatan kesehatan Pasal 14c KUHP, hal ini juga bisa diselaraskan dengan rehabilitasi berbasis rawat jalan.  "Paling tidak, Presiden dan Menteri Hukum dan HAM bisa menyerukan kepada jaksa dan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk segera memaksimalkan peluang ini," ujarnya.  Menurutnya, percepat revisi UU Narkotika dengan menjamin adanya perlindungan dan pendekatan kesehatan bagi penggunaan narkotika. Hal ini merupakan, cara paling tepat untuk menangani pengguna terlebih pecandu narkotika adalah dengan dekriminalisasi.  "Dekriminalisasi adalah penghapusan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini penggunaan dan penguasaan narkotika untuk kepentingan penggunaan pribadi. Penting untuk mendorong alternatif kebijakan narkotika Indonesia yang jauh dari watak pemenjaraan seperti ini," cetusnya.  Sehingga Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dapat lebih berfokus pada peredaran gelap narkotika dalam rezim kejahatan terorganisir, bukan malah menyasar tindakan penggunaan atau kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Kebijakan narkotika dengan pendekatan pemidanaan terutama pemenjaraan selama ini terbukti gagal, dengan begitu, perlu segera dikembalikan pada pendekatan Kesehatan.  "Perlu diingat, setiap ada masalah pada Lapas, Menteri Hukum dan HAM selalu menuding overcrowding sebagai masalah utama, dan seperti telah diketahui, masalah utama overcrowding, salah satu yang terbesar terletak pada kebijakan narkotika. Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM harus segera mengkosolidasikan konsep ini kepada jajaran pemerintah mengesampingkan kepentingan sektoral institusi," pungkasnya.

Lapas Over Kapasitas, Menkumham Diminta Segera Revisi UU Narkotika