<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-skema-bantuan-siswa-madrasah-berubah_m_182741.jpeg" alt="Ilustrasi Siswa Madrasah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Siswa Madrasah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta A. Tholabi Kharlie mengkritik tidak adanya frasa madrasah di dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) sebagai pihak inisiator seharusnya memerhatikan sumber materiil pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cermat.  "Dalam sumber materiil hukum itu ada aspek sosiologis, filosofis, serta historis. Saya kira soal madrasah ini tidak sekadar frasa tanpa makna, tapi mengandung sisi sejarah perjalanan bangsa ini," ujar Tholabi kepada wartawan, Kamis (31/3).  Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan, madrasah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, khususnya umat islam. Kondisi ini sudah berjalan sejak sebelum Indonesia merdeka. Menurut dia, penyebutan frasa madrasah dalam batang tubuh UU Sisdiknas memberi pesan soal keberpihakan negara terhadap madrasah.  "Meski penjelasan dalam sebuah UU menjadi bagian tak terpisahkan dari UU, namun ketika dibunyikan di batang tubuh UU, ada pesan keberpihakan negara terhadap madrasah," jelasnya.  Tholabi menyebutkan, argumentasi Kemdikbud tentang penempatan frasa madrasah di penjelasan UU dimaksudkan untuk fleksibilitas dan dalam rangka mengakomodasi dinamika di tengah masyarakat, tidak memiliki pijakannya. "Frasa madrasah, dari zaman pra kemerdekaan sampai saat ini tidak berubah. Karena madrasah sendiri adalah sekolah, tempat mendaras," tegasnya.  Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim membantah pihaknya menghapus frasa madrasah di dalam revisi RUU Sisdiknas. Di mengklaim tidak ada niatan tersebut.  "Sedari awal tidak ada keingan atau rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional, sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbesit sekalipun di benak kami," kata Nadiem kepada wartawan, Rabu (30/3).  Nadiem menjelaskan, sekolah maupun madrasah secara subtansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh revisi RUU Sisdiknas. Madrasah dan tingkatan lainnya akan dimasukan dalam bagian penjelasan.  "Penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan satuan pendidikan tidak diikat di tingkat Undang-Undang, sehingga lebih fleksibel dan dinamis," jelasnya.

Pakar: Frasa Madrasah Mengandung Sisi Sejarah Bukan Tanpa Makna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-bikin-puisi-sontoloyo-pdip-bobot-politiknya-rendah_m_.jpg" alt="Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira membalas ulah Fadli ini dengan kritik pedas terkait puisi berjudul Sontoloyo yang diunggah Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira membalas ulah Fadli ini dengan kritik pedas terkait puisi berjudul Sontoloyo yang diunggah Fadli Zon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sudah berumur 19 tahun sedang direvisi. Nantinya revisi UU Sisdiknas ini bakal melebur tiga UU menjadi satu. Selain UU Sisdiknas itu sendiri, juga UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.  Revisi UU Sisdiknas sendiri sudah masuk dalam Prolegnas Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020-2024. Revisi UU Sisdiknas ini dimotori oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dari parlemen banyak dukungan penyatuan tiga UU di sektor pendidikan tersebut.  Diantaranya disampaikan anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan saat ini banyak regulasi, khususnya UU di sektor pendidikan yang justru menciptakan situasi tumpang tindih. ’’Antara satu undang-undang, dengan undang-undang lainnya,’’ kata politisi PDI Perjuangan di Jakarta Jumat (4/3).  Dia menegaskan terlalu banyak UU yang berada di bawah rezim regulasi pendidikan. Padahal regulasi-regulasi ini seharusnya bisa disatukan. "Menurut saya akan lebih baik. Sampai saat ini dia masih menunggu naskah akademik dan draft usulan dari Kemendikbudristek," ujarnya.  Sementara itu pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya M. Hadi Subhan mengatakan, integrasi tiga UU akan menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang belum ada dalam sistem pendidikan nasional selama ini. Dia mengatakan selama ini banyak regulasi di bidang pendidikan yang berbeda-beda antara satu UU dengan UU lainnya.  Sebagai contoh di dalam UU Guru dan Dosen, batas umur pensiun guru besar adalah 65 tahun. Sementara di UU Pendidikan Tinggi menentukan usia purna bakti pada usia 70 tahun.  “Secara kasat mata ini tidak ada sinkronisasi. Kemudian UU Pendidikan Tinggi tidak diamanatkan pada UU Dasar 1945 dan UU Sisdiknas. Itu kurang klop sehingga kalau dijadikan satu sangat bagus,” ungkap Hadi.  Selain menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi, penggabungan ketiga regulasi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi jika mengacu pada Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945. Yaitu mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, langkah Kemendikbudristek merumuskan RUU Sisdiknas sudah tepat.  “Ini berarti harus ada undang-undang sistem pendidikan nasional,’’ tuturnya. Dia mengatakan saat ini ada tiga undang-undang yang semuanya mengatur tentang sistem pendidikan. Menurutnya jika ketiganya dijadikan satu, sesuai amanat konstitusi.  Budi “Bukik” Setiawan dari Yayasan Guru Belajar juga mendukung RUU Sisdiknas. Sebab, adanya ketiga regulasi yang tumpang tindih tersebut memperumit sinkronisasi peraturan turunannya. Sehingga perlu perubahan arah kebijakan yang bersifat strategis untuk mendorong transformasi pembelajaran.  Oleh karena itu, Bukik melanjutkan penyusunan RUU Sisdiknas perlu dipercepat demi menciptakan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Termasuk pusat kegiatan belajar masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini terkait dengan penataan standar nasional pendidikan yang lebih memberdayakan dan kontekstual.  “Revisi UU Sisdiknas juga membuat sejumlah pengaturan teknis yang sebelumnya terkunci pada level UU bisa disesuaikan dengan kondisi guru,” pungkasnya.

Revisi UU Sisdiknas Berupaya Lebur Tiga Undang-Undang Jadi Satu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-100-persen-DKI-Jakarta-Salman-Toyibi-Salman-Toyibi-12-1.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Labu 01, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sedang melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam perevisian itu diharapkan UU Sisdiknas ke depan memiliki visi jangka panjang.  Pengamat Pendidikan Doni Koesoema meminta UU Sisdiknas nantinya memiliki visi jangka panjang, terutama dalam kriteria satuan pendidikan. "RUU Sisdiknas harus memiliki visi jangka jauh. Menurut saya visi jangka jauh terkait jalur," terang dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).  Jalur serta kriteria dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah adanya persekolahan mandiri. Di dalam RUU Sisdiknas ini terdapat bias antara satuan pendidikan formal dan nonformal.  Menurut dia, mestinya ada penegasan agar tidak ada lagi pembedaan di dalam dua satuan pendidikan tersebut. Persekolahan mandiri yang memayungi satuan pendidikan formal dan informal perlu memiliki kriteria yang sama.  "Sekolah yang siap untuk kemudian dapat mendesain standar input, proses secara mandiri dan kreatif. Pemerintah hanya mengunci di bagian capaian pembelajarannya saja. Saya ini lebih fair dan fleksibel," jelasnya.  Dengan demikian, sekolah formal maupun nonformal bisa menentukan proses pendidikannya masing-masing, dengan tujuan pendidikan yang sama. "Ke depan masing-masing persekolahan harus menuju persekolahan mandiri. Dan ini dapat diatur dalam normanya," tandas Doni.

UU Sisdiknas Diminta Tidak Lakukan Pembedaan Untuk Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Polpem-ilsutrasi-waspada-anak-rentan-tepapar-covid-alfian-rizal_3.jpg" alt="Pelajar mengikuti PTM. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelajar mengikuti PTM. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini tengah menggodok Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Kini, RUU ini telah memasuki tahapan uji publik.  Pengamat Pendidikan Doni Koesoema menyebutkan bahwa RUU ini memperkecil standar nasional pendidikan. Sebelumnya ada delapan standar nasional pendidikan, namun sekarang hanya tersisa tiga poin.  "Standar nasional pendidikan tidak lagi didefinisikan sebagai delapan standar nasional pendidikan seperti di 2003, tetapi hanya ada tiga," ujar dia dalam siaran Vox Populi Institute Indonesia, Selasa (22/2).  8 standar nasional pendidikan ini adalah standar isi, standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Lalu, standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.  Kemudian, standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa. Standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belejar para peserta didik.  Lalu, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Standar pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluru elemen pada institusi pendidikan.  Standar pembiayaan pendidikan, yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Serta standar sarana dan prasarana, standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan.  Ia pun menyatakan bahwa standar nasional pendidkan dalam RUU itu hanya akan berfokus pada sejumlah hal. Antara lain kriteria input, proses dan capaian dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.  Yang sangat disayangkan adalah kriteria-kriteria tersebut tak dijelaskan rinci dalam draf pasal RUU. Kriteria input itu sendiri dibagi tiga, yakni raw material yang terdiri dari pelajar yang diterima oleh sekolah.  "Kriteria input yang kedua adalah instrumental input. Ini terdiri dari tujuan pendidikan, kriteria sarana dan prasarana dan tenaga pendidik, jadi ini ingin menunjukan mungkin tujuan pendidikan di satuan pendidikan ini berbeda-beda," ujarnya.  Sementara yang ketiga adalah enviromental input. Hal ini termasuk di dalamnya adalah gedung dan lingkungan, kota atau desa dengan suasana pendidikan yang berbeda.  Dirinya pun meyakini bahwa akan ada pembedaan standar input hingga proses di satuan pendidikan Indonesia. Namun diharapkan, walaupun setiap sekolah memiliki standar yang berbeda, pemerintah akan tetap menentukan capaian pembelajaran yang ingin dituju.  "Pemerintah melihat ada sekolah-sekolah tertentu yang standar input dan prosesnya tidak selaras dengan apa yang ditetapkan pemerintah tapi diharapkan memiliki capaian belajar yang bagus, ini yang harus dielaah lebih lanjut," tandas dia.

Standar Nasional Pendidikan Diperkecil Lewat RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, mengatakan perubahan dalam draft revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berbahaya bagi organisasi guru.  “Perubahan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan, perkembangan, dan kemandirian organisasi profesi guru. Guru dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, wibawa, kemandirian dan kebebasan dalam pembinaan, dan pengembangan guru ke depannya akan mengalami hambatan," ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (20/2) dikutip dari Antara.  Dalam draft pada Pasal 126 yang berbunyi, bahwa penetapan kode etik guru oleh Mendikbudristek berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru. Pasal itu merupakan perubahan dari pasal 42 UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang mana salah satu kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakkan kode etik bagi anggota. Pasal 126 mengambil alih kewenangan organisasi guru dalam menegakkan kode etik dari organisasi profesi ke Kemdikbudristek.  Heru menambahkan FSGI memiliki sejumlah alasan terkait keberatan, jika pasal 42 yang mengatur tentang kewenangan organisasi guru pada UU RI No 14 tahun 2005 diubah dan diambil alih Negara berdasarkan pasal 126 RUU tersebut.  Alasan tersebut di antaranya perubahan kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, diubah menjadi kewenangan dari Kemdikbudristek, sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 pasal 42.  Berikutnya, kemerosotan dalam demokrasi yang mana seharusnya pemerintah bukan mengontrol guru. Pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Jadi seharusnya, guru yang melanggar kode etik disanksi peringatan sampai kepada pencabutan dari daftar keanggotaan organisasi profesi oleh organisasi profesinya sendiri, bukan oleh Mendikbudristek.  Kemudian lembaga/kementerian negara itu berwibawa, karena pembuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat mengatur, mengikat, memaksa,dan menghukum.  Kode etik tidak masuk klasifikasi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidak linier dengan hukum kebiasaan yang sudah mengakui bahwa tugas Pemerintah itu penegak peraturan dan demi kewibawaan.  “Pemerintah sebagai penegak peraturan maka peran dan fokus tugas hanya satu sebagai penegak peraturan, sedangkan penetapan dan penegak kode etik tetap diberikan kepercayaan kepada organisasi profesi guru,” ujar Wakil Sekjen FSGI, Mansur.  Selain itu, jika guru berstatus PNS melakukan pelanggaran, maka guru PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut dapat disanksi sesuai pasal 77 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dan guru swasta dapat diberhentikan, karena melanggar kesepakatan kerja bersama sesuai pasal 30 UU Guru dan Dosen.  “Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Disiplin PNS sudah cukup kuat sebagai payung hukum untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi guru negeri-swasta, sehingga tidak perlu penguatan kode etik guru menggunakan revisi UU Sisdiknas dan Peraturan Mendikbudristek," tambah Mansur lagi.  FSGI juga belum menemukan pasal terkait “Penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Situasi Darurat”. Situasi darurat yang dimaksud bisa saja karena bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama dua tahun.

FSGI: Revisi UU Sisdiknas Berbahaya Bagi Organisasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/keniscayaan.jpg" alt="GIAT: Seorang guru sedang memberikan penjelasan pada saat uji coba sekolah tatap muka di SMAN 2 Sidoarjo. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>GIAT: Seorang guru sedang memberikan penjelasan pada saat uji coba sekolah tatap muka di SMAN 2 Sidoarjo. (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan bahwa guru bukan lah sebuah profesi, melainkan pengabdian. Sebab, mereka mendidikasikan hidupnya untuk peningkatan kualitas manusia di Indonesia.  Kapasitasnya sama seperti TNI dan Polri. Jika TNI yang mengurus pertahanan negara, lalu polisi yang mengurus keamanan masyarakat, sementara guru bertugas khusus untuk menyiapkan generasi muda penerus bangsa.  "Kami menganggap guru ini bukan profesi, tetapi adalah sebagai sebuah pengabdian, sehingga negara seharusnya menempatkan guru sama dengan tentara atau polisi. Seluruh tanggung jawab negara ada di generasi muda," ujar dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar: Rekrutmen Guru ASN PPPK, Kamis (19/8).  Tidak hanya menjadi pendidik anak-anak di Tanah Air, mereka juga dibebankan tugas administrasi meskipun itu bukan kewajibannya. Terlebih kesejahteraan guru yang masih sangat minim di dalam negeri.  Untuk mencapai kesetaraan itu, tentu membutuhkan perjuangan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  "Mudah-mudahan dengan revisi Sisdiknas, kita bisa menempatkan guru yang lebih mulia, generasi muda dikawal supaya siap mengambil alih pengelolaan negara, guru tidak lagi dibebani laporan administrasi karena tidak berkaitan dengan pendidikan anak," tutur dia.  Selain itu, untuk mengurangi beban guru tersebut agar fokus dalam peningkatan kualitas generasi muda, ia meminta agar tenaga kependidikan mendapatkan formasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).  "Jadi saya usulkan supaya tenaga kependidikan diberikan formasi untuk meringaknkan tugas-tugas guru dalam penugasannya," pungkasnya.

Lewat Revisi UU Sisdiknas, Guru Akan Disetarakan dengan TNI dan Polisi