<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Screenshot_2023-08-23-14-34-04-580-edit_comandroidchrome-2667803503.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi menghadiri acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi menghadiri acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 (23/8/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash;&nbsp;Usai peringatan HUT Kemerdekaan RI nanti, pemerintah telah menyiapkan sejumlah acara untuk &rsquo;menghidupkan&rsquo; Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, lewat Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN).</p> <p>FHBN akan diselenggarakan pada 5&ndash;7 September 2024 di Lapangan dan Alun-Alun Kabupaten Penajam Paser Utara. Acara itu bakal diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing provinsi, dengan kebudayaan Kalimantan Timur sebagai pilar utamanya.</p> <p>&rdquo;Bagaimana fondasi budaya hingga kesiapan masyarakat lokal benar-benar menjadi konsen pemerintah,&rdquo; ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito, dalam diskusi <em>deputy meet the press</em> di Kantor Kemenko PMK, dikutip Selasa (13/8).</p> <p>Ini bukan kali pertama pemerintah menggelar FHBN. Tahun lalu, festival serupa telah digelar di Penajam. Oleh karena itu, FHBN 2024 pun tidak hanya sekadar menjadi pertunjukan seni ataupun festival saja.</p> <p>Lebih dari itu, FHBN 2024 juga ditujukan pada proses edukasi kepada masyarakat setempat, terkait dengan pentingnya penanaman dan internalisasi budaya lokal kepada masyarakat agar tidak terkikis.</p> <p>Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menambahkan, nantinya bakal digelar pawai adat dari masing-masing budaya Nusantara. Lalu, ada pula diskusi budaya hingga bazar.</p> <p>Tak ketinggalan layanan publik dalam hal&nbsp;ekspos kegiatan revolusi mental, seperti layanan administrasi dan kependudukan (adminduk), layanan kesehatan, dan berbagai layanan lain.</p> <p>&rdquo;Nanti ada pula workshop hingga pelatihan&nbsp;peningkatan kapasitas SDM untuk anak-anak muda di kawasan penyangga. Jadi memang&nbsp;tidak hanya pertunjukan saja, tapi juga upaya mengangkat narasi lokalitas,&rdquo; paparnya.</p>

Kemenko PMK menyiapkan Festival Harmoni Budaya Nusantara usai peringatan HUT RI di IKN, tepatnya di alun-alun penajam Paser Utara Kaltim.

Hidupkan IKN, Kemenko PMK akan Gelar Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara Usai Peringatan HUT RI 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ferdian-270135290.jpg" alt="FERDIAN ANDI" width="100%">
<figcaption>FERDIAN ANDI</figcaption>
</figure> <p><strong>DUA</strong>&nbsp;puluh lima tahun reformasi tak cukup melahirkan sikap keteladanan para elite. Amandemen konstitusi, perubahan sistem politik, serta perubahan tata kelola pemerintahan tak menjadikan ruang publik secara otomatis berada di jalur yang tepat. Penyimpangan dalam bentuk pelanggaran hukum dan etik di ranah publik secara demonstratif mudah dijumpai.</p> <p>Publik disuguhi tontonan elite penyelenggara negara maupun elite lainnya yang jauh menjadi tuntunan. Pelaku kekuasaan kehakiman justru terjerat kasus hukum dan etik. Pelaku kekuasaan eksekutif di level menteri dan wakil menteri hingga pimpinan daerah juga tak luput dalam pusaran korupsi. Di lembaga penegak hukum, pimpinan KPK juga terjerat dalam dugaan kasus suap. Pelbagai peristiwa itu terjadi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ironi dan anomali. Proses Pemilu 2024 tak sedikit menampilkan ragam inkonsistensi sikap dan pernyataan dari para aktor politik.</p> <p>Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan ini sejak periode pertama pada 2016 yang tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental tak secara signifikan memberi jejak keteladanan dari elite di ruang publik. Padahal, gerakan yang berisi lima hal tersebut (Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu) memiliki nilai yang baik. Namun sayangnya, peristiwa yang terjadi belakangan ini justru kontradiksi dengan gerakan yang dimaksud.</p> <p><strong>Kepemimpinan Demokratis</strong></p> <p>Keteladanan elite sejatinya kompatibel dengan sistem demokrasi yang meniscayakan keseimbangan antara negara dan warga negara. Tindakan dan keputusan negara semata-mata didasari atas restu rakyat melalui instrumen demokratis-partisipatif seperti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembentukan kebijakan publik.</p> <p>Peran kepemimpinan dalam negara demokratis memiliki andil penting dalam menciptakan nilai di ruang publik. Sanghan Choi (2007) menyebutkan, bentuk kepemimpinan yang demokratis berciri pengorbanan, keberanian, simbolisme, partisipasi, dan visi. Nilai yang dilahirkan dari kepemimpinan demokratis ini berdampak pada akuntabilitas pejabat publik.</p> <p>Kepemimpinan demokratis secara linier akan menghadirkan kepemimpinan yang memberi keteladanan bagi publik. James M. Kouzes &amp; Barry Z. Posner (2013) menyebutkan, terdapat lima praktik kepemimpinan yang memberi keteladanan. Yakni mencontohkan caranya (model the way), menginspirasi visi bersama (inspire a shared vision), proses yang menantang (challenge the process), memungkinkan orang lain bertindak (enable others to act), serta menyemangati jiwa (encourage the heart).</p> <p>Sayangnya, sejumlah peristiwa yang belakangan ini muncul justru tampak memunggungi model kepemimpinan yang demokratis. Konversi urusan publik menjadi urusan privat dan sebaliknya urusan privat menjadi urusan publik mengakibatkan kepemimpinan model otokrasi berpotensi muncul. Kepemimpinan model ini mendorong praktik otoriter, direktif, menghukum, berorientasi pada tugas, persuasif, dan tertutup. Meski pemimpin model otokrat kerap dipuji karena kemampuan mengembangkan pengikut yang setia dan menjadi figur otoritatif dalam memelihara dan membangun ketertiban (Bernard M. Bass &amp; Ruth Bass, 2009).</p> <p>Dalam konteks ini, tak ada pilihan lain selain mengembangkan dan mendorong terciptanya kepemimpinan yang demokratis di pelbagai cabang kekuasaan negara dengan menjadikan etika dan hukum sebagai pijakannya. Ruang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara mesti dilakukan. Konsekuensinya, kritik dari publik dilihat sebagai manifestasi keterlibatan publik dalam pengelolaan penyelenggaraan negara menjadi lebih baik.</p> <p><strong>Menemukan Keteladanan</strong></p> <p>Keteladanan elite memiliki makna penting bagi pengelolaan penyelenggaraan negara yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip mendasar seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, konsensus, efektif, akuntabel, dan visi strategis.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014057618/gugurkan-status-tersangka-ini-pertimbangan-hukum-putusan-praperadilan-eddy-hiariej">Gugurkan Status Tersangka, Ini Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan Eddy Hiariej</a></strong></p> <p>Penyelenggaraan negara yang baik akan bermanfaat dalam pembentukan karakter generasi berikutnya. Pemimpin yang menginspirasi dan menggerakkan hal-hal yang baik akan menjadi role model bagi publik, khususnya bagi generasi muda.</p> <p>Namun sebaliknya, bila ruang publik diisi tindakan tercela yang jauh dari keteladanan, justru akan mendelegitimasi institusi publik. Bahkan, pada titik ekstrem, tindakan yang keluar dari etika dan hukum justru menginspirasi generasi berikutnya dengan menjadikannya sebagai standar ideal yang harus dilakukan. Situasi yang harus dihindari dan dicegah bersama-sama.</p> <p>Pemilu sejatinya menjadi instrumen konstitusional untuk menemukan keteladanan di ruang publik. Pemilu dapat dimaknai sebagai ajang kontestasi keteladanan yang dimanifestasikan melalui adu gagasan dan rekam jejak melalui forum perdebatan, diskusi, dan udar gagasan. Pemilu yang jujur dan adil menjadi pintu masuk lahirnya keteladanan di ruang publik.</p> <p>Institusi demokrasi yang tecermin melalui cabang-cabang kekuasaan negara harus merepresentasikan keteladanan publik yang dimulai dari cara mendapatkan kekuasaan dengan baik, pengelolaan kekuasaan dengan transparan dan akuntabel, serta pertanggungjawaban kekuasaan di hadapan publik. Semua tahapan tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan keteladanan bagi publik.</p> <p>Penyelenggara negara yang bertindak atas dasar etika dan hukum, maka dengan sendirinya, keteladanan akan lahir dari model kepemimpinan yang otentik itu. Hal yang sama bila aktor politik bertindak selaras antara ucapan dan perbuatan, maka akan melahirkan politisi yang merepresentasikan gagasan dan pikiran publik (representation in ideas) bila kelak menjadi pejabat publik. Baik di eksekutif maupun di legislatif.</p> <p>Kepemimpinan teladan hakikatnya berorientasi pada kebaikan bagi banyak orang. Sebagaimana disebutkan Perdana Menteri Kanada Jean Chr&eacute;tien (periode 1993&ndash;2003), di Toronto Star 7 Juni 1984, bahwa leadership means making people feel good. Kebaikan publik dalam konteks bernegara terefleksikan melalui konstitusi. Singkatnya, untuk menemukan keteladanan elite, pilihannya tak lain dengan mengelola negara dengan berpedoman pada etika dan hukum, bukan yang lain.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*) <strong>FERDIAN ANDI,&nbsp;</strong>Pengajar HTN/HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)</em></p>

Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan ini sejak periode pertama pada 2016 yang tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 12/2016.

Pemilu dan Keteladanan Elite

<div id="m#msg-f:1786155665329917679" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/MENKO-PMK12-1244669796.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy/ Sumber: (Antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy/ Sumber: (Antaranews.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi momentum baik untuk memberikan apresiasi dan penghormatan bagi agen perubahan. Hal itu penting dalam memberikan aksi nyata kepadA GNRM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013651942/anas-urbaningrum-pastikan-pkn-memilih-program-bukan-sosok">Anas Urbaningrum Pastikan PKN Memilih Program, Bukan Sosok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sekaligus menjawab tantangan dalam pelaksanaannya di tataran grassroot," kata Muhadjir dalam keterangannya, Minggu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Muhadjir, sesuai amanat Inpres No. 12/2016, GNRM memberikan semangat perubahan yang dampaknya dirasakan oleh seluruh komponen bangsa. Hal itu tercermin dari Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) tahun 2021 mencapai 70,47, menunjukkan peningkatan 3,46 poin dari capaian tahun 2018 sebesar 67,01.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peningkatan ini mencerminkan kemajuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Muhadjir menyebut masih diperlukan kolaborasi dan solidaritas yang kuat dari para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai maupun tujuan revolusi mental bagi kemajuan bangsa melalui aksi nyata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuan dari GNRM adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang semakin Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu, yang turut ditunjukkan oleh tingginya penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap implementasi 5 program gerakan tersebut," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, keberadaan Gugus Tugas Daerah (GTD) yang diberikan mandat untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-Pusat Perubahan GNRM di tingkat daerah. Berdasarkan data Kemendagri per 7 Desember 2023, telah terbentuk di 34 Provinsi dari 38 Provinsi (89,47 persen) dan di 480 Kabupaten/Kota (93,39 persen).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga di tahun 2024, kita harapkan target pembentukan GTD 100 persen dapat tercapai," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anugerah Revolusi Mental Tahun 2023 ini diberikan kepada 37 pemenang serta 25 penerima apresiasi berdasarkan pada 4 kategori di antaranya, Pertama Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan implementasi 5 Program GNRM; kedua, Individu dan Lembaga Berbadan Hukum; ketiga, Program Aksi Nyata GNRM; serta keempat Rekomendasi Mitra Pelaksana GNRM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013651971/jelang-malam-natal-lalu-lintas-di-depan-gereja-katedral-jakarta-mulai-padat">Jelang Malam Natal, Lalu-lintas di Depan Gereja Katedral Jakarta mulai Padat </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap praktik baik dan aksi nyata perubahan yang telah dilaksanakan dapat menjadi contoh keteladanan bagi daerah, masyarakat, maupun pihak lainnya," pungkas Muhadjir. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Muhadjir Effendy menyampaikan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi momentum baik untuk memberikan apresiasi dan penghormatan

Menko PMK Sebut Gagasan Revolusi Mental Mampu Memberikan Keteladanan untuk Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/36_agar_1-236579545.png" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> <p>Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Setelah gaung revolusi mental tak lagi terdengar, apakah pidato ini akan juga berakhir jadi basi?</p> <p><strong>POSISI</strong> kunci sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan tidak perlu lagi dipertanyakan, dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah pertama dalam mencapai apa yang disebut sebagai visi Indonesia Emas 2045 sudah tepat.</p> <p>Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh, harus diperjelas dulu apa sih visi Indonesia Emas 2045 itu?</p> <p>Visi ini sebenarnya adalah target-target yang dirumuskan oleh pemerintahan Jokowi yang akan dicapai Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan memanfaatkan bonus demografi atau kondisi di mana penduduk usia produktif (usia 15&ndash;64 tahun) lebih besar daripada penduduk tidak produktif (usia 0&ndash;14 dan usia di atas 64 tahun). Target-target ini antara lain mencapai pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia menjadi 30.300 dolar AS, atau setara pendapatan penduduk negara-negara maju pada tahun 2045, dari yang sekarang hanya 4.350 dolar AS. Target lainnya adalah mencapai tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dari sekitar 9,5 persen (26&ndash;27 juta orang) sekarang ini serta ketimpangan antara kelompok miskin dan kaya yang semakin berkurang.</p> <p>Target-target ini sangat ambisius dan bisa dikatakan sangat sulit dicapai dengan melihat bahwa selama sembilan tahun di bawah Jokowi Indonesia hanya jalan di tempat. Memang pendapatan per kapita naik dari sekitar 3.500 dolar AS di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sekitar 4.350 dolar, atau tumbuh sekitar 37 persen. Tetapi, ini adalah peningkatan yang tidak luar biasa dan bisa dikatakan wajar dengan melihat sumber daya alam yang dikuras.</p> <p>Kemudian yang lebih mustahil lagi adalah target turunnya angka kemiskinan di bawah 1 persen (0,5&ndash;0,8 persen) dari kurang lebih 9 persen sekarang ini meskipun pemerintahan Jokowi sendiri selama sembilan tahun terakhir tidak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan, atau hanya menurun sekitar 1 persen. Dan bagaimana dengan ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia? Indonesia masih saja termasuk negara dengan kesenjangan tertinggi di dunia.</p> <p>Jadi, apakah visi Indonesia Emas 2045 ini cuma basa-basi Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin besar yang punya visi ke depan dan punya warisan besar? Atau, apakah ini juga akan bernasib seperti konsep revolusi mental yang diusungnya, tetapi sudah terlupakan sebelum dilaksanakan?</p> <p><strong>Butuh Strategi</strong></p> <p>Kelemahan revolusi mental adalah ketidakjelasan konsepnya dan strategi apa untuk mencapainya. Visi Indonesia Emas 2045 lebih jelas rancangannya. Pidato Jokowi yang mengatakan bahwa peningkatan SDM sebagai strategi pertama untuk mencapainya perlu dihargai dan didukung.</p> <p>Inti dari peningkatan SDM adalah pendidikan dan pelatihan. Tetapi, pendidikan dan pelatihan macam apa yang akan mendukung lompatan raksasa mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang sangat ambisius tersebut? Jepang, Korea, dan sekarang Tiongkok sudah membuktikan dan dapat menjadi contoh bahwa pendidikan adalah kunci lompatan peradaban.</p> <p>Pidato Jokowi mengingatkan kita kepada Kaisar Meiji dari Jepang. Ketika kaisar ini mulai memodernisasi Jepang pada 1868, hal pertama yang ia lakukan adalah usaha meningkatkan SDM dan pendidikan Jepang. Ia memusatkan anak muda Jepang untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan mengirim ribuan pelajar Jepang ke berbagai negara Barat. Hasilnya? Hanya perlu kurang lebih 30 tahun Jepang menjadi negara industri dan kekuatan militer Asia, bahkan mengalahkan Rusia dalam perang 1905 yang menjadi penanda kali pertama bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa.</p> <p>Lebih dari 60 tahun yang lalu Soedjatmoko, salah satu pemikir terbesar Indonesia, sudah mengingatkan perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru serta penumbuhan daya cipta atau kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dalam usaha-usaha pembangunan dan pendidikan.</p> <p>Bagaimana kondisi sekarang? Pelajar Indonesia termasuk yang terendah di Asia Tenggara dalam hal kemampuan berpikir, matematika, membaca, dan sains. Dari waktu ke waktu Indonesia selalu yang terbawah dalam tes PISA yang mengevaluasi anak sekolah berumur 15 tahun (SMP) dalam mata pelajaran tersebut.</p> <p>Bahkan, survei Bank Dunia 2018 menemukan bahwa saking rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, 55 persen lulusan sekolahnya buta huruf fungsional (functional illiterate) yang berarti tidak mampu mengerti teks atau tulisan yang agak panjang dan kompleks.</p> <p>Jadi, pendidikan macam apa? Mengikuti Kaisar Meiji dan Soedjatmoko, pendidikan yang meleburkan kebebasan berpikir dan kemampuan berpikir kritis dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran macam apa? Mata pelajaran yang fokus pada ilmu-ilmu dasar seperti matematika, bahasa, sains, ilmu-ilmu humaniora, dan pengembangan teknologi terbaru.</p> <p>Semua ini akan percuma jika guru, tulang punggung pendidikan Indonesia, tidak diperhatikan. Kemampuan guru di Indonesia sangat memprihatinkan dan jika mengacu pada kondisi ini mereka tidak mungkin diharapkan dapat menjadi fasilitator alih-alih menjadi inspirasi bagi anak didik. Bagaimana bisa mengajarkan kreativitas dan berpikir kritis jika mereka sendiri tidak mampu berbuat demikian?</p> <p>Dalam hal guru, Vietnam bisa menjadi contoh. Majalah terpandang <em>The Economist</em> menurunkan laporan memuji mutu pendidikan Vietnam sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kuncinya? Penggajian yang adil dan memadai (misalnya, guru yang mengajar di pelosok justru mendapat gaji tertinggi) serta training yang berkelanjutan untuk guru.</p> <p>Jika dikelola dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab, dana 20 persen APBN untuk pendidikan yang tahun ini berarti sebesar 612 triliun rupiah akan lebih dari cukup untuk memperbaiki pendidikan kita, melakukan training terhadap guru dan menggaji mereka secara layak, dan dengan demikian bisa mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.</p> <p>Masalahnya adalah jujur, bersih, dan bertanggung jawab justru hal yang juga langka di Indonesia. Hal-hal ini &ndash;yang seharusnya bisa diperbaiki dengan revolusi mental yang sudah terlupakan itu&ndash; bahkan bisa lebih langka daripada pendidikan yang baik itu sendiri. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>OKKY MADASARI</strong>, <em>Sastrawan dan novelis</em></p> <p>&nbsp;</p>

Dalam pidato kenegaraan HUT Ke-78 RI, Presiden Jokowi menggarisbawahi persiapan sumber daya manusia sebagai strategi pertama mewujudkan visi

Agar Visi 2045 Tak Jadi Basi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Gibran-di-Panggil-PDIP-Dery-Ridwansah-8-380934327.jpg" alt="Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menilai revolusi mental Jokowi tak optimal. Menurut Hasto, gagasan revolusi mental terhambat karena penegakan hukum era Jaksa Agung terdahulu digunakan ke arah negatif.</p> <p>"Salah satu aspek Revolusi Mental mengalami hambatan karena saat itu ada yang menyalahkan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasannya," kata Hasto di Jakarta, Senin (17/7).</p> <p>Hasto berharap semua pihak ke depan bisa melayangkan serangan politik secara tepat. Seharusnya, lebih dahulu melihat kekurangan diri sebelum menuding pihak lain.</p> <p>"Seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan auto kritik terlebih dahulu, melihat ke dalam, dan itulah yang biasa dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan, kan, tidak mencampuri urusan partai lain. Hanya ketika ini sudah menyentuh Presiden Jokowi, ya, kami memberikan tanggapan," tegas Hasto.</p> <p>"Ya, sebaiknya daripada memukul air di dulang, terpercik muka sendiri, ya, lebih baik kalau menyampaikan kepada masyarakat itu harus disertai suatu kajian yang objektif," sambungnya.</p> <p>Hasto lantas menyindir soal banyaknya kader Partai NasDem yang pulang lebih awal dari acara Apel Siaga Perubahan saat Surya Paloh mengkritik Revolusi Mental. "Menyampaikannya, kan, ketika pesertanya pada pergi. Jadi, pesertanya sudah pergi kalau dilihat monitoringnya," cetus Hasto.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan gagasan revolusi mental era Jokowi belum optimal. Dia mengatakan, pada 2014, NasDem mendukung Jokowi untuk menjadi presiden karena yakin bisa membawa perubahan.</p> <p>"Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan," kata Paloh dalam pidatonya pada acara Apel Siaga Perubahan di GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).</p>

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menilai revolusi mental Jokowi tak optimal.

Bela Jokowi Soal Revolusi Mental, Sekjen PDIP Sindir Balik Surya Paloh

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/Surya-Paloh-Dery-Ridwansah-3JPG-3120672061.jpg" alt="Ketua Umum Partai Surya Paloh Nasdem di acara Apel Siaga Perubahan yang digelar Nasdem di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Surya Paloh Nasdem di acara Apel Siaga Perubahan yang digelar Nasdem di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjelaskan alasan partainya mau mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019. Menurut Paloh, hal itu lantaran partainya memilki kesamaan visi dan tujuan dengan Jokowi, seperti salah satunya tentang konsep revolusi mental.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pikiran, gerakan perubahan, yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita, senafas sebangun, sejalan," kata Paloh dalam pidato politiknya di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (16/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surya Paloh mengungkapkan, alasan partainya mendukung Jokowi secara totalitas, karena mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama. Paloh menyebut pada saat itu, logika partainya yakin progres perjalanan kemajuan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang diharapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011780803/ahmad-ali-akui-surya-paloh-banjir-tekanan-usai-nasdem-mengusung-anies-baswedan">Ahmad Ali Akui Surya Paloh Banjir Tekanan Usai NasDem Mengusung Anies Baswedan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, Indonesia merupakan negara yang kaya dan mempunyai luas wilayah yang besar. Namun dengan semua potensi tersebut, Indonesia masih belum menjadi negara maju, karena tidak adanya revolusi mental.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki?" cetus Paloh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semenyara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan, keputusan Partai NasDem untuk mengusung bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan bukan suatu hal yang mudah. Ia optimis, Anies sebagai simbol perubahan akan menjadi Presiden pada 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011780535/keadalian-tak-lama-lagi-akan-datang-anies-siap-awali-perubahan-dari-papua">Keadalian Tak Lama Lagi akan Datang, Anies Siap Awali Perubahan dari Papua</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan telah diambil oleh ketum mencalonkan bapak Anies Rasyid Baswedan untuk menjadi capres bersama partai koalisi yang insya Allah kita akan perjuangkan untuk menjadi Presiden RI pada tahun 2024 ini," ucap Ali dalam sambutannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Tentunya memilih Anies Rasyid Baswedan sebagai capres Partai NasDem bukan pilihan yang mudah bagi Partai NasDem, karena kita tau bahwa posisi koalisi partai NasDem berada pada perubahan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, membutuhkan ketahanan, visi dan mental dalam menghadapi Pemilu 2024. Namun, ia memastikan Partai NasDem akan konsisten mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewajiban kita untuk melanjutkan pemimpin yang insya Allah akan mampu, yang akan memenuhi janji-janji kemerdekaan yang dikorbankan oleh para pejuang bangsa ketika negara ini tidak tertahan, oleh sebab itu kita memilih Anies Baswedan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali memahami banyak pihak yang tidak merasa puas dengan keputusan Partai NasDem dalam mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan, ia mengaku Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh banyak mendapat tekanan usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan ini pastinya banyak orang yang pastilah tidak bisa terbentuk kepuasaan, dalam keputusan ini ketum kita banyak mendapatkan tekanan-tekanan, tapi kita bantah dengan ketegaran ketum kita dalam menjalankan keputusannya," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Menurut Paloh, dulu NasDem memilki kesamaan visi dan tujuan dengan Jokowi, seperti salah satunya tentang konsep revolusi mental.

Singgung Revolusi Mental, Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Dua Periode Dukung Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/ilham-safutra-jawapos-1-877701042.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> <p><strong>PRESIDEN</strong>&nbsp;Jokowi pada awal kepemimpinannya menggelorakan jargon revolusi mental. Jargon ini menjadi tekad dari presiden ketujuh itu. Jargon tersebut sangat mudah diucapkan tapi membutuhkan upaya besar untuk mewujudkannya.</p> <p>Untuk mengupayakan revolusi mental benar-benar terjadi, hampir semua lapisan pemerintahan, terutama di kementerian membuat langkah-langkah konkret. Hampir semua kementerian mewujudkannya dalam jargon mereka menuliskan "Revolusi Mental". Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadi pun menjadi <em>leading sector</em>-nya.</p> <p>Namun, melakukan revolusi mental tidak cukup dengan menggelar seminar, pertemuan, simposium, atau lomba.</p> <p>Revolusi mental adalah sebuah "dogma" untuk mengubah paradigma pemikiran seluruh elemen bangsa. Mulai dari tingkat keluarga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dusun, kampung, kelurahan, desa, kota, kabupaten, provinsi, hingga ke tingkat pemerintahan pusat sekalian. Pada akhirnya hakikat dari revolusi mental itu menjadi manusia-manusia di republik berada pada taraf ideal. Meski kata ideal pun adalah sebuah pada taraf kesucian, setidaknya seluruh elemen bangsa bisa mencapai dan mendekati kata hakiki seorang manusia yang mencerminkan diri sebagai orang-orang memiliki agama, menjalani norma-norma, dan tatanan nilai hidup di Nusantara.</p> <p>Revolusi mental bukanlah pekerjaan mudah. Revolusi mental bukan hanya pekerjaan pemerintah semata. Revolusi mental adalah tugas dari semua elemen. Baik guru, pemuka agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan elemen-elemen lainnya.</p> <p>Setelah hampir sepuluh tahun dan kebetulan Presiden Jokowi berkesempatan memimpin republik ini dua periode, tetapi revolusi mental dapat dikatakan belum selesai. Buktinya apa?</p> <p>Kasus korupsi masih terjadi. Yang tidak terlibat makin beragam. Tidak lagi melihat pada kelas-kelas tertentu. Oknum kepala daerah jumlahnya tidak terhitung, oknum hakim pun berkali-kali, oknum pendidik pun ada. Penggiat sosial juga ada. Apalagi menteri dan anggota DPR.</p> <p>Contoh lain belum selesainya revolusi mental, semakin mudah ditemukan di sekitar kita masing-masing. Ada banyak kasus. Meski yang terlibat dalam kasus dikatakan oknum. Namun, oknum itu muncul terus berulang pada kasus serupa. Guru tidak sungkan melakukan kekerasan terhadap murid, murid tidak hormat lagi pada guru, kepala sekolah tidak ragu memotong hak dari guru honorer.</p> <p>Dosen sebagai kasta lebih tinggi dari guru sudah berani main mata dengan mahasiswinya. Tidak takut menodai mahasiswinya. Pengasuh pondok pesantren yang mendapat label orang suci "menjual" ayat suci demi bisa merudapaksa santriwati. Jumlahnya pun tidak seorang dua orang. Ada yang belasan. Bahkan sudah ada yang melahirkan.</p> <p>Oknum kepala desa terlibat mark up anggaran. Membuat sebuah program dengan membangun infrastruktur dengan anggarannya digelembungkan tetapi dicairkan sangat diperas. Turun anggaran itu 10 rupiah, sampai pelaksanaannya tersisa lima rupiah. Maka tidak salah lagu sunatan massal dari Iwan Fals.</p> <p>Pedagang pun semakin terang-terangan menjual barang KW tetapi mengaku asli. Barangnya dijual harga lebih dari harga premium.</p> <p>Penggiat filantropi begitu percaya diri "menjual" kaum duafa dengan beragam kemasan "air mata". Mereka tidak takut memakan hak-hak orang yang mesti dibantu. Padahal semua dana itu berasal dari sumbangan, donasi, atau apalah namanya. Bahkan ada oknum dari lembaga filantropi hidup dengan serba kemewahan. Mereka "menjual" kaum duafa.</p> <p>Oknum aparat hukum ikut terlibat "menjual diri" demi sebuah kata vonis atau perkara. Jenderal semestiniya jadi tauladan malah menjadi "sutradara" dari sebuah drama pembunuhan. Bahkan drama itu berlangsung puluhan episode dan menguras energi. Tidak hanya energi keluarga korban, tetapi energi publik, energi aparat hukum lainnya yang mencoba mencari benang merah keadilan.</p> <p>Di tengah pandemi, bantuan untuk orang terdampak pun disunat. Hak-hak tenaga medis yang mestinya diberikan atas jasanya pun terpotong entah ke mana perginya.</p> <p>Lalu, para koruptor yang semula pernah mengenakan rompi oranye, tangan terborgol, duduk di pesakitan, kini mereka bebas "bernyanyi". Ikut pula berkompetisi di kancah pemilu.</p> <p>Dari sekian banyak ilustrasi itu, sejatinya masih ada orang-orang baik. Orang-orang yang memiliki mental ideal sebagai orang berketuhanan. Orang-orang yang memiliki rasa takut, rasa malu, rasa saling asah, asih, asuh. Cuma jumlahnya tidak banyak. Jika banyak masih kalah banyak dengan dengan orang-orang yang mesti menjalani pendidikan revolusi mental.</p> <p>Sejatinya, revolusi mental adalah gerakan untuk mengembalikan budaya malu, gerakan perjuangan untuk menumbuhkan jiwa integritas, kejujuran, sampai pada kata jadi kesatria.</p> <p>Nah, sampai saat ini sejauh apa gerakan revolusi mental itu dilakukan? Apakah masih seksi isu revolusi mental ini? Apakah revolusi mental ini akan menjadi "jualan" para calon presiden atau calon anggota legislatif?</p> <p>Revolusi mental mungkin saja "dijual kembali". Namun, nama atau kemasannya bakal berbeda. Hal itu sebuah yang lumrah. Bak pepatah, sekali air besar, sekali tepian berubah. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.</p> <p>Sampai saat ini, siapakah yang sudah mengingatkan kembali revolusi mental itu? Siapakah yang sudah menyadari sejauh mana hasil dari revolusi mental berlangsung dan memberikan dampak?</p> <p>Semoga revolusi mental tidak habis begitu saja seiring akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 nanti. <strong>(*)</strong></p> <p><strong>*) Ilham Safutra, jurnalis <em>JawaPos.com</em></strong></p>

PRESIDEN Jokowi pada awal kepemimpinannya menggelorakan jargon revolusi mental. Jargon ini menjadi tekad dari presiden ketujuh itu.

Revolusi Mental Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-RUU-MK-eca3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD  mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD  mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Menko Polhukam Mahfud MD menjawab desas-desus soal penundaan Pemilu 2024. Namun, menteri pertahanan di era Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid itu memastikan bahwa pemilu akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada penundaan.<br /> <br /> Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertajuk Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju. Hadir juga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di Jatim.<br /> <br /> Mahfud menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemilu. Seluruh instrumen bergerak untuk menyukseskannya.<br /> <br /> ”Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu berjalan baik,” kata tokoh asal Madura itu.<br /> <br /> Dia menyebut, proses Pemilu 2024 dibekali revolusi mental sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ada tiga nilai yang terkandung dalam revolusi mental. Yakni, integritas, gotong royong, dan etos kerja.<br /> <br /> Sementara itu, Khofifah mengatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pemilu aman, jujur, dan adil. Pendekatan dan penguatan sisi kultural dan spiritual masyarakat tidak bisa diabaikan. Peran tokoh masyarakat, agama, dan budaya cukup penting untuk mendorong kelancaran pemilu.

Arahan Presiden, Pemilu 2024 Dibekali Revolusi Mental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menko Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan Pemerintah akan menekan angka jumlah kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024.<br /> <br /> “Di tengah pandemi, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menekan jumlah angka kemiskinan. Target ini akan mampu melahirkan generasi unggul untuk Mewujudkan Indonesia Emas,” ungkap Muhadjir.<br /> <br /> Diketahui, Muhadjir melakukan kunjungan agenda kerja di Jambi untuk meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19, kunjungan ke Rumah Sakit TNI dr. Bratanata dan menghadiri Apel Siaga Bencana.<br /> <br /> Secara konsisten, Kemenko PMK di bawah naungan Muhadjir telah memberikan contoh nyata dari semangat etos kerja di setiap pekerjaan yang dilakukan.<br /> <br /> Hal itu juga selaras dengan apa yang dikatakan Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tantan Hermansyah. Menurutnya, Kemenko PMK di bawah pimpinan Muhadjir Effendy sangat menonjol dari segi etos kerja.<br /> <br /> “Untuk Menko PMK, dapat dikatakan menonjol, atau paling menonjol dibanding yang lain. Dalam hal etos kerja, Pak Muhadjir Effendy menjadi teladan, terutama untuk lembaga yang ada di dalam naungan Kemenko PMK,” ujar Tantan.<br /> <br /> Lebih lanjut, Tantan memberikan harapan serta evaluasi terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang mengedepankan etos kerja agar dilakukan oleh seluruh pihak untuk kemajuan bersama.<br /> <br /> “Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mengusung etos kerja harus lebih massif lagi, itu semua agar Kemenko PMK tidak menjadi matahari yang terang dengan sendiri,” pungkas Tantan.<br /> <br /> Diketahui, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) terinspirasi dari pemikiran Bung Karno. Gerakan ini juga dimulai dari lapisan bawah masyarakat yang juga menginginkan perubahan. Perubahan yang akan bermuara pada kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.<br /> <br /> Pemerintah secara konkret telah memberikan contoh serta teladan bagaimana Revolusi Mental dijalankan. 'Blusukan', dialog langsung dengan masyarakat, mendorong semua jajaran pemerintah untuk melayani dan berorientasi sebaik-baiknya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengelola pemerintahan dengan transparan/akuntabel adalah beberapa contoh nyata dari gagasan Revolusi Mental.<br /> <br /> Kini hampir lebih dari enam tahun GNRM berjalan dan mengalir menjadi semangat etos kerja di berbagai aparatur pejabat Indonesia. Tak dapat dipungkiri banyak hal positif yang sudah dihasilkan dari lahirnya gagasan Revolusi Mental, salah satunya yaitu penurunan angka kemiskinan.<br /> <br /> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, atau menurun 0,05 persen dari September 2020.<br /> <br /> Hal ini tak terlepas dari etos kerja dan semangat gotong royong pemerintah pusat dan daerah, serta beberapa instansi terkait yang terus berkomitmen untuk menekan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

Menko PMK Muhadjir: Revolusi Mental Hasilkan Etos Kerja Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Politik dari Indostrategi Indoneisa, Arif Nurul Imam, mengatakan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) berhasil membangun semangat gotong royong di tengah gempuran masyarakat yang makin individualis.<br /> <br /> “Hampir pasti ada dampak positifnya. Memang tidak terlihat langsung secara kasat mata. Tapi bisa kita lihat dari tumbuhnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Misalnya, tumbuhnya gerakan kolektif, tumbuhnya kesadaran gotong-royong di tengah gempuran individualisme,” ujar Arif dalam keterangannya, Selasa (23/11).<br /> <br /> Hal senada juga diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, GNRM mampu membangun karakteristik manusia yang lebih modern. Dampak positifnya bisa dilihat dari semangat gotong royong yang baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan pergelaran Pilkada Serentak di akhir tahun 2020 yang berjalan dengan sukses.<br /> <br /> Namun, kata Trubus, pemerintah harus terus melakukan evaluasi agar gagasan revolusi mental ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Evaluasi yang harus dilakukan adalah kolaborasi antara pusat dan daerah, agar informasi yang keluar dari pusat dapat dicerna oleh masyarakat yang ada di daerah.<br /> <br /> Dalam praktisnya, gagasan revolusi mental membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, tak terkecuali dari aspek pembangunan. Di bulan November 2021, Pemerintah Indonesia resmi membuka Sirkuit Internasional Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat.<br /> <br /> Momuntem ini membuka gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia. Selain itu, keberadaan Sirkuit Internasional Mandalika juga diharapkan mampu menopang perekonomian Indonesia dengan datangnya para wisatawan mancanegara.<br /> <br /> Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, menyebut kehadiran Sirkuit Mandalika untuk MotoGP Mandalika 2021 bisa membantu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<br /> <br /> Khusus untuk pariwisata, lanjut Muhadjir, ia berharap tidak hanya sirkuit yang menjadi kebanggaan bangsa, tetapi adat istiadat, serta industri kerajinan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang datang ke NTB.<br /> <br /> "Sektor pariwisata di NTB penting untuk mulai berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Nanti pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah adat di NTB bisa dilakukan sehingga bukan saja sirkuit yang kita tonjolkan, namun juga budaya, rumah adat, dan tenun juga kita maksimalkan," jelas Muhadjir.<br /> <br /> Lebih lanjut, Muhadjir juga mengharapkan bukan hanya Lombok dan destinasi wisata prioritas lainnya yang akan dilirik oleh turis mancanegara. Namun berbagai macam objek wisata di daerah lain dapat dimaksimalkan untuk menarik perhatian mata dunia yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia.<br /> <br /> Dua tahun lamanya dunia dilanda pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Kini, Indonesia mulai bangkit. Berbagai sektor kehidupan secara perlahan berangsur pulih. Hal itu tak lepas dari semangat gotong royong dan penerapan nilai-nilai revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi.<br /> <br /> Semangat gotong royong ini menjadi pijakan dasar dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Visi ini bukan gagasan baru, sebab revolusi mental merupakan gagasan yang dicetuskan Presiden Sokarno, kemudian digaungkan lagi dalam kepemimpinan Presiden Jokowi.

Lewat GNRM, Menko PMK Ingin Pariwisata Modern dan Tradisional Maju

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revolusi mental

Berita Terkini