<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/74fa85a8-ee1e-4570-a503-0a281b1f7a0a-4063715167.jpg" alt="Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak kendaraan bermotor perlu ditingkatkan. Perbaikan sistem dan tata kelola perpajakan dinilai menjadi salah satu aspek yang bisa mendorong kepatuhan membayar pajak. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, integritas aparat dan perbaikan sistem perlu dilakukan. Dengan pengelolaan dana pajak yang baik, maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat. &nbsp; Atas dasar itu, Agus mendorong adanya penghargaan atau insentif khusus bagi pihak yang taat membayar pajak. Pemerintah diminta tidak hanya terfokus pada pemutihan denda pajak. Pemutihan denda pajak tidak sepenuhnya efektif membuat warga taat bayar pajak. Oleh karena itu, perlu adanya terbosan baru yang layak dicoba untuk memperbaiki situasi tersebut. &nbsp; &ldquo;Saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment kepada masyarakat. Artinya apa, kalau dia tidak bayar tentu ada denda, kalau dia rajin tepat bayar tentu ada bonusnya,&rdquo; ujar Agus kepada wartawan, Sabtu (6/12). Penghargaan yang diberikan, kata Agus, bisa berupa&nbsp;voucher, atau diskon yang bisa dipakai ketika pembayaran pajak di tahun berikutnya. Cara ini diyakini bisa membangun sistem yang lebih baik. &ldquo;Itukan hal atau marketing gimmick yang bisa dilakukan, yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya dan tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Agus menekankan bahwa ketidakpercayaan masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan sangat merugikan. Pasalnya, pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi negara. &ldquo;Tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pengelolanya dan publik secara keseluruhan,&rdquo;&nbsp;ucapnya. Menurutnya, selain soal kemudahan dalam proses pembayaran pajak, masyarakat juga harus diberikan penghargaan karena sudah taat dan tepat waktu ketika membayar pajak kendaraan. Dia menegaskan upaya untuk menjaga kepatuhan masyarakat harus dimulai dari aparat di lapangan. &ldquo;Jadi si petugas Samsatnya atau lantas itu juga harus jujur, harus baik,&rdquo; tandasnya.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak kendaraan bermotor perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan meberikan reward.

Tak Hanya Fokus Pemutihan, Pengamat Minta Samsat Beri Reward untuk Orang yang Taat Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/sentra-literasi-keuangan-3658458366.jpg" alt="PEMBERDAYAAN: Pertemuan rutin ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang bergabung dalam Sentra Sakura di Desa Onewila, Konawe Selatan." width="100%">
<figcaption>PEMBERDAYAAN: Pertemuan rutin ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang bergabung dalam Sentra Sakura di Desa Onewila, Konawe Selatan.</figcaption>
</figure> Di Konawe Selatan, ibu-ibu mendapat pendidikan perbankan serta kewirausahaan gratis lewat sentra. Saat ini BTPN Syariah sudah memiliki 256 ribu sentra yang tersebar di 2.600 kecamatan di Indonesia. AGAS PUTRA HARTANTO, Konawe Selatan --- KELUHAN yang disampaikan para ibu di Desa Onewila, Sulawesi Tenggara, itu beragam. Mulai tidak ada modal untuk buka usaha, sulit bayar sekolah anak, sampai suami yang kehilangan pekerjaan. Dengan sabar Desi Satria Ratna mendengarkan semuanya. &rsquo;&rsquo;Kami bertemu tokoh desa dan masyarakat, mengenalkan serta menyampaikan tujuan dan program kami. Dari situ minat warga antusias,&rsquo;&rsquo; kata Business Manager BTPN Syariah Area Ranomeeto, Konawe Selatan, tersebut kepada Jawa Pos. Dari situ, Desi memahami kebutuhan masyarakat Onewila yang masuk wilayah Kabupaten Konawe Selatan itu. Pembiayaan secara berkelompok menjadi pilihan model yang nyaman karena lebih memudahkan proses dan pendampingan. Seperti arisan. Hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 untuk literasi keuangan menunjukkan 85,10 persen dari sampel 14.634 orang di 34 provinsi di Indonesia telah menggunakan produk/layanan industri keuangan formal. Hanya, pemahaman masyarakat alias literasi keuangan masih relatif rendah: 49,68 persen. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan Indo nesia mencapai 90 persen pada 2024. Berbagai upaya pun dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Kalangan perbankan turun langsung ke lapangan dari pintu ke pintu. Pada akhir Mei lalu, Jawa Pos berkesempatan mengikuti langsung bagian dari upaya tersebut yang diadakan BTPN Syariah. Rombongan mengunjungi para nasabah program pendampingan dan pembiayaan. Sasaran pembiayaan adalah ibu-ibu rumah tangga karena mereka lebih banyak berada di rumah. Di sisi lain, para ibu memiliki potensi untuk bisa diberdayakan agar produktif. Seperti Siti Mulyati yang semula hanya mengandalkan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sangat pas-pasan mengingat sang suami masih berstatus tenaga honorer di instansi pemerintahan. Siti menceritakan, pada 2015, seorang community officer datang menyosialisasikan kampung pinjaman modal usaha tanpa agunan. Hanya, pembiayaan diberikan harus dalam bentuk kelompok. Minimal 8 orang. Dengan syarat harus disiplin dan rutin hadir pertemuan. Semula, Siti sempat ragu untuk bergabung dan membentuk sentra sebagai mitra BTPN Syariah. Masih ada keraguan dengan pinjaman tanpa agunan itu. Tapi, karena butuh modal usaha, dia berani mencoba mengajukan diri membentuk Sentra Sakura. &rsquo;&rsquo;Awalnya, bantuan modal hanya Rp 3 juta. Alhamdulillah, karena usaha meningkat, sekarang bantuan modalnya sudah Rp 35 juta,&rdquo; ungkap ibu tiga anak itu. Usaha toko kelontong dan sembako miliknya berkembang. Kini, Siti sudah bisa membeli satu unit motor dan membayar biaya kebutuhan anak sekolah. Bahkan mendapat reward berangkat umrah pada April lalu. Business Coach BTPN Syariah Sulawesi Tenggara Sanowati Samosir menyatakan, Siti masuk dalam kategori nasabah menginspirasi. Sebab, dia mampu memberdayakan ibu-ibu di sekitarnya. Saat ini anggota Sentra Sakura sudah bertambah menjadi 15 orang. &rsquo;&rsquo;Indikator lainnya, lanjut Sanowati, usahanya maju serta tabungannya meningkat,&rdquo; katanya. Nurhaeni, anggota Sentra Sakura lainnya, mengaku harus mencari pinjaman untuk uang bensin tiga anak laki-lakinya. Ditambah, biaya untuk kehidupan sehari-hari juga terasa pas-pasan. Beruntung, dia diajak Siti ikut arisan Sentra Sakura. Dari situ, ibu 54 tahun itu mendapat pinjaman modal Rp 3 juta. &rsquo;&rsquo;Untuk usaha jualan makanan di kantin sekolah SD Negeri 92 Kendari,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Corporate and Marketing Communications BTPN Syariah Ainul Yaqin menuturkan, sebagai bank umum syariah, pihaknya fokus mengumpulkan dana dari keluarga sejahtera dan menyalurkan kepada keluarga inklusi sejak 2014. Juga, membuka akses kepada masyarakat inklusi yang ada di pelosok negeri, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Hingga kuartal I 2023, pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp 78,7 miliar untuk sekitar 27 ribu perempuan keluarga prasejahtera produktif di Sulawesi Tenggara. Latar pekerjaan mereka beragam, dari berdagang, produksi, hingga beternak. &rsquo;&rsquo;Tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga akses pengetahuan lewat program pendampingan, akses suplai, dan pasar agar semakin mempermudah kehidupan masyarakat inklusi mewujudkan hidup yang lebih berarti,&rdquo; terang Ainul. Di dalam sentra, para anggota akan mendapat pinjaman tanpa jaminan, tabungan tanpa potongan biaya, pelatihan gratis, dan asuransi kematian. Pinjaman paling kecil yang diberikan mencapai Rp 2 juta dan maksimal bisa sampai Rp 50 juta. Untuk nasabah pemula, diberikan pinjaman Rp 2 juta&ndash;Rp 5 juta. Ketika hasil survei sebelum pinjaman serta evaluasi prospek usahanya bagus dan berkembang, pinjaman itu bisa bertambah secara bertahap. Anggota juga dibekali modul daya. Untuk bergabung dengan sentra, calon anggota wajib mengikuti pendidikan dasar keanggotaan. Bagi perkumpulan baru, pelatihan berlangsung selama lima hari. Nasabah tambahan dalam satu sentra harus mengikuti pelatihan tiga hari. Pada hari terakhir, akan ada pelantikan dan pengelolaan keuangan. Ainul menjelaskan, peran utama para community officer sebagai bankir pemberdaya. Bankir yang memberikan pemberdayaan kepada keluarga prasejahtera produktif melalui pelatihan dan pendampingan berkala. Baik pengetahuan keuangan, kewirausahaan, maupun kesehatan. Dia menyebut bahwa strategi BTPN Syariah adalah menyasar segmen ultramikro (UMi). Bahkan menjadi satu-satunya bank yang berfokus pada pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat prasejahtera produktif. Sebab, potensinya sangat besar. Meski demikian, segmen UMi memiliki risiko pembiayaan tinggi. Karena itu, penyaluran pembiayaan dilakukan secara kelompok atau sentra. Saat ini sudah ada 256 ribu sentra yang tersebar di 2.600 kecamatan di Indonesia. &rsquo;&rsquo;Setiap sentra kemudian didampingi oleh community officer atau petugas terlatih dan mengadakan pertemuan wajib secara rutin. Dengan begitu, risiko pembiayaan bisa ditekan,&rdquo; katanya. (*/c17/ttg)

Di Konawe Selatan, ibu-ibu mendapat pendidikan perbankan serta kewirausahaan gratis lewat sentra dari BTPN Syariah.

Sentra Literasi Keuangan di Pelosok Negeri: Usaha Berkembang, Reward-nya Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-Wakil-ketua-DPRD-Surabaya-Dery-1.jpg" alt="Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak mengunakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Sahat Tua Simandjuntak sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan di Surabaya pada Rabu (14/12). Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>Kalau mau cepat ditangani, viralkan dulu kasusnya di media sosial. Sebab, no viral no justice. Ungkapan satire itu mendadak ngetren lagi saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diramaikan isu gaya hidup mewah sebagian pegawainya.  ---  FENOMENA itu pula yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus berkali-kali menggelar konferensi pers ketika satu per satu gaya hidup mewah pegawainya jadi sorotan di media sosial. Andai pemerintah maksimal menerapkan aturan pemberian reward bagi masyarakat yang melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), fenomena no viral no justice kecil kemungkinan mencuat.  Sebab, aturan reward tersebut memungkinkan masyarakat yang menjadi pelapor mendapatkan premi paling banyak Rp 200 juta.  Aturan itu disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Besaran premi yang diatur adalah 2 permil dari jumlah kerugian yang dapat dikembalikan kepada negara. Pasal itu juga menyebutkan premi maksimal adalah Rp 200 juta.  PP tersebut turunan dari UU 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Aturan pemberian reward itu sejatinya sudah berlaku ketika pemerintah mengeluarkan PP 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor pada 2000. PP 71/2000 itu kemudian diubah lagi dengan PP 43/2018.  Penelusuran Jawa Pos, sampai saat ini baru satu pelapor kasus korupsi yang pernah mendapatkan premi tersebut. Penghargaan itu diberikan KPK pada 2016. Setelah itu belum ada lagi catatan terkait berapa jumlah penerima premi. ”Syaratnya rumit,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Jawa Pos kemarin (12/3).  Rumitnya syarat untuk bisa mendapatkan dana apresiasi tersebut juga ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2020. Ali menyebutkan, ada sejumlah kendala yang membuat implementasi PP itu tidak optimal. Salah satunya adalah minimnya data yang dimiliki pelapor. Selain itu, kebanyakan kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK, tidak hanya bersumber dari satu pelapor.  Kondisi tersebut menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelapor yang memenuhi syarat mendapatkan penghargaan dari negara. ”Diperlukan validasi data akurat untuk memutuskan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelapor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Ali.  Menyambung Ali, Praswad mengakui bahwa ketentuan reward itu memang tidak masuk akal. Sebab, premi maksimal Rp 200 juta tersebut baru bisa diberikan jika kerugian negara dari kasus yang dilaporkan mencapai Rp 100 miliar. ”Karena ada ketentuan 2 permil kerugian yang dapat dikembalikan ke negara, itu berarti kasusnya (yang dilaporkan, Red) harus proyek kakap,” terangnya.  Pengalaman Praswad selama menjadi penyidik, kasus dengan kerugian negara besar itu nyaris tidak ada yang bersumber dari laporan masyarakat. Aduan di KPK kebanyakan adalah kasus suap yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT). ”Tipikal kasus korupsi yang merugikan negara itu biasanya juga butuh waktu lama (menanganinya, Red), bisa lima tahun,” ungkapnya.  Masyarakat sejatinya juga bisa mendapatkan reward ketika melaporkan kasus suap. Premi yang diberikan juga sebesar 2 permil, dihitung dari nilai uang suap atau uang dari hasil barang rampasan (pasal 17 ayat 3). Maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta (pasal 17 ayat 4). ”Tapi, dengan risiko yang tinggi bagi pelapor, premi itu terbilang sangat kecil,” tutur eks penyidik KPK tersebut.  Prasyarat dan reward yang tidak sebanding itu, tegas Praswad, memang harus diubah. Aduan terkait kerugian negara, misalnya, harus dipertegas siapa pelapor yang berhak mendapatkan reward. Penegasan itu untuk memudahkan penegak hukum memberikan penilaian kepada pelapor. Besaran premi juga harus diubah.  ”Misalnya, pelapor dengan kerugian Rp 1 miliar, paling minim dapat Rp 20 juta. Pasti banyak masyarakat di daerah yang melapor karena proyek di daerah itu kebanyakan nilainya Rp 4 sampai 5 miliar, jarang yang mencapai Rp 100 miliar,” ujarnya.  Begitu pula premi suap, Praswad menyarankan agar hadiah yang diberikan lebih besar. ”Pelapor kasus suap mestinya mendapat reward paling sedikit Rp 10 juta, bukan paling banyak Rp 10 juta,” ucapnya.  Praswad meyakini, munculnya fenomena no viral no justice itu merupakan kegagalan negara dalam mengelola manajemen laporan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan kanal pelaporan yang kurang optimal. ”Jangankan masyarakat biasa, laporan dari penegak hukum juga kadang-kadang tidak ditindaklanjuti sebelum viral,” cetus pria yang akrab disapa Abung itu.  Pegiat hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menambahkan, penegakan hukum yang masih tebang pilih dan kurang terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami krisis. Hal tersebut mendorong terjadinya mobilisasi rakyat di ruang digital untuk menghakimi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.  ”Meskipun kasus yang viral itu juga belum tentu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, saya melihat masyarakat puas dengan itu (penghakiman di media sosial, Red),” kata mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.  Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terkait fenomena no viral no justice itu. Haris menyebutkan, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan konferensi pers. Tapi juga memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. ”Perlindungan untuk pelapor juga harus diperhatikan,” imbuhnya.  Pada bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penanganan kasus korupsi yang tidak diketahui perkara pokoknya sebenarnya mudah. Bisa ditangani kejaksaan, KPK, atau Polri. ”Kalau saya yang paling pas di Polri,” terangnya. Sebab, pernah ada kasus TPPU yang diputus tanpa perkara pokoknya. Kasus itu terjadi di Tegal, Jawa Tengah. ”Saya pernah tangani kasus TPPU itu,” jelasnya.  Menurut Boyamin, KPK bisa menangani kasus Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak Kemenkeu, dengan Pasal 11 UU Tipikor soal gratifikasi. ”Tidak semata-mata pasal 5 tentang suap,” tuutrnya kemarin. Apalagi, Rafael patut diduga telah ”memperdagangkan” pengaruhnya sebagai pegawai pajak. Dalam dunia hukum, hal itu dikenal dengan istilah omisi atau melakukan yang tidak boleh atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya.

Ketika Fenomena No Viral No Justice Dianggap Alat Mencari Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gagalkan-aksi-jambret-polantas-polresta-pekanbaru-terima-penghargaan_m_187338.jpeg" alt="Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno (kanan) memberikan penghargaan kepada personil Satlantas Polresta Pekanbaru, Aiptu Bella (kiri) di halaman Mapolda Riau, Kamis (8/2) pagi. Attachments area" width="100%">
<figcaption>Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno (kanan) memberikan penghargaan kepada personil Satlantas Polresta Pekanbaru, Aiptu Bella (kiri) di halaman Mapolda Riau, Kamis (8/2) pagi. Attachments area</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkat keberhasilannya menggagalkan aksi jambret dan narkoba, Aiptu Bella Adi Saputra yang merupakan personil di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru menerima penghargaan dari Kapolda Riau, Kamis (8/2). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno.&lrm; Menurutnya, Aiptu Bella diberikan penghargaan atas dedikasinya menggagalkan dua kali aksi pencurian dengan kekerasan (jambret) dan satu kali aksi penyelundupan narkoba jenis ganja. "Pemberian reward ini, agar dapat dijadikan motivasi serta dorongan kinerja terhadap personil yang lainnya," &lrm;kata Wakapolda Riau. Sementara itu Aiptu Bella mengungkapkan bahwa, dirinya merasa senang dan berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya."Tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya," ujarnya. Aiptu Bella, tercatat pernah menggagalkan aksi jambret sebanyak dua kali. Saat itu antara Aiptu Bella dan para pelaku sempat terlibat aksi kejar-ke&lrm;jaran hingga akhirnya para pelaku pun berhasil diamankan. Selain itu, dia juga berhasil mengamankan pengendara sepeda motor yang membawa narkoba jenis daun ganja. Pengungkapan&nbsp;ini sendiri bermula, ketika Aiptu Bella sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Lantas Gurindam&nbsp;7, Jalan Riau, Pekanbaru&nbsp;pada Sabtu (27/1) lalu.&lrm;&nbsp; Saat itu, dia melihat dua orang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan lainnya. Melihat gelagat para pelaku yang gelisah saat diberhentikan, Aiptu Bella pun langsung melakukan penggeledahan pada badan mereka, hingga akhirnya menemukan paket ganja di dalam celananya. Untuk kasus narkoba ini sendiri, para pelakunya sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Gagalkan Aksi Jambret, Polantas Polresta Pekanbaru Terima Penghargaan

reward

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reward

Berita Terkini

Tak Hanya Fokus Pemutihan, Pengamat Minta Samsat Beri Reward untuk Orang yang Taat Bayar Pajak

Sentra Literasi Keuangan di Pelosok Negeri: Usaha Berkembang, Reward-nya Umrah

Ketika Fenomena No Viral No Justice Dianggap Alat Mencari Keadilan

Gagalkan Aksi Jambret, Polantas Polresta Pekanbaru Terima Penghargaan

Download Aplikasi JawaPos.com