<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p class="p1"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pagawak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak kembali di gelar di PN Tipikor Makassar, Rabu (4/10). Dalam sidang yang digelar di ruang Haripin Tumpa itu, menghadirkan saksi Brigita Purnawati Manohara yang pernah menerima sejumlah uang dan mobil dari Ricky.</p> <p class="p1">Saat sidang, Brigita yang merupakan presenter televisi itu membenarkan dia pernah menerima uang dan mobil. Di hadapan majelis hakim, dia juga menceritakan kronologis pertemuannya dengan Ricky. &ldquo;Pada 2013 di lounge salah satu hotel. Di tempat makan hotel,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="p1">Brigita menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan jaksa. Termasuk, soal pemberian mobil Honda Jazz. Brigita ingat betul jika pemberian itu diberikan Ricky melakui staff, bukan secara langsung. &ldquo;Waktu itu dihubungi staffnya untuk mengambil mobil dan BPKB,&rdquo; terangnya.</p> <p class="p1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013045579/dkpp-pastikan-stok-dan-harga-beras-di-surabaya-terkendali">DKPP Pastikan Stok dan Harga Beras di Surabaya Terkendali</a></strong></p> <p class="p1">Namun, mobil itu akhirnya dijual pada 2018 setelah kena banjir. Kepada majelis hakim, Brigita bilang mobil itu laku Rp 100 juta. Lantas, uang hasil penjualan mobil dan pemberian lain dari Ricky senilai Rp 380 juta dikembalikan ke negara melakui rekening KPK. Total yang dikembalikan asalah Rp 480 juta.</p> <p class="p1">&ldquo;Tanggal 26 Juni 2022 saya transfer ke rekening penampungan KPK sebanyak Rp 480 juta. Saya kembalikan karena itu diduga dari hasil korupsi beliau (Ricky),&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="p1">Menanggapi kesaksian itu, Ricky Ham Pagawak membenarkan semua yang disampaikan Brigita. Pemberian itu diakuinya untuk apresiasi pada pekerjaan Brigita sebagai presenter televisi. Bukan ada hubungan tertentu seperti yang ramai diisukan belakangan ini.</p> <p class="p1">"Apa yang disampaikan (Brigita) benar adanya.&nbsp; Semua bantuan saya itu karena apresiasi atas profesi dia. Karena sudah kasih ajar pidato dan berbicara di depan umum," terang Ricky.</p> <p class="p1"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013045571/hadapi-persib-persebaya-waspadai-ledakan-sang-mantan-david-da-silva">Hadapi Persib, Persebaya Waspadai Ledakan sang Mantan, David da Silva &nbsp;</a></strong></p> <p class="p1">Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pertemuan dengan Brigita tidak pernah dilakukan sendirian. Dari beberapa kali pertemua, selalu ada orang lain. &ldquo;Saya beberapa kali bertemu dia di lounge itu juga ada beberapa staff. Bahkan ada (staff) yang perempuan. Tidak hanya sendiri,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="p1">Begitu juga soal mobil, Ricky membenarkan adanya pemberian itu. Dia juga menegaskan jika pemberian itu hanya untuk memudahkan Brigita dalam bekerja. &ldquo;Saya kasih dia (Brigita) mobil karena dia kemana-mana naik motor, jadi supaya mudah,&rdquo; kata Ricky.</p>

Ricky Ham Pagawak membenarkan semua yang disampaikan Brigita. Pemberian itu diakuinya untuk apresiasi pada pekerjaan Brigita.

Ricky Ham Pagawak Akui Pemberian Uang dan Mobil kepada Brigita Manohara Sebagai Apresiasi Profesi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pagawak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief. Ia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Arief, KPK juga turut memanggil dua saksi lainnya yang merupakan pihak swasta. Mereka di antaranya Uci Sanusi dan Rajesh Khana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Arief sudah tiba di gedung merah putih KPK, sejak pukul 09.30 WIB. Dia datang dengan didampingi dua orang pengacaranya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang mau ditanyain sama KPK. (Kasus) RHP, dia kan sudah mau disidang, ada yang mau ditanyain aja," ucap Andi Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ricky&nbsp;yang berstatus buron selama tujuh bulan itu sebelumnya ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) kemarin. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01437501/tiba-di-gedung-kpk-bupati-memberamo-tengah-ricky-ham-pagawak-bungkam">Tiba di Gedung KPK, Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Bungkam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;Pencucian Uang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tiga penyuap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Andi Arief sudah tiba di gedung merah putih KPK, sejak pukul 09.30 WIB. Dia datang dengan didampingi dua orang pengacaranya.

KPK Periksa Politikus Demokrat Andi Arief Terkait Kasus Korupsi Bupati Memberamo Tengah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pagawak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset milik Bupati nonaktif Memberamo Tentah Ricky Ham Pagawak (RHP). Berbagai aset yang disita itu selurunya senilai Rp 10 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar aset recovery dari penanganan perkara dapat terus dimaksimalkan, tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset milik tersangka RHP yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Sentani," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, aset yang disita itu di antaranya berupa dua unit mobil dan empat bidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa tiga homestay dan satu rumah tinggal. Keseluruhan aset yang disita itu diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 10 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkiraan nilai dari aset dimaksud mencapai Rp 10 miliar lebih," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, tim penyidik masih akan terus melakukan penelurusan aset dari tersangka Ricky Ham Pagawak melalui pemeriksaan saksi-saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekaligus dengan melibatkan Tim Asset Tracing pada Direktorat Labuksi KPK," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ricky&nbsp;yang berstatus buron selama tujuh bulan itu sebelumnya ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) kemarin. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencucian Uang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tiga penyuap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

aset yang disita itu di antaranya berupa dua unit mobil dan empat bidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa tiga homestay dan satu ruma

KPK Sita Aset Kekayaan Milik Bupati Memberamo Tengah Senilai Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pagawak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan dua penyuap Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya, Simon Pampang dan Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang.<br /> <br /> "Jaksa Eksekutor Eva Yustisiana, (24/2) telah selesai melaksanakan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PN Makasar yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Simon Pampang dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Senin (27/2).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, kedua terpidana, yakni Simon Pampang dan Jusiendra Pribadi Pampang akan menjalani hukuman dua tahun dan enam bulan pidana penjara. Keduanya dieksekusi ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.<br /> <br /> "Terpidana Simon Pampang dan Jusiendra Pribadi Pampang dimasukkan ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara masing selama dua tahun dan enam bulan dikurangi lamanya masa penahanan," ucap Ali.<br /> <br /> Selain hukuman badan, keduanya juga dijatuhkan hukuman denda. Simon Pampang dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 100 juta dan Jusieandra Pribadi Pampang sebesar Rp 200 juta.<br /> <br /> KPK juga saat ini telah menahan Bupati nonaktif Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. KPK menduga, Ricky Ham menikmati aliran uang suap, gratifikasi dan pencucian uang hingga Rp 200 miliar.<br /> <br /> Penahanan terhadap Ricky Ham Pagawak ini dilakukan, setelah KPK melakukan upaya paksa penangkapan. KPK berhasil menangkap Ricky Ham yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Juli 2022.<br /> <br /> "Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah Rp 200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/2).<br /> <br /> Firli menjelaskan, Ricky Ham yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua selama dua periode yaitu pada 2013-2018 dan 2018-2023, banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati, Ricky Ham diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah.<br /> <br /> "Syarat yang ditentukan RHP, agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang," papar Firli.<br /> <br /> Sejauh ini terdapat tiga kontraktor yang diduga terlibat suap dan gratifikasi terhadap Ricky Ham. Mereka yakni<br /> Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.<br /> <br /> Ricky Ham kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon Pampang. Kemudian, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus pada ketiga kontraktor tersebut.<br /> <br /> "JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp 217,7 miliar, di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp 9,4 miliar," ungkap Firli.<br /> <br /> Realisasi pemberian uang pada Ricky Ham dilakukan melalui transfer rekening bank, dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaannya. KPK menduga, Ricky Ham juga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak.<br /> <br /> "Kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa<br /> membelanjakan, menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang berasal dari korupsi," tegas Firli.<br /> <br /> Selama proses penyidikan, lanjut Firli, tim penyidik telah memeriksa 110 orang sebagai saksi, dan juga melakukan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis. Aset yang disita itu di antaranya berbagai bidang tanah dan bangunan serta apartemeb yang berlokasi di Kota Jayapura, Provinisi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan di Jakarta Pusat serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe.

KPK Jebloskan Dua Penyuap Bupati Mamberamo Tengah ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pegawak-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang resmi ditahan KPK tampak mengenakan rompi oranye KPK dan tangannya diborgol.  Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang resmi ditahan KPK tampak mengenakan rompi oranye KPK dan tangannya diborgol.  Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). KPK menduga, Ricky Ham menikmati aliran uang suap, gratifikasi dan pencucian uang hingga Rp 200 juta.<br /> <br /> Penahanan terhadap Ricky Ham Pagawak ini dilakukan, setelah KPK melakukan upaya paksa penangkapan. KPK berhasil menangkap Ricky Ham yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Juli 2022.<br /> <br /> "Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah Rp 200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/2).<br /> <br /> Firli menjelaskan, Ricky Ham yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua selama dua periode yaitu pada 2013-2018 dan 2018-2023, banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati, Ricky Ham diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah.<br /> <br /> "Syarat yang ditentukan RHP, agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang," papar Firli.<br /> <br /> Sejauh ini terdapat tiga kontraktor yang diduga terlibat suap dan gratifikasi terhadap Ricky Ham. Mereka adalah Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.<br /> <br /> Ricky Ham kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon Pampang. Kemudian, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus pada ketiga kontraktor tersebut.<br /> <br /> "JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp 217,7 miliar, di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp 9,4 miliar," ungkap Firli.<br /> <br /> Realisasi pemberian uang pada Ricky Ham dilakukan melalui transfer rekening bank, dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaannya. KPK menduga, Ricky Ham juga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak. "Kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa  membelanjakan, menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang berasal dari korupsi," tegas Firli.<br /> <br /> Selama proses penyidikan, lanjut Firli, tim penyidik telah memeriksa 110 orang sebagai saksi, dan juga melakukan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis. Aset yang disita itu di antaranya berbagai bidang tanah dan bangunan serta apartemeb yang berlokasi di Kota Jayapura, Provinisi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan di Jakarta Pusat serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe.<br /> <br /> Ricky Ham Pagawak disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang<br /> <br /> Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian Uang. <strong>(*)</strong>

KPK Duga Bupati Memberamo Tengah Nikmati Hasil Suap Capai Rp 200 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) akan dibawa ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Hal ini setelah lembaga antirasuah berhasil melakukan penangkapan terhadap Ricky Ham.<br /> <br /> Ricky Ham merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah. Ia sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.<br /> <br /> "Iya betul (dibawa ke Jakarta). Sekarang masih dalam perjalanan, tadi penerbangan jam 8.25 waktu setempat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (20/2).<br /> <br /> Ricky Ham Pagawak menjadi buronan KPK sejak Juli 2022. KPK telah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Port Miresbi Papua Nugini untuk melakukan pencarian Ricky Ham yang berstatus DPO.<br /> <br /> Upaya pencarian dan koordinasi itu berbuah manis, Ricky Ham dikabarkan telah kembali ke Papua pada awal Februari 2023. Ricky Ham berhasil ditangkap di Abepura, Jayapura.<br /> <br /> "Tim KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka KPK dimaksud," ucap Ali.<br /> <br /> Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan, penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Papua Nugini, pada 15 Juli 2022 lalu. Saat itu, Ricky Ham hendak dilakukan penangkapan namun tidak berhasil.<br /> <br /> "RHP melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan," ujar Firli dikonfirmasi, Minggu (19/2).<br /> <br /> Firli mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan persembunyian Ricky Ham Pagawak. KPK berhasil menangkap Ricky Ham di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> "Sabtu kemarin sore, diperoleh info terkait persembunyian RHP. Minggu pagi sampai siang, RHP ada di suatu lokasi di Abepura dan tidak ada pergerakan. Sekira pukul 15.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap penghubung RHP," ungkap Firli.<br /> <br /> Firli menyebut, Ricky Ham berhasil diamankan di Distrik Abepura sekitar pukul 16.30 WIT. Ricky kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.<br /> <br /> Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu KPK. Firli mengakui, penangkapan ini merupakan kerja sama yang baik, antara aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, TNI dan Polri.<br /> <br /> "Hal ini bermakna, semua kita tuntaskan jika kita bersama bersatu bahu membahu," pungkas Firli.

Pagi Ini, KPK Bawa Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-Kpk-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Ketua Kpk Firli Bahuri  di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub" width="100%">
<figcaption>Ketua Kpk Firli Bahuri  di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), Minggu (19/2). Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap setelah sebelumnya melarikan diri ke Papua Nugini.<br /> <br /> Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Papua Nugini, pada 15 Juli 2022 lalu. Saat itu, Ricky Ham hendak dilakukan penangkapan namun tidak berhasil.<br /> <br /> "RHP melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan," kata Firli dikonfirmasi, Minggu (19/2).<br /> <br /> Firli mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan persembunyian Ricky Ham Pagawak. KPK berhasil menangkap Ricky Ham di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> "Sabtu kemarin sore, diperoleh info terkait persembunyian RHP. Minggu pagi sampai siang, RHP ada di suatu lokasi di Abepura dan tidak ada pergerakan. Sekira pukul 15.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap penghubung RHP," ungkap Firli.<br /> <br /> Firli menyebut, Ricky Ham berhasil diamankan di Distrik Abepura sekitar pukul 16.30 WIT. Ricky kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.<br /> <br /> Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu KPK. Firli mengakui, penangkapan ini merupakan kerja sama yang baik, antara aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, TNI dan Polri.<br /> <br /> "Hal ini bermakna, semua kita tuntaskan jika kita bersama bersatu bahu membahu," tegas Firli.

Sebelum Ditangkap KPK di Abepura, RHP Sempat Kabur ke Papua Nugini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap setelah delapan bulan menjadi daftat pencarian orang (DPO) KPK.<br /> <br /> Informasi penangkapan Ricky Ham Pagawak itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ia menyebut, Ricky Ham saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Papua.<br /> <br /> "Betul iya, DPO KPK dimaksud sudah ditangkap," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (19/2).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengungkapkan, Ricky Ham Pagawak berhasil ditangkap di daerah Abepura. Hal ini setelah KPK melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.<br /> <br /> "Informasi yang kami peroleh tersangka KPK tersebut ditangkap di Abepura," ucap Ali.<br /> <br /> Ali berujar, Ricky Ham saat ini diamankan di Mako Brimob Polda Papua. KPK untuk saat ini, belum akan membawanya ke markas lembaga antirasuah di Jakarta.<br /> <br /> "Saat ini DPO dimaksud diamankan di Mako Brimob Papua," pungkas Ali.

Setelah 89 Bulan Buron, KPK Akhirnya Tangkap Bupati Memberamo Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bupati-Memberamo-Tengah-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya, Ricky yang kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) itu juga menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.<br /> <br /> "Dari hasil pengembangan fakta-fakta hasil penyidikan dugaan korupsi, saat ini ditemukan fakta dan alat bukti dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/12).<br /> <br /> "Sehingga KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal TPPU," sambunya.<br /> <br /> Sejauh ini, kata Ali, penyidik komisi antirasuah sudah lakukan penyitaan terhadap beberapa aset, yang diduga sebagai hasil pencucian uang. Sejumlah aset itu di antaranya delapan bidang tanah dan bangunan, serta lima unit mobil.<br /> <br /> Oleh karena itu, KPK berharap masyarakat turut berperan dengan melaporkan dugaan aset milik Ricky kepada KPK. Kemudian, informasi keberadaan Ricky yang saat ini telah ditetapkan DPO oleh KPK.<br /> <br /> "Kami akan kejar tersangka dan sita aset yang diduga dari hasil korupsinya," tegasnya.<br /> <br /> Juru bicara KPK berlatarbelakang jaksa itu juga mengingatkan, siapapun dilarang dengan sengaja menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK. "Bisa diancam pidana sebagaimana UU Tipikor," ingat Ali.<br /> <br /> Ricky Ham Pagawak ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Sejauh ini, KPK belum mengumumkan secara resmi dan detail perkara Mamberamo Tengah.<br /> <br /> KPK telah mencegah Ricky dan tiga orang lainnya bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juni hingga 3 Desember 2022. Berdasarkan informasi, tiga orang lain yang dicekal yaitu, Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; dan Direktur Utama PT Solata Sukses, Marten Toding.<br /> <br /> Ricky sendiri sudah berstatus buronan KPK per 15 Juli 2022. Dia berhasil kabur ketika akan dijemput paksa. Ricky Ham diduga berada di Port Moresby, ibu kota negara Papua Nugini.

KPK Kembali Tetapkan Bupati Mamberamo Tengah Tersangka Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220722_194938-1.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih melakukan pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) yang ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah.<br /> <br /> Namun, diduga Ricky Ham memerintahkan orang kepercayaannya terkait kepemilikan mobil Toyota Alphard ke pihak lain.<br /> <br /> Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya saat ini sudah mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard tersebut. Mobil tersebut diamankan karena diduga hendak dialihkan kepada pihak tertentu.<br /> <br /> "Tim penyidik mendapatkan informasi terkait adanya perintah yang diduga dari DPO (daftar pencarian orang) tersangka RHP melalui orang kepercayaannya untuk menyerahkan dan mengalihkan satu unit mobil jenis Toyota Alphard ke pihak tertentu," kata Ali, Kamis (17/11).<br /> <br /> KPK memang sedang mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah. Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, namun saat ini sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) alias buron.<br /> <br /> "Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan," ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.<br /> <br /> Ali meminta, pihak-pihak tidak membantu pelarian Ricky Ham Pagawak dari pemeriksaan KPK. Karena dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, dalam hal menghalang-halangi proses penyidikan KPK.<br /> <br /> "KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," urai Ali.<br /> <br /> Dalam pengusutan kasus ini, sejumlah saksi juga telah diperiksa tetapi KPK belum menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini maupun pihak-pihak lain yang ditetapkan tersangka.

Bupati Buronan KPK Ingin Ubah Status Kepemilikan Mobil Mewahnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ricky ham pagawak

Berita Terkini