<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10778_28415_Rieke-Diah-Pitaloka.jpg" alt="Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencopot Rieke Diah Pitaloka dari Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dia digantikan oleh‎ Anggota Fraksi PDIP Nurdin.  Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menjelaskan, alasan fraksinya mengantikan Rieke Diah Pitaloka tersebut. Hal itu lantaran untuk memaksimalkan pembahasan RUU Omnibus Law dan juga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).  "‎Dalam waktu dekat, Baleg akan penuh dengan tugas-tugas berat. Kalau kita lihat Omnibus Law sudah mendekati titik krusial, juga ada RUU HIP," ujar Utut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/7).  Utut menambahakan, digantinya Rieke bukan karena mantan politikus perempuan yang dikenal sebagai Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu tidak mampu bertugas di Baleg. Tapi karena Karena PDIP ingin ada tim yang terbaik dalam pembahasan RUU Omnibus Law dan juga RUU HIP.  "Apakah ini berarti Mba Rieke dianggap tidak mampu. Tidak. Tetapi memang konsekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan secara internal sesuai bidangnya," katanya.  "DPP PDIP kita juga harus menempatkan prajurit-prajurit yang memang sesuai dengan kompetensinya," ungkapnya.  Namun demiakian Utut mengapresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka yang sudah berjuang dalam pembahasan RUU Omnibus Law dan juga RUU HIP tersebut.  "Kita memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Mba Rieke. Dia sudah berjuang habis-habisan," katanya.  Sementara terpisah Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, rotasi tersebut adalah hal yang wajar. Jika nantinya ada pembahasan yang lain lagi di RUU Omnibus Law dan RUU HIP. Maka PDIP juga akan melakukan pergantian.  "Rotas‎i juga dilakukan nanti misalnya begitu masuk ke bab 10. Maka pasukan akan bergeser dari anggota Baleg ada pergeseran Komisi XI danVI. Begitu masuk bab soal tanan. Maka Komisi II masuk. Jadi ini pergeseran," ungkap Bambang.

Fraksi PDIP Ungkap Alasan Copot Rieke Diah Pitaloka Dari Baleg DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rieke-oneng-minta-25-persen-laba-bumn-disumbang-ke-mahasiswa_m_.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI RIeke Diah Pitaloka saat berkunjung ke Mesir." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI RIeke Diah Pitaloka saat berkunjung ke Mesir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 15 perusahaan asal Indonesia tengah mengikuti pameran dagang intra-Afrika (Intra-Africa Trade Fair/IATF) 2018 digelar di Kairo, Mesir. Dari 15 perusahaan itu, terdapat tiga perusahaan pelat merah yang ikut berpartisipasi. Dalam pertemuan bisnis yang difasilitasi KBRI Cairo pada 11 Desember, sejumlah potensi transaksi berhasil diraih.&nbsp; PT Perkebunan Nusantara III Holding (Persero) meraih nilai potensi transaksi penjualan kelapa sawit mencapai USD 90 juta atau Rp 1,3 triliun (kurs Rp 14.500). Lalu, PT Pertamina Lubricants yang memasarkan pelumas kendaraan meraih potensi transaksi USD 6 juta.&nbsp; Selanjutnya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia membukukan potensi penjualan kopi dan kelapa sawit senilai USD 5,4 juta. Eksportir kelapa sawit dan turunannya, PT AK Goldenesia juga ikut meraih potensi transaksi USD 370 ribu.&nbsp; Dan tidak ketinggalan, PT Dahlia Kusuma Utama, produsen pupuk organik mencatatkan potensi transaksi senilai USD 250 ribu. Dengan demikian, total potensi transaksi yang berhasil dibukukan pada hari kedua pelaksanaan IATF 2018 sudah mencapai USD 102,02 juta atau sekitar Rp 1,48 triliun. Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan para BUMN yang berhasil meraih kontrak diminta menyisihkan laba untuk membantu kehidupan mahasiswa asal Indonesia di Mesir. Lebih lanjut, Rieke menyatakan optimistis nilai potensi kontrak dagang yang diraih perusahaan Indonesia akan terus melonjak. Karena itu, dirinya mengingatkan agar para BUMN kelak dapat menyisihkan laba bagi pendidikan mahasiswa Indonesia di Mesir. Dana tersebut, lanjut dia, dapat disalurkan melalui KBRI Cairo yang memiliki program infaq dan shadaqah pendidikan di Mesir. &ldquo;Sumbangan 2,5 persen dari laba kontrak dagang yang diraih BUMN dalam IATF sudah sangat membantu kehidupan mahasiswa kita. Dan saya yakin Presiden Jokowi juga akan mendukung program peningkatan kesejahteraan mahasiswa Indonesia di Mesir,&rdquo; tandas Rieke. Menanggapi usul Rieke, Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi BUMN maupun perusahaan Indonesia yang berkeinginan membantu mahasiswa Indonesia di Mesir. Sebab, lanjut dia, mayoritas mahasiswa yang studi di Negeri 1000 Menara ini datang dengan biaya sendiri.&nbsp; &nbsp; Dalam catatan KBRI Cairo, data per September 2018, terdapat 5.086 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar ke Mesir, dan sekitar 57,4 persen (2.921 orang) tercatat sebagai mahasiswa S-1. Mayoritas dari pelajar dan mahasiswa Indonesia ini studi dengan biaya sendiri/non beasiswa (82,7 persen atau sekitar 4.207 orang).&nbsp; Untuk 2018 ini, jumlah mahasiswa Indonesia yang lolos seleksi dan akan memulai studi di Universitas Al-Azhar sebanyak 2.010 orang. Dan hanya sebagian kecil dari mereka berstatus sebagai penerima beasiswa. &ldquo;Bantuan dana pendidikan yang diberikan perusahaan ataupun BUMN ini akan sangat membantu mahasiswa kita di sini untuk dapat lebih berprestasi. Dan jika dipercaya, kami sangat siap untuk membantu pengelolaan bantuan pendidikan itu,&rdquo; kata Helmy.

Rieke Oneng Minta 2,5 Persen Laba BUMN Disumbang ke Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dari-hasil-pertemuan-di-istana-ini-mandat-rieke-kepada-jokowi_m_208930.jpeg" alt="Rieke Diah Pitaloka" width="100%">
<figcaption>Rieke Diah Pitaloka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka telah keluar dari Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan hak buruh. Dari pertemuannya dengan perwakilan Istana Negara, ia ingin agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) 'menegur' beberapa Menteri terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami mohon agar Presiden menegur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) dan Menteri lainnya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Keuangan (Menkeu) agar mau rapat di DPR dan mensahkan revisi UU ASN 2018," kata Rieke, di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/5). Ia menjelaskan, ketenagakerjaan bukan hanya persoalan Menteri Ketenagakerjaan saja. Tapi, Menpan, Menkumham, dan Menkeu juga ikut terlibat. Lanjut Rieke, sudah lebih dari satu tahun, ketiga Menteri ini tidak membahas UU ASN. "Presiden mengeluarkan Surpres yang memerintahkan tiga Menteri untuk membahas UU ASN. Tapi sudah lebih dari satu tahun tidak ada kepastian. Karena itu, kami memohon kepada Bapak Jokowi untuk menegur Menpan, Menkumham, dan Menkeu agar mau datang ke DPR dan mensahkan revisi UU ASN 2018. Selain itu, KRPI juga menuntut agar pemerintah segera membentuk Badan Riset Nasional. Tak hanya itu, Rieke menegaskan bahwa Jokowi harus bisa mewujudkan Trilayak rakyat pekerja. "Kami juga memberi mandat kepada Bapak Jokowi agar terpenuhinya Lima Jaminan Sosial dan memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, baik yang Honorer, Tenaga Harian Lepas (THL), Kontrak, dan lainnya," tuturnya. Terakhir, Ketua KRPI ini ingin agar pemerintah bisa menyelamatkan Aset Negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945.

Dari Hasil Pertemuan di Istana, Ini 'Mandat' Rieke Kepada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekerja-asing-membludak-kata-presiden-opsi-itu-hoaks_m_208461.jpeg" alt="Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal." width="100%">
<figcaption>Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri Indonesia menjadi salah satu isu utama aksi besar di May Day tahun ini. Polemik ini mencuat setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.&nbsp;&nbsp; Namun, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka berpendapat, persoalan tenaga kerja asing harus dilihat secara utuh.&nbsp; Untuk meresponnya pun perlu kehati-hatian.&nbsp;Karena menurutnya, Indonesia sendiri nyatanya mengirimkan tenaga kerjanya ke sejumlah negara. "Jangan lupa, Indonesia&nbsp;adalah salah satu pengirim buruh migran terbesar di dunia terutama di Timur Tengah dan Asia lainnya termasuk ke Tiongkok. Jadi isu seperti ini saya kira kita tidak bisa sepotong-sepotong," ujar politisi perempuan PDI Perjuangan itu saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/4). Karena itu, menurut Rieke, pemerinta perlu memiliki&nbsp;blueprint atau kerangka kerja nasional sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Khususnya keinginan Indonesia menjadi negara industri.&nbsp; "Saya tau betul belum ada selama ini roadmap menyeluruh terkait industri yang sejalan dengan persoalan ketenagakerjaan," papar Rieke.&nbsp; Artinya, lanjut dia, perbaikan harus dimulai dari hulu dengan membuat roadmap yang jelas. "Kalau tidak ada perbaikan dari hulu ini (isu tenaga kerja asing) akan terjadi sampai kapanpun,&nbsp; pemerintahan siapapun," tukas Anak Buah Megawati itu. Sementara itu,&nbsp;Presiden&nbsp;Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, menambahkan sejatinya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menguatkan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Termasuk klasifikasi tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia.&nbsp; "Perpres ini sebenarnya ingin mengatur lebih ketat,&nbsp;lebih jelas tentang tenaga kerja asing," ucapnya.&nbsp; Untuk itu, serbuan tenaga kerja asing usai keluarnya Perpres tersebut menurutnya hanya kekhawatiran belaka. Lagi pula, isu tersebut selalu muncul dan tidak sebanding dengan data yang ada.&nbsp; "Adanya serbuan jutaan segala macem itu hoaks, bahwa ada beberapa kasus, itu pasti sejak lama itu, sudah ada sejak zaman presiden sebelumnya,&nbsp; itu sudah ada," tukas Saepul.&nbsp;

Pekerja Asing Membludak, Kata Presiden OPSI: Itu Hoaks