<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/1000547533-1-456997081.jpg" alt="Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pemprov Jawa Timur telah menetapkan besaran Upah Minimum untuk 38 Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Sebagaimana SK nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang UMK di Jatim Tahun 2025.&nbsp; Dalam SK tersebut, 38 kabupaten/kota di Jatim mengalami kenaikan UMK antara 5-7 persen. Wilayah ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan), yang semula diusulkan naik 6,5 persen ditetapkan kenaikannya menjadi 5 persen.&nbsp; Sementara daerah di luar ring 1, kenaikannya bervariasi mulai dari 6,5&ndash;7 persen. Dengan begitu, Kota Surabaya menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi, yakni Rp 4.961.753. Naik Rp 236.274 dibandik UMK 2024 yang sebesar Rp 4.725.479. Keputusan penetapan UMK oleh Pj Gubernur Jatim itu mendapat respons positif dari kelompok pekerja atau buruh. Salah satunya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur. "Kami menerima keputusan Pj Gubernur Jatim. Meski ada perbedaan kenaikan UMK di ring 1 dan di luar ring 1 tersebut, untuk memperkecil disparitas upah minimum di Jawa Timur," ujar Wakil Sekretaris FSPMI Nurudin Hidayat, Kamis (19/12). Berikut daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2025 &nbsp;dari yang tertinggi ke terendah. <ol> <li>UMK Kota Surabaya Rp 4.961.753</li> <li>UMK Kabupaten Gresik Rp 4.874.133</li> <li>UMK Kabupaten Sidoarjo Rp 4.870.511</li> <li>UMK Kabupaten Pasuruan Rp 4.866.890</li> <li>UMK Kabupaten Mojokerto Rp 4.856.026</li> <li>UMK Kabupaten Malang Rp 3.553.530</li> <li>UMK Kota Malang Rp 3.507.693</li> <li>UMK Kota Batu Rp 3.360.466</li> <li>UMK Kota Pasuruan Rp 3.358.557</li> <li>UMK Kabupaten Jombang Rp 3.137.004</li> <li>UMK Kabupaten Tuban Rp 3.050.400</li> <li>UMK Kota Mojokerto Rp 3.031.000</li> <li>UMK Kabupaten Lamongan Rp 3.012.164</li> <li>UMK Kabupaten Probolinggo Rp 2.989.407</li> <li>UMK Kota Probolinggo Rp 2.876.657</li> <li>UMK Kabupaten Jember Rp 2.838.642</li> <li>UMK&nbsp; Kabupaten Banyuwangi Rp 2.810.139</li> <li>UMK Kota Kediri Rp 2.572.361</li> <li>UMK Kabupaten Bojonegoro Rp 2.525.132</li> <li>UMK Kabupaten Kediri Rp 2.492.811</li> <li>UMK Kota Blitar Rp 2.481.450</li> <li>UMK Kabupaten Tulungagung Rp 2.470.800</li> <li>UMK Kabupaten Lumajang Rp 2.429.764</li> <li>UMK Kota Madiun Rp 2.422.105</li> <li>UMK Kabupaten Blitar Rp 2.413.974</li> <li>UMK Kabupaten Magetan Rp 2.406.719</li> <li>UMK Kabupaten Sumenep Rp 2.406.551</li> <li>UMK Kabupaten Nganjuk Rp 2.405.255</li> <li>UMK Kabupaten Ponorogo Rp 2.402.959</li> <li>UMK Kabupaten Madiun Rp 2.400.321</li> <li>UMK Kabupaten Ngawi Rp 2.397.928</li> <li>UMK Kabupaten Bangkalan Rp 2.397.550</li> <li>UMK Kabupaten Trenggalek Rp 2.378.784</li> <li>UMK Kabupaten Pamekasan Rp 2.376.614</li> <li>UMK Kabupaten Pacitan Rp 2.364.287</li> <li>UMK Kabupaten Bondowoso Rp 2.347.359</li> <li>UMK Kabupaten Sampang Rp 2.335.661</li> <li>UMK Kabupaten Situbondo Rp 2.335.209</li> </ol> Itulah daftar UMK di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang baru akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Pemprov Jawa Timur telah menetapkan besaran Upah Minimum untuk 38 Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim untuk tahun 2025.

Resmi! Ini Daftar Besaran UMK untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2025, Surabaya Tidak Jadi Rp 5 Juta   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/Malam-Puncak-HUT-Ke-497-Jakarta-di-Monas-Dery-Ridwansah-7-4180915410.jpg" alt="Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta tengah menyinkronkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta bersama pemerintah pusat. Terutama untuk menata kawasan ring 1 atau Medan Merdeka. Meliputi Monumen Nasional (Monas), Istana Kepresidenan, Balai Kota, dan kompleks di sekitarnya. ''Termasuk kantor BUMN, kami tata supaya ke depannya bisa mengikuti pola pembangunan kota-kota dunia,'' ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhir pekan lalu. Karena itu, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov juga menggandeng para ahli dan orang-orang yang memiliki pemikiran maju dalam menyusun konsep penataan kawasan ring 1. ''Saya akan konsultasikan ke Kementerian BUMN. Tentunya, akan koordinasi juga dengan Menteri Keuangan dan seterusnya untuk bisa sama-sama,'' ujarnya. Dia mencontohkan, Kantor Kementerian BUMN nantinya bisa menjadi area komersial. ''Termasuk Gambir dan juga Kantor Pertamina itu nanti juga ada konsepnya. Nah, ini sedang kami bincang-bincang dengan pak menteri (Menteri BUMN),'' jelasnya. Rencana penataan itu tidak lepas dari berubahnya status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Heru Hermawanto mengatakan, akan ada pengaturan pada pemanfaatan barang milik negara (BMN) di wilayah Jakarta. khususnya setelah ibu kota pindah ke Nusantara. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu melakukan sinkronisasi terkait jumlah aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Juga rencana pengembangannya bersama kementerian terkait.

Kawasan ring 1 Jakarta atau Medan merdeka akan ditata oleh pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat, sebagian bakal jadi area komersial.

 Sebagian Kawasan Ring 1 Akan Jadi Area Komersial, Pemprov DKI Jakarta Sinkronkan RTRW dengan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/23/Malam-Puncak-HUT-Ke-497-Jakarta-di-Monas-Dery-Ridwansah-7-4180915410.jpg" alt="Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemeriahan perayaan malam tahun baru di kawasan Monas, Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Penataan kawasan ring 1 Jakarta akan segera dilakukan seiring berpindahnya ibu kota negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur. Penataan meliputi kawasan Monumen Nasional (Monas) dan sekitarnya. Kawasan Monas dan ring 1 akan masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) terbaru. Menyesuaikan dengan status baru Daerah Khusus Jakarta (DKJ) agar bisa setara dengan kota-kota maju di dunia. "Mulai dari Istana, Monas, Gambir, Balai Kota, kantor BUMN, kami tata. Supaya ke depan bisa mengikuti pola pembangunan kota-kota dunia. Jakarta tidak boleh ketinggalan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kompleks Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8). Rencana penataan kawasan Monas, lanjut Heru, sudah disampaikan saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8). Bentuknya adalah dokumen RTRW&nbsp;2024&ndash;2044 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025&ndash;2045. Untuk menata kawasan ring 1, pemprov DKI Jakarta tidak hanya melibatkan pakar tata ruang. Melainkan juga Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Saat ini, konsepnya tengah didiskusikan. "Kantor BUMN itu bisa menjadi komersial. Komersialnya apa, itu yang perlu kami diskusikan. Gambir, kantor Pertamina, Masjid Istiqlal itu menjadi apa konsepnya sedang kami bincangkan dengan Menteri BUMN," jelas Heru. &nbsp; &nbsp;

Kawasan Monas dan ring 1 Jakarta akan segera ditata seiring pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Jakarta Mau Setara dengan Kota-Kota Dunia, Kawasan Monas dan Ring 1 Segera Ditata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Simulasi-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dan-Wakil-Presiden-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden saat gladi kotor di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pengucapan sumpah jabatan serta pelantikan presiden dan wapres terpilih masa" width="100%">
<figcaption>Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan simulasi pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden saat gladi kotor di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Pengucapan sumpah jabatan serta pelantikan presiden dan wapres terpilih masa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah video yang memperlihatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menendang salah satu pengendara motor gede (moge) yang tergabung dalam Sunday Morning Riding (Sunmori). Saat dikonfirmasi, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto mejelaskan alasan anggotanya melakukan tindakan menendang salah satu pengendara motor lantaran menerobos Jalan Veteran III yang sedang ditutup.  "Sunmori karena memaksa menerobos Jalan Veteran III yg ditutup oleh pembatas jalan (cones)," ujar Agus kepada wartawan, Jumat (26/2).  Agus mengatakan, Jalan Veteran III tersebut merupakan Ring 1 Instalasi VVIP. Sehingga menjadi tugas pokok Paspampres untuk mengamankan segala yang dinilai sebagai ancaman.  Pengendara motor tersebut terpaksa harus dilumpuhkan oleh anggota Paspampres karena penerobosan. Itu merupakan pelanggaran batas Ring 1.  Paspampres mengambil tindakan tegas tersebut karena merujuk dalam Buku Petunjuk Teknis Pam Instalasi VVIP yg disahkan oleh Keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pam VVIP.  "Tindakan anggota Paspampres tersebut merupakan bentuk kewaspadaan dalam melaksanakan tugas terhadap segala bentuk hakikat ancaman terhadap instalasi VVIP," katanya.  "Komunitas motor sering melakukan aksi balapan, kebut-kebutan dan menggunakan knalpot racing yang keras yang mengganggu ketertiban umum serta melanggar UU Lalu Lintas," tambahnya.  Saat ini Paspampres sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus penerobosan Ring 1 tersebut. Para pengendara moge tersebut juga kabur saat anggotanya melakukan penindakan.  "Mereka kabur. Saat ini sudah kita koordinasikan dengan kepolisian," ungkapnya.  Diketahui, beredar video yang menunjukkan rombongan pengendara motor gede dihadang Paspampres. Video itu terekam dari kamera milik para pengendara moge, lalu diunggah ke akun YouTube milik mereka.  Salah satu yang mengunggah video tersebut adalah akun YouTube Sahdilah yang memiliki 269.000 subscribers. Kemudian video itu juga diunggah ke Instagram oleh sejumlah akun, salah satunya akun @bodatnation.  Dalam video itu, tampak petugas Paspampres menghentikan rombongan pengendara motor yang tengah melakukan Sunmori di Jalan Veteran III, belakang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Terlihat salah satu anggota Paspampres dengan menggenggam pistol menendang salah satu motor pengendara hingga terjatuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKhLjlrRBIE

Penjelasan Paspampres Tendang Pengendara Moge karena Terobos Ring 1

ring 1

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ring 1

Berita Terkini

Resmi! Ini Daftar Besaran UMK untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2025, Surabaya Tidak Jadi Rp 5 Juta

Sebagian Kawasan Ring 1 Akan Jadi Area Komersial, Pemprov DKI Jakarta Sinkronkan RTRW dengan Pusat

Jakarta Mau Setara dengan Kota-Kota Dunia, Kawasan Monas dan Ring 1 Segera Ditata

Penjelasan Paspampres Tendang Pengendara Moge karena Terobos Ring 1

Download Aplikasi JawaPos.com