<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-190355-1275064758.jpeg" alt="Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyebut, utang perusahaan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 700 miliar. Utang tersebut berasal dari tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Tutut yaitu PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada. &ldquo;Saya tidak ingat detailnya, karena juga ada dolar AS, tapi kalau rupiah totalnya sekitar Rp 700 miliar,&rdquo; kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat media briefing di Jakarta, Selasa (20/6). Rionald mengatakan Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah memanggil ketiga perusahaan yang terlibat dalam utang Tutut terkait BLBI. Namun, ketiga perusahaan hanya mengirimkan kuasa hukum. Oleh karena itu, belum ada kesepakatan terkait pemulihan aset negara hingga saat ini. &ldquo;Dalam kita melakukan penagihan, masing-masing pihak biasanya memberikan argumen mengapa menurut mereka itu bukan menjadi tanggung jawab. Tapi, yang datang ke pemanggilan kuasa hukum,&rdquo; ujar Rionald. Sementara itu, BLBI tidak bisa melakukan penyitaan untuk memulihkan aset negara karena tidak ada aset yang dijamin oleh ketiga perusahaan Tutut. Untuk itu, Satgas BLBI sedang menelusuri harta kekayaan lain yang terkait. &ldquo;Kami terus melakukan penelusuran. Sebagaimana debitur lain yang harta kekayaan lainnya kami lihat, kami juga akan lihat harta kekayaan Tutut, karena waktu kami tidak banyak,&rdquo; jelas Rionald. Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp 800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang bermula dari deposito sebesar Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang dilikuidasi pemerintah pada saat krisis moneter 1998. Kementerian Keuangan belum membayarkan kewajibannya ke PT CMNP karena menimbang utang Tutut Soeharto selaku obligor BLBI. Tutut tercatat sebagai Komisaris Utama PT CMNP (1987-1999) dan pemegang saham pengendali Bank Yama.

Rionald mengatakan Satuan Tugas (Satgas) BLBI telah memanggil ketiga perusahaan yang terlibat dalam utang Tutut terkait BLBI.

Kemenkeu Sebut Utang 3 Perusahaan Terafiliasi Tutut Soeharto Capai Rp 700 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/satgas_blbi.jpg" alt="TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)" width="100%">
<figcaption>TANPA KOMPROMI: Mahfud MD memimpin penyitaan aset yang terkait dengan BLBI di Kabupaten Bogor kemarin. Dia didampingi Komjen Agus Andrianto (kiri) dan Rionald Silaban. (RADAR BOGOR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus mengejar aset-aset para debitur dan obligor. Kali ini, sasaran mereka adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Kemarin (22/6) tim menyita aset milik obligor BLBI. Yakni, PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac) yang di belakangnya ada nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Total nilai aset itu mencapai Rp 2 triliun.  Melalui penyitaan aset tersebut, Satgas BLBI menggenapkan pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD yang hadir dalam penyitaan aset tersebut menyampaikan, pemerintah melalui Satgas BLBI tidak akan ragu bertindak tegas. Karena itu, dia kembali mengingatkan supaya para debitur dan obligor tidak terus-menerus berusaha menghindar. ”Kepada semua obligor dan debitur supaya betul-betul kooperatif. Jangan main kucing-kucingan, mengalihkan aset, mencuci uang,” tegas Mahfud.  Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus mengikuti aliran uang para debitur dan obligor. Tidak hanya itu, Mahfud menyebutkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang. ”Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kami tidak akan main-main,” jelas dia.  Dalam penyitaan aset kemarin, Satgas BLBI mengambil alih sejumlah tanah dan bangunan yang berdiri atas nama beberapa perusahaan. Yakni, PT Bogor Raya Estatindo dengan lahan seluas 89,01 hektare berikut lapangan golf dan fasilitasnya. Selain itu, ada dua bangunan hotel yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ”Perkiraan awal nilai aset yang disita kurang lebih Rp 2 triliun,” imbuh Mahfud.  Selain menambah nilai pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun, penyitaan itu menambah perolehan lahan dari penyitaan seluas 22.334.833 meter persegi.  Sebelum penyitaan, sambung Mahfud, Satgas BLBI berusaha menagih pengembalian dana kepada Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Namun, upaya tersebut gagal. Karena itu, Satgas BLBI menyita aset yang mereka miliki. ”Satgas BLBI melalui panitia urusan piutang negara melakukan penyitaan atas kewajiban PT Bank Aspac,” jelas dia.  Meski telah disita, kegiatan operasional hotel maupun klub golf pada aset tersebut tidak berubah. Manajemen dan karyawan yang bekerja di sana masih boleh melanjutkan aktivitas.  Satgas BLBI memastikan tidak akan berhenti bekerja. Itu perlu dilakukan lantaran target pengembalian dana BLBI sebesar Rp 110 triliun. Satgas akan terus mengupayakan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya. Mulai pemblokiran, penyitaan, hingga penjualan aset-aset debitur dan obligor yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya. ”Seperti saya katakan tadi, kami tidak lagi mau berdebat. Karena dulu (pengembalian dana BLBI) selalu tertunda-tunda,” tegas pejabat asal Madura tersebut.  Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menambahkan, masih ada beberapa aset yang akan disita oleh timnya. Lokasi penyitaan juga masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Meski demikian, fokusnya kemarin adalah aset milik PT Bank Aspac. Dia mengungkapkan, Satgas BLBI mengizinkan manajemen dan karyawan tetap bekerja lantaran mereka memahami ada kegiatan ekonomi yang berlangsung di sana. ”Seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, (operasionalnya) itu dalam pengawasan Satgas BLBI,” jelas Rionald.  Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang hadir dalam penyitaan tersebut menyatakan, Polri mendukung langkah-langkah yang dilakukan Satgas BLBI. Senada dengan Mahfud, dia menyebutkan bahwa 24 tahun waktu yang diberikan kepada para debitur dan obligor BLBI sudah terlampau lama. Bahkan, kata Agus, negara juga harus membayar bunga atas dana yang digunakan para debitur dan obligor.  ”Karena itu, tadi Pak Menko (Mahfud MD, Red) sudah tegas menyampaikan, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi komunikasi. Silakan kalau mau klarifikasi atau lewat jalur pengadilan,” jelasnya. ”Prinsipnya, jajaran kepolisian akan melakukan upaya paksa kepada siapa pun yang mencegah atau mengganggu proses hak tagih dari Satgas (BLBI) yang dibentuk Bapak Presiden,” tambah jenderal bintang tiga Polri itu.  Pada bagian lain, penyitaan tersebut mendapat perlawanan dari pemilik aset, yakni PT Bogor Raya Development. Mereka akan mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan penyitaan tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum perusahaan, Leonard Arpan Aritonang, seperti dilansir Radar Bogor. Leonard menegaskan, PT Bogor Raya Development bukan obligor BLBI. ’’Kami akan mengajukan gugatan segera karena kan memang ada prosedur berupa administratif,’’ ungkap Leonard di Klub Golf Bogor Raya, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemarin.  Dia mengatakan, penyitaan aset oleh Satgas BLBI tersebut salah alamat. Sebab, aset-aset yang disita itu sudah berpindah tangan ke pemilik lain secara sah. ’’Kami mempertanyakan keabsahan penyitaan yang dilakukan Satgas BLBI terhadap aset Bogor Raya Development. Ingat, Bogor Raya Development bukan obligor BLBI dan aset-aset Bogor Raya Development bukan merupakan jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada pemerintah,’’ tegasnya. Leonard menambahkan, akibat penyitaan itu, kegiatan operasional di Klub Golf Bogor Raya, Hotel Novotel, dan Hotel Ibis Style terganggu.

Satgas BLBI Sita Hotel dan Lapangan Golf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sjamsul-Nursalim-OKS.jpg" alt="Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menerima pembayaran untuk penyelesaian kewajiban pemegang saham BLBI atas obligor pemegang saham eks PT Bank Dewa Rutji, Sjamsul Nursalim, senilai Rp367,72 miliar.  Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengungkapkan obligor ini sebelumnya pada 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebesar Rp150 miliar, termasuk biaya administrasi 10 persen.  Adapun pembayaran ke kas negara dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta.  Ia menjelaskan pembayaran tersebut dilakukan setelah dilakukan upaya penagihan oleh Satgas BLBI sejak tahun 2021.Sebelumnya Satgas BLBI pada 22 November 2021 telah menerima pembayaran utang dari beberapa obligor dan debitur yaitu Sjamsul Nursalim dan PT Lucky Star Navigation Corp.  ’’Obligor Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor dari Bank Dewa Rutji pada 11, 17, dan 18 November 2021 telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya dengan nilai sebesar Rp150 miliar,” kata Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, 22 November 2021.  Ia menerangkan angka itu mencakup biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen. ’’Satgas BLBI juga telah menerima penyerahan tanah lagi seluas 100 hektare yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp,” kata dia.  Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pemerintah mengapresiasi itikad baik para obligor/debitur yang mulai melunasi sebagian utangnya dan memenuhi panggilan Satgas BLBI. (*)

Satgas BLBI Terima Pembayaran dari Sjamsul Nursalim Rp 367,72 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Satgas-BLBI-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih dalam tahap pemetaan terhadap aset debitur yang terlibat. Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya masih terus memetakan dan berusaha mendapatkan aset terlebih dahulu untuk di eksekusi.  Rionald menyebut, pihaknya telah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yakni Desember 2023 mendatang. Ia sudah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.  "Kami sudah melaporkan kepada ibu menteri dan kami akan melaporkan kepada dewan pengarah sebelum kami ambil tindakan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (30/7).  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga sudah memerintahkan kepada Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk segera mengeksekusi aset.  Banyak upaya yang masih dapat dilakukan guna memulihkan piutang negara dari debitur BLBI. Dia meminta Satgas melakukan tindakan nyata sebagai tindak lanjut atas rapat-rapat yang dilakukan.  Mahfud meminta Satgas memasang plang permanen, memblokir, menyita, hingga menjual aset terkait BLBI. Ia mengatakan seluruh dana yang didapat akan dikembalikan ke kas negara.  Ia berpesan agar Satgas menempuh langkah-langkah hukum lainnya. Menurutnya, tujuan Satgas cuma satu, yaitu memulihkan hak negara.  Sebagai informasi, secara total utang obligor dan debitur BLBI yang akan dikejar oleh satgas mencapai Rp 110,45 triliun. Piutang itu berasal dari Dana talangan (bailout) yang diberikan saat krisis perbankan pada 1997-1998.  Satgas BLBI sendiri berperan untuk menagih piutang yang berjumlah lebih dari Rp 25 triliun. Adapun piutang di bawah jumlah tersebut akan diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Targetnya, semua utang BLBI yang merupakan aset negara itu bisa diselesaikan dalam tiga tahun.

Satgas Berburu Debitur Negara, Begini Perkembangannya

rionald silaban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rionald silaban

Berita Terkini

Kemenkeu Sebut Utang 3 Perusahaan Terafiliasi Tutut Soeharto Capai Rp 700 Miliar

Satgas BLBI Sita Hotel dan Lapangan Golf

Satgas BLBI Terima Pembayaran dari Sjamsul Nursalim Rp 367,72 Miliar

Satgas Berburu Debitur Negara, Begini Perkembangannya

Download Aplikasi JawaPos.com