<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/c10NEmpwxqvHNJ9VBXkEL9L0PBtD0RuiuqT5SST5-2712467730.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis (27/11). Agenda itu menjadi langkah awal Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan arah pembangunan dan prioritas program tahun 2027, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Rano menyebutkan, proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan nasional. Dia juga mengingatkan pentingnya memastikan pembangunan Jakarta tetap relevan dengan perannya sebagai kota global yang berdaya saing. &ldquo;Ini menjadi penanda dimulainya rangkaian penyusunan RKPD 2027 yang akan menjadi panduan pembangunan daerah. Seluruh jajaran harus memastikan proses ini berjalan terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan,&rdquo; ujarnya. Pemprov DKI menyusun RKPD berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain RPJPN 2025&ndash;2045, RPJMN 2025&ndash;2029, dan RKP 2027. &ldquo;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang,&rdquo; katanya. Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI juga harus terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar demi memastikan sinkronisasi kebijakan. Utamanya, yang mendukung Program Strategis Nasional dan percepatan Indonesia Emas 2045. &ldquo;Kondisi makroekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,96 persen, inflasi Oktober 2025 sebesar 2,69 persen, dan nilai investasi menembus Rp204,13 triliun,&rdquo; paparnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta juga menurun menjadi 6,05 persen. Lalu, kemiskinan turun menjadi 4,28 persen. Mengacu pada RPJMD 2025&ndash;2029 dan RPJPD 2025&ndash;2045, pembangunan Jakarta pada 2027 difokuskan pada penguatan fundamental melalui DKI Strategic Projects, peningkatan posisi Jakarta sebagai kota global lewat Global City Program, serta pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Ada tujuh isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027,&rdquo; katanya. Ketujuh isu itu meliputi kualitas modal manusia, perekonomian yang produktif dan kompetitif, kecukupan penghidupan masyarakat, pemerintahan yang dinamis, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, dan konektivitas kawasan. &ldquo;Seluruh isu tersebut akan menjadi dasar penyusunan program prioritas dan pengembangan wilayah sesuai karakteristik masing-masing kota maupun kabupaten administratif di Jakarta,&rdquo; katanya. Setelah RKPD itu dibuka, selanjutnya Pemprov DKI akan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat RW hingga provinsi. &ldquo;Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus menjaga sinergi dan memastikan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026 serta penyusunan RKPD 2027 berjalan tepat waktu, inklusif, dan berkualitas,&rdquo; tutupnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Wagub Rano Buka Penyusunan RKPD 2027, Tekankan Arah Pembangunan Jakarta sebagai Kota Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/IMG_1567JPEG-3897273585.jpeg" alt="Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)&nbsp;menjelang Lebaran 2025. Kegiatan ini guna mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran yang akan datang. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Komisi A serta perwakilan dari pemerintah daerah, para peserta membahas berbagai isu penting terkait kebutuhan pembangunan yang mendesak dan prioritas pembangunan daerah. Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan program-program yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Alia Noorayu Laksono, Wakil Ketua Komisi A menyampaikan, Kegiatan Pra RKPD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif, serta menampung aspirasi masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi masukan dan usulan Alia dalam kegiatan Pra RKPD yaitu peningkatan peran Satpol PP dalam penanganan tawuran yang selama ini masi sering terjadi, program usulan Satpol PP harus membawa dampak kepada masyarakat tertuma soal ketertiban umum dan pencegahan tawuran dengan menggandeng mitra2 strategis seperti forkopimda. Kemudian, pentingnya melibatkan peran kepemudaan di jakarta dalam kegiatan penaggulangan Bencana baik pencegahan ataupun mitigasi sehingga BPBD memiliki instrumen tambahan dalam penanggulangan bencana terutama dari masyarakat itu sendiri. "Lalu peningkatan kualitas pembinaan oleh kesbangpol kepada organisasi kemasyarakatan guna terciptanya stigma positif dan terbinanya organisasi organisasi yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara luas," ucapnya. Kemudian, tambah dia, Komisi A mengusulkan kepada dinas komunikasi dan informasi DKI Jakarta program bagi masyarakat terutama generasi muda melalui pelatihan pelatihan berbasis digital guna meningkatkan keterampilan dan skill dalam menghadapi era digitalisasi menuju Jakarta Kota global Alia Noorayu Laksono juga berharap, melalui perencanaan yang matang dan terstruktur, program-program pembangunan yang dihasilkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan daerah ke arah yang lebih baik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Komisi A DPRD DKI Jakarta Gelar RKPD, Begini Usulannya ke Pemprov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-064545-2204532422.jpg" alt="Pemkot Surabaya gelar Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya gelar Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025. Musrenbang itu merupakan bukti komitmen Pemkot Surabaya memajukan peran dan posisi perempuan dalam pembangunan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Pemkot memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan agar aktif dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dalam perencanaan kota. Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan, Musrenbang Perempuan menjadi sarana efektif untuk menggali aspirasi dalam rangka mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Responsif Gender. Perempuan dihargai keberadaannya, dilindungi hak-haknya, dihormati pendapatnya, serta diberikan panggung utama dalam pembangunan di Kota Surabaya. &rdquo;Pemkot Surabaya meminta masukan dan saran strategis untuk mewujudkan Kota Surabaya yang ramah, aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan untuk kemajuan bangsa,&rdquo; kata Bunda Rini Indriyani. Menurut dia, salah satu peran penting para perempuan di Kota Surabaya adalah ikut serta dalam pengurangan prevalensi stunting. &rdquo;Saya berharap Musrenbang Perempuan bisa menjaring aspirasi hingga ke level bawah. Sebab, suara perempuan sangat penting untuk kita akomodir demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya, dan itu menjadi prioritas,&rdquo; terang Rini. Bunda Rini Indriyani menjelaskan, para perempuan lebih detail dan fokus dalam berbagai hal. Karena itu, pemkot berupaya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk perempuan disabilitas. Aspirasi dari para perempuan mencapai ribuan yang di dalamnya turut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. &rdquo;Perempuan harus lebih berani mengeluarkan&nbsp; aspirasi untuk disampaikan dalam Musrenbang. Saya berharap bisa difasilitasi dengan lebih maksimal, serta bisa berkolaborasi bahwa pembangunan fisik dan gender bisa berjalan beriringan,&rdquo; ujar Rini. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. &rdquo;Bapak Wali Kota berpesan agar RKPD 2025 memuat tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya. Yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Selain itu, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan menurunkan angka rasio gini,&rdquo; terang Irvan. Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan yang inklusif, lanjut dia, Musrenbang RKPD Kota Surabaya 2025 dihadiri seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan di lingkup Pemkot Surabaya. selain itu, civitas akademika, organisasi perempuan,&nbsp; LSM pemerhati perempuan, media, Satgas Sahabat dan PKBN, perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK perempuan, dan Forum Anak Surabaya. &rdquo;Semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi&nbsp; terhadap upaya pembangunan gender, perlindungan, dan pemeliharaan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan,&rdquo; ucap Irvan.

Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani membuka Musrenbang Perempuan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surabaya 2025

Surabaya Responsif Gender, Pemkot Gelar Musrenbang Perempuan dalam Penyusunan RKPD 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660199582508.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta meminta untuk disertakan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini akibat bobolnya dana hibah total senilai Rp 23 miliar yang dianggarkan Satpol PP DKI Jakarta untuk pengadaan mobil dinas mewah Kodam Jaya dan pengadaan perlengkapan huru-hara untuk Korps Marinir Pasmar 1.  Diketahui bahwa RKPD adalah tahapan awal untuk mengusulkan anggaran yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Biasanya, dalam RKPD itu hanya dilakukan oleh pihak eksekutif.  "Jadi, penentuan RKPD hibah saya rasa wajib pimpinan melibatkan kita Komisi A," usul Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul, Selasa (17/1).  Ia mengatakan bahwa bukti bobolnya dana hibah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang diberikan Satpol PP menandakan ada yang tak beres dalam proses pembahasan RKPD  "Provinsi kita masih butuh yang banyak, Pak, kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka Land Cruiser?" cecar Thopaz.  "Saya imbau kepada Satpol PP DKI pembahasan berikutnya harus melibatkan DPRD," tegasnya.  Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta akan memberikan hibah sekitar Rp 12,1 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 dan Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta.  "Kebutuhannya (Korps Marinir Pasmar 1) adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin, Selasa (17/1).  Mulanya, Korps Marinir Pasmar 1 mengusulkan anggaran hibah tersebut senilai Rp 86,5 miliar. Sedangkan dana hibah untuk Kodam Jaya, akhirnya disetujui sebesar Rp 11 miliar dengan awalnya dana hibah yang diusulkan Rp 50,9 miliar.  "Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya, yaitu pengadaan kendaraan dinas, jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini," terang Arifin.

Buntut Bobol Dana Hibah Satpol PP, DPRD Minta Ikut Serta Bahas RKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221010_152556.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lamanya Pembahasan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng bukan disebabkan ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna. Justru pembahasan jadi lama karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar.  Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno. Anggaran Rp 92 miliar itu muncul dalam rapat pembahasan RKPD antara Pemprov dan DPRD. Anggaran itu di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota Dewan.  Setelah dicermati ternyata ada keganjilan. Perjalanan dinas Dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari. Itu berarti hampir satu tahun full nantinya anggota Dewan selalu keluar kota untuk kunjungan kerja. Tidak ada waktu untuk ngantor di Gedung Berlian.  “Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka Pak Gubernur menyoroti ini ‘apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritás rakyat,” kata Sumarno, Kamis (3/11).  Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh Gubernur.  “Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya 11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur,” jelasnya.  Selain itu Gubernur juga mencermati sebaran bantuan keuangan yang lazim dikenal dengan dana aspirasi Dewan. Rupanya sebarannya tidak merata. Bahkan ada yang mengumpul di satu kabupaten hingga Rp 120 miliar.  “Pak Gubernur minta tolong diratakan lagi dań lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.  Sumarno menegaskan lamanya pembahasan RKPD karena Pemprov mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Agar APBD lebih berpihak pada rakyat. Sekarang pak gub sudah menandatangani RKPD dań ini sudah disampaikan ke DPRD juga. Mulai tanggal 4 November hari jumat kita dengan DPRD membahas Rancangan KUA PPAS 2023,” tambahnya.  Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya. “Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum mengupdate saja,” katanya.  Sumarno menegaskan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November. “Jadi masih aman. InsyaAllah tidak terlambat,” tegasnya.  Sedangkan terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, seperti dipersoalkan Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, menurut Sumarno tidak berpengaruh. Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.  “Yang Pak Gubernur tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gubernur pasti hadir,” katanya.

Ada Anggaran Dewan Tambahan untuk Kunker Rp 92 M, Ganjar Tolak RKPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/musrenbang5.jpg" alt="Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat pelaksanaan Musrenbang di Bappeko. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat pelaksanaan Musrenbang di Bappeko. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021. Musrenbang itu dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Rapat dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, digelar di gedung Bappeko Surabaya, Rabu (24/3).  Eri menjelaskan, Musrenbang membahas kolaborasi semua pihak dalam pembangunan Kota Surabaya. Menurut dia, membangun kota tidak hanya top down, tapi juga bottom up. Sehingga, diharapkan ada masukan dan pertimbangan dari bawah dan juga jajaran vertikal.  ”Dengan cara itu, insya Allah anggaran pemkot, RPJM pemkot, dan kegiatan Pemkot Surabaya ke depannya merupakan hasil dari semua pertimbangan dan masukan semua stakeholder di Surabaya. Termasuk bagaimana nanti bisa in line dengan Pemprov Jatim,” tutur Eri.  Dia juga memastikan arah pembangunan Surabaya ke depannya sama dengan arahan Presiden Joko Widodo. Akan ada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan juga reformasi birokrasi, termasuk pula percepatan pelayanan.  ”Ini yang akan kita lakukan. Sehingga, anggaran kita arahnya ke sana. Semua kegiatan ini akan in line dengan Perpres terkait pembangunan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan Bapak Presiden,” tegas Eri.  Eri menjelaskan, program prioritas Pemkot Surabaya ke depan adalah menanggulangi masalah pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Setelah itu, baru menyentuh yang lain karena pada saat pandemi Covid-19, fokus pemkot adalah menyelesaikan pandemi demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga.  ”Termasuk bagaimana masyarakat dengan peran gotong-royong bisa menjaga Kota Surabaya, menjaga dari pandemi Covid-19. Kebutuhan bagi yang terpapar Covid-19 yang harus di rumah terus, tidak boleh berinteraksi, dan tidak boleh kerja dulu, pemkot menyiapkan anggaran untuk hal tersebut,” kata Eri.  Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berharap agenda Musrenbang itu tidak sekadar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi. Namun, benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.  ”Kritik membangun, saran, dan dukungan, kami butuhkan dari segala pihak. Pintu untuk memberikan saran akan selalu terbuka, salah satunya melalui Musrenbang. Semoga Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk menuntaskan permasalahan Kota Surabaya dan membawa Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Armuji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ftb_iKbbm7Q

Musrenbang Pertama, Eri-Armuji Fokus Kolaborasi Seluruh Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendagri-tito.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk mempertimbangkan pembangunan di tengah kondisi pandemi Covid-19. RKPD juga harus mengacu pada lima Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo.  “Saya kira rencana program pembangunan ke depan untuk 2021 sudah cukup baik, namun kita mendapatkan musibah yaitu Covid-19 yang merubah seluruh peta, sehingga RKPD pun perlu dilakukan adaptasi. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Kita semua menjadi bagian dari sejarah," kata Tito, Kamis (23/4).  Mantan Kapolri ini memandang, pandemi Covid-19 berdampak pada krisis kesehatan dan juga pada krisis keuangan tingkat dunia. Terlebih kini, banyak negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, karena social distancing, lockdown dan lain-lain, ini membuat negara-negara banyak terdampak.  "Kita lihat juga kemiskinan akan diperkirakan bertambah dengan adanya PHK, pengangguran, dan lain-lain. Dari skenario yang berat sampai skenario yang sangat berat,” ungkap Tito.  Oleh karena itu, Tito berharap, seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah daerah di Indonesia harus bergerak bersama. Hal ini dilakukan untuk mengantisiasi kemungkinan skenario yang terburuk terjadi.  “Menghadapi Covid-19 ini daerah harus bergerak, swasta harus bergerak, masyarakat harus bergerak, semua bergerak. Kalau sudah berperang maka semua harus bergerak,” tegasnya.

Tito Minta Pemda Susun RKPD dengan Pertimbangkan Kondisi Pandemi

rkpd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rkpd

Berita Terkini