<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan dan swasta untuk mempercepat realisasi impor gula. Hingga kini, realisasi impor gula baru mencapai 26 persen dari total kuota 1,01 juta ton. "Realisasi impor kita hanya 26 persen sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan RNI dan PTPN," kata Arief dalam acara Gerakan Pangan Murah Serentak di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (16/10). Arief mengatakan, rendahnya realisasi impor salah satunya juga disebabkan oleh sektor swasta yang baru akan melakukan importasi jika harga di luar negeri lebih rendah. Padahal tujuan utama impor, ditegaskannya, bukan mengenai harga melainkan pemenuhan stok. "Privat (swasta) juga sama hanya melakukan importasi kalau untung, maka kalau harga di luar lebih tinggi mereka tidak melakukan importasi. Tidak begitu caranya, importasi bukan cuma harga," ucapnya. Kendati demikian, Arief menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau kembali Harga Acuan Pembelian (HAP) gula agar importir juga tidak merugi. Pada kesempatan yang sama, Direktur ID FOOD, Frans Marganda Tambunan tidak menampik adanya rencana penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) guna menggenjot realisasi impor gula. Menurutnya, realisasi impor gula harus diakselerasi karena berdasarkan data BPS per September 2023, kenaikan harga telah terjadi di 300 kabupaten/kota yang menjadi sinyal harga gula di akhir tahun akan semakin mahal. "Kita akan melihat&nbsp;timing, kita tidak akan mengeluarkan saat stok di masyarakat masih banyak. Ini untuk&nbsp;buffer,&nbsp;terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga di Januari. Kita pasti melihat itu dan biasanya kita diskusi dengan petani," jelasnya. Adapun perusahaan BUMN yang mendapat penugasan impor gula adalah PTPN III dan PT RNI dengan kuota masing-masing 107.900. Selain itu, terdapat 16 perusahaan swasta yang mendapat penugasan mengimpor gula kristal mentah sebanyak 796 ribu ton.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta BUMN bidang pangan dan swasta untuk mempercepat realisasi impor gula.

Importir Tahan Realisasi Tunggu Harga Gula Internasional Turun, Bapanas Minta Percepatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm" width="100%">
<figcaption>Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras. Bantuan ini ditargetkan akan disalurkan selama tiga bulan mulai bulan ini hingga Mei 2023.  Febby menjelaskan, nantinya bansos beras ini akan disalurkan kepada sekitar 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing akan menerima beras 10 kilogram per bulan. Adapun saat ini, pihaknya masih melakukan cetak kemasan dan menunggu data pasti penerima dari Kementerian Sosial (Kemensos).  "Persiapan kita adalah hari ini kita sudah cetak kemasan, dan kemasannya khusus bantuan pangan namanya, setiap bulan akan dikeluarkan 210 ribu ton untuk bansos dikali tiga. Jadi, nanti satu keluarga itu tiga bulan akan mendapat 10 kg, 10 kg, 10 kg," kata Febby Novita di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).  Ia juga menjelaskan, nantinya data yang akan diperoleh Bulog dari Kemensos akan digunakan dalam penyaluran beras oleh transporter pemenang tender.  "Kami memiliki beras untuk membagikannya, nanti kita akan tender untuk transporternya, tapi datanya masih kami tunggu dari Kementerian Sosial. Karena berasnya dibagikan door to door langsung kepada nama, by name by address," jelasnya.  Sama seperti Bulog, PT Rajawali Musantara Indonesia atau biasa disingkat RNI dengan bisnis bernama ID FOOD yang memiliki mandat dalam penyaluran bansos telur dan ayam juga masih menunggu kepastian jumlah KPM. Namun, pihaknya menunggu data dari BKKBN.  "Jadi, jumlah KPM yang terakhir kami dapatkan dari BKKBN berdasarkan by name by address yang sudah lengkap, kurang lebih sekitar 2 juta. Tapi apakah nanti finalnya 2 juta, kami masih menunggu fasilitasnya," tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sejumlah jurus yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran 2023. Salah satunya dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin selama tiga bulan.  Selain itu, Airlangga juga menyebut bahwa pemerintah akan memberi bantuan telur ayam beserta daging. Namun, hal tersebut masih akan diatur regulasi khususnya.  "Pemerintah telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya," kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3).  Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyiapkan dana Rp 7,9 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) beras untuk masyarakat selama tiga bulan termasuk dengan ongkos membagikannya. Dana ini disebut akan dibayarkan kepada Perum Bulog sebagai penyalur bansos beras.  Adapun dana yang disiapkan untuk bansos telur dan ayam mencapai Rp 460 miliar. Hal ini disesuaikan dengan penagihan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Kementerian Keuangan.

Penyaluran Bansos Beras Tunggu Data dari Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BULOG-TERIMA-BERAS-IMPOR-VIETNAM-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan" width="100%">
<figcaption>Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong perusahaan pelat merah berperan maksimal di rantai distribusi sektor pangan. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksikan bahwa Kementerian BUMN butuh anggaran sekitar Rp 40 triliun agar bisa punya kekuatan dalam menguasai cadangan pangan.  Dana tersebut bakal diserahkan kepada Perum Bulog selaku stabilisator dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai off-taker sesuai mekanisme pasar. "Angka-angkanya sudah diusulkan, kalau kita mau punya stok pangan secara menyeluruh itu, kurang lebih Bulog sebagai stabilisator mungkin perlu uang Rp 20 triliun sampai Rp 24 triliun dan RNI perlu Rp 16 triliun sebagai off-taker," papar Erick di Jakarta kemarin (13/2).  Menurut Erick, keputusan BUMN Pangan sebagai off-taker tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Jokowi memerintahkan kepada BUMN di bidang pangan untuk mempersiapkan proses penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari rakyat. Upaya tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meminimalkan anjloknya harga di tingkat petani dan peternak.  Namun, Erick tak ingin penugasan itu membebani keuangan perusahaan pelat merah bersangkutan. Oleh karena itu, dia berharap DPR bisa membantu merealisasikan pembiayaan tersebut dengan pengenaan bunga murah.  Menteri BUMN menyebutkan bahwa Program Makmur yang dicetus pada 2021 telah berhasil mendongkrak produktivitas dan pendapatan petani dari berbagai komoditas. Namun, BUMN untuk beberapa komoditas semisal kopi dan jagung masih berkolaborasi dengan swasta sebagai bagian dari off-taker.  Sebab, lanjut Erick, perusahaan milik negara tidak punya kemampuan dana untuk menguasai industri pangan seperti swasta. "Tidak mungkin kita ditugaskan sebagai off-taker, tapi dengan pendanaan commercial bank, sangat tidak mungkin," tegasnya.  Erick menambahkan, pihaknya saat ini sudah membentuk project management office (PMO) bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan sempat mengusulkan agar pemerintah dapat mendukung perusahaan BUMN untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun.  Menurut Zulhas, sapaannya, upaya itu bisa menyejahterakan petani. Sebab, mereka hanya fokus pada sisi produksi. Sementara itu, negara melalui BUMN bertugas menyerap hasil panen.  ---  TARGET-TARGET PRODUKSI KOMODITAS PANGAN 2023  Komoditas | Proyeksi Produksi  Beras | 54,5 juta ton  Bawang merah | 1,71 juta ton  Bawang putih | 45.450 ton  Cabai | 2,93 juta ton  Daging sapi | 465.150 ton  Daging ayam | 3,87 juta ton  Sumber: Kementerian Pertanian

Erick Sebut Butuh Rp 40 Triliun agar BUMN Bisa Kuasai Cadangan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi, PT Rajawali Nusindo, telah melakukan peresmian gedung baru di Bandar Lampung. Hal itu untuk mendorong peningkatan distribusi produk pangan.  Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, gedung baru seluas 1.575 m2 tersebut akan menjadi pusat pendistribusian produk-produk pangan RNI dan BUMN Klaster Pangan serta produk lainnya seperti alat kesehatan serta berbagai produk consumer goods untuk wilayah provinsi Lampung dan sekitarnya.  Menurutnya, gedung baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendistribusian dan penjualan perusahaan, utamanya untuk menggenjot peningkatan penjualan produk pangan dalam rangka mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas bagi masyarakat.  "Sebagai BUMN yang saat ini mendapat penugasan untuk melakukan pembenahan di sektor pangan, kami berupaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui penguatan ekosistem distribusi yang dimiliki BUMN Klaster Pangan, salah satunya melalui Rajawali Nusindo sebagai Anak Perusahaan RNI yang memiliki pengalaman panjang di bidang distribusi dan perdagangan," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (30/10).  Arief memaparkan, saat ini seluruh titik distribusi Rajawali Nusindo telah dipersiapkan menjadi saluran pendistribusian pangan nasional yang efektif untuk sejumlah produk, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan komiditas lainnya. Produk yang dihasilkan BUMN Klaster Pangan juga akan mulai didistribusikan melalui jaringan Rajawali Nusindo.  "Kedepannya kita akan terus perkuat cabang-cabang Rajawali Nusindo dengan meningkatkan kapasitas gedung, menambah portfolio produk pangan maupun nonpangan, serta melakukan kolaborasi dengan sektor privat dan e-commerce untuk perluasan pasar. Saat ini, Rajawali Nusindo memiliki jaringan distribusi di 43 kota besar di Indonesia," ungkapnya.  Arief berharap, penambahan kapasitas cabang Bandar Lampung ini dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengamankan pasokan pangan di wilayah provinsi Lampung.  Sementara, Direktur Rajawali Nusindo Iskak Putra mengatakan, seiring dengan berkembangnya Cabang Badar Lampung baik di bidang food maupun nonfood, maka manajemen memandang perlu untuk melakukan perbaikan infrastruktur dengan membangun gedung yang lebih luas dan dapat mendukung pertumbuhan bisnis Rajawali Cabang Bandar Lampung kedepannya.  Dengan dukungan fasilitas yang lebih besar, diharapkan akan semakin banyak produk-produk yang didistribusikan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis Rajawali Nusindo Cabang Bandar Lampung menjadi lebih efektif, fokus, dan terarah dalam menggali setiap potensi yang ada di wilayah tersebut baik di segmen modern trade, Dinas Kesehatan, rumah sakit, apotik, dan sebagainya.  Saat ini, aktivitas bisnis Rajawali Nusindo Cabang Bandar Lampung terus menunjukan tren positif dengan produk dan principal yang semakin bertambah. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka kinerja cabang yang terus tumbuh. Pada tahun 2020, Cabang Bandar Lampung mampu memperoleh laba Rp1,04 miliar dengan nilai penjualan Rp41 miliar.  Pada 2021, lanjutnya, perusahaan menargetkan perolehan laba Cabang Bandar Lampung meningkat menjadi Rp 1,2 miliar dengan penjualan di angka Rp 47,5 miliar.  "Adapun secara konsolidasi, pada tahun 2020 PT Rajawali Nusindo memperoleh omzet sebesar Rp 3,7 triliun, sedangkan tahun 2021 ini, target meningkat menjadi Rp3,9 triliun. Hal ini menunjukan perusahaan berkembang sedemikian agresif dan bisa dipercaya," tuturnya.  Iskak menambahkan, saat ini Rajawali Nusindo semakin banyak mendistribusikan produk-produk own brand, seperti produk consumer 5 varian beras yaitu Rania, Rania Pulen Wangi, Rania Pulen, Rania Jamine Rice dan Rania Sedap Pulen, produk Minyak Goreng Rania, dan Raja Gula. Selain itu ada juga produk nonfood, seperti Nushi Tissue, Nushi Masker, dan Nushi Hand Sanitizer.  "Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membangun brand awareness terhadap produk tersebut. Diharapkan tahun ini brand awareness terhadap brand Nushi dan brand Rania akan semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan angka penjualan produk-produk tersebut," ujarnya.  Selain produk-produk consumer, Rajawali Nusindo akan tetap mendistribusikan produk-produk farmasi dan alat kesehatan yang selama ini menjadi sales dan profit generator.  Adapun gedung baru Rajawali Nusindo Cabang Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No 49, Sukarame, Bandar Lampung dengan luas bangunan 1.575 m2. Sebelumnya Kantor cabang Bandar Lampung berada di Jl. Urip Sumoharjo No. 100, Gunung Sulah, Bandar Lampung.

Anak Usaha RNI ini Tingkatkan Brand Awareness Nushi dan Rania

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Vaksinasi-Buruh-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Tenaga medis menyuntikkan vaksin kepada buruh dan pekerja di Jakarta, Selasa (4/5/2021). Vaksinasi massal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut diikuti oleh 1.000 pekerja dan buruh, berlangsung dalam rangka memperingati Hari Buruh 2021." width="100%">
<figcaption>Tenaga medis menyuntikkan vaksin kepada buruh dan pekerja di Jakarta, Selasa (4/5/2021). Vaksinasi massal yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut diikuti oleh 1.000 pekerja dan buruh, berlangsung dalam rangka memperingati Hari Buruh 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama masa vaksinasi nasional 2021, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI melalui anak usahanya PT Mitra Rajawali Banjaran membukukan produksi jarum suntik hingga mencapai 37 juta Alat Suntik Sekali Pakai (ASSP) sampai dengan April 2021. Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19, RNI telah mempersiapkan pengadaan jarum suntik sejak 2020 lalu  Terdapat peningkatan signifikan permintaan produksi jarum suntik hingga mencapai 36.775.000 pieces (pcs) sepanjang 2020, ditambah produksi sampai dengan April 2021 tercatat berkisar 665 ribu pcs.  "Pada 2020 permintaan produksi jarum suntik meningkat hingga 55 persen produksi jarum suntik atau ASSP dari realisasi tahun sebelumnya yakni dari 23.647 pcs meningkat menjadi 36.775 pcs," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (16/5).  Berdasarkan laman resmi Satgas Covid-19 per 15 Mei 2021, data vaksinasi pertama di Indonesia telah mencapai 13.721.627 orang yang sudah melakukan vaksin. Sedangkan jumlah vaksinasi kedua berkisar 8.954.300 orang.  Sesuai dashboard resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sasaran jumlah vaksin pertama dan kedua ditargetkan mencapai 40,349,049 orang, meliputi tenaga kesehatan, lanjut usia dan petugas publik.  Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, saat ini sejumlah negara produsen vaksin covid-19 memutuskan untuk membatasi ekspor komoditas dan salah satu upayanya adalah dengan cara pengadaan vaksin Covid -19 dalam negeri.  Hal yang perlu diperhatikan pemerintah selain ketersediaan vaksin adalah penyediaan jarum suntik didalam negeri mengingat kebutuhan ditahun 2021 akan sangat tinggi. Salah satu pemenuhannya dapat melibatkan perusahaan pelat merah BUMN.  Menanggapi hal itu, Arief menilai untuk mengakomodasi kebutuhan vaksin dengan jumlah target tersebut, RNI melalui anak usahanya mampu memenuhi pengadaan jarum suntik untuk vaksin Covid-19. Sehingga diharapkan tidak ada krisis jarum suntik dalam pemenuhan vaksin secara nasional.  Bahkan dia menargetkan sampai dengan akhir 2021 nanti, RNI akan memproduksi jarum suntik hingga 80-100 juta pcs ASSP untuk kebutuhan alat kesehatan dibeberapa rumah sakit maupun untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Covid-19.  "Kami sediakan penyediaan jarum suntik dalam negeri produksi pabrik kami di Bandung mengingat kebutuhan vaksin Covid-19 terus meningkat," tuturnya.  Sementara itu, Direktur Komersial PT RNI, Frans Marganda Tambunan menambahkan pendistribusian segmen usaha alat kesehatan seperti jarum suntik didistribusikan melalui anak usaha perusahaan lainnya dibidang distribusi dan perdagangan.  "Segmen alat kesehatan juga kami terapkan integrasi hulu ke hilir, pendistribusiannya melalui anak usaha RNI group PT Rajawali Nusindo," imbuhnya.  Frans melanjutkan sistem integrasi komersial kedepan tidak tertutup kemungkinan perluasan sinerginya dengan BUMN lainnya.  Sebagai informasi Alat Suntik Sekali Pakai atau Autodisable syringe yang diproduksi RNI melalui anak usaha PT Mitra Rajawali Banjaran (MRB) telah memiliki standar qualifikasi PQS (Perfomance,Quality and Safety) dari World Health Organization atau WHO. Kualitas produk alat kesehatan RNI Group ini telah diuji oleh Laboratorium Independen.

Berkah Vaksinasi, Anak Usaha RNI Produksi 37 Juta Unit Jarum Suntik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/beras.jpg" alt="DISUKAI: Petani menyemprot tanaman padi lokal agar terbebas dari serangan serangga di Banyuwangi beberapa waktu lalu. (DEDY JUMHARDIYANTO/RABA)" width="100%">
<figcaption>DISUKAI: Petani menyemprot tanaman padi lokal agar terbebas dari serangan serangga di Banyuwangi beberapa waktu lalu. (DEDY JUMHARDIYANTO/RABA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada harapan besar pada holding badan usaha milik negara (BUMN) pangan yang segera terbentuk tahun ini. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai calon induk holding BUMN pangan harus bisa mewujudkan transformasi. Prioritas utamanya ialah menjaga ketahanan pangan nasional. Dirut PT RNI Arief Prasetyo menjelaskan, agenda pertama holding ialah meningkatkan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Caranya dengan memperluas lahan. Holding akan meningkatkan kemitraan, melakukan transparansi harga, dan menurunkan biaya logistik lewat konsolidasi supply chain. "Sebenarnya latar belakang pembentukan holding BUMN pangan adalah visi-misi pemerintah dalam transformasi pangan," ujarnya kemarin (29/4). Menurut dia, ketahanan pangan nasional belum ideal. Berdasar Global Food Index, Indonesia berada di urutan ke-62 dari 113 negara. "Kami ingin meningkatkan inklusivitas atau kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Selama ini, yang jadi ukurannya adalah nilai tukar," tambahnya. Sebelum holding terbentuk, perlu disiapkan project management office (PMO) untuk mengawal project charter percepatan. PMO bergerak di bidang pengembangan bisnis, investasi, SDM, optimalisasi aset, IT, dan good corporate governance. Sementara itu, Toto Pranoto selaku pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia menilai pembentukan holding BUMN pangan positif. Holding bisa berdampak pada penguatan nilai dan kinerja perusahaan pelat merah di sektor pangan. "Apalagi, banyak masalah besar yang dihadapi BUMN pangan. Baik itu off farm maupun on farm," ucapnya. https://www.youtube.com/watch?v=l82KEZHzZpw

Dirut RNI Bocorkan Agenda Perdana Holding BUMN Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/masker-kosong-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/RNI akan menghentikan ekspor masker untuk kebutuhan Corporate Social Responsibility (CSR) ke luar negeri. Keputusan ini diambil mengingat stok bahan baku untuk produksi masker kosong.  Direktur Utama RNI Eko Taufik Wibowo menuturkan, perseroan sedianya melayani permintaan ekspor untuk kebutuhan CSR. Mereka pun memastikan ekspor masker untuk CSR BNI bagi TKI di Hongkong merupakan pengiriman terakhir.  "Setelah itu kami tidak boleh lagi (ekspor). Kebutuhan masker hanya untuk Kimia Farma," ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (6/3).  Saat ini, lanjut Eko, RNI belum memproduksi masker. Rencananya mereka mulai memproduksi masker bulan ini untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji sekitar 5-7 juta masker.  Sayangnya, stok bahan baku dari Tiongkok kosong. Adapun masker yang ada di gudang RNI saat ini merupakan stok lama.  "Sekarang tinggal 50 ribu, belum sempat produksi karena tidak ada bahan baku dari Tiongkok mengingat sejak Januari sudah tidak boleh keluar bahan baku di sana," kata Eko.  Terkait upaya pengadaan bahan baku masker yang diimpor dari Eropa, Eko menyampaikan bahwa saat ini belum ada respons dari produsen Eropa. "Ada bahan baku dari Eropa, tapi belum ada jawaban. Responsnya nanti-nanti terus. Risikonya lebih mahal, komitmen belum detil," katanya.  Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir berencana datangkan bahan baku masker dari Eropa jika stok bahan baku dari Tiongkok habis. Dia pun meminta masyarakat untuk memahami adanya perbedaan harga.

RNI Hentikan Ekspor Masker untuk CSR, Utamakan untuk Kimia Farma

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RNI

Berita Terkini