<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/duterte-tuding-para-pastor-ingin-menggulingkannya_m_.jpg" alt="Rodrigo Duterte." width="100%">
<figcaption>Rodrigo Duterte.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC) telah mengguncang opini publik internasional. Selain itu dinilai memperdalam krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan internasional tersebut. Penangkapan dinilai dilakukan tanpa dasar hukum kuat mengabaikan fakta bahwa Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma sejak 2019. Sehingga menjadi bukti cacat prosedural yang semakin memperburuk citra ICC. Ditambah lagi, tidak ada red notice dari Interpol membuat legalitas tindakan ini dipertanyakan. Isu standar ganda dan keadilan selektif juga kembali mencuat. ICC dinilai terlalu fokus pada negara-negara berkembang, terutama di Afrika. Sementara itu, kejahatan oleh negara-negara besar cenderung diabaikan. Situasi diperburuk skandal internal ICC. Laporan independen pada 2020 mengungkap perundungan dan pelecehan seksual sistemik di dalam lembaga. Pada 2024, Jaksa Penuntut Utama ICC Karim Khan diselidiki atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang stafnya. Kejadian ini menegaskan kegagalan pengawasan internal dan keretakan moral di tubuh ICC. Negara-negara seperti Burundi telah mengambil sikap tegas dengan menarik diri dari ICC, menangguhkan semua kerja sama, dan menyebut penyelidik PBB sebagai persona non grata. &rdquo;Burundi adalah korban konspirasi internasional,&rdquo; kata Wakil Presiden Burundi Gaston Sindimwo. Sementara itu, juru bicara oposisi Jeremiah Minani menegaskan bahwa penarikan ini bukan alasan untuk menghindari keadilan, melainkan refleksi atas rusaknya sistem internasional saat ini. &rdquo;Penarikan pasukan tidak memberikan hak kepada rezim untuk terus melakukan pembantaian tanpa mengkhawatirkan keadilan internasional, penarikan pasukan ini bukanlah sebuah peristiwa,&rdquo; kata Minani. Dengan krisis integritas yang makin dalam, dunia kini menghadapi pertanyaan besar terkait peran ICC sebagai simbol keadilan internasional. &rdquo;Burundi adalah korban konspirasi internasional yang didukung keterlibatan kekuatan tertentu dengan tujuan tunggal menghancurkan negara ini, kami akan meninggalkan ICC dan menanggung semua konsekuensinya,&rdquo; ujar Minani.

Penangkapan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh International Criminal Court (ICC) guncang opini publik internasional

Krisis Kepercayaan Dunia kepada ICC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/duterte-tuding-para-pastor-ingin-menggulingkannya_m_.jpg" alt="Rodrigo Duterte." width="100%">
<figcaption>Rodrigo Duterte.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjalani sidang secara virtual pada Jumat (14/3). Dalam sidang tersebut, Duterte berhadapan dengan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Sidang itu dilakukan beberapa hari setelah penangkapannya di Manila. Duterte dituduh dalam kasus pembunuhan terkait perang narkoba yang menewaskan ribuan orang di negaranya. Pria 79 tahun itu tampil beberapa saat di layar video dari pusat penahanan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi pengadilan. Hakim ketua Kamar Praperadilan I ICC Iulia Antoanella Motoc mengizinkan Duterte untuk mengikuti sidang secara virtual. Sebab, perjalanan yang harus ditempuhnya dari Filipina sangat panjang. Motoc menetapkan tanggal sidang praperadilan pada 23 September untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan jaksa cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan. Jika sidang dilanjutkan, prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jika terbukti bersalah, Duterte juga menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sementara itu, para keluarga korban turut mengikuti jalannya persidangan. Mereka pun tak kuasa menahan amarah. &rdquo;Ketika melihatnya, saya sangat marah hingga hampir tidak bisa mengendalikan diri,&rdquo; kata Jane Lee yang suaminya tewas dalam perang narkoba seperti dilansir AFP. (dee/mad)

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berhadapan dengan para hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Jalani Sidang secara Virtual untuk Perkara Pidana dalam Perang Narkoba

<div id="m#msg-f:1826282358804662927" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/images-2025-03-11T135959682-2616548460.jpeg" alt="Tangkapan layar video penangkapan Rodrigo Duterte. (GMA Network)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video penangkapan Rodrigo Duterte. (GMA Network).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826282358804662927-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina dikabarkan ditangkap aparat keamanan. Rodrigo Duterte ditangkap oleh kepolisian Filipina setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas "perang melawan narkoba" yang mematikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari BBC, mantan Presiden Filipina yang berusia 79 tahun itu ditahan polisi tak lama setelah kedatangannya di bandara Manila setelah kepergiannya ke Hong Kong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rodrigo Duterte sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya yang telah menewaskan ribuan orang saat dia menjabat sebagai presiden Filipina dari tahun 2016 hingga 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rodrigo Duterte mengelak tuduhan yang disangkakan kepadanya. Saat ditangkap, dia mempertanyakan dasar surat perintah penangkapan itu, dengan bertanya: &ldquo;Kejahatan apa (yang) saya lakukan?&rdquo; kata Duterte saat ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut, menyebutnya "melanggar hukum" karena Filipina telah menarik diri dari ICC pada tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICC sendiri sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya memiliki yurisdiksi di Filipina atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum negara tersebut menarik diri sebagai anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015359777/diancam-dibunuh-oleh-wakilnya-sara-duterte-presiden-filipina-ferdinand-marcos-jr-tegaskan-bakal-melawan">Diancam Dibunuh oleh Wakilnya Sara Duterte, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Tegaskan Bakal Melawan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun para aktivis menyebut penangkapan tersebut sebagai "momen bersejarah" bagi mereka yang tewas dalam perang melawan narkoba dan keluarga mereka, kata Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jalannya alam semesta moral itu panjang, tetapi kini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari pertanggungjawaban atas pembunuhan massal yang menandai kekuasaannya yang brutal," kata Ketua ICHRP Peter Murphy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekaman yang ditayangkan di televisi lokal menunjukkan dia berjalan keluar bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam "kondisi kesehatan yang baik" dan dirawat oleh dokter pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa dosa saya? Saya telah melakukan segalanya demi perdamaian dan kehidupan yang damai bagi rakyat Filipina," katanya kepada kerumunan ekspatriat Filipina yang bersorak sebelum meninggalkan Hong Kong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebuah video yang diunggah oleh putrinya Veronica Duterte memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila. Dalam rekaman itu, ia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa hukumnya dan apa kejahatan yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan," kata Duterte.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina dikabarkan ditangkap aparat keamanan. Rodrigo Duterte ditangkap oleh kepolisian Filipina.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Karena Kasus "Perang Narkoba"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Xi_Jinping_and_Duterte.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyinggung masalah Laut China Selatan saat keduanya bercakap melalui telepon pada Jumat (8/4), dikutip dari ANTARA.  "Kedua belah pihak harus bisa menangani masalah Laut China Selatan dengan benar," kata Xi.  Masalah Laut China Selatan, lanjut dia, akan menjadi landasan persahabatan kedua negara yang mampu memberikan manfaat bagi rakyat di kedua negara dan efektif dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.  Xi menekankan bahwa Tiongkok ingin bekerja sama dengan Filipina dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan.  "Tiongkok siap mendukung proyek-proyek besar dan ingin meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertukaran antarmasyarakat dengan Filipina," ujarnya sebagaimana diberitakan media setempat.  Dalam percakapan telepon tersebut, Xi juga berjanji akan lebih banyak mengimpor produk-produk berkualitas dari Filipina dan akan terus menyediakan vaksin Covid-19.  Filipina bersama dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Brunei, dan Vietnam, terlibat sengketa wilayah perairan Laut China Selatan dengan China.  Di antara beberapa negara yang terlibat sengketa tersebut, Filipina lah yang mengadukan China ke Mahkamah Internasional terkait Laut China Selatan.  Belum lama ini Filipina juga memprotes manuver kapal milik Badan Keamanan Laut China (CCG) di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.  Filipina juga merupakan salah satu negara di ASEAN yang mendukung pakta pertahanan baru antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS).

Lewat Telepon, Xi Jinping dan Rodrigo Duterte Bahas Laut China Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/yasonna-duterte.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersyukur atas penghargaan yang diterimanya dari pemerintah Filipina. Adapun, Yasonna dianugerahi Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021 dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.  “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan dari pemerintah Filipina. Suatu penghargaan yang luar biasa, dan bagi saya ini surprise,” ujar Yasonna kepada wartawan, Selasa (1/3).  Yasonna dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai berjasa atas kebijakan di bidang keimigrasian pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah Filipina menilai kebijakan keimigrasian di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 sangat mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kental rasa kemanusiaan.  Selama Pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menerbitkan berbagai kebijakan di bidang Visa. Pada 2020, tidak kurang dari lima kali Imigrasi menyesuaikan kebijakan pemberian visa selaras dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini dimulai pada 5 Februari 2020 melalui Permenkumham Nomor 3.  Imigrasi menjadi instansi pertama yang menerbitkan regulasi penanganan Covid-19, bahkan sebelum dibentuknya Satgas Covid-19. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan Permenkumham 7, 8, 11, dan 26.  Yasonna menyampaikan, pandemi Covid-19 membuat banyak hal harus dilakukan dengan kenormalan baru, termasuk kebijakan keimigrasian. Dia menegaskan, kebijakan terkait keimigrasian, seperti izin tinggal warga negara asing (WNA) maupun akses masuk dan keluar Indonesia, semuanya dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan.  “Sebagai Menkumham, selain peraturan perundang-undangan, saya juga wajib memastikan kebijakan agar sesuai hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan pada masa pandemi, keimigrasian, pastinya mengutamakan keselamatan. Karena keselamatan warga negara adalah hak asasi yang harus dilindungi,” katanya.  Dinamika pengaturan visa kembali berlanjut pada 2021 dengan terbitnya Permenkumham Nomor 27 dan 34. Kebijakan visa yang berlaku pada saat ini merujuk pada Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021.  Antara lain, bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival dihentikan sementara; visa yang dapat diberikan kepada orang asing hanya visa yang jenis kegiatannya selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional; orang asing wajib memiliki penjamin atau sponsor di Indonesia, hal ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin keberadaan kegiatannya pada masa pandemi Covid-19 yang sangat dinamis ini; dan orang asing wajib memenuhi dokumen persyaratan protokol kesehatan dalam pengajuan visa, seperti telah divaksin lengkap dan memiliki asuransi atau surat pernyataan menanggung biaya secara mandiri apabila terdampak Covid-19 selama berada di Indonesia.  “Ternyata kebijakan-kebijakan itu diapresiasi, ini tentunya menjadi penambah energi bagi kami di Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik untuk semua,” ungkap Yasonna.  "Terima kasih untuk pemerintah Filipina dan untuk warga negara Filipina di Indonesia. Penghargaan ini menjadi penambah semangat kami dalam melayani masyarakat dan semoga persahabatan Indonesia-Filipina terus terjalin dengan baik," tambahnya.  Diketahui, Pemerintah Filipina melalui Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commission on Filipinos Overseas / CFO) mengumumkan individu dan organisasi yang dianugerahi Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri tahun 2021 (Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas / PAFIOO) dari Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.  Selain Yasonna Laoly, penerima penghargaan lainnya adalah Issa Mohammad Ahmad (Yordania), Montero Medical Missions (Amerika Serikat), Philippine Bayanihan Society-Singapore (Singapura), Temasek Foundation, Ltd. (Singapura).  Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation adalah penghargaan yang diberikan pemerintah Filipina kepada individu dan organisasi di luar Filipina atas kontribusi luar biasa atau signifikan terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri.  Keputusan penerima penghargaan melalui seleksi ketat mulai dari nominasi yang direkomendasikan lembaga maupun organisasi warga Filipina di luar negeri. Terdapat 56 penerima penghargaan dari pemerintah Filipina yang berasal dari 117 nominasi dari 31 negara.  PAFIOO memiliki empat kategori penghargaan. Selain Kaanib ng Bayan, penghargaan lainnya adalah Lingkod sa Kapwa Pilipino (Linkapil), Pamana ng Pilipino, serta Banaag.

Dapat Penghargaan dari Pemerintah Filipina, Yasonna: Ini Surprise!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Rodrigo-Duterte-USA-Today.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meminta maaf atas kematian para tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang terbunuh dalam operasi polisi yang memerangi narkoba. Kematian dalam operasi antinarkoba itu telah membuat khawatir kelompok-kelompok hak asasi manusia.  Lebih dari 6.200 tersangka pengguna dan pengedar narkoba tewas dalam operasi antinarkotika di Filipina sejak Duterte menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021 menurut data pemerintah.  "Saya tidak akan, tidak akan pernah meminta maaf atas kematian itu," kata Duterte dalam pidato nasional mingguannya.  "Bunuh saya, penjarakan saya, saya tidak akan pernah meminta maaf," imbuhnya.  Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para kritikus mengatakan penegak hukum telah mengeksekusi para tersangka kasus narkoba. Namun, pihak kepolisian Filipina mengatakan para tersangka yang terbunuh adalah mereka yang bersenjata dan dengan keras menolak penangkapan.  Duterte, dalam pidato nasional pertamanya pada 2022, bersumpah untuk melindungi para penegak hukum yang melakukan tugas mereka, dan memberitahu mereka untuk melawan saat nyawa mereka dalam bahaya.  Duterte, 76, memenangkan kursi kepresidenan Filipina dengan selisih jauh pada 2016 dengan janji untuk upaya-upaya antikorupsi, penegakan hukum, dan ketertiban. Dia secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilihan tahun depan. Namun, para analis mengatakan seorang sekutu dari Duterte yang terpilih dapat melindunginya dari tindakan hukum apa pun atas program antinarkoba.  Para hakim Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada September 2021 menyetujui penyelidikan formal terhadap aksi perang Duterte melawan narkoba. Akan tetapi, ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan pemerintah Filipina yang mengatakan akan melaksanakan penyelidikannya sendiri.  Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan ICC Filipina pada Maret 2018 atau sebulan setelah jaksa ICC mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan atas upaya perang melawan narkoba di Filipina sedang berlangsung.

6.200 Orang Tewas dalam Perang Antinarkoba, Duterte Ogah Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sara-Duterte-Asia-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengajukan pencalonannya sebagai wakil presiden, kata badan pemilihan, Sabtu. </div> <div align="left"> Langkah tersebut mengakhiri spekulasi yang berlangsung berbulan-bulan terkait rencana pemilunya di 2022. </div> <div align="left"> Komisi Pemilihan (COMELEC) mengatakan lewat Facebook bahwa calon wakil presiden dari Partai Lakas-CMD mencabut berkas pencalonannya dan menggantikannya dengan Sara Duterte-Carpio. </div> <div align="left"> Berkas penggantian diajukan oleh seorang wakil, kata COMELEC. </div> <div align="left"> Duterte-Carpio (43) melalui juru bicaranya membenarkan pengajuan tersebut dan mengatakan akan mengeluarkan penyataan dalam waktu dekat. </div> <div align="left"> Keputusan Duterte-Carpio dalam menyasar jabatan tertinggi kedua di negara itu mengejutkan karena dia memimpin jajak pendapat sepanjang tahun ini sebagai kandidat presiden terpilih. </div> <div align="left"> “Ini kejutan,” kata Antonio La Vina, dosen hukum dan politik Universitas Ateneo de Manila kepada Reuters. </div> <div align="left"> “Kejutan selanjutnya adalah Wapres untuk siapa?,” katanya. </div> <div align="left"> Ayah Duterte-Carpio yang berusia 76 tahun dilarang oleh Konstitusi untuk mencalonkan diri dalam periode enam tahun kedua. Ia pada bulan lalu mengatakan pensiun dari politik. </div> <div align="left"> Negara Asia Tenggara yang berpenduduk 110 juta orang itu akan menggelar pemilihan umum pada Mei 2022 untuk jabatan dari presiden hingga gubernur, wali kota, dan pejabat lokal. (*) Sumber:Reuters </div>

Putri Duterte Ajukan Diri Jadi Presiden Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Duterte-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu mengatakan bahwa pejabat pemerintah daerah akan dikenai sanksi lantaran gagal mencapai target vaksinasi Covid-19 saat negara tersebut berupaya membuka perekonomian.  Filipina, yang mengalami epidemi virus korona terparah di Asia, sejauh ini telah memvaksinasi secara lengkap sepertiga dari 77 juta orang yang memenuhi syarat menerima vaksin.  Duterte menyebutkan bahwa tidak ada alasan mengapa vaksinasi harian tidak dapat ditambah menjadi setidaknya satu juta dari 500.000 semenjak pemerintah mempunyai persediaan vaksin yang cukup.  "Kami melihat garis patahan dalam gambaran keseluruhan program vaksinasi kami. Saya tidak puas," kata Duterte dalam rekaman pidato yang diputar pada Rabu (3/11), seperti dilansir Antara dari Reuters.  Duterte mengatakan pejabat daerah yang tidak menjalankan atau menggunakan dosis yang diberikan kepada mereka melalui cara yang paling tepat guna akan disanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Namun, dia tidak menyebutkan jenis sanksi yang dimaksud.  Pemerintah secara bertahap telah melonggarkan pembatasan Covid-19 dan pada Rabu mengumumkan penghapus jam malam yang diterapkan di kawasan ibu kota mulai Kamis.  Duterte meminta polisi dan militer agar menggunakan pesawat dan helikopter untuk mempercepat distribusi vaksin ke provinsi-provinsi. (*)  &nbsp;

Ngeri, Duterte Ancam Sanksi Pejabat yang Gagal Capai Target Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/95_duterte_pensiun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Itu pasangan Sara-Go.’’ Pernyataan itu diberikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa jam setelah dirinya menyatakan mundur dari dunia politik. Dia mengonfirmasi bahwa putrinya, Sara Duterte-Carpio, akan maju sebagai kandidat presiden dan Senator Christopher Lawrence ’’Bong’’ Go sebagai wakilnya. Mereka bakal maju dalam pemilu nasional tahun depan.  Duterte memang membuat kehebohan pada Sabtu (2/10) dengan menyatakan mundur dari dunia politik. Padahal, sebelumnya, dia berencana maju lagi sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Go sebagai calon presiden. Politikus yang akrab disapa Digong itu merasa harus tetap menjabat agar bisa berkelit dari penyelidikan pembunuhan oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Hal itu terkait sejarah pemberantasan antinarkoba yang digulirkannya.  Namun, Go menolak menjadi orang nomor satu di Filipina. Begitu Duterte menyatakan mundur dari dunia politik, Go mau maju, tapi hanya sebagai wakil. Dia sudah menyerahkan surat pendaftaran dirinya yang diusung Partai PDP-Laban. Namun, meski Duterte menyatakan Sara akan maju bersama Go, hingga kemarin belum ada kepastian.  Sara justru mengisi formulir untuk maju lagi sebagai wali kota Davao. Duterte mau tak mau harus membujuk putrinya. Di Filipina, politik dinasti adalah hal yang biasa. Duterte menjabat wali kota Davao selama 22 tahun sebelum posisi itu jatuh ke tangan Sara, saat dia menjadi orang nomor satu di Filipina. Putranya, Sebastian ’’Baste’’ Duterte, adalah wakil wali kota Davao.  ’’Sebenarnya, kami (dia dan Sara, Red) belum berbicara tentang politik,’’ ujarnya, seperti dikutip The Manila Times. Dia juga belum bisa memastikan apakah partai Sara, Hugpong ng Pagbabago, akan bergabung dengan PDP-Laban.  Di sisi lain, Baste pesimistis Sara akan berubah pikiran semudah itu. Dibutuhkan keajaiban untuk mengubah pendirian kakaknya. Sebab, ketika Sara sudah bersikap, hal itu akan dipegang terus. Sara kerap menyatakan tidak akan maju sebagai calon presiden Filipina, meski hasil polling menunjukkan bahwa dirinya adalah calon terkuat.  Di Facebook-nya, Sara justru mengunggah foto dirinya yang mengisi formulir pendaftaran pencalonan sebagai wali kota Davao untuk periode ketiga. Dia berterima kasih atas dukungan penduduk. Sara menegaskan, dirinya punya tujuan yang sama dengan jutaan warga Filipina lainnya. Yakni, hidup damai dan makmur.  Menurut Peter Tiu Lavina, juru bicara kampanye Duterte 2016 lalu, peluang Sara untuk maju sebagai capres masih terbuka. Batas akhir pengisian formulir pencalonan adalah 8 Oktober nanti. Namun, batas untuk penggantian calon masih 15 November. ’’Dia (Sara, Red) masih bisa menarik pencalonan dirinya (sebagai wali kota) dan maju sebagai kandidat presiden,’’ tegas Lavina, seperti dikutip Inquirer.  Sementara itu, Emmanuel ’’Manny’’ D. Pacquiao tidak jadi maju sebagai capres dari PDP-Laban. Sejak lama, partai tersebut terbagi menjadi dua faksi. Yakni, kubu Duterte dan Pacquiao. Kini, petinju legendaris Filipina itu diusung Gerakan Progresif untuk Devolusi Inisiatif (PROMDI). PDP-Laban menegaskan bahwa seharusnya pencalonan Pacquiao dianulir. Sebab, dia masih menjadi anggota partai mereka, tapi maju dari partai lain. Itu menunjukkan bahwa dia tidak setia.  KIPRAH RODRIGO DUTERTE  1977–1986: Menjadi pengacara dan berlanjut menjadi jaksa di Kota Davao. 1988: Maju sebagai wali kota Davao lewat jalur independen. Dia menjabat selama 7 periode meski tidak berturut-turut. 6 April 2009: Human Rights Watch memublikasikan temuan Davao Death Squad (DDS) yang melakukan pembunuhan brutal. Selama beberapa dekade, Duterte dituding terlibat dengan DDS. 30 Mei 2016: Kongres menyatakan Duterte menang dalam pemilu presiden. 30 Juni 2016: Resmi menjabat presiden Filipina. 15 September 2016: Edgar Matobato mengaku ke Komite Senat Filipina bahwa dirinya adalah anggota DDS dan Duterte memerintahkannya untuk membunuh pengedar narkoba, pemerkosa, dan perampok. Mei 2017: Bentrok terjadi di Marawi antara kelompok penduduk ISIS dan militer. Duterte menerapkan status darurat militer di seluruh Mindanao hingga akhir 2019. 8 Februari 2018: Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) menyatakan membuka pemeriksaan awal situasi di Filipina terkait pembunuhan di luar proses hukum. 5 Desember 2018: ICC melanjutkan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan orang sejak 1 Juli 2016. 17 Maret 2019: Filipina resmi keluar dari ICC. 12 Maret 2020: Duterte mengarantina Metro Manila hingga pertengahan April untuk mencegah penularan Covid-19. 8 September 2021: Duterte siap maju sebagai wakil presiden di Pemilu 2022. Partainya terbelah menjadi dua faksi, kelompok lainnya mengusung Manny Pacquiao sebagai kandidat presiden. 2 Oktober 2021: Duterte menyatakan mundur dari pencalonan dan pensiun dari dunia politik.  Sumber: AFP, CNN, BBC

Rodrigo Duterte Pensiun, Minta Anak jadi Suksesor Presiden Filipina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sara-Duterte-Asia-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dirinya pensiun dari dunia politik, Sabtu (2/10).  Langkah yang mengejutkan itu memantik spekulasi bahwa Duterte tengah memuluskan jalan bagi puterinya untuk menjadi presiden. "Hari ini, saya umumkan pengunduran diri saya dari politik," kata Duterte saat mendampingi senator Christopher "Bong" Go mencalonkan diri sebagai wakil presiden, seperti dikutip Antara dari Reuters.  Go adalah pendukung setia Duterte di partai PDP-Laban yang berkuasa di Filipina. Duterte sebelumnya diprediksi akan mencalonkan diri sebagai wapres. Dia tak bisa lagi menjadi calon presiden sesuai aturan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode selama enam tahun.  Para pengamat politik telah lama menduga Duterte akan membuat kejutan, misalnya dengan pencalonan puterinya, Sara Duterte-Carpio, sebagai presiden dalam pemilu tahun depan.  Duterte-Carpio, yang menggantikan ayahnya sebagai wali kota Davao, bulan lalu mengatakan tidak akan mencalonkan diri tahun depan sebab dia dan ayahnya sepakat hanya salah satu dari mereka yang akan maju pada 2022. Keputusan Duterte untuk mundur dari politik akan membuka jalan bagi puterinya. "Ini memungkinkan Sara Duterte untuk maju," kata Antonio La Vina, profesor hukum dan politik Universitas Ateneo de Manila.  Namun La Vina mengatakan dirinya tidak mengesampingkan kemungkinan Duterte akan berubah pikiran dan menggantikan Go sebagai calon wapres. Para calon diberi waktu hingga Jumat untuk melakukan pendaftaran, namun pembatalan dan penggantian masih dibolehkan hingga 15 November.  Jadwal itu memberi peluang adanya pergantian calon di menit-menit terakhir, seperti yang terjadi pada pemilu 2016 ketika nama Duterte masuk sebagai calon presiden dan memenangi pilpres dengan selisih suara yang besar. (*)

Duterte Mundur dari Politik, Diduga Muluskan Jalan untuk Putrinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rodrigo duterte

Berita Terkini