<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/b398315d-1896-4f27-b08f-c0c6849397f0-2438945974.jpg" alt="Ilustrasi Pasar Daging Arimbi, Surabaya. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pasar Daging Arimbi, Surabaya. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya dari Pegirian ke Tambak Osowilangun (TOS), berbuntut pada aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para jagal dan pedagang daging. Aksi tersebut membuat distribusi daging sapi segar di Surabaya terganggu. Namun warga Surabaya tak perlu khawatir, manajemen PT RPH Surabaya Perseroda memastikan ketersediaan daging sapi masih dalam kondisi aman. Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya atas dampak aksi mogok para jagal dan pedagang daging. "Jadi yang pertama saya meminta maaf kepada masyarakat Surabaya, karena akibat aksi mogok memotong sapi di (RPH) Pegirian, masyarakat agak kesulitan mendapatkan pasokan daging segar," tutur Fajar, Kamis (15/11). Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan tim monitoring RPH, pemotongan sapi masih berjalan di unit Rumah Potong Hewan Kedurus, sehingga stok daging sapi di Kota Pahlawan masih tercukupi. "Tim monitoring daging RPH sudah cek bahwa ketersediaan daging masih cukup. Karena apa? Kami masih punya RPH di Kedurus yang masih memotong sapi hari ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik," imbuhnya. "Masyarakat bisa mendapatkan daging sapi yang terbaik, bisa melalui outlet RPH Surya Mart, atau melalui pasar-pasar. Ada 11 outlet di pasar tradisional yang disuplai oleh para mitra jagal dari Kedurus," beber Fajar. Ia menambahkan, setiap harinya, kebutuhan daging sapi di Kota Surabaya mencapai sekitar 40 ton, dengan separuhnya (20 ton) dipenuhi dari pemotongan di Rumah Potong Hewan Surabaya. "Jadi seminggu ini kami RPH Surabaya akan melakukan pemotongan mandiri, kami juga akan memotong sapi, dari Kedurus juga akan memotong sapi. InsyaAllah bisa terpenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya," ucapnya. Fajar berharap aksi mogok para jagal ini tidak berlarut-larut. Rencana relokasi RPH juga tidak berdampak pada Pasar Arimbi. Sentra daging di Kota Pahlawan itu tetap beroperasi di Jalan Arimbi, Kecamatan Semampir. "Jadi yang pindah adalah tempat pemotongannya saja. Pasar Daging Arimbi sebagai sentra perkulakan daging terbaik di Surabaya, tidak pindah. Lokasinya tetap di Pegirian, Jalan Arimbi," pungkas Fajar. &nbsp;

RPH Surabaya jamin stok daging sapi tetap aman selama aksi mogok jagal. Warga tak perlu panik, pasokan dari unit Kedurus masih lancar.

RPH Surabaya Jamin Stok Daging Sapi di Tengah Aksi Mogok Jagal: Warga Tak Perlu Panik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/j9lTPBQ0iTrbGrnlkRmEeOw5qUTugmOtxPna5Pa1-3217125860.jpg" alt="Penjualan sapi kurban di RPH Surabaya menurun, tetapi permintaan jasa potong meningkat pada Hari Raya Idul Adha 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Penjualan sapi kurban di RPH Surabaya menurun, tetapi permintaan jasa potong meningkat pada Hari Raya Idul Adha 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Penjualan sapi di PT Rumah Potong Hewan (RPH) Perseroda Kota Surabaya mengalami penurunan pada Hari Raya Idul Adha 2025. Berbanding terbalik dengan lonjakan pesanan jasa potong kurban. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT RPH Perseroda Fajar Arifianto Isnugroho. Hingga Jumat (6/6), pihaknya mencatat penjualan sapi tahun ini hanya 75 ekor, jauh di bawah penjualan tahun sebelumnya yang mencapai 137 ekor. "Kami tidak tahu pasti penyebabnya. Tetapi kalau bicara penjualan, masyarakat punya banyak alternatif selain RPH. Tahun lalu mungkin kami dapat pesanan (banyak) karena tahun politik. Ini hanya analisis kami," tutur Fajar. Meski begitu, Fajar memilih fokus pada pelayanan jasa potong hewan yang melonjak. Tercatat hingga Jumat (6/6), RPH melayani pemotongan kurban 189 ekor. Naik hampir 10 persen dari tahun sebelumnya, yakni 172 ekor. "Alhamdulillah mengalami peningkatan. Data terakhir yang saya lihat sudah 189 ekor, dan masih ada slot tersisa pada Minggu dan Senin. Kemungkinan bisa tembus di angka 190-an ekor sapi," imbuh Fajar Arifianto Isnugroho. Menurut Fajar, adanya lonjakan permintaan jasa potong di RPH Surabaya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap hewan kurban stabil. Pihaknya menargetkan setiap hari, RPH bisa memotong 70 ekor sapi. "Dengan distribusi daging dilakukan sebelum sore hari. Hari ini (hari pertama Idul Adha) sudah 50 ekor. Harapannya maksimal sampai jam 3 sore, dan jam 4 daging sudah bisa dinikmati masyarakat,&rdquo; terang Fajar. Lonjakan ini juga menjadi sinyal positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemotongan hewan kurban di tempat higienis, sesuai standar, dan minim gangguan lingkungan seperti di RPH, terus meningkat. &ldquo;Mungkin karena faktor kebersihan, gangguan lingkungan, dan keterbatasan tempat pencucian jeroan, sehingga orang merasa lebih aman di RPH. Apalagi tahun ini Iduladha jatuh pada hari Jumat, yang biasanya cukup merepotkan jika harus memotong sendiri,&rdquo; tukas Fajar Arifianto Isnugroho.

Penjualan sapi di RPH Surabaya menurun pada Idul Adha 2025, tetapi permintaan jasa potong kurban meningkat signifikan

Penjualan Sapi di RPH Surabaya Turun, Jasa Potong Kurban Justru Melonjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/IMG-20241010-WA0066-627258767.jpg" alt="FGD MUI membahas soal metode penyembelihan dengan pemingsanan (stunning) di Jakarta (10/10). (Foto: Humas MUI)" width="100%">
<figcaption>FGD MUI membahas soal metode penyembelihan dengan pemingsanan (stunning) di Jakarta (10/10). (Foto: Humas MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa waktu lalu viral perlakuan terhadap sapi di rumah potong hewan (RPH) di Surabaya. Terlihat petugas menggunakan alat yang ditempelkan di bagian kepala sapi. Sejurus kemudian sapi terlihat tergeletak. Sebagian netizen merespons metode itu sekaligus membunuh sapi. Ternyata metode yang digunakan adalah stunning atau pemingsanan. Jadi, setelah sapi pingsan baru disembelih. Cara tersebut memudahkan petugas, karena tidak repot mengendalikan si sapi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus menggelar pertemuan membahas metode stunning itu. Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan, pertemuan itu digelar seiring dengan adanya beberapa masalah di lapangan dalam pelaksanaan penyembelihan yang menggunakan pemingsanan. Temuan di lapangan, metode pemingsanan tidak sesuai dengan standar fatwa MUI. "Salah satu yang jadi triger adalah adanya viral video tentang pemingsanan hewan di Surabaya yang dinilai tidak sesuai ketentuan, dan beberapa laporan sejenis di beberapa Rumah Potong," katanya. Asrorun mengatakan FGD ini bagian dari upaya mencari solusi terbaik. Agar terjaga kepatuhan syariah dalam penyembelihan. Dia menjelaskan MUI telah menetapkan fatwa Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Dalam fatwa tersebut salah satunya mengatur jika penyembelihan dilakukan dengan cara stunning. Dikatakan dalam fatwa tersebut, stunning dilakukan untuk mempermudah penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan sejumlah syarat. Di antara syaratnya adalah, stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen. Kemudian stunning bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. Lalu pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan. Aturan berikutnya, peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya ketiga syarat tadi. Serta alat yang digunakan tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif. "Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat-syarat tadi," jelasnya. Asrorun mengatakan FGD itu sebagai sarana evaluasi, inventarisir masalah, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan tata kelola penyembelihan halal. Oleh karena, dia menekankan perlu adanya perbaikan tata kelola penyembelihan hewan yang didahului dengan pemingsanan atau stunning. "Perbaikan tata kelola ini penting untuk memberikan jaminan bagi masyarakat khususnya masyarakat Muslim untuk dapat mengonsumsi daging yang halal," jelasnya. Lebih lanjut Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menekankan, mekanisme pemingsanan hanya untuk kepentingan al ihsan atau animal walfare. Serta berfungsi untuk memudahkan proses penyembelihan hewan. Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat, itu menegaskan bahwa pelaksanaan pemingsanan ini tidak boleh menyebabkan kematian atau cedera permanen kepada hewan. "Karena itu alat stunnernya harus menjamin terpenuhinya syarat ini, dan dijalankan oleh orang yang punya kompetensi," tegasnya. Asrorun menerangkan, jika pemingsanan tersebut dilakukan dengan menyebabkan kematian pada hewan, maka tidak boleh disertifikasi halal, karena itu akan menjadi bangkai.

MUI menjelaskan penyembelihan dengan metode stunning dilakukan untuk mempermudah penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan sejumlah syarat.

Bikin Heboh Medsos, MUI Bahas Ketentuan Penyembelihan Hewan dengan Metode Pemingsanan di RPH Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-213919-3061065264.jpg" alt="Dirut RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho." width="100%">
<figcaption>Dirut RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho menceritakan temuan daging gelonggongan di Pegirian. Sebenarnya, awalnya ada laporan dari konsumen yang kemudian ditindaklanjuti di lapangan. Ternyata, pada saat melakukan pengawasan rutin, ada daging yang diduga gelonggongan. Sehingga, dia pun langsung melaporkan kepada sejumlah pihak, terutama DKPP. &rdquo;Alhamdulillah temuan itu ditindaklanjuti hingga dilakukan tes laboratorium dan hasilnya belum keluar. Insya Allah Rabu (30/8) baru keluar. Pada prinsipnya, kami siap support DKPP apa saja yang diperlukan,&rdquo; kata Fajar. Bagi dia, yang paling penting pihaknya semata-mata untuk melindungi konsumen Surabaya. Sebab, daging dari RPH yang terkenal baik itu ternyata faktanya di lapangan bercampur dengan daging dari luar Surabaya yang belum tentu terjamin proses pemotongan dan kehalalan serta kualitasnya. &rdquo;Ini kan sama saja dengan membohongi konsumen Surabaya, makanya di sini kami bertindak proaktif dan berharap ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,&rdquo; ujar Fajar A. Isnugroho. Pemkot Surabaya memperketat pengawasan cegah peredaran daging gelonggongan. Apabila masih ditemukan ada peredaran daging gelonggongan, Pemkot Surabaya bersama pihak terkait akan mengenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP Surabaya, RPH Surabaya, dan juga pihak kepolisian. Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut serta mengawasi peredaran daging gelonggongan. &rdquo;Ini untuk melakukan pengawasan peredaran daging gelonggong. Pengawasan kita intensifkan. Kami melakukan pengawasan di sejumlah pasar. Kita akan bergerak untuk melakukan pengawasan,&rdquo; kata Antiek.

RPH Surabaya tindak lanjuti laporan dari konsumen soal temuan daging gelonggongan berkoordinasi dengan pihak terkait lakukan pengawasan

Bikin Geger, Rumah Potong Hewan Surabaya Temukan Daging Gelonggongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/WhatsApp-Image-2023-08-29-at-213426-1900531018.jpg" alt="Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti." width="100%">
<figcaption>Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin memperketat pengawasan peredaran daging gelonggongan di Kota Pahlawan. Apabila masih ditemukan ada peredaran daging gelonggongan, bukan tidak mungkin Pemkot Surabaya bersama pihak terkait akan mengenakan pidana penjara paling lama 2 tahun. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP Surabaya, RPH Surabaya, dan juga pihak kepolisian. Itu untuk melakukan pengawasan peredaran daging gelonggong. Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut serta mengawasi peredaran daging gelonggongan. &rdquo;Pengawasan kita intensifkan, biasanya kami sudah melakukan pengawasan di sejumlah pasar. Kita akan bergerak untuk melakukan pengawasan,&rdquo; kata Antiek. Menurut dia, peredaran daging sapi gelonggongan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebab, daging gelonggongan itu ada ketidaksesuaian kualitas daging. &rdquo;Ini berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen ketika dikonsumsi,&rdquo; papar Antiek Sugiharti. Dia menjelaskan, daging sapi gelonggongan itu mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan. Selain itu merusak protein yang terkandung dalam daging. Apabila dikonsumsi, lanjut Antiek Sugiharti, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare. Sebab, daging gelonggongan sudah terkontaminasi bakteri. Ciri-ciri daging sapi gelonggongan itu biasanya daging terlihat basah karena terdapat relatif banyak cairan di permukaan daging. &rdquo;Cairan tersebut berasal dari daging yang berwarna kemerahan. Jika daging diletakkan di atas permukaan akan ditemukan cairan berwarna kemerahan di sekitar daging. Berat daging juga menyusut,&rdquo; ucap Antiek Sugiharti. Antiek menegaskan, praktik penggelonggongan sapi merupakan pelanggaran kesejahteraan hewan dan melanggar UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta KUHP pasal 302. Selain itu, pelaku usaha yang mengedarkan produk hewan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi (daging gelonggongan) melanggar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau paling banyak Rp 4 miliar. &rdquo;Jadi, saya mohon kepada para pedagang dan para pelaku praktik penggelonggongan untuk berhenti melakukan praktiknya di Kota Surabaya, sebab itu sangat merugikan konsumen,&rdquo; ujar Antiek Sugiharti. Dia juga berharap kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Warga Kota Surabaya diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan apabila di lapangan ditemukan daging gelonggongan itu. &rdquo;Jika warga menemukan peredaran daging gelonggongan itu silakan laporkan melalui kanal https://dkpp.surabaya.go.id/kontak. Nanti kita akan tindak lanjuti,&rdquo; kata Antiek Sugiharti.

Pemkot Surabaya perketat pengawasan  peredaran daging gelonggongan. Bersama pihak terkait akan kenakan pidana penjara paling lama 2 tahun

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Cegah Peredaran Daging Gelonggongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RPH.jpg" alt="Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Surya Kota Surabaya memonitor peredaran daging di pasaran Kota Pahlawan, Jawa Timur, menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.  "Tim monitoring bergerak di tujuh pasar meliputi Pasar Wonokromo, Pabean, Tambak Rejo, Genteng, Pucang, Kembang, dan Balongsari. Mereka bertugas memantau harga daging," kata Direktur PD RPH Kota Surabaya Fajar A. Isnugroho di Surabaya, Rabu (8/3).  Selain tujuh pasar itu, lanjut dia, juga beberapa pedagang yang ada di depan Arimbi (pasar daging) dan Pegirian Surabaya menjadi target.  Dari pemantauan di lapangan, harga daging saat ini masih stabil Rp 120.000 per kg. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, RPH menyiapkan 8-10 ton stok daging.  "Rinciannya, tiga ton untuk Maret 2023 dan sisanya pada April 2023," ujar Fajar.  RPH berkomitmen menjaga kualitas daging sapi segar untuk masyarakat, terutama pada saat menjelang Ramadhan di akhir bulan Maret 2023. Komitmen itu, diwujudkan dalam bentuk papan tulisan pada pedagang di pasar.  "Papan tulisan itu sebagai tanda mitra antara PD RPH dengan pedagang pasar. Tujuannya, agar warga Surabaya tidak terjebak ketika membeli daging sapi, ternyata daging yang dibeli tidak berkualitas," kata Fajar.  Fajar menjelaskan, papan itu bertuliskan "Mitra RPH Surabaya. Terjamin aman, sehat, utuh, dan halal". Dengan adanya papan tersebut, kata dia, tentunya kualitas daging sapi yang diambil dari RPH berkualitas baik dan terjamin halal.  Dia memastikan, pedagang pasar yang sudah mendapatkan papan tersebut, daging yang dijual telah tersertifikasi halal, dan penuhi syarat kesehatan dari Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).  "Jadi semua pedagang daging sapi yang ada di kawasan Pegirian dan beberapa pasar di Surabaya sudah kami berikan papan tersebut. Kami terus tambahkan itu (papan tulisan) kepada mitra RPH," ujar Fajar.  Alasan memasang papan tulisan itu, karena ia tidak ingin warga salah memilih ketika akan membeli daging sapi. Menurutnya, masih ada beberapa pedagang daging di pasar yang disuplai dari luar RPH Kota Surabaya.

RPH Surabaya Pantau Peredaran dan Harga Daging jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RPH-KOTA-SURABAYA.jpg" alt="Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya." width="100%">
<figcaption>Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menyambut bulan Ramadan, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) mulai menyiapkan stok daging. Total, 8 ton daging disiapkan. BUMD itu juga melakukan monitoring harga daging di pasaran.  Dirut PD RPH Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan menjelang Ramadan, harga daging masih stabil. Yakni, di angka Rp 120 ribu per kg. ”Meski permintaan meningkat, harganya masih tidak naik,” jelasnya kemarin (2/3).  Biasanya, harga daging mulai naik ketika mendekati bulan puasa. PD RPH sudah menyiapkan langkah antisipasi. Caranya adalah dengan menambah stok daging. Totalnya mencapai 8 ton daging. ”Itu untuk kebutuhan Maret hingga Mei. Kami juga memperhitungkan kebutuhan daging sampai Lebaran,” ujar Fajar.  Menurut Fajar, di awal-awal puasa, permintaan daging masih landai. Kebutuhan akan daging baru meningkat saat pertengahan Ramadan hingga Idul Fitri. ”Stok sapi juga aman. Saat ini per hari sekitar 180 ekor sapi yang dipotong di RPH,” tuturnya.  Daging yang disediakan oleh PD RPH dipastikan terjamin mutunya. Aman dan memenuhi standar ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal). ”Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa pemotongan di PD RPH sudah mendapat sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Pemprov Jatim,” terang Fajar.  Lapak pedagang yang menjual daging dari PD RPH diberi penanda khusus. Bentuknya sebah plakat. Setiap hari tim monitoring akan memelototi kualitas daging yang dijual oleh pedagang. ”Dengan begitu, konsumen akan mendapatkan daging dengan kualitas baik,” papar Fajar.

Sambut Ramadan-Lebaran, PD RPH Surabaya Siapkan 8 Ton Daging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RPH.jpg" alt="Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. RPH Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tahun ini, Pemkot Surabaya menyediakan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Tandes. Nominalnya mencapai belasan miliar rupiah.  Kepala Bidang Bangunan Gedung DPRKPP Pemkot Surabaya Iman Krestian Maharhandono mengatakan, tahun kemarin gedungnya saja. Tahun ini, Pemkot Surabaya akan melanjutkan pemasangan alat-alat dan penambahan IPAL, pagar, dan akses.  Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga akan mengucurkan rupiah untuk gedung pemotongan sapi dan kelengkapan pemotongan babi. Semua dimulai tahun ini.  ”Kalau tahun lalu tahap satu sudah selesai anggarannya lebih kurang Rp 4,8 miliar,” kata Iman.  Anggaran untuk pembangunan gedung pemotongan sapi dan kebutuhan kelengkapan babi terpisah. Total anggarannya Rp 16 miliar. Tapi dibagi menjadi dua area.  Untuk kelengkapan pemotongan babi lebih kurang menyedot anggaran Rp 3 miliar. Kemudian Rp 13 miliar untuk gedung baru dan kelengkapan pemotongan sapi. Kapasitas gedung untuk sapi 150 ekor.  Iman menyampaikan, diupayakan untuk area babi bisa diselesaikan terlebih dulu. ”Pertengahan tahun operasional RPH ternak babinya untuk relokasi yang ada di Ampel, Pegirian,” jelas Iman.  Terpisah, Direktur Utama RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho menuturkan, pihaknya berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam kualitas produk. Saat ini, RPH memasifkan penjualan produk secara online juga.  ”Kami optimistis profit bakal terkerek,” ujar Fajar.

Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 16 Miliar untuk Gedung Pemotongan Sapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RPH-KOTA-SURABAYA.jpg" alt="Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya." width="100%">
<figcaption>Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Relokasi rumah potong hewan (RPH) dari Pegirian ke Banjar Sugihan, Surabaya, ditunda tahun depan. Sebab, pembangunan RPH yang baru belum rampung. Sejumlah fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan juga belum terpenuhi.  Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian Maharhandono mengatakan, RPH di Banjar Sugihan dilengkapi empat tempat pemotongan hewan. Yakni, dua pemotongan sapi (impor dan lokal), babi, dan kambing. Namun, baru area pemotongan babi yang hampir rampung dibangun. Peralatannya pun belum sepenuhnya lengkap.  Melihat kondisi itu, pemindahan RPH urung berjalan tahun ini. DPRKPP Surabaya akan membangun area pemotongan sapi dan kambing tahun depan. ”Anggaran pembangunan Rp 16 miliar. Fokus kami membangun area pemotongan sapi,” kata Iman.  Rencananya, proyek itu dilelang awal tahun depan. Bila seluruh tahapan tender berjalan lancar, pembangunan diperkirakan mulai berjalan pada triwulan pertama. Januari hingga Maret.  Selain memiliki empat tempat pemotongan hewan, RPH baru dilengkapi kandang karantina berukuran besar. Fungsinya sebagai tempat istirahat bagi hewan ternak yang baru datang. ”Ada juga fasilitas ruang pencacah, ruang pecah kepala, dan ruang jeroan. Jadi, tidak di satu tempat,” ucap Iman.  RPH di Banjar Sugihan juga dilengkapi gudang pendingin serta tempat penurunan. ”Kebersihan kami perhatikan karena RPH Banjar Sugihan dirancang menjadi RPH modern,” tutur Iman.

Relokasi RPH Pegirian ke Banjar Sugihan Surabaya Ditunda Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/FAJAR-RPH-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komisi B DPRD Surabaya akhirnya menyetujui usulan kenaikan tarif jasa potong hewan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH). Keputusan itu disepakati dalam rapat kedua kemarin (23/11).  Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengatakan bahwa penyesuaian tarif jasa potong hewan penting dilakukan. Itu diharapkan bisa mengurangi beban biaya operasional yang selama ini ditanggung PD RPH.  Mulai biaya listrik, air, dan BBM sudah tidak sesuai dengan penerimaan PD RPH dari jasa potong hewan. ”Sangat wajar dan sudah waktunya (menaikkan tarif jasa potong hewan, Red),” kata Luthfiyah.  Kenaikan tarif jasa potong hewan berlaku untuk tiga jenis hewan. Di antaranya, sapi. Tarif lama pemotongan sapi Rp 50 ribu kini naik menjadi Rp 110 ribu per ekor. Babi yang semula Rp 65 ribu menjadi Rp 125 ribu per ekor. Tarif baru pemotongan kambing menjadi Rp 22.500 ribu dari awalnya Rp 7.500 per ekor.  Luthfiyah menyampaikan, penyesuaian tarif masih dalam batas wajar dan sudah melalui perbandingan dengan daerah lain. Misalnya, Jakarta, Semarang, Medan, dan Kota Malang. ”Tarif baru ini kami setujui karena sesuai standar harga dan sudah melalui kajian-kajian,” papar politikus Gerindra itu.  Keputusan rapat komisi B itu segera disampaikan ke pimpinan dewan. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono segera berkoordinasi dengan pimpinan dewan yang lain. ”Tentu nanti ada rapat pimpinan menyikapi hasil rapat komisi B,” kata Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono.  Pihaknya berharap dengan penyesuaian tarif itu, PD RPH semakin baik. Indikasi tersebut terlihat dari kinerja keuangan yang kian sehat. Tapi, kenaikan tarif harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada konsumen. ”Saya juga berharap tarif baru tidak memberatkan masyarakat,” tegas Adi.  Direktur Utama PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho optimistis penyesuaian tarif bisa memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Termasuk meraih laba. Pihaknya memasang target laba bersih mencapai Rp 621 juta. ”Ini kalkulasi setelah penyesuaian tarif,” kata Fajar.

Tarif Jasa Potong Hewan di RPH Surabaya Melonjak Lebih dari 100 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RPH Surabaya

Berita Terkini