Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-101101-2132876320.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya)" /> JawaPos.com&ndash;Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberikan dampak positif bagi Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai wilayah penghubung atau Megapolitan Hub di Jatim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan rencana strategis. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, menyiapkan konektivitas dan jaringan angkutan massal, hingga manajemen serta rekayasa lalu lintas jalan. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. &rdquo;Sesuai dengan visi Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan, maka transformasi yang akan dilakukan adalah menjadikan Kota Surabaya sebagai Megapolitan Hub yang dapat menjamin mobilitas dan pergerakan arus orang dan barang serta dapat berjalan dengan baik di lingkup regional, nasional, maupun internasional,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri yakin, pembangunan IKN Nusantara akan berdampak baik pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Posisi Kota Surabaya bakal semakin strategis, ketika menjadi hub untuk berbagai penunjang IKN Nusantara, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, beberapa rencana yang telah disiapkan dan dilaksanakan pemkot. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jaringan jalan antar wilayah yang menghubungkan fasilitas strategis. &rdquo;Fasilitas strategis itu di antaranya Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Jalan Tol Surabaya East Ring Road (SERR) radial road, dan sebagainya,&rdquo; jelas Irvan. Tidak hanya itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga melakukan pemeliharaan jalan secara rutin. Agar kondisi jalan tetap optimal sebagai penghubung antar daerah melalui darat. Pemkot juga melakukan sejumlah perbaikan jaringan drainase untuk mengentaskan genangan khususnya di jalan-jalan utama. &rdquo;Kami juga menyiapkan konektivitas angkutan umum massal, seperti Suroboyo Bus dengan Pelabuhan Tanjung Perak, dan rencana penyiapan konektivitas dengan Bandara Juanda,&rdquo; papar Irvan Wahyudrajad. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu menyebutkan, pemkot juga segera menyediakan sistem dan jaringan transportasi yang aman, nyaman, andal, dan tepat waktu, dengan cara menambah armada angkutan umum. Di samping itu, juga didukung dengan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menyediakan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. &rdquo;Menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk angkutan barang. Pemkot Surabaya akan bekerja sama dengan PT Pelindo Regional III untuk menyediakan fasilitas pendukung di pelabuhan ke depannya,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad.

Pemkot Surabaya siapkan rencana strategis sebagai wilayah penghubung atau Megapolitan Hub di Jatim dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Surabaya Jadi Megapolitan Hub IKN Nusantara, Pemkot Siapkan Rencana Strategis Dalam RPJPD dan RPJMD 2025-2045

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/WhatsApp-Image-2024-07-05-at-041236-1522457602.jpg" alt="Raperda tentang RPJPD Kota Surabaya 2025-2045, telah disetujui jadi Perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (4/7). (Pemkot Surabaya)" /> JawaPos.com&ndash;Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya 2025-2045, telah disetujui dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (4/7). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi-misi arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dalam 20 tahun ke depan. RPJPD Kota Surabaya disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Adapun 8 misi yang disampaikan Pemkot Surabaya dalam RPJPD adalah mewujudkan transformasi sosial yang inklusif, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan super-hub Megapolitan Jawa Timur, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Agile (pembangunan tangkas). Kemudian, menjaga stabilitas wilayah, memantapkan ketahanan sosial dan budaya, pengembangan dan integrasi kawasan periferal dan hinterland dengan pusat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Wali Kota Eri mengatakan, RPJPD Surabaya memuat banyak hal terkait rencana pembangunan yang strategis untuk 20 tahun ke depan. Termasuk target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2045 sebesar Rp 2,1 triliun. &rdquo;Kalau lainnya kita menyesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD provinsi juga kita ikuti,&rdquo; kata Wali Kota Eri usai paripurna. Selain itu, Wali Kota Eri menyebut, pembangunan yang akan dilanjutkan ke depan adalah pembangunan rumah sakit (RS) serta membangun SD dan SMP yang merata di setiap wilayah Kota Pahlawan. &rdquo;Pembangunan akan kita lanjutkan, rumah sakit, terus menambah SD dan SMP. Untuk penambahan sekolah, akan kita koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Di Surabaya utara rencananya,&rdquo; terang Eri. Pemkot Surabaya saat ini sedang melakukan pembangunan RS di wilayah Surabaya Timur. Rencananya, pemerintah kota juga segera melakukan pembangunan rumah sakit di wilayah utara atau bekas Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT). Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat menambahkan, rancangan Compact City juga termasuk dalam RPJPD Kota Surabaya 2025-2045. &rdquo;Diharapkan dalam jangka panjang nanti tidak terjadi lagi kemacetan di Surabaya, kemudian membuat jarak tempuh dan biaya rendah dari segi transportasi. Bagaimana menjadikan sebuah kota efisien dengan mendekatkan fasilitas publik kepada warganya,&rdquo; papar Irvan. Menurut Irvan, konsep Compact City adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan fasilitas publik dengan efisiensi waktu dan biaya rendah. Dengan penerapan compact city, ditargetkan Surabaya bisa menuju kota dunia. &rdquo;Targetnya kota dunia. Saat ini Kota Surabaya menurut UN-Habitat ranking 280, targetnya 20 tahun ke depan bisa mencapai posisi 260 dunia,&rdquo; terang Irvan Wahyudradjat. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berharap, RPJPD Kota Surabaya 2025-2045 dilaksanakan dengan serius dan tetap memperhatikan kualitas di samping kuantitas. &rdquo;Misalnya pendidikan dan kemiskinan juga harus tetap menjadi prioritas di masa mendatang. Karena indikator pembangunan itu majemuk,&rdquo; pungkas Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono.

Perda tentang RPJPD Kota Surabaya 2025-2045, telah disetujui dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (4/7)

RPJPD Surabaya 2025-2045 Disetujui, Targetkan PDRB Rp 2,1 Triliun

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-080804-2202277806.jpg" alt="Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo terkait Raperda RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2025-2045. (Pemkab Sidoarjo)" /> JawaPos.com&ndash;Kabupaten Sidoarjo terus bergerak maju menuju masa depan yang gemilang. Pembangunan dilaksanakan dengan transparan, adil, dan merata. Baik bidang pendidikan, sanitasi, penyediaan air minum ruang terbuka hijau, transportasi umum, sampai pelayanan berbasis digital. Semua bertujuan menyejahterakan masyarakat. Plt Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan rencana-rencana besar pembangunan Kabupaten Sidoarjo dalam jangka panjang. Paparan disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo pada Minggu (30/6). Agendanya adalah Penyampaian Jawaban Bupati Sidoarjo terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045. Pemkab dan DPRD Sidoarjo (eksekutif-legislatif) sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Raperda RPJPD). Sejumlah program menjadi prioritas utama dan andalan selama 20 tahun ke depan. Lebih merata dan berkeadilan. &rdquo;Pembangunan di Sidoarjo tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia (IPM),&rdquo; terang Subandi. Kebijakan tersebut telah dirumuskan dalam Raperda RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2045. Pemkab Sidoarjo akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan air minum, khususnya di ruang terbuka hijau, penataan sanitasi, pengembangan transportasi umum, serta pelayanan publik berbasis digital. Semua kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo itu akan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang disusun Pemkab Sidoarjo selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Usman. Ada 25 orang anggota DPRD Sidoarjo yang hadir. Forkopimda Sidoarjo, kepala-kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo, serta undangan lain.

Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan transparan, adil, dan merata bertujuan menyejahterakan masyarakat

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sebut Pembangunan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Masyarakat

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/WhatsApp-Image-2024-03-29-at-23759-PM-139185432.jpg" alt="DPRD Jatim menggodok RPJPD Jawa Timur untuk 2025-2045. " /> JawaPos.com&ndash;DPRD Jawa Timur fokus menggodok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur yang diproyeksikan untuk 2025-2045. RPJPD Jatim itu sebagai upaya untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Instruksi Nomor 1/2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2024-2045. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJPD Jatim 2025-2045, Sri Untari Bisowarno menjelaskan, visi RPJPD tersebut akan diselaraskan dengan visi pemerintah pusat perihal Indonesia Emas 2045. Yakni negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. &rdquo;Visi RPJPD Jatim akan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yakni sama-sama memuat konsep maju dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar visi nasional dan visi daerah soal Indonesia Emas 2045 tidak berseberangan,&rdquo; ujar Sri Untari Bisowarno usai kunjungan di Kantor Bappenas. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu menambahkan, RPJPD Jatim mengandung 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. &rdquo;Semua RPJPD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota harus mengandung angka 5, 8, 17, dan 45, sebagai perwujudan dari simbol Pancasila, yang lahir pada 17 Agustus 1945. Selain itu konteks kata maju dan berkelanjutan itu juga harus ada dalam setiap elemen RPJPD,&rdquo; tambah Sri Untari Bisowarno. Sementara itu, rancangan awal RPJPD Jatim turut memuat arah pembangunan Provinsi Jawa Timur yang telah dielaborasi dengan arah kebijakan per tahap pembangunan 2025-2045. &rdquo;Arah pembangunan Jatim akan berfokus terhadap aspek transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan ketahanan sosial budaya, dan ekologi. Arah pembangunan ini demi membentuk lingkungan dan SDM Jatim yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan,&rdquo; jelas Sri Untari Bisowarno. Karena itu, agar proses pembahasan dan proyeksi penyusunan RPJPD itu lancar dan sesuai target, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan konsultasi dan sharing. &rdquo;Kita bekerja sama dengan Bappenas untuk membentuk RPJPD ini, mengingat RPJPD harus ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan persamaan pandangan dengan pusat untuk bisa dikombinasikan, sehingga kita memutuskan konsultasi langsung dengan Bappenas,&rdquo; kata Untari.

DPRD Jawa Timur godok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jatim untuk 2025-2045

DPRD Jatim Fokus Pembangunan Lingkungan dan SDM Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045

RPJPD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RPJPD

Berita Terkini

Surabaya Jadi Megapolitan Hub IKN Nusantara, Pemkot Siapkan Rencana Strategis Dalam RPJPD dan RPJMD 2025-2045

RPJPD Surabaya 2025-2045 Disetujui, Targetkan PDRB Rp 2,1 Triliun

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sebut Pembangunan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Masyarakat

DPRD Jatim Fokus Pembangunan Lingkungan dan SDM Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045

Download Aplikasi JawaPos.com