<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/WhatsApp-Image-2024-06-14-at-184358-3724329159.jpeg" alt="Rapat Pembahasan RPP Manajemen ASN" width="100%">
<figcaption>Rapat Pembahasan RPP Manajemen ASN</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih bergulir. Kali ini topik yang dibahas adalah pendalaman substansi disiplin ASN. Rapat tersebut diikuti oleh Panitia Antar-Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Jakarta, Jumat (14/6).</p> <p>"Pembahasan substansi RPP Manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</p> <p>Apabila solusi kebijakannnya dapat diputuskan, maka RPP ini dapat segera dilanjutkan pada tahapan berikutnya yakni uji publik, diskusi dengan para ahli, dan harmonisasi.</p> <p>Terkait substansi disiplin ASN, disusun sebagai bentuk upaya menjamin kepastian hukum dalam aspek disiplin baik terkait proses memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin secara fair dan berkeadilan atas pelanggaran yang dilakukan ASN. Anas mengungkapkan pembahasan substansi tersebut diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan komitmen ASN terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban. "Supaya ASN menjadi lebih baik, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan," terangnya.</p> <p>Senada dengan Menteri Anas, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim berpendapat bahwa selain kecermatan, pembahasan setiap substansi dalam RPP Manajemen ASN perlu dilengkapi perspektif dari anggota panitia yang berasal dari berbagai instansi. "Mengingat perspektif RPP Manajemen ASN ini sebagai omnibus atas berbagai regulasi yang ada, memerlukan cara pandang multi sektoral dan multi wilayah," jelasnya.</p> <p>Hakim turut menyoroti kedisiplinan dalam pembentukan organisasi ASN. Ia menegaskan bahwa posisi organisasi pendukung ASN sangat penting karena memiliki peran untuk mengkonsolidasikan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.</p> <p>Dalam peraturan ini masih ada dukungan terhadap organisasi ASN, terutama organisasi profesi. "Kita tetap menjunjung kemandirian dalam penegakan kode etik dan perilaku dalam tiap profesi," imbuh Hakim.</p> <p>Organisasi ASN sepatutnya memiliki pemahaman yang selaras tentang tugas dan fungsi ASN, sehingga masih perlu dilakukan pemantauan tentang pembentukan organisasi ASN. "Agar tidak timbul berbagai perkumpulan ASN yang tidak terkoordinasi," tutupnya.</p>

RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih bergulir. Kali ini topik yang dibahas adalah pendalaman substansi disiplin ASN.

RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/APEL-PASUKAN-OPERASI-KETUPAT-2023_MIFTAHUL-HAYAT-4-1325883350.jpg" alt="Perslonil gabungan mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023 di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023). Apel yang diikuti oleh 2.758 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444H." width="100%">
<figcaption>Perslonil gabungan mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023 di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/4/2023). Apel yang diikuti oleh 2.758 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait tersebut dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444H.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wacana bakal masuknya prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN mendapat respons dari&nbsp;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).&nbsp;Koordinator&nbsp;Kontras&nbsp;Dimas Bagus Arya Saputra menyayangkan aturan yang memperbolehkan jabatan sipil di instansi pusat diisi anggota TNI-Polri.</p> <p>Menurut Dimas, kebijakan itu jelas melahirkan kembali dwifungsi ABRI. &rdquo;Itu yang dulu ditentang masyarakat dan melahirkan reformasi,&rdquo; ujarnya. Dimas mengaku heran dengan kebijakan tersebut.</p> <p>Saat reformasi 1998, lanjut dia, masyarakat menuntut pencabutan dwifungsi ABRI. Tuntutan itu merupakan imbas dari banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pola kekerasan berbasis kebijakan yang memperbolehkan militer masuk dalam kerangka pembangunan. &rdquo;Akhirnya melahirkan fenomena politisasi militer,&rdquo; terangnya.</p> <p>Dimas menyebut, kembalinya kebijakan dwifungsi ABRI berbahaya bagi demokrasi. Sebab, dalam kerangka demokrasi, negara harus memisahkan ruang sipil dan militer. Dalam hal ini, sipil mengurusi tata kelola pemerintahan dan berperan dalam mendesain kerangka kebijakan negara. &rdquo;Sementara ruang militer itu sebagai alat pertahanan negara,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Ketika dua ruang tersebut dicampur, lanjut Dimas, politisasi militer bakal terjadi. Dimas menyebut militer akan digunakan sebagai alat kekuasaan. &rdquo;Bukan lagi menjadi alat pertahanan keamanan,&rdquo; paparnya. Nah, situasi itulah yang dulu pernah terjadi dan melahirkan reformasi 1998.</p> <p>Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar angkat bicara soal penempatan prajurit TNI di jabatan ASN dan sebaliknya. Dia menegaskan, sampai saat ini TNI masih menunggu terbitnya aturan turunan dari UU ASN itu.</p> <p>&rdquo;Sampai dengan saat ini PP penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2023 belum terbit,&rdquo; ungkap dia kemarin. Jenderal bintang dua TNI itu menyampaikan bahwa pengisian jabatan ASN dan TNI sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU ASN.</p> <p>Menurut Gumilar, UU ASN sudah jelas menyatakan bahwa jabatan ASN bisa diisi oleh TNI. Pun demikian sebaliknya. Jabatan TNI bisa diisi oleh ASN. &rdquo;Di Pasal 19 untuk jabatan ASN diisi TNI, di Pasal 20 untuk jabatan TNI diisi ASN,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Dia menegaskan, TNI merupakan alat negara yang tidak bergerak sembarangan. Institusi militer tanah air itu mengambil langkah atas perintah negara yang berdasar pada UU.</p> <p>Selain itu, prajurit TNI tidak hanya dilatih kemampuan fisik, tempur, dan teknis. Tapi, juga manajemen di segala bidang dan sektor. Sejauh ini, sudah ada prajurit TNI dari level letnan kolonel, kolonel, sampai perwira tinggi yang ditempatkan di pos-pos jabatan ASN di berbagai instansi.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Gumilar, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa UU ASN dan RPP ASN akan mengembalikan dwifungsi TNI yang dihapus sejak era reformasi. &rdquo;Terlalu dini menyimpulkan seperti itu. TNI fokus bekerja atas dasar UU,&rdquo; tegasnya. <strong>(syn/tyo/mia/c6/oni)</strong></p>

Wacana bakal masuknya prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN mendapat respons dari KonstraS.

TNI/Polri Bakal Isi Jabatan ASN, Kontras Minta Dwifungsi ABRI Tidak Diakomodasi dalam RPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri tidak hanya terjadi satu pihak. Sebaliknya, ASN pun bisa mengisi jabatan tertentu lingkungan institusi TNI-Polri.</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan lebih detail mengenai kebijakan yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) Manajemen ASN dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (13/3).</p> <p>Menurut Anas, secara umum pengisian jabatan ASN oleh TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu secara resiprokal. Hal itulah yang diatur dalam UU ASN mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri. &rdquo;Sekali lagi, pengisian jabatan ASN dan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jika merujuk UU 34/2004 tentang TNI, pada Pasal 47 disebutkan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi. Yakni, di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.</p> <p>Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar angkat bicara soal penempatan prajurit TNI di jabatan ASN dan sebaliknya. Dia menegaskan, sampai saat ini TNI masih menunggu terbitnya aturan turunan dari UU ASN itu.</p> <p>&rdquo;Sampai dengan saat ini PP penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2023 belum terbit,&rdquo; ungkap dia kemarin. Jenderal bintang dua TNI itu menyampaikan bahwa pengisian jabatan ASN dan TNI sudah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UU ASN.</p> <p>Menurut Gumilar, UU ASN sudah jelas menyatakan bahwa jabatan ASN bisa diisi oleh TNI. Pun demikian sebaliknya. Jabatan TNI bisa diisi oleh ASN. &rdquo;Di Pasal 19 untuk jabatan ASN diisi TNI, di Pasal 20 untuk jabatan TNI diisi ASN,&rdquo; imbuhnya. Dia menegaskan, TNI merupakan alat negara yang tidak bergerak sembarangan. Institusi militer tanah air itu mengambil langkah atas perintah negara yang berdasar pada UU.</p> <p>Selain itu, prajurit TNI tidak hanya dilatih kemampuan fisik, tempur, dan teknis. Tapi, juga manajemen di segala bidang dan sektor. Sejauh ini, sudah ada prajurit TNI dari level letnan kolonel, kolonel, sampai perwira tinggi yang ditempatkan di pos-pos jabatan ASN di berbagai instansi.</p> <p>Menurut Gumilar, masih terlalu dini menyimpulkan bahwa UU ASN dan RPP ASN akan mengembalikan dwifungsi TNI yang dihapus sejak era reformasi. &rdquo;Terlalu dini menyimpulkan seperti itu. TNI fokus bekerja atas dasar UU,&rdquo; tegasnya. <strong>(syn/tyo/mia/c6/oni)</strong></p>

Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri tidak hanya terjadi satu pihak. Sebaliknya, ASN pun bisa mengisi jabatan tertentu lingkungan.

Sebaliknya, ASN Pun Bisa Isi Jabatan di Institusi TNI dan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/azwar-anas-menteri-panrb-3745620674.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI-Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI-Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri masih memicu pro-kontra. Kemarin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, masalah itu kembali dibahas.</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan lebih detail mengenai kebijakan yang akan diatur dalam RPP Manajemen ASN itu.</p> <p>Menurut Anas, secara umum pengisian jabatan ASN oleh TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu secara resiprokal. Hal itulah yang diatur dalam UU ASN mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri. &rdquo;Sekali lagi, pengisian jabatan ASN dan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jika merujuk UU 34/2004 tentang TNI, pada Pasal 47 disebutkan bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi. Yakni, di kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.</p> <p>Anas turut menjelaskan penguatan budaya kerja dan citra institusi yang masuk dalam pokok-pokok substansi manajemen ASN. Dia menegaskan, nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan mendorong kinerja ASN.</p> <p>&rdquo;Hasil evaluasi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam tiga hal. Pertama, pemberian insentif atau bonus. Kedua, penyesuaian gaji pegawai dan yang ketiga adalah pengembangan karier dan pemberhentian,&rdquo; papar Anas.</p> <p>Ya, manajemen ASN nanti juga mengatur pemberhentian ASN. Jika sebelumnya ASN seolah jadi pekerjaan yang tak tersentuh kata pemecatan atau pemberhentian, PP itu bakal tegas soal aturan tersebut.</p> <p>Anas menjelaskan, pemberhentian ASN akan meliputi tiga hal. Pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri, yakni pengunduran diri. Kedua, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri yang diberikan apabila ASN melakukan penyelewengan sesuai dengan undang-undang dasar, meninggal dunia, mencapai batas pensiun, perampingan organisasi, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin berat, melakukan tindak pidana, hingga menjadi anggota atau pengurus partai politik.</p> <p>Terkait poin tindak pidana itu, Anas dalam kesempatan sebelumnya sempat menyebut bahwa ASN yang dihukum penjara paling singkat 2 tahun bisa diberhentikan dari status abdi negara. Kehadiran PP Manajemen ASN itu juga akan mempermudah pemecatan bagi ASN yang tidak memenuhi target kinerja.</p> <p>&rdquo;Banyak sekali ASN kadang tidak berkinerja, bahkan sangat rendah, bahkan tidak bekerja sama sekali, tapi tidak bisa diberhentikan. Dengan adanya aturan ini, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan ASN yang kinerjanya buruk,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ketiga, pemberhentian sementara apabila ASN tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau lembaga nonstruktural, dan cuti di luar tanggungan negara.</p> <p class="class-paragraph">Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kemen PAN-RB Mohammad Averrouce menambahkan, pemberhentian ASN diterapkan sesuai dengan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Artinya, pemecatan tidak serta-merta dilakukan. Tapi, melalui teguran untuk perbaikan terlebih dahulu.&nbsp;<strong>(syn/tyo/mia/c6/oni)</strong></p>

Rencana pengisian jabatan ASN oleh TNI-Polri masih memicu pro-kontra. Kemarin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, masalah itu dibahas.

RPP Manajemen ASN Tegaskan Nasib Abdi Negara Yang Terjerat Pidana, Bisa Dipecat Jika Dipenjara 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/abdullah-2122904427.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi PNS pria yang istrinya melahirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu menjadi hak PNS pria yang diatur dan dijamin oleh negara,&rdquo; kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari <em>stakeholder</em>, termasuk DPR, terkait hal tersebut,&rdquo; imbuh Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menjelaskan, cuti bagi PNS pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus sebagaimana aturan cuti melahirkan bagi PNS perempuan. Namun, hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut &ldquo;cuti ayah&rdquo;, sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun waktu cuti yang diberikan bervariasi, sekitar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari. Anas belum bisa memastikan waktu cuti yang akan diberikan kepada PNS pria, sebab hingga saat ini aturan itu masih dalam pembahasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama <em>stakeholder</em> terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN. Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan,&rdquo; jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini,&rdquo; pungkas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

AS“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran," kata Azwar Anas.

Aturan Baru, PNS Pria Bakal Dapat 'Cuti Ayah' saat Istri Melahirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/IMG-20240304-WA0071-965230461.jpg" alt="ILUSTRASI. Acara pelepasan Satgas TNI Konga UNIFIL TA. 2024 dibandara Cargo Soewarna Cengkareng, Tangerang. (2/3/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Acara pelepasan Satgas TNI Konga UNIFIL TA. 2024 dibandara Cargo Soewarna Cengkareng, Tangerang. (2/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan, terkait syarat dan ketentuan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa diisi oleh personel TNI dan anggota Polri. Hal ini disampaikan Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).</p> <div dir="auto">Anas memastikan, pengisian jabatan ASN oleh personel TNI dan anggota Polri hanya dapat dilakukan di instansi pusat tertentu. Bahkan, tak sembarang orang, hanya talenta terbaik TNI dan Polri yang boleh mengisi jabatan ASN tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Secara umum pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sekali lagi pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,&rdquo; kata Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pengisian jabatan ASN oleh personel TNI dan anggota Polri hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan kesetaraan jabatan. Bahkan, pengisian jabatan yang akan diduduki harus sesuai dengan persetujuan menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengisian juga harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI/Polri, kesetaraan jabatan juga menjadi konsiderasi dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI dan Polri,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa TNI-Polri yang menduduki jabatan ASN di instansi pusat tidak serta-merta statusnya berubah menjadi ASN. Bahkan, jabatan tersebut baru bisa diduduki oleh TNI-Polri jika sudah mendapat persetujuan dari menteri terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini syarat dan ketentuan prajurit TNI dan anggota Polri yang bisa duduki jabatan ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Hanya untuk jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertenu</div> <div dir="auto">2. Prajurit TNI dan Anggora Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN</div> <div dir="auto">3. Khusus bagi prajurit TNI dan Anggota Polri yang merupakan talenta terbaik di lingkungan TNI/Polri</div> <div dir="auto">4. Harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak/pengalaman, jabatan yang televan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lain</div> <div dir="auto">5. Pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan ASN yang akan diduduki sesuai persetujuan Menteri serta berusia paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun TNI/Polri</div> <div dir="auto">6. Dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta apabila terdapat kebutuhan.</div>

Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa TNI-Polri yang menduduki jabatan ASN di instansi pusat tidak serta-merta statusnya berubah jadi ASN.

Nggak Semua Prajurit Lho, Berikut Syarat dan Ketentuan TNI/Polri yang Bisa Duduki Jabatan ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) atau RPP Manajemen ASN mendekati hasil akhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menargetkan, aturan tersebut bisa terbit dan diimplementasikan pada akhir April 2024. Selain itu diharapkan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan,&rdquo; kata Anas dalam keterangan resmi, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menjelaskan, RPP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal. Adapun substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel guna menjawab kebutuhan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Hingga memperbolehkan jabatan ASN diisi prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu 'ritual' tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN/honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antarinstansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga dengan PP ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam, antarinstansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,&rdquo; tutur Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian PANRB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada RPP ini. Adapun tujuannya, untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional, agar PP Manajemen ASN yang dihasilkan dapat berkualitas dan tentu implementatif di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu ini, insyaallah kita akan juga minta masukan dari DPR RI/Komisi II,&rdquo; pungkas Anas.</div> <p>&nbsp;</p>

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) atau RPP Manajemen ASN diimplementasikan pada akhir April

RPP Manajemen ASN Diberlakukan Akhir April 2024, Rekrutmen PNS Jadi Lebih Fleksibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/anas-239140403.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) atau RPP Manajemen ASN mendekati hasil akhir. Aturan baru tersebut ditargetkan terbit pada 30 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, aturan tersebut membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. Namun Anas memastikan proses seleksinya akan ketar dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik,&rdquo; kata Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Anas menjelaskan, RPP Manajemen ASN yang terdiri dari 22 bab dan 305 pasal juga membahas substansi lain diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada digitalisasi manajemen ASN, pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform Digital Manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dengan memuat seluruh data Manajemen ASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. &ldquo;(Nantiny) instansi pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN,&rdquo; jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Anas membeberkan bahwa RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran yang akan dibuat terintegrasi atau integrated learning. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu, kedepan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian PANRB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada RPP ini. Adapun tujuannya, untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional, agar PP Manajemen ASN yang dihasilkan dapat berkualitas dan tentu implementatif di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Azwar Anas menyatakan, RPP Manajemen ASN mendekati hasil akhir. Aturan baru tersebut ditargetkan terbit pada 30 April 2024.

RPP Manajemen ASN Masuk Tahap Finalisasi, TNI/Polri Bisa Isi Jabatan Aparatur Sipil Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali melanjutkan pembahasan substansi dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Kali ini tim teknis substansi RPP Manajemen ASN membahas terkait Pengelolaan Kinerja bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).</p> <p>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) bab Pengembangan Kompetensi dengan mempertimbangkan masukan draft dari LAN sebagai leading sector dalam substansi tersebut.</p> <p>&ldquo;Selanjutnya kita akan tuntaskan bab terkait Pengelolaan Kinerja. Paralel dengan hal tersebut akan dibahas substansi lain yang tersisa untuk kita finalisasi sebelum dibahas dalam rapat yang melibatkan kementerian dan lembaga lainnya,&rdquo; kata Menteri Anas dalam keterangan resmi dikutip Rabu (17/1).</p> <p>Anas menjelaskan, Pengelolaan Kinerja sebagai salah satu substansi dalam RPP Manajemen ASN akan direformasi demi mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif.</p> <p>Reformasi Pengelolaan Kinerja ASN tentunya untuk mengakomodasi dinamika kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga terdapat mekanisme kerja yang lebih lincah atau agile.</p> <p>&ldquo;Pemerintah ingin memastikan agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berdampak. Kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan,&rdquo; jelas Anas.</p> <p>Selanjutnya Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menguraikan, pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekadar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi kinerja yang didialogkan dengan pimpinan.</p> <p>Sejalan dengan itu maka kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Lebih jauh Aba menguraikan, pengelolaan kinerja pegawai nantinya tidak hanya sekadar menilai kinerja pegawai atau performance appraisal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development.</p> <p>Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN, nantinya kata Aba, akan digunakan untuk menjamin efektivitas dalam pengembangan karier dan kompetensi Pegawai ASN.</p> <p>Sejalan dengan itu, hasil pengelolaan kinerja ASN akan dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan.</p> <p>"Evaluasi kinerja menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pengembangan talenta dan karier," tandas Aba Subagja.</p>

Hasil pengelolaan kinerja ASN akan dijadikan sebagai persyaratan atau pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan pengakuan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rpp manajemen asn

Berita Terkini