<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-rptra-taman-maju-bersama-juga-akan-dibangun-di-senen_m_.jpg" alt="RPTRA MH Thamrin baru saja diresmikan pada Rabu (12/9)." width="100%">
<figcaption>RPTRA MH Thamrin baru saja diresmikan pada Rabu (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat molor, pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) MH Thamrin akhirnya rampung.&nbsp;RPTRA yang lokasinya berdekatan dengan Museum MH Thamrin ini akhirnya diresmikan pada hari ini, Rabu (12/9). Walikota Jakarta Pusat Bayu Megantara mengatakan tak hanya RPTRA, pihaknya juga akan membangun Taman Maju Bersama (TBM) di Kecamatan Senen. Karena pembangunan RPTRA sendiri tak lagi dianggarkan pada tahun depan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Tahun ini TMB pun akan dibangun di empat lokasi di Jakarta Pusat, yakni di Senen dan Paseban, Cempaka Putih Timur dan Rawasari. Bisa bersamaan kok, RPTRA dan TMB nggak ada masalah," kata Bayu, Rabu (12/9). Pembangunan RPTRA sendiri tahun ini masih dilakukan oleh Pemkot Administrasi Jakarta Pusat. Karena sudah masuk dalam alokasi anggaran di APBD 2018. Bahkan di Kecamatan Senen akan dibangun dua lokasi lagi tahun ini.&nbsp;Sebab, RPTRA MH Thamrin tersebut menjadi yang pertama di Kecamatan Senen.  "Ini RPTRA ke 45 di 7 kecamatan, Alhamdulillah sekarang delapan kecamatan sudah ada RPTRA, karena di Senen satu-satunya nggak ada pembanding," tambah Bayu. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mencantumkan pembangunan RPTRA dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022. Dia menggantinya dengan nama Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, gagasannya bersama Anies itu dibuat untuk lebih melibatkan warga, yakni untuk mendesain kegiatan hingga pengelolaan Taman Maju Bersama. Pasalnya, lahan taman tersebut juga milik penduduk yang secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadirkan ruang terbuka.

Setelah RPTRA, Taman Maju Bersama Juga Akan Dibangun di Senen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengunjung-museum-sepi-rptra-mh-thamrin-jadi-pancingan_m_.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara meresmikan RPTRA MH Thamrin, Rabu (12/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara meresmikan RPTRA MH Thamrin, Rabu (12/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada yang unik dari pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, RPTRA yang lokasinya berdekatan dengan Museum MH Thamrin dibangun saling terhubung. Kepala Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat Erma Suryani menjelaskan kali ini RPTRA didesain memiliki gerbang khusus sebagai jalan penghubung antara RPTRA dengan museum. "Supaya museumnya hidup, karena selama ini museum MH Thamrin kurang dikunjungi. Dengan adanya RPTRA kita bikin pintu supaya nanti museum bisa pengunjung lebih banyak," jelasnya di lokasi, Rabu (12/9). Dengan luas 900 meter, RPTRA ini diharapkan membawa pengunjung untuk museum juga. Sebab pantauan JawaPos.com di lapangan, museum memang nampak sepi dan tidak berpengunjung. "Jadi, RPTRA sekitar 900 meter ini dulunya gedung tua yang terbengkalai. Jadi ada penghapusan aset dulu, makanya prosesnya agak panjang kemarin," tutur perempuan berambut pendek tersebut. RPTRA yang buka sejak pukul 05.00 hingga 22.00 WIB ini diharapkan Erma dapat berjalan sesuai fungsinya. Dirinya pun menekankan 6 pengelola agar terus menjaga, merawat dan memantau segala aktivitas yang ada. Program RPTRA ini merupakan peninggalan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. RPTRA yang diberi nama seperti museum ini baru diresmikan pada hari ini Rabu (12/9). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri tidak lagi menganggarkan pembangunan RPTRA dalam APBD. Dia menggantinya dengan Taman Maju Bersama.

Pengunjung Museum Sepi, RPTRA MH Thamrin Jadi Pancingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rptra-ahok-masih-diresmikan-di-era-anies_m_-scaled.jpg" alt="RPTRA MH Thamrin di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat diresmikan." width="100%">
<figcaption>RPTRA MH Thamrin di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat diresmikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menyelesaikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) MH Thamrin, di Jalan Kenari II, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat yang telah direncanakan sejak 2017. Untuk diketahui, RPTRA ini merupakan program corporate social responsibility (CSR) dari Century Properties Group Indonesia. RPTRA akhirnya berhasil diresmikan hari ini, Rabu (12/9) dengan luas 900 meter persegi. Walikota Jakarta Pusat, Bayu Megantara mengatakan RPTRA ini menjadi yang pertama di Kecamatan Senen. Sehingga, untuk kecamatan Senen belum ada pembanding, ke depan pihaknya berencana akan menambah 2 RPTRA lagi. "Kita sudah punya 44 RPTRA, jadi hari ini yang ke 45. Ini satu-satunya yang dibangun di Kecamatan Senen, dan akan kita bangun 2 lagi. Ini yang terbaik karena tidak ada pembanding," jelas Bayu di RPTRA MH Thamrin di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). Pembangunan ini diketahui molor dari target yang harusnya selesai di awal 2018. Kepala Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat , Erma&nbsp;Suryani menyatakan ada kendala di beberapa proses administrasi. "Harusnya bisa mulai 2017 namun karena beberapa proses&nbsp;ya&nbsp;jadi baru bisa dibangun 2018. Hari ini RPTRA langsung bisa beroperasi, pengelolanya sudah kita rekrut dari 2017," imbuhnya. Direktur Utama Century Properties Group Indonesia, Tan Kian menyatakan apresiasinya karena Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mau bekerjasama dengan baik. Tan berharap ke depan perusahaanya dapat membangun RPTRA yang lain. "Saya siap saja, tunggu arahan dari Pak Wali mana yang ingin dibantu. Kenapa daerah ini, ya karena diarahkan Pak Wali di sini jadi kami bangun dan lokasinya tepat," jelas Tan. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mencantumkan ruang publik terpadu dan ramah anak (RPTRA) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta&nbsp;2018-2022. Dia menggantinya dengan nama Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Program RPTRA sendiri merupakan peninggalan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada era sebelumnya. Saat itu ditargetkan setiap kelurahan memiliki satu RPTRA. Baik yang dibangun menggunakan APBD maupun dana CSR.

RPTRA Ahok Masih Diresmikan di Era Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lelang-lamban-taman-maju-bersama-anies-belum-bisa-dibangun_m_.jpg" alt="RPTRA di Semper Barat peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok." width="100%">
<figcaption>RPTRA di Semper Barat peninggalan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana&nbsp;Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan&nbsp;membangun Taman Maju Bersama (TMB) belum terealisasi hingga saat ini. Hal itu karena lambannya proses lelang yang dilakukan. Padahal rencana awal pembangun akan dimulai pada Juni lalu.  Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Djafar Muchlisin menuturkan rencana tidak sesuai harapan, karena hingga kini pemenang lelang belum juga ditemukan. "Belum karena lama lelangnya. Tapi sedang berjalan, kami masih menunggu konfirmasi, mudah-mudahan pertengahan bulan ini dapat," ujar Djafar saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (10/9). Menurutnya, akan ada sekitar 10 TMB yang akan dibangun di Jakarta tahun ini. Taman itu ada di kawasan Rorotan, Kampung Baru, Pasar Minggu, Ragunan, Bambu Apus, Pesanggrahan, Kebon Jeruk, Cipayung, dan Lenteng Agung. Anggaran yang dihabiskan oleh Pemprov DKI untuk membuat 10 taman tersebut adalah sebesar Rp 27 miliar. Perhitungannya satu taman akan membutuhkan lahan 750 meter sampai 1.500 meter. Djafar mengutarakan tahun depan, pihaknya akan menambah 50 TMB hingga target 261 TMB terpenuhi. Untuk diketahui, ke-10 taman tersebut masih dalam proyek percontohan. "Tahun selanjutnya baru akan bangun 50 lagi, tahun selanjutnya 50 lagi," jelasnya. Seperti yang diketahui, TMB ini masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2022. Djafar pun mengatakan konsep TMB mirip RPTRA milik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, namun mengedepankan nuansa yang lebih alami. "Taman Maju Bersama ini natural, enggak banyak pengerasan. Kalau keadaan fisiknya saat ini adalah perairan, maka taman akan dibangun di atas air," jelasnya. &ldquo;Sama (RTH). Ada (aula) tapi enggak dibangun dengan konkret pengerasan. Tetap ada aula tapi dalam bentuk bambu, panggung dari bambu,&rdquo; tambahnya. Sementara itu di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan membangun lima Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tahun ini. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Selatan, Yaya Mulyarso mengungkapkan, lima RPTRA tersebut akan dibangun di lima kelurahan dari tiga kecamatan yakni Kebayoran Lama, Jagakarsa dan Cilandak. "Lima RPTRA itu akan dibangun di lima kelurahan yaitu Grogol Utara, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Cipedak dan Lebak Bulus," kata Yaya, Senin (10/9).  Sama seperti TMB, untuk pembangunana RPTRA juga masih dalam tahap lelang. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9 miliar.&nbsp;"Saat ini tengah dalam lelang fisik, rencana kalau lelangnya lancar, minggu kedua Oktober bisa dibangun,"&nbsp;tandasnya.

Lelang Lamban, Taman Maju Bersama Anies Belum Bisa Dibangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-taman-maju-bersama-sandi-rptra-sudah-jalan-ya-jalan-saja_m_201597.jpeg" alt="RPTRA peninggalan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama" width="100%">
<figcaption>RPTRA peninggalan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mencantumkan ruang publik terpadu dan ramah anak (RPTRA) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022. Dia menggantinya dengan nama Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, gagasannya bersama Anies itu dibuat untuk lebih melibatkan warga, yakni untuk mendesain kegiatan hingga pengelolaan Taman Maju Bersama. Pasalnya, lahan taman tersebut juga milik penduduk yang secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadirkan ruang terbuka. "Warga diajak untuk mendesain kegiatannya, mendesain pengelolaannya, mendesain juga aktivitas apa yang ada di situ (Taman Maju Bersama)," ujar Sandi di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (4/4). Meski begitu, Sandi menegaskan tak ada perubahan pada RPTRA yang sebelumnya sudah didirikan. "Kalau yang RPTRA sih sudah jalan ya jalan saja," tandasnya. Sebelumnya, Anies memastikan akan tetap membangun ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota, namun dengan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra yang mempertanyakan komitmen Pemprov DKI dalam kelanjutan membangun RTH dan RPTRA. "Tentang penyediaan RTH dapat saya jelaskan bahwa dalam lima tahun ke depan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan RTH bagian dari kawasan ekosistem perkotaan, baik dalam bentuk taman, mau pun jalur hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan Taman Maju Bersama dan taman pintar," ujar Anies, Selasa (3/4). Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, Taman Maju Bersama konsepnya sedikit berbeda RPTRA. "Konsepnya RPTRA ini, kan, memang di situ direncanakan untuk kegiatan terpadu ramah anak, kalau ini (Taman Maju Bersama) bukan hanya sekedar ramah anak. Jadi untuk semua kalangan taman ini, baik untuk lansia, remaja, dan lain-lain," ujar Djafar ketika dihubungi, Selasa (3/4). Djafar menyebutkan, lebih kurang lahan yang akan dijadikan Taman Maju Bersama tersebar di 12 lokasi. Kemudian, pembangunannya menggunakan anggaran RTH Dinas Kehutanan. Sebagai informasi, jumlah RPTRA di Jakarta sudah melampaui target awal sejumlah 267 kelurahan. Namun saat ini, sudah ada 290 RPTRA tersebar di seluruh DKI Jakarta.

Ada Taman Maju Bersama, Sandi: RPTRA Sudah Jalan Ya Jalan Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jawaban-sandi-berbeda-dengan-anak-buahnya-soal-program-rptra_m_193457.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku, baru saja mengetahui pemberhentian pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) pada&nbsp;2019. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan&nbsp;Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan yang menghentikan program RPTRA limpahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Mestinya diterusin ya jika diperlukan sama warga, nanti saya akan cek teknisnya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta,&nbsp; Senin (5/3). Padahal Sandi, sapaan akrab Sandiaga mengaku, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadikan RPTRA sebagai program prioritas DKI Jakarta. Pasalnya, keberadaan RPTRA dianggap penting bagi masyarakat. "Tapi kebijakan kita sama Pak Anies bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat diperlukan oleh warga. Kita sudah pastikan ruang terbuka yang ramah perempuan, ramah anak, yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini akan terus menjadi salah satu prioritas utama di DKI," ungkapnya. Dia pun akan memastikan kelanjutan program RPTRA tersebut. Jika memang harus diberhentikan, maka politikus partai Gerindra ini akan membuat program yang sama dengan ruang terbuka. "Jadi nanti kita coba lihat, kalau tahun ini misalnya sudah selesai programnya nanti kita liat pengembangan yang lain untuk memastikan adanya ruang terbuka yang diperlukan masyarakat ramah anak," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengungkapkan, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) rencananya akan diberhentikan pada tahun&nbsp;2019. Keterbatasan lahan menjadi alasan diberhentikannya pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Terlebih lagi, kata dia, program RPTRA merupakan program Gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama. "Ia soalnya kita nyari lahan susah, lagipula sebenarnya kan ini bukan programnya Gubenur baru, jadi kita rencanakan mau kita sudahkan saja,&nbsp; tapi masih direncanakan," kata Agustino saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Senin (5/3).

Jawaban Sandi Berbeda dengan Anak Buahnya Soal Program RPTRA

rptra era ahok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rptra era ahok