<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/6i5aFFpf2mJOV6kL8r14lJwkzszIHvDJ8QBoZSb4-3244293066.jpg" alt="Andre Rosiade menuai kontroversi usai komentarnya soal cedera pemain Timnas. (@andre_rosiade)" width="100%">
<figcaption>Andre Rosiade menuai kontroversi usai komentarnya soal cedera pemain Timnas. (@andre_rosiade)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rr:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Bahrain dicoreng oleh tuduhan mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, yang menyebut ada pemain yang pura-pura cedera. Hal ini pun ditanggapi pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Sesaat setelah Indonesia mengalahkan Bahrain, Andre Rosiade mengunggah sebuah pesan di Instagram. Ia mengucap syukur atas kemenangan Tim Garuda. Kalimat terakhir dari politisi Gerindra kemudian memunculkan masalah. Dalam tulisannya ia menyebut Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera. Tidak hanya itu, Andre Rosiade juga mengatakan bahwa hasil MRI sang pemain menyatakan tidak ada cedera. Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur selaku official medical partner timnas pun mengklarifikasi pernyataan mertua Pratama Arhan itu. Mereka melindungi penuh kerahasiaan rekam medis. &ldquo;Mitra Keluarga Cibubur sebagai Official Medical Partner of Timnas Indonesia berpegang pada peraturan Compliance dan regulasi kerahasiaan rekam medis yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),&rdquo; demikian pernyataan tersebut. &ldquo;Setiap informasi yang dibagikan antara Mitra Keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA) yang ketat, dalam hal ini kami memastikan semua pihak yang telah menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut,&rdquo; sambungnya. &ldquo;Termasuk dalam hal ini memastikan bahwa pernyataan atau informasi medis tidak kami berikan di luar pihak yang sudah disepakati dalam NDA,&rdquo; lanjut bunyi pernyataan RS Mitra Keluarga. Tuduhan Andre disebut-sebut mengacu pada kondisi Mees Hilgers. Bek asal Belanda mengalami cedera dan absen ketika Indonesia melawan Bahrain. Padahal, sebelum menghadapi Australia, ia tampil sebagai starter. Anggapan ini semakin kuat setelah pria yang juga anggota DPR RI itu menyinggung kehebatan Rizky Ridho di Gelora Bung Karno. &ldquo;Hari ini Ridho mmebuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia,&rdquo; tutur mertua Pratama Arhan di&nbsp;story&nbsp;Instagramnya. </div> </div> </div> </div>

Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain ternoda tuduhan pemain pura-pura cedera dari mertua Pratama Arhan.

Klarifikasi  RS Mitra Keluarga Akibat Ulah Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, Soal Cedera Pemain Timnas Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/raya-waru-2886594806.png" alt="UPAYA KURANGI KEMACETAN: Kendaraan melintas di Jalan Raya Watu, Sidoarjo, Jumat (1/9). Pemkab bakal melebarkan jalan tersebut agar tak terjadi penumpukan kendaraan saat volume padat." width="100%">
<figcaption>UPAYA KURANGI KEMACETAN: Kendaraan melintas di Jalan Raya Watu, Sidoarjo, Jumat (1/9). Pemkab bakal melebarkan jalan tersebut agar tak terjadi penumpukan kendaraan saat volume padat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Berdasar rencana awal, Jalan Raya Waru Sidoarjo sisi barat, tepatnya di depan RS Mitra Keluarga Waru, bakal dilebarkan tahun ini. Namun, hingga menjelang akhir tahun, belum ada langkah signifikan yang dilakukan. Pelebaran jalan kemungkinan baru digarap tahun depan. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyatakan, pihaknya berencana melanjutkan penguraian kemacetan di area Waru. Salah satunya, melebarkan Jalan Raya Waru sekaligus membuat pulau jalan di sana. Jalan bakal dilebarkan 7 sampai 10 meter. Pelebaran tersebut bertujuan mengurai kemacetan di U-turn atau area putar balik di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Saat ini penyiapan lahan dilakukan. Lahan yang terdampak adalah milik RS Mitra Keluarga dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II Surabaya. Muhdlor mengaku proses ruislag atau tukar guling antara lahan milik Pemkab Sidoarjo dan RS Mitra Keluarga sedang dilakukan. Rencananya, lahan bagian depan milik RS Mitra Keluarga ditukar dengan lahan milik Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo di belakang RS Mitra Keluarga. &rsquo;&rsquo;Proses ruislag antara Pemkab Sidoarjo dan RS Mitra Keluarga mulai dilakukan. Ditukar dengan lahan milik pemkab di belakang rumah sakit,&rsquo;&rsquo; terang Muhdlor. Namun, dia menyebutkan, berdasar hasil appraisal atau perhitungan nilai lahan, Pemkab Sidoarjo masih memiliki surplus senilai Rp 9 miliar. Artinya, RS Mitra Keluarga harus menambahkan aset baru mereka yang dapat dipakai Pemkab Sidoarjo. Nah, aset tambahan itu masih dibahas. Sebab, inginnya, aset senilai Rp 9 miliar itu bisa diganti dengan lahan yang berhubungan juga dengan dinas pangan dan pertanian. &rsquo;&rsquo;Karena rencana awalnya, lahan di belakang RS itu akan dijadikan pusat kesehatan hewan,&rsquo;&rsquo; kata Muhdlor. Untuk lahan lainnya, proses tukar guling juga mulai dilakukan. Yakni, dengan BKN Regional II Surabaya. Setelah penyiapan lahan selesai, baru proses pembangunan bisa dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyatakan, ada dua skema pelebaran di sana. Skema pertama, hanya di area U-turn. Lahan yang terimbas adalah lahan milik RS Mitra Keluarga dan BKN. Panjang jalan yang akan dibangun 210 meter. &rsquo;&rsquo;Ini untuk memudahkan pengendara putar balik. Jalan dilebarkan dan pulau jalan digeser sedikit ke barat. Sehingga manuver kendaraan yang putar balik tidak mengganggu pengendara dari utara ke selatan maupun sebaliknya,&rsquo;&rsquo; terangnya. Skema kedua, pelebaran dilakukan menyeluruh. Yakni, mulai Jalan Raya Waru setelah bundaran Aloha atau sisi utara Jalan Raya Waru yang sudah dilebarkan tahun lalu hingga ke bundaran Waru. &rsquo;&rsquo;Keputusan membangun dengan skema yang mana masih belum,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;(uzi/c12/any)

Berdasar rencana awal, Jalan Raya Waru Sidoarjo sisi barat, tepatnya di depan RS Mitra Keluarga Waru, bakal dilebarkan tahun ini.

Mulai Proses Tukar Guling untuk Lebarkan Jalan Raya Waru, Libatkan BKN Jatim dan RS Mitra Keluarga Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/RS-Mitra-Keluarga.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Munculnya kasus virus Korona jenis baru di Indonesia tak terlepas dari kasus yang dialami pasien 1, penari asal Depok yang tertular dari WN Jepang. Perempuan 31 tahun itu kemudian menularkan ibunya (pasien 2) dan kakaknya (pasien 3). Ketiganya sempat dirawat di RS Mitra Keluarga Depok, sebelum akhirnya dinyatakan positif virus Korona dan dirawat di ruang isolasi RSPI.  Wali Kota Depok Mohammad Idris sebelumnya menyebut sebanyak 78 perawat yang bersinggungan langsung dengan pasien tersebut harus dikarantina mandiri di rumahnya. Sehingga seluruh perawat tersebut tidak bekerja dulu selama 14 hari. Pihak RS Mitra Keluarga pun sampai membuat klarifikasi pengumuman lewat spanduk, bahwa rumah sakit tersebut aman bagi pengunjung dan pasien lainnya.  Juru Bicara Pemerintah Untuk COVID-19 Achmad Yurianto memastikan seluruh perawat RS Mitra Keluarga dalam keadaan sehat. Semuanya tak ada yang positif atau tertular dari 3 pasien tersebut.  "Saya dapat berita baik dari staf RS Mitra Keluarga Depok di mana kasus pasien 1 dan 2 dirawat di sana dan memiliki singgungan yang dekat, kini sudah selesai karantina 14 hari dan Alhamdulillah seluruhnya sehat dan enggak ada satu pun yang positif," kata Yurianto kepada wartawan, Rabu (18/3).  Yurianto memastikan para perawat sudah bekerja seperti sedia kala dan sudah melaksanakan tugasnya. Memang paling penting, kata dia, adalah melaksanakan isolasi mandiri di rumah bagi masyarakat yang mengetahui sudah kontak erat dengan pasien positif COVID-19.   "Yang terpenting isolasi diri. Kami harap masyarakat tenang dan paham penanganan ini," jelasnya.   Kemudian Yurianto juga menjabarkan sudah mengajak RS swasta lainnya untuk bersama bergotong royong menangami kedaruratan ini. Ada 3 RS swasta yang sudah mendedikasikan seluruh kapasitas tempat tidur dengan total, yakni 300 tempat tidur untuk penanganan kasus COVID-19.   "Di antaranya RS Siloam Kelapa Dua, RS Mitra Keluarga Jati Asih, dan RS Hermina Karawang. Ketiganya didedikasikan merawat semua kasus COVID-19. sementara kasus lainnya akan dipindahkan ke RS lainnya," katanya.  Dan jejaring laboratorium yang bisa digunakan untuk pemeriksaan COVID-19 adalah Siloam, Kalbe, dan jejaring laboratorium Bunda Grup. "Ini yang menggembirakan sehingga dengan cara ini maka deteksi dini penemuan cepat kasus dapat dilaksanakan dengan maksimal," kata Yurianto.

RS Mitra Keluarga Depok Pasang Spanduk Aman Usai Rawat Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/buntut-kasus-debora-direktur-dan-manajemen-rs-mitra-keluarga-dirombak_m_164546.jpeg" alt="Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres yang baru dr. Jocelyn Adrianto" width="100%">
<figcaption>Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres yang baru dr. Jocelyn Adrianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga membenahi sistem manajemen sebagai hukuman terkait kasus bayi Tiara Debora yang meninggal beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT Ragamsehat Multifita merombak seluruh manajemen dari jajaran direktur hingga bawahannya. Pihak rumah sakit menyelesaikan restrukturisasi manajemen sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta nomor 1796 tahun 2017 tertanggal 25 September tentang Pemberian Sanksi kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. PT Ragamsehat Multifita selaku pengelola harus merestrukturisasi manajemen RS Mitra Keluarga Kalideres, dan diwajibkan paling lama satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. &ldquo;Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap regulasi yang berlaku, kami telah menjalankan salah satu sanksi, yaitu merestrukturisasi manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres pada minggu pertama Oktober 2017. Kami juga sudah melaporkan perubahan struktur manajemen ini kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta,&rdquo; ujar juru bicara RS Mitra Keluarga Kalideres, dr. Nurvantina Pandina dalam konferensi pers, Selasa (24/10). Menurut Nurvantina, perusahaan telah mengangkat dr. Jocelyn Adrianto sebagai Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres, menggantikan dr Francisca Dewi. Jocelyn diklaim punya latar belakang pendidikan administrasi rumah sakit dan berpengalaman sebagai direktur di rumah sakit swasta yang terakreditasi, serta telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Restrukturisasi juga mencakup penunjukan MY Sriyanti sebagai Manajer Keperawatan menggantikan Ignatia M Shanti, serta dr. Dina Hanum sebagai Manajer Marketing and Customer Management menggantikan Nilo Rita. &ldquo;Dengan latar belakang dan pengalamannya dalam hal administrasi dan manajemen rumah sakit, kami nilai dr. Jocelyn layak mengisi jabatan Direktur RS Mitra Keluarga Kalideres. Dengan restrukturisasi manajemen ini, kami berharap RS Mitra Keluarga Kalideres dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat,&rdquo; tuturnya. Nurvantina menambahkan, RS Mitra Keluarga Kalideres juga terus berupaya menyelesaikan proses kelulusan akreditasi yang ditargetkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta selesai dalam enam bulan di samping pengajuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sejalan dengan proses akreditasi, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinkes DKI Jakarta termasuk melaporkan secara berkala capaian dalam perbaikan pelayanan. "Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga medis secara berkesinambungan, baik melalui diklat, kerja sama dengan instansi terkait maupun lainnya,&rdquo; tandasnya.

Buntut Kasus Debora, Direktur dan Manajemen RS Mitra Keluarga Dirombak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/diganjar-sanksi-keras-ini-reaksi-rs-mitra-keluarga-kalideres_m_159286.jpeg" alt="RS. Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta." width="100%">
<figcaption>RS. Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menerima dengan ikhlas sanksi-sanksi yang diputusan Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora. Rumah sakit menghormati dan mengapresiasi keputusan Dinkes DKI Jakarta atas berbagai kesalahan manajemen dalam menangani pasien gawat darurat. Dalam keputusannya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan, meski ada kesalahan dalam manajemen, pihak rumah sakit sudah menjalankan langkah-langkah medis yang sesuai prosedur penanganan medis gawat darurat. Melalui keterangan persnya, manajemen rumah sakit menerima sanksi itu. &ldquo;Kami menghormati keputusan Dinas Kesehatan DKI Jakarta selaku pihak yang punya kewenangan," kata Juru Bicara RS Mitra Keluarga Nendya Libriyani, Selasa (26/9). Pihaknya akan mempelajari segala keputusan maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan DKI. Rumah sakit juga berjanji untuk mengikuti semua peraturan perundangan di bidang pelayanan kesehatan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres kepada masyarakat. Audit manajemen yang dilakukan oleh tim gabungan Dinas Kesehatan DKI dan Kementerian Kesehatan, menyimpulkan RS Mitra Keluarga Kalideres tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan audit manajemen, disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman direksi tentang peraturan perundangan-undangan terkait kerumahsakitan. Tidak ditemukan regulasi prosedur pemberian informasi kriteria pembiayaan pasien masuk UGD di luar pasien umum dan asuransi. Tidak dilakukannya diklat untuk direksi dan pimpinan rumah sakit. Selanjutnya, rumah sakit juga belum membuat regulasi tata kelola kelola sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Dinkes DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk memberikan sanksi kepada PT Ragamsehat Multifita selaku pengelola RS Mitra Keluarga Kalideres untuk merestrukturisasi manajemen, termasuk unsur pimpinan sesuai kompetensi paling lama satu bulan setelah surat keputusan ditetapkan, yaitu per 25 September 2017. RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus melaksanakan dan lulus akreditasi paling lambat 6 bulan sejak surat keputusan ditetapkan. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan, maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menghentikan operasional RS Mitra Keluarga Kalideres. "Kami juga harus bersinergi dengan Dinkes DKI Jakarta dengan membuat laporan bulanan tentang capaian perbaikan. Selain itu, kami harus melakukan peningkatan kapasitas tenaga medis, kesehatan dan non-kesehatan, secara berkesinambungan," jelasnya. Dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1796 Tahun 2017 tentang Pemberian Sanksi Kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta, disimpulkan bahwa berdasarkan audit medis yang dilakukan oleh tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter IGD RS Mitra Keluarga Kalideres telah melakukan tata laksana kegawatdaruratan sesuai dengan standar profesi dan kompetensinya. Disebutkan juga bahwa saat datang ke IGD, pasien sudah dalam kondisi berat dan setelah dilakukan perhitungan skoring dengan pediatric logistic organ dysfunction didapatkan skor 30 dengan predicted death rate atau kemungkinan meninggal sebesar 79,6 persen.&nbsp;

Diganjar Sanksi Keras, Ini Reaksi RS Mitra Keluarga Kalideres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sore-ini-dinkes-dki-umumkan-nasib-rs-mitra-keluarga-kalideres_m_159158.jpeg" alt="RS. Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta." width="100%">
<figcaption>RS. Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama tim investigasi audit medis sore ini akan mengumumkan hasil penelusuran atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Karena itu hari ini, pihak rumah sakit kembali dipanggil oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelang pengumuman keputusan. Pantauan JawaPos.com, pertemuan dilakukan di lantai 4 sejak pukul 14.00 di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan dilakukan secara tertutup. Penentuan nasib RS Mitra Keluarga Kalideres ini merupakan hasil audit medis, dan berbeda dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan yang memberikan sanksi berupa pelayanan administrasi pihak rumah sakit. "Iya sore ini akan ada konferensi pers, (usai pertemuan dengan rumah sakit) Insya Allah," tegas Kadinkes DKI Jakarta Koesmedi Priharto kepada JawaPos.com, Senin (25/9). Sebelumnya pihak rumah sakit menegaskan telah melakukan berbagai upaya medis yang diperlukan, namun tetap tidak mampu menyelamatkan pasien. Termasuk penjelasan seputar ruang PICU yang menjadi polemik. Rumah sakit menegaskan resusitasi sama fungsinya dengan ruang PICU. &ldquo;Atas nama manajemen dan direksi RS Mitra Keluarga Kalideres, kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya bayi Tiara Debora Simanjorang, putri dari Bapak Rudianto Simanjorang dan Ibu Henny Silalahi,&rdquo; ujar Direktur RS Mitra Keluarga Francisca D. Permatasari. Francisca mengatakan, berdasarkan audit medis yang telah dilakukan, terlihat bahwa dokter jaga yang menangani bayi Debora telah melakukan segala upaya dengan optimal. Ketika pasien tiba di IGD, dokter jaga langsung mengarahkan ke ruang resusitasi. Ruang resusitasi merupakan bagian di IGD, berupa satu kamar khusus dan tertutup dengan aneka peralatan medis. Namun secara administrasi, Kementerian Kesehatan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan DKI untuk memberikan sanksi tertulis kepada pihak rumah sakit karena melakukan maladministrasi. Pihak rumah sakit menagih uang muka kepada pasien di tengah situasi gawat darurat sementara bayi Debora merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meski pihak rumah sakit belum bekerja sama.&nbsp;

Sore Ini, Dinkes DKI Umumkan "Nasib" RS Mitra Keluarga Kalideres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kasus-bayi-debora-rs-mitra-keluarga-ngaku-salah-tapi_m_158768.jpeg" alt="Bayi Debora, korban dari kejamnya birokrasi RS Mitra Keluarga Kalideres." width="100%">
<figcaption>Bayi Debora, korban dari kejamnya birokrasi RS Mitra Keluarga Kalideres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres masih menunggu hasil dari audit medis yang dilakukan tim investigasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta.&nbsp; Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah merekomendasikan adanya kesalahan administrasi atau maladministrasi dalam penanganan bayi Tiara Debora yang meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres. Sanksi yang direkomendasikan berupa sanksi tertulis karena adanya permintaan uang muka kepada pasien. Menanggapi hal itu, pihak rumah sakit mengakui adanya kesalahan administrasi dalam kasus tersebut. Mereka menerima sanksi peringatan keras dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan akan menjadikannya sebagai pemicu untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. &ldquo;Karena pada dasarnya, dalam pengelolaan rumah sakit maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, selama ini kami selalu berupaya untuk mengikuti peraturan yang berlaku,&rdquo; tegas Direktur RS Mitra Keluarga Francisca D. Permatasari, Jumat (22/9). Sementara itu, Konsultan RS Mitra Keluarga Kalideres Catharina Widyasrini mengakui adanya kesalahan administrasi dalam kasus tersebut. Namun untuk penanganan medis terhadap pasien, mereka menegaskan seluruhnya sudah dilakukan sesuai prosedur. &ldquo;Kami menegaskan untuk penanganan medis dari mulai pasien datang sampai ditangani di IGD itu sudah memenuhi prosedur. Tak benar ada penelantaran. Namun kalau kesalahan administrasi kami akui,&rdquo; ungkap Catharina. Kesalahan administrasi dan penanganan medis, katanya, adalah dua hal yang berbeda. Kesalahan administrasi itu akan membuat pihak rumah sakit mengevaluasi diri.&nbsp; Saat ditanya akankah ada sanksi terhadap pihak manajemen atau administrasi atas kesalahan tersebut, pihak rumah sakit menegaskan tak sampai sejauh itu. &ldquo;(Pemecatan?) Tak sampai ke sana, tak sampai sejauh itu. Ini catatan kami untuk evaluasi,&rdquo; jelasnya. Namun pihaknya memaklumi sikap orang tua bayi Debora dan semua orang tua yang mengalami kisah serupa pasti panik di tengah situasi kegawatdaruratan. Pihaknya terus berupaya melakukan rekonsiliasi terhadap keluarga Debora. &ldquo;Kami paham seorang ibu pasti panik di tengah situasi seperti itu. Kami terus berupaya lakukan rekonsiliasi termasuk mengembalikan uang pasien, namun yang bersangkutan tak bersedia,&rdquo; jelasnya.

Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Ngaku Salah, Tapi…

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/berkaca-dari-kasus-debora-perawat-diminta-tak-arogan_m_157678.jpeg" alt="Ilustrasi Perawat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Perawat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibunda bayi Tiara Debora menilai para perawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga terkesan arogan. Hal itu terlihat ketika mereka menangani bayi malang itu pada 13 September lalu. Debora, bayi berusia empat bulan datang ke rumah sakit dengan kondisi sesak napas dan dalam keadaan membiru. Di tengah situasi panik, orang tua bayi Debora berharap semestinya ada komunikasi yang baik dari pihak rumah sakit. Belajar dari kasus bayi Debora, para perawat rumah sakit diminta untuk mengedepankan pelayanan dengan hati. Perawat harus menanamkan rasa empati (caring) kepada pasien seolah-olah ada di posisi pasien. "Untuk teman-teman agar tetap melaksanakan tugasnya secara profesional. Kami selalu pegang aturan asuhan paripurna komprehensif. Bukan saja pemenuhan kebutuhan fisik, psikososial klien dan keluarganya harus diperhatikan," papar Pakar Kesehatan dari Departemen Keperawatan Anak Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI), Yeni Rustina kepada JawaPos.com, Sabtu (16/9). Menurutnya, profesi perawat sangat memerhatikan rasa empati dalam kondisi apapun termasuk kondisi kegawatdaruratan. Dengan mengutamakan pelayanan baik sesuai standar, Yeni yakin para perawat sudah berupaya melakukan yang terbaik. "Baik di gawat darurat atau di NICU PICu pasti ingin lakukan yang terbaik untuk pasien dan keluarganya. Tak ada kebahagiaan dari kami para nurse selain kesembuhan pasien," ungkap Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ini. Yeni mengingatkan di dalam kasus bayi Debora, agar para petugas medis mengevaluasi diri kesalahan apa yang terjadi. Salah satunya masalah komunikasi di tengah situasi kegawatdaruratan. "Sepanjang itu sudah dilakukan pertolongan pertama sesuai prosedur. Tinggal di mana kurangnya, itu yang dicari," papar Yeni. Terakhir, Yeni meminta masyarakat untuk memahami alur dan penanganan pasien di ruang Intensive Care berbeda dengan perawatan biasa. Kemudian, lanjutnya, belum tentu menjadi jaminan bayi yang ditangani di ruang PICU NICU akan terselamatkan. Hal itu adalah bagian dari ikhtiar dalam rangka penyelamatan (life saving). "Ruang Intensive Care tak selalu menjamin, tapi diupayakan menyelamatkan kehidupan. Respons pasien berbeda. PICU atau NICU bukan jaminan pasien bisa hidup. Kami semua tenaga kesehatan dan pemerintah sudah berupaya membantu. Namun takdir adalah ditentukan Tuhan Yang Maha Esa," tandasnya.

Berkaca dari Kasus Debora, Perawat Diminta Tak Arogan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kasus-debora-makin-panjang-rs-mitra-keluarga-dipolisikan-pengacara_m_157239.jpeg" alt="Ketum Majelis Advokat Indonesia, Ryo Rama Baskara usai melaporkan RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat di Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Ketum Majelis Advokat Indonesia, Ryo Rama Baskara usai melaporkan RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat di Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus meninggalnya bayi Debora Tiara di RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta makin meluas. Setelah diproses oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemprov DKI Jakarta, kini berlanjut dengan dilaporkannya rumah sakit swasta itu oleh Majelis Advokat Indonesia ke Polda Metro Jaya. Ketum Majelis Advokat Indonesia, Ryo Rama Baskara, mengatakan kasus yang menimpa terhadap Debora bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2013 pun ada satu bayi bernama Dera Nur Anggraeni yang ditolak 10 Rumah Sakit karena mengalami kelainan pencernaan. "Ini perilaku semena-mena praktisi kesehatan harus diselesaikan, jangan sampai orientasinya hanya keuntungan semata. Kalau semua diarahkan pada keuntungan, benarlah orang miskin di larang sakit," kata Ryo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/9). Ryo menjelaskan, kasus yang menimpa Debora bukan hanya tentang persoalan uang belaka, tetapi pihak RS seolah enggan membuka ruang untuk bernegosiasi agar pasien bisa dirawat. Padahal, dalam Undang-undang Rumah Sakit sudah tercantum terdapat dua point yang haris diutamakan perihal pasien. Maka dalam hal ini, pihaknya melaporkan RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat karena tidak mematuhi Undang-undang tersebut. Lantaran, jika tidak terdapat pidana kasus seperti ini akan terus berulang di kemudian hari. "Kalau dalam posisi ini tidak ada dipidana berbahaya, kasus seperti ini akan terjadi lagi. Apalagi presentase orang miskin lebih banyak dibandingkan yang mampu," ujarnya. Lebih lanjut, Ryo mengatakan dalam hal ini polisi memang sudah membuat laporan model A terkait kasus Debora itu. Akan tetapi pihaknya turut membuat laporan sebagai perwakilan masyarakat yang peduli dengan kasus tewasnya bayi Debora. Laporan tersebut tertuang dalam Nomor: TBL /4414/ IX/2017/PMJ/ Dit Reskrimsus. Kedepan, pihaknya pun akan terus mengawal perkembangan kasus Debora agar bisa diselesaikan secara tuntas. "Ini harus kita kawal, termasuk mengawal menteri terkait, sampai Presiden mengambil tindakan tegas soal kasus seperti ini dan rumah sakitnya," jelasnya.

Kasus Debora Makin Panjang, RS Mitra Keluarga Dipolisikan Pengacara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/debora-sempat-ditangani-rs-mitra-pengamat-bpjs-harus-berbenah_m_157048.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kematian bayi Debora harus disikapi secara komprehensif. Pemerintah perlu mendudukan persoalan ini dengan semua pihak. Mulai dari orang tua Debora, pihak rumah sakit, dan BPJS. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Marius Widjajarta, BPJS dalam kasus ini perlu juga ditelaah. Sebab, kasusnya meninggalnya Debora menunjukkkan bahwa ada permasalahan dalam pelayanan BPJS. "Menurut saya, BPJS kacau balau. Perbandingan dengan askes, di mana saat ada yang emergency, boleh memilih RS mana aja meski tidak masuk dalam askes, setelah stabil rujukannya ke RS yang masuk askes," ujar Marius. Tidak hanya itu, di masa askes terdahulu, penanganan emergency sudah dijamin sejak awal, dengan kerjasama bersama pihak Dinkes. "Bayi Debora sebenarnya bisa ditangani. Harusnya, kasus emergency sudah ditanggung oleh dinkes sejak awal," paparnya. Sayangnya pihak BPJS, lanjut dia, tidak segan menyalahkan pihak provider kesehatan yang memberi pelayanan terhadap pasien. "BPJS malah menyalahkan providernya, dokternya atau RS nya yang dianggap salah dan dianggap ada gratifikasi dari pihak provider itu. Padahal seharusnya standarnya BPJS yang sudah memberi jaminan pelayanan emergency sejak awal," pungkas dia. Sebelumnya, Henny Silalahi yang notabene orang tua Debora mengatakan jika RS Mitra Keluarga sempat memberikan pertolongan terhadap buah hatinya. Ketika itu, Debora dibawa ke Instalasi Gawat Darurat. Dokter jaga RS Mitra, kata dia, langsung memeriksa Debora tak lama setelah sampai. "Dokternya kasih obat pengencer dahak," jelas dia dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta. Selepas itu, Henny mengaku dirinya disarankan agar Debora dirawat lanjutan ke ruang PICU. Di sinilah kemudian persoalan terjadi. Ketika berniat memasukan anaknya ke PICU, Henny terkendala biaya. RS Mitra diketahui belum menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Debora Sempat Ditangani RS Mitra, Pengamat: BPJS Harus Berbenah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rs mitra keluarga

Berita Terkini

Klarifikasi RS Mitra Keluarga Akibat Ulah Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, Soal Cedera Pemain Timnas Indonesia