<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/20240730_134206-2925740435.jpg" alt="Kasi Pidsus Kejari Kota Batam Tohom Hasiholan (tengah). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kasi Pidsus Kejari Kota Batam Tohom Hasiholan (tengah). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau, menyita 13 dus berisi dokumen dari penggeledahan di RSUD Embung Fatimah. Penggeledahan itu terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2016. &rdquo;Ada tiga titik penggeledahan, yaitu ruang direktur utama, ruang arsip dan ruang keuangan. Kami telah amankan 13 dus dokumen,&rdquo; kata Kasi Pidsus Kejari Batam Tohom Hasiholan seperti dilansir dari Antara di RSUD Embung Fatiman, Kota Batam, Selasa (30/7). Penggeledahan tersebut berlangsung dari pukul 11.00 sampai 13.24 WIB. Tohom menyebut, tujuan penggeledahan untuk mencari alat bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait belanja anggaran RSUD Embung Fatimah tahun anggaran 2016. Dia menyebut, penggeledahan dilakukan berdasar surat perintah penggeledahan Nomor 2170/L1011/FD:/07/2024 tanggal 29 Juli 2024. Dan berdasar izin dari Pengadilan Negeri (PN) Batam dari penetapan PN Batam Nomor. 269/2024/PN.Btm 29 Juli 2024. &rdquo;Memang fokus utama penggeledahan ini mencari dan mengumpulkan dokumen SPJ terkait belanja anggaran RSUD Embung Fatimah tahun anggaran 2016,&rdquo; ujar Tohom Hasiholan. Penyidikan kasus itu sudah berjalan sejak diterbitkannya Sprindik pada 27 Februari 2024, dan surat perintah penyidikan pada 1 Juli. &rdquo;Saya tegaskan bahwa penyidikan ini berdasar penyidikan dugaan tipikor pengelolaan anggaran bukan terkait alat kesehatan (alkes),&rdquo; kata Tohom Hasiholan. Hingga kini, kata dia, penyidik telah memeriksa lebih dari 30 saksi dari pihak rumah sakit, termasuk direktur utama periode 2016, serta 3 saksi ahli. Saat ini juga proses perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi di RSUD Embung Fatimah masih dalam audit oleh auditor BPK di Jakarta. &rdquo;Saat ini perkara ini sedang dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor BPK pusat. Jadi secara berbarengan audit di BPK, kami melakukan penggeledahan guna mencari bukti-bukti SPJ tersebut,&rdquo; kata Tohom.

Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Batam menyita 13 dus berisi dokumen dari penggeledahan di RSUD Embung Fatimah

Kejari Batam Sita 13 Dus Dokumen dari RSUD Embung Fatimah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-batam-lakukan-hal-ini-untuk-perbaiki-rsud-embung-fatimah_m_226446.jpg" alt="Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terus berbenah paska terbongkarnya kebobrokan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).&nbsp; Hal itu dilakukan, untuk kembali memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemkot Batam yakni,&nbsp; dengan melakukan pergantian pimpinan, termasuk jajaran rumah sakit plat merah itu. Ternyata, apa yang dilakukan cukup memberikan pengaruh pada perbaikan pelayanan, meskipun belum berjalan maksimal. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa, persoalan RSUD Embung Fatimah sangat kompleks dan melibatkan sistem yang ada di dalamnya. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk bisa kembali normal. "Kami sudah melakukan terebosan untuk RSUD (RSUD Embung Fatimah), dari penggantian direktur, level dibawahnya juga sudah kita bongkar, membaik tapi belum signifikan," kata Amsakar ketika ditemui pada Senin (9/7). Amsakar mengatakan, sampai saat ini perbaikan yang sudah nampak adalah ketersediaan obat. Obat yang sebelumnya mengalami kekosongan, saat ini sudah tersedia. Sehingga pelayanan sudah berangsur baik. Namun demikian, Amsakar mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan maksimal guna memberikan pelayanan seperti biasa. Dengan begitu, fungsi RSUD sebagai penyedia fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat bisa kembali dirasakan. Sebelumnya, dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD kota Batam pada Desember 2017 lalu mendapati RSUD Embung Fatimah tidak lagi memberikan pelayanan normal kepada masyarakat.&nbsp; Sejumlah peralatan medis di RSUD yang berlokasi di Kecamatan Batu Aji ini mengalami kerusakan, bahkan tidak bisa digunakan untuk pelayanan. Lebih dari itu, persediaan obat di RSUD ini juga telah habis sejak tiga bulan sebelum sidak tersebut dilakukan.

Pemkot Batam Lakukan Hal Ini Untuk Perbaiki RSUD Embung Fatimah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-batam-alami-krisis-obat_m_182807.jpeg" alt="RDP antara Komisi IV DPRD Kota Batam dengan pimpinan RSUD Embung Fatimah pada Jumat (19/1) terkait penyelesaian krisis rumah sakit." width="100%">
<figcaption>RDP antara Komisi IV DPRD Kota Batam dengan pimpinan RSUD Embung Fatimah pada Jumat (19/1) terkait penyelesaian krisis rumah sakit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Krisis obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam kian memprihatinkan. Kondisi tersebut diperparah dengan dihentikannya suplai obat dari vendor ke RS milik Pemerintah Kota Batam ini. Guna mengatasi hal tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Melalui Dinas Kesehatan Provinsi, pihaknya akan melakukan survei terhadap kebutuhan obat di rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Batu Aji, Batam ini. "Ini memang tugas kita, jadi nanti akan kita bantu semampu kita," kata Nurdin ketika ditemui di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Batam, Sabtu (20/1). Nurdin menjelaskan untuk kebutuhan obat yang mendesak akan segera dikirim agar pelayanan di rumah sakit ini tetap bisa berjalan maksimal. Sementara untuk kelengkapan obat penunjang yang masih kosong akan menyesuaikan dengan hasil survei nantinya. "Kalau memang stok kita ada langsung kita bantu, tergantung nanti hasil surveinya kalau obat yang tidak mendesak," kata sia. Dalam prosesnya nanti, Nurdin mengingatkan harus ada kerja sama yang baik. Pihak rumah sakit harus mendukung upaya perbaikan ini dengan memberikan laporan yang benar-benar diperlukan. Ia menegaskan tetap akan turun tangan karena memang sudah menjadi tugasnya membantu kebutuhan daerah, terlebih ini menyangkut pelayanan kesehatan buat masyarakat. "Saya sudah katakan, walaupun tidak diminta, harus ikut menyelesaikan persoalan yang ada" katanya lagi. Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kota Batam, di Ruang Rapat Komisi IV pada Jumat (19/1) kemarin, Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dwiyana menuturkan pihaknya berupaya memaksimalkan waktu yang tersisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ani yang baru dua minggu menjabat sebagai Direktur rumah sakit ini telah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan ragam masalah yang terjadi di rumah sakit ini. "Bukan hanya obat-obatan saja, banyaknya peralatan-peralatan medis yang rusak, tidak pernah di maintenance, dan banyak lagi. Dengan tim ini kita akan mencoba menyelesaikannya," paparnya dalam RDP tersebut.

Waduh, Batam Alami Krisis Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/seluruh-korban-tabrakan-speedboat-di-batam-dijamin-asuransi_m_176025.jpeg" alt="CARI KORBAN: Warga bersama tim dari Pol Airut Polda Kepri melakukan pencarian dua korban laka laut di perairan Kecamatan Bulang, Minggu (17/12) malam" width="100%">
<figcaption>CARI KORBAN: Warga bersama tim dari Pol Airut Polda Kepri melakukan pencarian dua korban laka laut di perairan Kecamatan Bulang, Minggu (17/12) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asuransi PT Jasa Raharja cabang Kepri memastikan memberikan jaminan kepada korban kecelakaan laut yang terjadi di perairan Bulang, Batam, Minggu (17/12) malam. Jaminan tersebut diberikan kepada seluruh korban, baik korban yang masih dirawat di RSUD Embung Fatimah dan Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), maupun korban yang meninggal dunia. "Untuk korban luka yang sedang dirawat di RSUD Embung Fatimah dan RSBP Batam sudah dijaminkan oleh Asuransi Jasa Raharja," kata Marty Mario Tuturoong, Kepala Asuransi PT Jasa Raharja Cabang Kepri, Selasa (19/12). Dia mengatakan santunan yang diberikan kepada korban yang masih menjalankan perawatan di rumah sakit maksimal Rp 20 juta untuk biaya perawatan. Sementara untuk korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp 50 juta melalui ahli waris. "Jika tidak ada ahli waris yang menerima, maka akan diberikan biaya pemakaman sebesar Rp 4 juta," imbuhnya. Lebih lanjut, pihaknya masih melakukan pendataan kepada semua korban, termasuk ahli waris korban yang meninggal dunia. Dari data tersebut nantinya akan diketahui berapa jaminan yang akan diberikan kepada masing-masing korban. Seperti diberitakan, dua orang hilang dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa paska tragedi tabrakan speedboat di perairan Bulang, Batam, Minggu (17/12) malam. Sementara sepuluh orang korban selamat dilarikan ke dua RSUDEF dan RSOB. Sampai saat ini lima korban masih dirawat di kedua rumah sakit tersebut, satu orang di RSOB dan empat orang di RSUDEF.

Seluruh Korban Tabrakan Speedboat di Batam Dijamin Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pasca-ditinggalkan-dokter-gunawan-rsud-dipimpin-oleh-kepala-dinkes_m_152955.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad (baju putih)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad (baju putih)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca ditinggalkan dr Gunawan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyerahkan pengurusan manajemen RSUD Embung Fatimah kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Didi Kusmarjadi. Didi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) Direktur RSUD tersebut. Ke depannya siapa direktur defenitif, pimpinan Kota Batam masih belum menyiapkannya. Sebab RSUD Embung Fatimah masih dalam proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami belum berpikir ke arah sana (direktur baru). Kalau saya pribadi melihat Didi lebih pas posisinya di Dinkes. Hari ini udah Plt, biar saja ini sampai pemeriksaan audit BPKP selesai," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, seperti dilansir Batam Pos&nbsp; (Jawa Pos Group). Dia mengatakan, menjadi Plt bukanlah hal yang ruwet bagi dr Didi. Sebab RSUD Embung Fatimah sebelumnya pernah dipimpin oleh Plt. Ketika itu dipimpin oleh Jeni Irijani Komariah menggantikan Fadilla Ratna Dumila Malarangeng karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alkes. Dia meyakini rangkap jabatannya dr Didi tidaklah menjadi persoalan berat. Pasalnya banyak organisasi pemerintah daerah (OPD) yang lebih berat dibandingkan Dinas Kesehatan yang dipimpin dr Didi. "Sekarang kami memiliki keyakinan setelah pak Gunawan mundur, sebagai Plt pak Didi mudah-mudahan memberi warna baru," harapnya. Dia tak menampik, awalnya baik Didi maupun Gunawan memang disiapkan untuk mengisi pimpinan RSUD Embung Fatimah dan Dinkes. Tapi pada akhirnya, melihat aspirasi dan persentase capaian saat tes, Didi jadi Kepala Dinkes sementara Gunawan jadi Direktur RSUD Embung Fatimah. "Kami lihat yang cukup lama di RSUD kita (Embung Fatimah) adalah pak Gunawan, walaupun yang pernah punya pengalaman jadi direktur rumah sakit (RSUD Kepri) adalah pak Didi, tapi hasilnya ternyata Didi lebih ke Dinkes," katanya.

Pasca Ditinggalkan Dokter Gunawan, RSUD Dipimpin oleh Kepala Dinkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/buntut-aksi-mogok-dokter-dirut-rsud-mundur_m_152695.jpeg" alt="Suasana pelayanan di RSUD Embung Fatimah Batam saat tutup pelayanan karena dokter mogok beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Suasana pelayanan di RSUD Embung Fatimah Batam saat tutup pelayanan karena dokter mogok beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diduga akibat adanya aksi mogok para dokter beberapa hari yang lalu, situasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam jadi tidak kondusif. Ujungnya sang direktur, dr Gunawan Budi Santoso, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Akibat sikap pengunduran diri ini, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi langsung menunjuk Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Embung Fatimah Batam. "Plt-nya Didi (Didi Kusmarjadi)," sebut Rudi, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (23/8). Salah satu fokus awal Didi yakni mencocokkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah terkait besaran klaim BPJS Kesehatan yang disebut-sebut tertunggak. "Biar klop, kita padukan saja supaya tak saling menyalahkan," kata Rudi. Menurut Rudi, pengunduran Gunawan sebagai direktur RSUD Embung Fatimah adalah hal yang biasa. "Biasalah itu, tak sesuai kita ganti," sebutnya sembari berlalu. Sementara itu, Didi mengaku belum mendapat surat terkait penunjukannya sebagai Plt Direktur RSUD Embung Fatimah. Namun demikian, dia mengaku siap jika diperintah oleh wali kota. "Ini perintah atasan, saya sih siap-siap saja," ujarnya. Menurutnya, merangkap jabatan bukan berat bagi dirinya. Apalagi dia pernah mejabat Direktur RSUD Kepri. "Insyaallah nggak berat, ini kan sementara juga sebelum ada pengganti permanen (tetap) direktur nanti," pungkasnya.

Buntut Aksi Mogok Dokter, Dirut RSUD Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dokter-rsud-masih-mogok-lima-poliklinik-tak-layani-pasien_m_151222.jpeg" alt="Pasien mengantre di Poli Penyakit Dalam RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>Pasien mengantre di Poli Penyakit Dalam RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mogok praktik yang dilakukan para dokter di RSUD Embung Fatimah Batam masih berlanjut hingga Selasa (15/8). Akibatnya lima poliklinik harus tutup dan tidak bisa melayani pasien. Adapun poliklinik yang tutup tersebut, yakni Poliklinik Penyakit Kulit, Poliklinik Orthopaedi, Poliklinik Bedah Digestive, Poliklinik Napza dan Metadon, serta dan Poliklinik Urologi. Di depan bagian poliklinik terdapat pengumuman yang ditempel baru akan buka pada Rabu (16/8) atau Jumat (18/8). Kondisi ini membuat pelayanan terganggu. Sejumlah calon pasien terpaksa batal berobat karena beberapa poliklinik masih tutup. "Saya sudah tanya memang tak ada dokter hari ini. Katanya besok baru buka," ujar Erna, warga Batuaji, seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (16/8). Kekecewaan juga disampaikan Edward, calon pasien yang ingin berobat ke Poliklinik Orthopaedi. Dia berharap, persoalan di rumah sakit tidak sampai menggangu pelayanan untuk masyarakat. "Ini sudah jauh-jauh saya dari Bengkong mau berobat di sini malah tutup pula polinya," ujar Edward. Sementara pelayanan di sejumlah poliklinik lainnya sudah normal, kemarin. Di antaranya Poliklinik Syaraf, Poliklinik Gigi, Poliklinik Mata, dan Poliklinik Kesehatan Jiwa. Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, dr Gunawan Budi Santosa, mengakui adanya lima poliklinik yang masih tutup. Namun dia membantah jika tutupnya lima poliklinik tersebut karena masih ada dokter yang mogok kerja. Menurut dia, beberapa poliklinik tutup karena para dokternya sedang menangani operasi dan sebagian sedang cuti. "Bukan tak masuk kerja. Sudah tak ada masalah lagi. Pelayanan medis sudah normal semuanya," klaim Gunawan.

Dokter RSUD Masih Mogok, Lima Poliklinik Tak Layani Pasien