<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/sby-2-2033475264.jpg" alt="Pengendara melintas di depan proyek RSUD Surabaya Timur. (Suryanto/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pengendara melintas di depan proyek RSUD Surabaya Timur. (Suryanto/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dua rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di Surabaya rencananya akan didirikan di kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap dengan RSUD Surabaya Selatan yang akan dibangun terlebih dulu pada tahun 2025, kemudian pada tahun 2026 akan mulai dibangun RSUD Surabaya Utara. Dengan dibangunnya RSUD baru tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat Surabaya dalam mengakses layanan kesehatan. Melansir laman Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pemkot Surabaya akan menambah dua fasilitas rumah sakit. Rencana pembangunan RSUD itu sudah masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Kota Surabaya lima tahunan. Dalam RPJMD tersebut, selama jangka 5 tahun Pemkot Surabaya rencananya akan membangun tiga rumah sakit yang berada di timur, selatan, dan utara. &ldquo;Sehingga kita berharap rumah sakit di Surabaya itu lengkap, alatnya ada semuanya. Jadi apa yang tidak ada di Soewandhie akan diadakan di RSUD Surabaya Selatan, nanti yang tidak ada di RSUD Surabaya Selatan akan kita adakan di RSUD Surabaya Timur,&rdquo; pungkasnya.

Dua rumah sakit umum daerah (RSUD) baru di Surabaya rencananya akan didirikan di kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Selatan.

Pemkot Surabaya Bakal Tambah Rumah Sakit Baru di Kawasan Surabaya Utara dan Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/MAHMUD-DPRD-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Polemik rencana  pembangunan RSUD Surabaya Timur akhirnya selesai. Pemkot dan DPRD Surabaya bersepakat bahwa fasilitas kesehatan (faskes) milik daerah itu dibangun dua tahun anggaran.  Kesepakatan tersebut tertuang pada sidang paripurna kemarin (27/12). Dewan dan pemkot menyetujui perubahan penganggaran proyek RSUD menjadi dua tahun. ”Ini berdasarkan hasil evaluasi gubernur. Karena seiring dengan masa jabatan wali kota sampai 2024,” kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono seusai sidang paripurna.  Menurut Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, evaluasi itu bagian dari otoritas gubernur. Dewan melalui badan anggaran (banggar) pun sudah membahas evaluasi tersebut bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ”Sehingga hari ini kami umumkan secara terbuka. Dan kami sepakat tentang perubahan waktu penganggaran RSUD,” papar Adi.  Apakah mungkin pembangunan RSUD Surabaya Timur tuntas dalam waktu dua tahun? Awi berharap pemkot bisa menuntaskan proyek dengan anggaran Rp 507 miliar tersebut.  Berdasar proyeksi pekerjaan, RSUD di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, itu sudah bisa diserahterimakan ke pemkot pada Desember 2024. Dengan demikian, 1 Januari 2025 sudah berfungsi. ”Ini tugas dan kewajiban Pak Wali Kota dan jajarannya untuk bisa menuntaskan selama dua tahun. Harus bisa,” papar politikus PDIP itu.  Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menambahkan, alokasi anggaran RSUD 2023 tidak akan berubah. Nilainya sekitar Rp 201 miliar. Ditambah manajemen konstruksi Rp 1,4 miliar. Nah, yang berubah adalah besaran anggaran 2024. Sebab, alokasi anggaran 2025 dimasukkan ke 2024. Totalnya sekitar Rp 304 miliar. ”Kalau anggaran 2023 tidak bisa diubah karena sudah masuk APBD,” jelas Reni.  Terkait lama pekerjaan yang dipangkas menjadi dua tahun, dia menyatakan masih memungkinkan. Pihaknya yakin pemkot sudah menghitung kemampuan untuk bisa menuntaskan pekerjaan sampai 2024. ”Pemkot sudah menyatakan siap. Ya, kita tunggu saja,” ujar legislator PKS itu.  Anggota banggar Mochamad Machmud menyampaikan, proyek RSUD Surabaya Timur adalah proyek ambisius. Menurut dia, pemkot harus realistis dengan waktu pekerjaan yang hanya dua tahun.  Machmud pesimistis proyek RSUD tersebut bisa tuntas selama dua tahun. Idealnya, lanjut dia, bisa tuntas sampai empat tahun. Jika pun dikebut siang malam, dikhawatirkan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan. ”Kalau tetap dipaksa dua tahun jadi, akhirnya pekerjaan ini seperti kejar tayang. Dampaknya pada kualitas,” tegas politikus Demokrat itu.  ---  SEJUMLAH PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN RSUD SURABAYA TIMUR <ul> 	<li>Rencana awal RSUD dibangun di kawasan Gunung Anyar, tapi kemudian ditetapkan di Kecamatan Rungkut.</li> 	<li>Rencana awal menggunakan dana APBN melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), tapi sekarang memakai APBD murni.</li> 	<li>Awalnya direncanakan 3 tahun, tapi sekarang menjadi 2 tahun.</li> 	<li>Rencana awal pembangunan dimulai pada 2022, tapi akhirnya diundur ke 2023.</li> </ul> Sumber: Komisi D DPRD Surabaya

Sepakat RSUD Surabaya Timur Tuntas Dibangun dalam 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-09-05-06-51-029-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-RSUD Dr Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) siap menerapkan kebijakan pemberian kompensasi berupa uang ganti rugi senilai Rp50 ribu kepada pasien untuk keterlambatan pelayanan sesuai durasi waktu yang ditentukan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi perbaikan pelayanan di RSUD Dr Soewandhie Surabaya pada Kamis (8/12). Hasilnya kalau ada keterlambatan pelayanan maka pasien diberikan kompensasi Rp50 ribu. "Kami juga meminta agar poster tulisan kompensasi Rp50 ribu tidak hanya ditempel di dekat loket pelayanan, melainkan juga dapat ditambah di depan ruangan farmasi. Sehingga orang juga akan bisa mengontrol, sesuai tidak saya dengan menunggu waktu yang direncanakan," ujar ," kata Cak Eri panggilan lekat Eri Cahyadi.  Menurut dia, uang kompensasi yang diberikan kepada pasien sebesar Rp 50 ribu merupakan bentuk tanggung jawab manajemen rumah sakit. Kompensasi diberikan sebagai ganti rugi manajemen apabila durasi pelayanan melebihi waktu yang ditentukan.  "Semoga ini menjadi koreksi bersama sehingga lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat. Kalau saya lihat sudah tidak ada antrean karena ini mempercepat," ujar dia. Selain evaluasi terhadap durasi pelayanan, Cak Eri juga menginginkan adanya perbaikan dari sisi pendaftaran. Sebab, kata dia, dari hasil tinjauannya hari ini, banyak di antara pasien yang datang secara onsite atau langsung dan tidak mendaftar dahulu melalui aplikasi e-health (daring).  "Kalau langsung datang saya minta juga ada nomor jamnya yang tercantum di sana. Sehingga kami tahu rencana masuk jam berapa. Saya maunya onsite juga ada jamnya, sehingga orang tahu tidak ada fitnah, dia (pasien) datang jam sekian," kata dia. Evaluasi selanjutnya terkait dengan perbaikan mekanisme bagi pasien yang mendaftar tiga bulan sebelumnya. Meski warga bisa mendaftar tiga bulan sebelumnya untuk mendapatkan pelayanan di RSUD Dr Soewandhie, namun nomor pendaftaran mereka tertumpuk dengan pasien yang lebih baru mendaftar. "Nah ini yang saya minta koreksi harus ada jamnya. Tapi Alhamdulillah tadi semuanya (pasien) yang kami tanya, bahkan mengucapkan terima kasih dengan rumah sakit Dr Soewandhie, karena jauh lebih cepat rata-rata satu jam sudah pulang termasuk obatnya. Inilah yang saya harapkan," kata dia. Meski begitu, Cak Eri juga mengharapkan supaya manajemen RSUD Dr Soewandhie dapat lebih meningkatkan kenyamanan ruang pelayanan. Termasuk pula kenyamanan pasien atau keluarganya ketika berada di ruang tunggu. "Saya berharap posisinya lebih nyaman lagi. Jadi nanti saya minta ruang tunggu dikasih televisi, termasuk ruang poli juga dikasih televisi," ujar dia. Kecepatan pelayanan di RSUD Dr Soewandhie Surabaya rupanya mendapatkan apresiasi dan respons positif dari warga. Salah satunya adalah Mufidah Pohan yang datang ke rumah sakit wilayah Surabaya timur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Warga asal Pecindilan, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya itu mengakui, saat ini pelayanan di RSUD Dr Soewandhie lebih cepat dari sebelumnya. "Saya kemarin (datang) jam 09.00 WIB, pulang jam 10.00 WIB, cepat. Enak betul lega," kata dia. Selain RSUD Soewandhie, kebijakan pemberian kompensasi juga diterapkan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya. (*)

RSUD Surabaya Ganti Rugi Pasien Rp 50 Ribu untuk Keterlambatan Layanan

RSUD Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RSUD Surabaya

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Bakal Tambah Rumah Sakit Baru di Kawasan Surabaya Utara dan Selatan

Sepakat RSUD Surabaya Timur Tuntas Dibangun dalam 2 Tahun

RSUD Surabaya Ganti Rugi Pasien Rp 50 Ribu untuk Keterlambatan Layanan

Download Aplikasi JawaPos.com