<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/dede-yusuf-belajar.jpg" alt="SUKSES ALIH KARIR: Terbilang berhasil sebagai figur publik presenter kuis, Dede Yusuf kini juga memiliki jabatan penting sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. (M. ALI-HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SUKSES ALIH KARIR: Terbilang berhasil sebagai figur publik presenter kuis, Dede Yusuf kini juga memiliki jabatan penting sebagai anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. (M. ALI-HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Dede Yusuf dulu lebih dikenal karena malang melintang sebagai aktor dan presenter kuis Tak Tik Boom. Kini, setelah menjadi pejabat publik, dia masih kerap mengamalkan apa yang dipelajarinya selama membawakan acara. Jawa Pos sempat berbincang dengan wakil ketua Komisi IX DPR tersebut pada Selasa (2/3).  ---  Sebagai mantan presenter, apakah ada ilmu-ilmu presenting yang berguna dan diterapkan hingga sekarang?  Background saya adalah seorang aktor, kemudian bergerak menjadi seorang presenter. Tentu ada beberapa privilese. Sebuah keuntungan bagi saya dalam meniti karir.  Seperti apa misalnya?  Misalnya, kemampuan menampilkan diri dan komunikasi publik. Karena presenter itu berarti presenting, kita harus mampu memainkan kata-kata, berbicara di depan publik, menyenangkan publik, dan membaca mood atau aura publik. Sebab, dalam menyampaikan message (pesan, Red), kita harus paham kapan pesan itu disampaikan dengan tepat. Kapan harus masuk pada esensi, kapan harus breaking the ice atau mencairkan suasana. Sekian belas tahun saya belajar, itu menjadi dasar saya dalam membantu karir.  Bagaimana dengan akting?  Akting sebagai seorang aktor juga saya pikir sangat membantu untuk bisa mempersepsikan apa yang kita ingin dari (penyampaian) message tersebut. Jadi, bisa kita bayangkan, kita ingin memberikan pesan mengenai Covid-19, tapi mukanya cengangas-cengenges. Kan tidak bagus. Jadi, saya pikir, basic inilah yang menjadi keuntungan bagi saya dalam berkarir di kemudian hari.  Bedanya apa ketika menjadi presenter, aktor, dan pejabat publik?  Di dalam presenting itu kan ada yang kita pelajari. Misalnya, body language atau pembawaan tubuh, lalu emphasizing atau penekanan, kemudian afirmasi dan informasi. Saya harus mampu membaca audiens. Audiens ini kan beragam, kalau press conference seperti apa, company profile seperti apa, itu semua beda-beda cara menyampaikannya. Komunikasi publik waktu itu masih bersifat kepada audiens yang hadir. Nah, di dalam politik, kita tidak lagi berbicara tentang audiens yang hadir. Kita berbicara tentang message yang disampaikan melalui media massa karena media massa itulah yang akan mengutip statement kita, narasi kita, dengan tambahan narasi dari jurnalis itu sendiri.  Saat menjadi pejabat, bagaimana agar pesan itu lebih sampai?  Karena itulah, kita tidak bisa lagi spesifik. Misalnya, spesifik untuk remaja. Kita harus lebih luas lagi menyampaikan informasi tersebut dan yang kita masukkan adalah nilai-nilai. Pejabat publik harus bisa memahami bahwa kalimat yang keluar darinya akan menjadi milik ranah publik. Kalimat yang keluar tadi bisa saja ditekuk-tekuk orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya, kita harus berhati-hati sekali ketika menyampaikan informasi supaya tidak sepotong-sepotong.  Apakah sekarang masih sesekali membawakan acara di forum-forum kecil?  Kalau jadi presenter dalam forum udah nggak ya, saya lebih banyak sebagai speaker forum-forum seperti forum kampus, seminar, dan diskusi-diskusi publik. Saya lebih banyak menyampaikan gagasan sebagai narasumber.  Dulu Anda juga dikenal sering bekerja sama dengan Ibu Ani Sumadi dalam acara kuis. Bagaimana silaturahmi dengan beliau sekarang?  Memang saya cukup lama mengenal Ibu Ani Sumadi. Sekitar 10 tahun saya bekerja sama dengan beliau untuk kuis-kuis. Kebetulan, beliau ini adalah teman baik ibu saya. Jadi, kami dulu sering berkunjung ke rumahnya, terus ngobrol bersama keluarganya. Tapi, ketika sudah bertugas di Jawa Barat, saya praktis jarang ke Jakarta dan sudah jarang ketemu. Ketemunya pun di acara-acara kondangan, misalnya. Silaturahmi yang sifatnya lebih kepada umum saja.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ow_yZst7yn0

Dede Yusuf Belajar Presenter Dulu, Jago Komunikasi Publik Kemudian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat.jpg" alt="SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SATU SUARA: Demonstran dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan petani melakukan unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (20/10). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kebijakan pemerintah yang menjadi kontroversi dan memantik penolakan masyarakat mewarnai setahun jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Buntut dari tersumbatnya saluran komunikasi.  ---  GELOMBANG demonstrasi pasca pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja seperti menjadi puncak tidak lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setahun terakhir.  Seolah ada jarak sehingga suara publik cenderung tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya.  Sejumlah produk kebijakan publik acap kali diikuti berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar. Itulah yang terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait dengan perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik soal penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta yang terbaru pengesahan UU Cipta Kerja.  Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, selama setahun kepemimpinan pada periode kedua menjadi presiden, Jokowi makin berjarak dengan rakyat. Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dan dinamika sosial politik di tengah masyarakat. ”Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat,” ulasnya kepada Jawa Pos kemarin (20/10).  Presiden Jokowi, kata Umam, seolah bergeming menghadapi berbagai tekanan politik publik. Hal itu bisa saja dilatarbelakangi surplus kepercayaan diri Jokowi yang merasa bahwa gerakan sosial yang muncul belakangan ini hanya bersifat temporal, mudah terfragmentasi, dan gampang dijinakkan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Joko Widodo-Ma'ruf Amin (HENDRA EKA/JAWA POS)  Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik. ”Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri,” papar direktur eksekutif Romeo-Strategic Research &amp; Consulting (RSRC) tersebut.  Menurut dia, presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai aspirasi dan ekspektasi masyarakat.  Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyoroti problem komunikasi dalam pemerintah. Bahkan, masalah itu terjadi di internal pemerintah, yakni antara pusat dan daerah. ”Saya lihat pemerintahan Jokowi belum maksimal membangun komunikasi dengan pemda,” terang Hinca. Terutama, pada awal penanganan pandemi, terdapat perbedaan antara pusat dan daerah.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/catatan-pks-soal-kegagalan-1-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-amin/">Catatan PKS Soal Kegagalan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/10/2020/1-tahun-jokowi-maruf-pdip-menteri-jangan-pencitraan-lagi/">1 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PDIP: Menteri Jangan Pencitraan Lagi</a></li> </ul> Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menuturkan, dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Indonesia layaknya negeri dongeng. Banyak aturan yang dibuat kejar tayang. Bahkan jelas merugikan masyarakat. Teranyar, UU Cipta Kerja.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/buka_sumbat_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Menurut dia, pada masa pandemi, pemerintah seharusnya berfokus menangani Covid-19. Bukan malah bermanuver mengesahkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya terkandung pasal-pasal yang dinilai bakal merugikan rakyat dan cacat prosedural.  Di bidang hukum dan HAM, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa banyak yang harus dituntaskan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah malah menunjukkan upaya pelemahan penegakan hukum dan HAM. Misalnya, soal KPK. ”Realisasi misi Jokowi-Ma’ruf jauh panggang dari api,” katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kZIcyKbmfJc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin: Buka Sumbat Komunikasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/1-1.jpg" alt="Ilustrasi kota surabaya. rafika/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kota surabaya. rafika/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Surabaya butuh sosok wali kota yang visioner, cerdas, dan komunikatif. Surabaya belum memiliki forum komunikasi yang mempertemukan pejabat publik dengan masyarakat.  ”Surabaya ini kota yang berkelas. Artinya, banyak pendatang. Surabaya nggak cuma milik para warganya, tapi juga bagi pendatang yang bekerja di sini,” tutur pengamat politik Suko Widodo pada Jumat (7/8).  Namun menurut dia, pembangunan yang dilaksanakan cenderung top down. ”Nah, Pemerintah Kota Surabaya harus memperbanyak ruang komunikasi publik. Jadi masyarakat diajak bicara. Dari situ pemerintah bisa tahu masalah macam apa yang dihadapi masyarakat dan apa yang harus diselesaikan,” ujar Suko Widodo.  Dia merasa, kebanyakan pembangunan Surabaya cenderung lebih memusatkan pada aspek fisik. Seperti pembangunan jalan dan infrastuktur. Suko yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga itu menyatakan, sudah seharusnya Pemkot Surabaya memperhatikan masyarakat marjinal.  ”Bukan mengkritik pemerintahan sekarang, ya. Tapi menyempurnakan berikutnya. Jadi Surabaya harus memperbanyak aspek kebudayaan. Rangkul pekerja seni dan masyarakat marjinal, dengarkan permasalahan mereka, buat kebijakan. Saya rasa ini yang belum pernah dilakukan,” ucap Suko Widodo.  Suko mencontohkan, sudah seharusnya Surabaya belajar dari pemerintahan Ridwan Kamil di Bandung. Dia mengapresiasi adanya gazebo atau tempat-tempat di mana masyarakat bisa beraspirasi. Kemudian, aspirasi atau pendapat-pendapat masyarakat itu dijadikan bekal untuk membuat kebijakan.  Pendapat Suko diamini Isroni Hariyanto, wakil ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Kota Wilayah Barat. Isroni merasa belum ada forum komunikasi yang membawa permasalahan masyarakat ke tingkat berikutnya, yaitu pembuatan kebijakan.  ”Selama ini LPMK selalu ada forum komunikasi dan koordinasi ke Kepala Bagian Pemerintah Kota Surabaya. Kalau ada masalah di tingkat RT dan RW, kami sampaikan. Tapi sayangnya selalu cuma didengar, tanpa ada tindakan konkret,” kata Isroni yang juga menjabat sebagai ketua Ajang Silaturahmi Pariwisata Indonesia (Asipa) Jawa Timur itu.  Isroni berharap Pemkot Surabaya mengadakan sesi hearing untuk berbagai permasalahan. Bukan hanya saat pandemi Covid-19. Dia mengapresiasi kegiatan teleconference yang biasa dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini untuk memantau perlindungan masyarakat dari Covid-19. Namun, Isroni juga berharap hal yang sama dilakukan untuk mendengarkan dan mengetahui masalah yang terjadi sehari-hari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Pengamat Politik Bilang Surabaya Butuh Forum Komunikasi