<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Rudy-Hartono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Turnamen bulu tangkis perorangan paling bergengsi di dunia,All England, mulai dilaksanakan hari ini. Pada 2024, event yang sering disebut sebagai Kejuaraan Dunia tak resmi tersebut digelar di Birmingham National Arena hingga 17 Maret dan menyediakan hadiah total USD 1.300.000. Setiap kali All England, ada nama pebulu tangkis Indonesia yang selalu disebut, khususnya di tunggal putra. Siapa? Dia adalah Rudy Hartono. Arek Suroboyo kelahiran 18 Agustus 1949 tersebut mampu menjadi juara delapan kali. Dengan tujuh kali di antaranya secara beruntun mulai 1968-1974. Satu lagi diraih Rudy pada 1976. Pada 1975, gelar juara jatuh ke tangan pebulu tangkis Denmark Sven Pri yang mengalahkan Rudy dengan 11-15, 14-17. Tapi, setahun kemudian, Rudy meraihnya kembli dengan mengalahan juniornya, Liem Swie King 15-7, 15-7. Sebenarnya, peluang menambah menjadi sembilan kali juara ada di 1978. Rudy Hartono kembali lolos ke final dan berjumpa kembali dengan Liem Swie King. Namun, kali ini, dia kalah dengan dua set langsung (ketika itu game 15 dan penyebutannya masih set bukan game) 10-15, 3-15. Meski sudah mempunyai delapan gelar, tapi ternyata Rudy Hartono bukan pemegang juara terbanyak dalam turnamen yang ada sejak 1899 atau sudah berusia lebih satu abad atau 100 tahun tersebut. Dalam sejarah All England, koleksi gelar Rudy Hartono masih kalah oleh pebulu tangkis putri Amerika Serikat Judy Devlin. Atlet kelahiran Manitoba, Kanada, 22 Oktober 1935 ini 10 kali menjadi juara di tunggal putri. Hebatnya, 10 kali itu seharusnya masih bisa lebih karena Judy Devlin mampu menembus final tunggal putri dari 1954-1967. Hanya pada 1955, 1956, dan 1959, Judy Devlin harus puas sebagai runner-up. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014433281/rpp-manajemen-asn-diberlakukan-akhir-april-2024-rekrutmen-pns-jadi-lebih-fleksibel">RPP Manajemen ASN Diberlakukan Akhir April 2024, Rekrutmen PNS Jadi Lebih Fleksibel</a> Total, Judy Devlin mempunyai koleksi 17 gelar juara All England. Tujuh gelar terhormat di nomor ganda putri. Hanya, dalam sejarah All England, dia bukan kolektor gelar terbanyak di All England. Pemegang gelar terbanyaknya adalah pebulu tangkis Inggris George Alan Thomas dengan 21 kali juara. Rinciannya 6 kali juara tunggal putra, 9 kali juara ganda putra, dan 8 kali juara ganda campuran. Dengan perkembangan bulu tangkis sekarang, rasanya rekor mereka susah untuk disamai. Apalagi, Rudy Hartono di tunggal putra. Wakil Tiongkok Lin Dan sempat diharapkan memecehkan rekor Rudy karena 6 kali juara. (*)

Setiap kali All England, ada nama pebulu tangkis Indonesia yang selalu disebut, khususnya di tunggal putra. Siapa? Dia adalah Rudy Hartono.

Ternyata Rudy Hartono Bukan Pemegang Juara Terbanyak All England, Dia Kalah dari Pebulu Tangkis Amerika Serikat dan Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Meski telah diagendakan sebagai saksi pada Kamis (25/3), Rudy Hartono tak kunjung kooperatif.  KPK menduga, Rudy Hartono terafiliasi dengan PT. Adonara Propertindo. Terlebih istri Rudy, Anja Runtunewe merupakan Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo yang telah diperiksa dalam perkara ini.  "Yang bersangkutan masih status saksi ya di dalam PT Adonara," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).  Karyoto tak memungkiri, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam sengkarut pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA  "Sudah ditetapkan ada 3 (tersangka) ya," cetus Karyoto.  Karyoto memastikan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Rudy Hartono sebagai saksi. "Kalau hari pertama tidak datang ya, nanti akan kita panggil untuk kedua kali aturannya itu KUHAP seperti itu," tegas Karyoto.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

KPK Usut Keterlibatan Rudy Hartono Dalam Pengadaan Tanah Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ulang pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta tahun 2019. Pemanggilan ulang ini karena sebelumnya pada Selasa (23/3) tidak hadir memenuhi panggilan.  "Rudy Hartono Iskandar diagendakan pada Kamis (25/3/2021)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (25/3).  KPK mengimbau agar Rudy Hartono kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Karena keterangannya dianggap penting dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah yang diduga untuk program rumah DP Rp 0.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/03/2021/kpk-cecar-istri-pengusaha-rudy-hartono-soal-pengadaan-bank-tanah-dki/">KPK Cecar Istri Pengusaha Rudy Hartono soal Pengadaan Bank Tanah DKI</a>  "KPK kembali mengingatkan pada pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik untuk kooperatif hadir sebagaimana jadwal yang telah ditentukan tersebut," tegas Ali.  Penyidik KPK pada Rabu (24/3) juga telah memeriksa istri Rudy Hartono, yang merupakan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene. Dia ditelisik soal proses pengadaan dan pembayaran dari pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.  Dalam perkara ini juga, penyidik telah mencegah sejumlah orang ke luar negeri. Pelarangan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak itu dilakukan, untuk enam bulan ke depan. Hal ini tidak lain untuk memudahkan proses penyidikan dalam perkara ini.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dHj_tIuxZcU

KPK Peringatkan Rudy Hartono Agar Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-4-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. Istri dari pengusaha Rudy Hartono itu dicecar soal proses pengadaan tanah yang diduga untuk Program Rumah DP Rp 0.  "Anja Runtuwene dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan dan pembayaran dari pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3).  Selain Anja, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles dan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis. Tetapi dua petinggi perusahaan BUMD DKI Jakarta itu tidak hadir dan mengonfirmasi kepada penyidik untuk dijadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (25/3) besok.  "Tidak hadir dan memberikan konfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," tukas Ali.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program Rumah DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  https://youtu.be/EmFtO_BnegU

KPK Cecar Istri Pengusaha Rudy Hartono soal Pengadaan Bank Tanah DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha Rudy Hartono Iskandar tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dakam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya bakal menjadwalkan ulang kepada Rudy Hartono Iskandar pada Kamis (25/3) mendatang. Sebab keterangannya dianggap penting untuk penyidikan kasus tersebut.  "Rudy Hartono Iskandar (wiraswasta) konfirmasi tidak bisa hadir hari ini, dan diagendakan pada hari Kamis (25/3/2021)," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/3).  Selain Rudy, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe juga kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Padahal pada Senin (22/3) kemarin, Anja mengirimkan surat tertulis untuk diperiksa pada hari ini. Karena itu, penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pada Rabu (24/3) besok.  "Anja Runtunewe (wiraswasta) konfirmasi tidak hadir hari ini dan diagendakan pada hari Rabu (24/3/2021)," ucap Ali.  Ali menegaskan, pihaknya mengimbau agar kedua saksi untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Karena pemeriksaan keduanya dianggap penting untuk kebutuhan penyidikan.  "KPK kembali mengingatkan pada pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik tersebut untuk kooperatif hadir sebagaimana jadwal yang telah ditentukan tersebut," tegas Ali.  Sementara itu, penyidik lembaga antirasuah memeriksa seorang saksi yakni Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priya Santosa. Dia ditelisik soal proses awal pengusulan pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timu.  "Dikonfirmasi terkait proses awal pengusulan pengadaan dan teknis penganggaran serta pembayaran tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," pungkas Ali.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/03/2021/kasus-rumah-dp-0-rupiah-diancam-digugat-kpk-kami-tak-bisa-didesak/">Kasus Rumah DP 0 Rupiah Diancam Digugat, KPK: Kami Tak Bisa Didesak</a>  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Emwqpe3pGFY

Tak Penuhi Panggilan, KPK Ultimatum Rudy Hartono dan Anja Runtunewe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Penyidik KPK menagendakan terhadap wiraswasta, Rudy Hartono Iskandar.  Pemanggilan terhadap pemilik showroom mobil mewah itu, karena diduga mengetahui proses penjualan tanah di Munjul. Diduga pengadaan bank tanah itu untuk program rumah DP 0 rupiah.  Selain Rudy Hartono, penyidik KPK juga memanggil Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priya Santoso. Pemeriksaan terhadap keduanya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.  "Rudy Hartono Iskandar, wiraswasta dan Bima Priya Santosa, Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (23/3).  Ali belum menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik KPK terhadap kedua saksi tersebut. Tetapi, setiap saksi yang dipanggil diduga mengetahui sengkarut perkara yang ditangani KPK.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Korupsi Pengadaan Bank Tanah DKI, KPK Periksa Pengusaha Rudy Hartono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Taufik-Hidayat-Diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Atlet bulu tangkis Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Taufik diperiksa KPK untuk pengembangan kasus korupsi di lingkungan Kemenpora. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Suara legenda bulu tangkis Indonesia terbelah dalam mendukung calon ketua umum PP PBSI periode 2020-2024. Jika sebelumnya Rudy Hartono, Liem Swie King, sampai Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad mendorong Kepala Staf Presiden Moeldoko, sikap berbeda diambil Taufik Hidayat dan Ricky Soebagja.  Taufik dan Ricky mendukung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna sebagai calon Ketum PP PBSI. Selain Moeldoko dan Agung, terdapat satu nama lagi yang muncul dalam persaingan menjadi ketum PP PBSI. Dia adalah Ari Wibowo, pengusaha properti yang juga Ketua Pengprov PBSI Banten.  Apa alasan Ricky dan Taufik mendukung Agung?  Ricky menilai Agung sebagai figur yang tepat. Jabatannya sebagai Ketua BPK, kata Ricky, menjadikan Agung memiliki mindset yang bersih. Hal itu bisa menarik minat para sponsor untuk nantinya mendukung PBSI.  Peraih emas Olimpiade Atlanta 1996 saat berpasangan dengan Rexy Mainaky itu melanjutkan, PBSI sebagai wadah bulu tangkis Indonesia tidak lagi sekadar memikirkan pembinaan di pusat kota. Namun, fasilitas di daerah juga harus diperhatikan untuk melahirkan talenta muda. ”Supaya prestasi bulu tangkis di Indonesia kembali menyala,” ujarnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/26/09/2020/jatim-jateng-jogjakarta-dukung-moeldoko-jadi-ketum-pp-pbsi/">Jatim-Jateng-Jogjakarta Dukung Moeldoko Jadi Ketum PP PBSI</a></li> </ul> Sementara itu, Taufik mengatakan mendukung Agung karena kebutuhan akan sosok yang bersih dan mandiri. Dana yang sangat besar dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Mulai menggelar pelatnas hingga memberangkatkan atlet untuk mengikuti kejuaraan internasional.  Ketua Umum, sambungnya, harus berkomitmen membawa PBSI mandiri secara keuangan dan melakukan desentralisasi pembinaan di daerah, khususnya di luar Jawa. Baik berbentuk pusdiklat bulu tangkis atau pelatihan di tingkat wilayah. Dan itu harus dibentuk dan dibiayai oleh PB PBSI secara mandiri.  ”Itu menjadi kebutuhan PBSI yang harus dipenuhi ke depannya,” ucap Taufik.  Peraih medali emas bulu tangkis Olimpiade Athena 2004 itu menambahkan, PBSI jangan lagi bergantung pada sponsor besar saja. Tetapi, sponsor-sponsor di daerah juga harus didekati dan diberikan pengertian.  Sepakat dengan Ricky, Taufik berharap kepengurusan PBSI di masa mendatang dapat menyamaratakan pembinaan atlet di daerah dengan di kota-kota besar.  ”Siapapun pengurusnya jangan bawa nama daerah, tapi bawa nama Indonesia. Jadi, tidak ada yang bawa nama klub atau PB, harus bawa nama Indonesia,” ucapnya.  Dukungan bagi Agung juga terus mengalir dari provinsi. Setelah diusung Pengprov PBSI DKI, beberapa Pengprov lainnya merapat. Antara lain Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan Timur.  Terus bertambahnya dukungan dari Pengprov membuat Agung diklaim sudah mengantongi 26 dukungan dari total 34 pengprov. Di sisi lain, kubu Ari mengklaim mendapatkan dukungan 14 suara. Sementara itu, Moeldoko, sampai kini, baru tiga daerah di Pulau Jawa yang menyatakan mendukung total. Yakni Jawa Tengah, DI Jogjakarta, dan Jawa Timur.

Legenda Terbelah, Taufik Hidayat dan Ricky Subagja Dukung Ketua BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Rudy-Hartono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono sedang dirawat di rumah sakit karena terjatuh saat bersepeda.  Kabar itu disampaikan oleh mantan High Performance Director (HPD) Satlak Prima, Mimi Irawan. Dia mendapatkan keterangan tersebut dari adik ipar Rudy Hartono, Imelda Wiguna, yang dibagikan di grup aplikasi pengirim pesan Komunitas Bulutangkis Indonesia (KBI) Jumat (25/9).  Dalam pesannya, Imelda yang juga merupakan Ketua Harian PB Jaya Raya tersebut mengatakan bahwa Rudy Hartono memang sedang melakukan diet ketat dan kerap berolahraga dengan intensitas tinggi. Padahal, usianya sudah tak lagi muda yaitu 71 tahun.  Meski demikian, Imelda mengatakan bahwa kondisi Rudy saat ini sudah stabil. “Kondisi sudah stabil. Sudah dicek semua, CT scan dan MRI. Terima kasih untuk perhatiannya,” katanya seperti dilansir dari Antara.  Kabar Rudy Hartono dirawat di rumah sakit semula beredar melalui WhatsApp di kalangan wartawan. Pesan tersebut menyebutkan bahwa Rudy terjatuh di tengah jalan saat bersepeda di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan.  Rudy merupakan salah seorang legenda bulu tangkis terbesar di dunia. Selain menjadi juara delapan kali All England, Rudy juga ikut andil membawa Indonesia empat kali juara Piala Thomas. Rudy juga pernah menjadi juara dunia dalam turnamen yang berlangsung pada 1980.  Di luar karier bulu tangkis, Rudy Hartono pernah mencoba menjadi pilot Garuda. Bahkan, ia juga bermain film layar lebar berjudul “Matinya Seorang Bidadari” bersama Poppy Dharsono. Saat ini Rudy Hartono menjabat ketua umum klub bulu tangkis Indonesia PB Jaya Raya.

Jatuh dari Sepeda, Juara 8 Kali All England Rudy Hartono Masuk RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/moeldoko-masa_kecil-1.jpg" alt="Moeldoko (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Moeldoko (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan terus mengalir untuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko agar bisa memimpin Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2020-2024. Terbaru dukungan dari PB Jaya Raya dan PB Mutiara Cardinal.  “PB Jaya Raya berharap di bawah kepemimpinan Moeldoko, PP PBSI dapat mengayomi dan menjalin hubungan yang baik dengan PB atau klub-klub sebagai penyumbang atlet-atlet terbaik bagi kebesaran nama bangsa Indonesia,” ujar Ketua Umum PB Jaya Raya Rudy Hartono, Selasa (15/9).  Diketahui, atlet atlet PB Jaya Raya beberapa kali mengharumkan bangsa dengan prestasi. Sebut saja, Susi Susanti dengan medali emas pada 1992 dan medali perunggu pada 1996. Lalu, Mia Audina dengan medali perak pada 1996, Candra Wijaya/Tony Gunawan dengan medali emas tahun 2000, dan Markis Kido/Hendra Setiawan dengan medali emas pada 2008.  Dorongan serupa juga diungkapkan Sekretaris Umum Pengprov PBSI Kalimantan Utara Afandi Kamaruddin. Menurut dia, jika Moeldoko maju sebagai calon ketum PBSI, maka perlu mendapat dukungan yang besar.  "Kita sambut baik Pak Moeldoko, dalam rangka untuk kemajuan bulu tangkis," ujar Afandi ketika dihubungi.  Afandi mengaku mendukung Moeldoko untuk kesejahteraan PBSI. Setidaknya, perubahan dari ketua umum sebelumnya harus menjadi perhatian Meoldoko jika menjadi orang nomor satu di cabor bulu tangkis.  Sebelumnya sejumlah pengprov telah menyatakan secara terbuka dukungan untuk Moeldoko, seperti Pengprov Jawa Timur, Pengprov Jawa Tengah, Pengprov Jogjakarta, dan beberapa pengurus provinsi lainnya.  Seperti diketahui, minggu lalu 18 legenda bulu tangkis melakukan pertemuan dengan Moeldoko meminta Kepala Staf Kepresidenan itu untuk maju sebagai calon ketum. Dalam pertemuan hadir pula para legenda lain seperti Liem Swie King dan Rudy Hartono.  PB Djarum diwakili oleh Lius Pongoh, Ivanna Lie, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, Christian Hadinata, serta Yuni Kartika. Sedangkan Jaya Raya mengirimkan Imelda Wiguna, Rudy Hartono, dan Markis Kido.  Saat ini, kepengurusan PP PBSI periode 2016-2020 berada di bawah kepemimpinan Wiranto sebagai ketua umumnya. Namun kepengurusan Wiranto akan berakhir pada Oktober ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=J0VZ0B7_T0Q

Dukungan Terus Mengalir untuk Moeldoko Pimpin PBSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/120919-moeldoko-di-djarum_donnyradar-kudus_Radar-Kudus-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kamis siang (10/9), di sebuah hotel yang terletak di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, belasan legenda bulu tangkis Indonesia bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko.  Dalam sebuah makan siang bergaya prasmanan itu, 18 legenda Indonesia berkeluh-kesah tentang kondisi bulu tangkis saat ini. Di tengah perbincangan, secara terus terang mereka meminta mantan Panglima TNI tersebut untuk menjadi Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024.  Masa jabatan ketua umum saat ini Wiranto, akan habis pada Oktober mendatang. Tempat dan waktu Kongres PP PBSI memang belum ditentukan. Namun, kemungkinan berlangsung akhir tahun ini.  Karena waktu sudah semakin dekat, para mantan pemain kelas dunia tersebut berdiskusi dan berkumpul. Mereka mulai mencari calon yang cocok untuk didorong sebagai pengganti Wiranto. Nama Moeldoko muncul. Semua orang sepakat.  Nama-nama besar bulu tangkis dunia hadir dalam pertemuan tersebut. Mulai dari generasi lama yakni Rudy Hartono, Liem Swie King, Christian Hadinata, Lius Pongoh, Ivanna Lie, dan Imelda Wiguna. Sampai dengan generasi lebih baru yaitu Hariyanto Arbi, Markis Kido, hingga Tontowi Ahmad, dan Liliyana Natsir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-11-at-5.29.20-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Para legenda bulu tangkis Indonesia berpose setelah pertemuan dengan Moeldoko di Jakarta (10/9). (Dok Yuni Kartika).  ”Kami ingin bulu tangkis Indonesia kembali berjaya dan berprestasi di dunia. Karena itu, para mantan pemain yang berkumpul saat ini bersepakat meminta Pak Moeldoko maju Ketua PP PBSI di periode yang akan datang,” kata Rudy Hartono.  ”Ke depan, bulu tangkis akan menghadapi banyak tantangan. Saya melihat Pak Moeldoko mampu membawa kembali kejayaan bulu tangkis Indonesia,” imbuh juara All England delapan kali tersebut.  Mantan tunggal putri nasional era 1990-an Yuni Kartika yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan ada tiga hal yang membuat koleganya mantap meminang Moeldoko.  Pertama, kata Yuni, Moeldoko suka olahraga. Pria kelahiran Kediri tersebut pernah menjadi Wakil Ketua Umum PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI). Kedua, Moeldoko adalah salah satu sosok terpenting untuk menyelesaikan perseteruan antara PB Djarum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Tahun lalu, KPAI menuding bahwa audisi umum beasiswa bulu tangkis yang diadakan PB Djarum mengandung unsur eksploitasi anak. Sebab, kata KPAI, banyaknya logo dan kata Djarum di arena audisi, sangat berasosiasi dengan produk rokok.  Secara garis besar, KPAI berpendapat bahwa anak-anak peserta audisi hanyalah alat yang dimanfaatkan untuk mempromosikan rokok.  Pihak Djarum kecewa. Setelah beberapa kali bertemu dengan KPAI, Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin mengatakan mundur dan enggan menggelar audisi untuk 2020. Moeldoko, kata Yuni, adalah salah seorang mediator penting untuk mempertemukan dan mendamaikan kedua pihak.  “Dari sana kan bisa dilihat bahwa Pak Moeldoko punya passion pada bulu tangkis. Sebagai bekas panglima TNI, kami kira beliau memiliki visi yang baik dan bisa mengembangkan manajemen yang ada di PBSI,” katanya.  Faktor lainnya, tambah Yuni, Moeldoko adalah sosok yang humble. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko kerap meminta masukan kepada para mantan pemain, kira-kira apa yang bisa dia bantu untuk perkembangan bulu tangkis nasional.  “Kami kira, karakter seperti Pak Moeldoko cocok dan bisa membawa PBSI ke arah yang lebih baik,” kata Yuni.  Meski begitu, Moeldoko belum memberikan jawaban atas lamaran para legenda bulu tangkis dunia itu. Yuni tentu ingin Moeldoko berkenan menerima aspirasi mereka. Selain itu, dia juga berharap pengurus provinsi (pengprov) di seluruh Indonesia mendengar suara para mantan pemain.  Pengprov bakal menjadi kunci dalam pemilihan ketua umum PP PBSI. Sebab, merekalah pemilik suara dalam kongres. Jumlah suara pengprov mencapai 34. Satu suara berasal dari PP PBSI. Jadi, ada 35 suara dalam kongres. Seorang calon ketua umum, harus memiliki syarat dukungan minimal dari 10 pengprov agar bisa maju dalam pemilihan.  Juara dunia 1995 Hariyanto Arbi membenarkan ucapan Yuni. Dia mengatakan bahwa Moeldoko belum langsung menerima pinangan para mantan pemain. Hariyanto berharap, Moeldoko mau mempertimbangan keinginan para legenda bulu tangkis nasional.  Dalam pertemuan itu, kata Hariyanto, perwakilan klub-klub sempat curhat terkait perkembangan bulu tangkis kepada Moeldoko. Hariyanto menambahkan, klub-klub inilah yang menjadi ujung tombak pembinaan bibit-bibit pemain nasional.  Klub seperti PB Djarum dan PB Jaya Raya, tambah Hariyanto, mulai melatih atlet sejak berusia 10 tahun. Dan ini adalah pekerjaan yang sulit serta mahal.  Menurut Hariyanto, Moeldoko adalah sosok yang pas sebagai ketua umum selanjutnya. “Kami hanya bisa memunculkan dan mengusulkan. Sebab, kami tidak punya hak suara di kongres,” kata juara All England 1994 dan 1995 itu.  Yuni tidak menampik bahwa sempat muncul nama Erick Thohir untuk digadang-gadang sebagai Ketua Umum PP PBSI. Sejak dua bulan lalu, nama Erick sudah naik ke permukaan.  Namun, nama Menteri BUMN yang juga mantan Ketua Umum PP Perbasi tersebut lama-lama menguap. “Mungkin Pak Erick sedang sangat sibuk,” ucap Yuni.  Selain Erick, berembus pula kabar bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna potensial jadi kandidat calon ketum PP PBSI 2020-2024.

Alasan Legenda Bulu Tangkis Indonesia Dorong Moeldoko Jadi Ketum PBSI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rudy hartono

Berita Terkini