<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/N4yklJxyBQnJipvdCWXqZHLqbLfsztPqqsoLoUHS-2785132323.jpg" alt="menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin pemusnahan rokok ilegal di Jawa Timur, Kamis (2/10). (Dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin pemusnahan rokok ilegal di Jawa Timur, Kamis (2/10). (Dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan rokok ilegal hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II.&nbsp; Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut memusnahkan rokok ilegal yang telah diamankan oleh Kanwil Bea Cukai di Jawa Timur. Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan, hingga September 2025, langkah penindakan telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 260 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan. Djaka menyebutkan, yang ditindak adalah pelanggaran administratif dan pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta narkotika. "Dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 210 miliar," kata Djaka Budhi dalam acara pemusnahan, Kamis (2/10). Lebih lanjut, hingga September 2025, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 100,54 triliun, naik 4,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kata Djaka, Rp 95,67 triliun berasal dari sektor cukai, Rp 4,42 triliun dari bea masuk, dan Rp 0,44 triliun dari bea keluar. "Capaian ini sekaligus mencerminkan peran strategis Bea Cukai dalam mendukung kinerja APBN, menjaga daya saing industri legal, dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional," ungkapnya. Untuk menjaga keberlanjutan penerimaan dan melindungi masyarakat, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II memperkuat pengawasan. Dengan optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pemberantasan Penyelundupan serta Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. "Kedua Satgas ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam menegakkan hukum, melindungi industri dalam negeri, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045," tuturnya. Menanggapi hasil penindakan Bea Cukai ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kinerja positif penerimaan negara, sudah seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang tegas terhadap praktik ilegal. "Penindakan terhadap rokok ilegal bukan hanya soal menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan level playing field yang adil bagi pengusaha rokok yang patuh membayar cukai. Dengan begitu, industri legal dapat tumbuh dan bersaing secara sehat," tukas Purbaya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan hasil penindakan yang mendukung penerimaan negara.

Rugikan Keuangan Negara hingga Rp 120 Miliar, Menkeu Purbaya Musnahkan Rokok Ilegal di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/o4eGt4maSvKuJDfXlCxTpkzuMMTz5d5g4sGU8ccT-1-818952089.jpg" alt="Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengaku sedang menjajaki soal skema penyelesaian terkait utang kereta cepat Whoosh yang telah merugikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) hampir Rp 1 triliun. "Ini kan sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu kita akan selesaikan proses itu, sebagaimana juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR," kata Dony Oskaria saat ditemui di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (22/8). Lebih lanjut, Dony memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAI disebabkan oleh membengkaknya utang Whoosh. Inilah yang akan segera diselesaikan. Bahkan, ia memastikan persoalan yang tengah dihadapi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. "Ini akan kita selesaikan segera, nanti masuk dalam RKAP kita tahun ini," jelas Dony .&nbsp; Terakhir, ia memastikan Danantara telah bertemu dengan Direktur PT KAI, Bobby Rasyidin guna membicarakan persoalan kereta cepat Whoosh.&nbsp;"Sudah-sudah (bertemu Dirut PT KAI)," pungkas Dony. Sebelumnya, Dirut&nbsp; PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut bahwa persoalan piutang dari proyek Kereta Cepat atau Whoosh rute Jakarta-Bandung akan menjadi bom waktu bagi perseroan. Respons ini ia sampaikan guna menanggapi berbagai kritik yang disampaikan oleh beberapa anggota Komisi VI DPR RI terkait kondisi keuangan KAI, hingga beban utang yang ditanggung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). "Kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan. Memang ini bom waktu buat (KAI),&rdquo; kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade ia&nbsp;meminta Bos KAI untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pasalnya, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 persoalan Whoosh sudah tertuang di dalamnya.&nbsp;Hal itu, kata Andre menjadi bentuk komitmen Pemerintah untuk turun tangan terkait persoalan yang dihadapi oleh KCIC. "Kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk menyelesaikan KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi dengan (Danantara). Kan setiap bulan KAI diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja," ujar Andre. "Di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director (Febri), tolong bicarakan soal di dalam RKAP-nya Danantara 2025 salah satunya ada permasalahan Whoosh ini," imbuhnya. Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Joint Venture PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) bersama dengan 3 BUMN lain. Yakni PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahun KAI per 30 Juni 2025 unaudited, tercatat bahwa kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT PSBI mencapai Rp 951,48 miliar. Sementara itu, sejak awal tahun 2025 ini, PT KAI telah mengucurkan modal investasi ke PT PSBI mencapai senilai Rp 7,7 triliun. Untuk diketahui, PT KAI sendiri tercatat memiliki saham di PT PSBI sebesar 58,53 persen. &nbsp; &nbsp;

Dony Oskaria, COO Danantara menyebut pihaknya menjajaki skema penyelesaian utang kereta cepat Whoosh yang merugikan PT KAI.

Danantara Jajaki Skema Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh yang Rugikan PT KAI Nyaris Rp 1 Triliun, Masuk Dalam RKAP 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/6cQ4GHqjU9b692DY1RmZ6qDYOweSuWARXsJ9g9Ig-1-1275742688.jpg" alt="Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keputusan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini sudah gerah dengan praktik parkir liar. "Dari awal, kami hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," ucap perwakilan APRINDO Kota Surabaya, Romadhoni di ruang sidang wali kota, Rabu (18/6). Ada tujuh minimarket di Surabaya yang tergabung dalam APRINDO yang memutuskan untuk menyediakan parkir gratis. Di antaranya Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, Circle K, K-Mart, dan Family Mart. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menilai aturan parkir di Surabaya dapat memberikan dampak buruk alias merugikan pihak pengusaha. Sebab selain menggratiskan biaya parkir, minimarket tetap diwajibkan untuk menyediakan petugas parkir resmi, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam regulasi tersebut, setiap tempat usaha di Surabaya wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi dengan tanda pengenal perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Secara umum ini dampaknya secara ekonomi itu ada biaya tambahan bagi minimarket. Yang sebelumnya hanya membayar pajak, kemudian kini perlu menggaji juru parkir resmi," terang Rossanto kepada awak media, Kamis (19/6). Beban besar yang harus ditanggung pengelola minimarket ini akan memaksa mereka untuk mencari cara agar omzet yang didapat mencukupi. Termasuk untuk menggaji juru parkir resmi. Hal ini tidaklah mudah "Kalau saya lihat pihak minimarket ini yang paling banyak menerima beban, sehingga otomatis harga yang jual ke masyarakat akan meningkat. Ini tidak mudah," imbuh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini. Rossanto menekankan bahwa keberadaan minimarket telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Mereka dikenal sebagai toko modern yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. "Konsekuensinya harga mahal ya kemungkinan permintaan masyarakat untuk ke minimarket juga akan berkurang. Untungnya, aturan ini hanya ada di Surabaya. Kalau kemudian berlaku nasional, dampaknya akan ke inflasi," ucapnya. Rossanto berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih tegas dalam membuat kebijakan perparkiran di minimarket. Tidak kalah penting, kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

APRINDO memutuskan untuk menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, namun ada dampak bagi pengusaha.

Aturan Parkir Minimarket di Surabaya Berpotensi Rugikan Pengusaha Akibat Biaya Tambahan, Pakar Ekonomi Unair: Harga Barang Bisa Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/Qtov4A5EyPsgj7oSIm0REPtsnxKyhzdcHaDrhxay-2673081936.jpg" alt="Tim Indonesia rayakan kemenangan atas India yang memastikan langkah tim Indonesia ke perempat final Piala Sudirman 2025. (Dok. @badminton.ina)" width="100%">
<figcaption>Tim Indonesia rayakan kemenangan atas India yang memastikan langkah tim Indonesia ke perempat final Piala Sudirman 2025. (Dok. @badminton.ina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Insiden kontroversial mewarnai laga Indonesia melawan Denmark di Grup D Piala Sudirman 2025, yang digelar di Xiamen Fenghuang Gymnasium, Tiongkok, Kamis (1/5). Pada pertandingan ganda campuran yang mempertemukan Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja dengan pasangan Denmark Jesper Toft/Amalie Magelund, sebuah keputusan wasit memicu protes keras dari PP PBSI. Kejadian tersebut terjadi saat kedudukan 21-20 untuk Denmark pada game pertama. Rinov melepaskan shuttlecock hasil smash yang tampak jelas keluar lapangan. Namun wasit asal Hong Kong, Victor Wong, menyatakan shuttlecock tersebut menyentuh raket Rinov (touch). Keputusan ini mengakibatkan Indonesia kalah 20-22 pada game pertama. PP PBSI yang merasa dirugikan langsung melayangkan surat protes kepada BWF (Badminton World Federation). Melalui Kabid Hubungan Luar Negeri, Bambang Roedyanto, PBSI mengajukan protes resmi terkait keputusan wasit yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Surat protes tersebut disertai dengan rekaman pertandingan sebagai bukti atas insiden yang terjadi. "Keputusan ini sangat merugikan kami (Indonesia), karena jelas terlihat shuttlecock tidak mengenai raket Rinov," ujar Yuni Kartika, Kabid Humas PP PBSI.&nbsp; Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun telah menerima surat protes tersebut dan menyatakan akan melakukan investigasi terkait insiden ini. Setelah insiden kontroversial tersebut, Rinov dan Gloria tetap berjuang keras di game berikutnya meskipun sempat terganggu oleh keputusan yang dinilai tidak adil. Rinov pun&nbsp; yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit tersebut. "Kami sedang mengejar poin dan dalam posisi krusial. Saat itu dianggap foul dan langsung game selesai. Kami sempat emosi, namun wasit sudah mengambil keputusan," Jelas Rinov. Meskipun dirugikan dengan keputusan tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Denmark di laga tersebut. Satu-satunya kekalahan diraih oleh pasangan ganda campuran Rinov/Gloria, yang harus mengakui keunggulan pasangan Denmark. Kemenangan ini membuat Indonesia keluar sebagai juara Grup D dengan tiga kemenangan dan satu kekalahan. Dengan hasil tersebut, Indonesia melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Thailand pada Jumat (2/5) pukul 16.00 WIB. Laga ini akan menjadi penentu siapa yang berhak melangkah ke semifinal. Di sisi lain, Denmark meski kalah dari Indonesia, tetap lolos ke babak knock-out sebagai runner-up grup. Mereka akan menghadapi Korea Selatan, yang tampil sebagai juara Grup B. Meskipun sempat diganggu oleh keputusan kontroversial, tim Indonesia tetap fokus pada tujuan utama mereka di Piala Sudirman 2025, mengamankan tiket ke semifinal dan berjuang untuk meraih gelar juara.

Indonesia menang 4-1 atas Denmark di Piala Sudirman 2025, meski ada insiden kontroversial yang melibatkan wasit.

PP PBSI Protes ke BWF, Usai Keputusan Wasit yang Rugikan Indonesia saat melawan Denmark di Piala Sudirman 2025

Rugikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rugikan

Berita Terkini

Rugikan Keuangan Negara hingga Rp 120 Miliar, Menkeu Purbaya Musnahkan Rokok Ilegal di Jawa Timur

Danantara Jajaki Skema Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh yang Rugikan PT KAI Nyaris Rp 1 Triliun, Masuk Dalam RKAP 2025

Aturan Parkir Minimarket di Surabaya Berpotensi Rugikan Pengusaha Akibat Biaya Tambahan, Pakar Ekonomi Unair: Harga Barang Bisa Naik

PP PBSI Protes ke BWF, Usai Keputusan Wasit yang Rugikan Indonesia saat melawan Denmark di Piala Sudirman 2025

Download Aplikasi JawaPos.com