<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/gandung-2371817304.jpg" alt="Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil DI Jogjakarta Gandung Pardiman. (dok. istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil DI Jogjakarta Gandung Pardiman. (dok. istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional. "PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama," tegas Gandung Pardiman. Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal 250 MW. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 4,3 GW pada 2040. Pengembangan ini sejalan dengan target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), di mana pada tahun 2060 energi nuklir ditargetkan menyumbang 14,2 persen dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6 persen. Gandung menjelaskan bahwa PLTN memiliki keunggulan sebagai pembangkit base load berkapasitas besar dan stabil, yang menjadikannya pengganti ideal bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang saat ini jadi pembangkit utama. Selain itu, energi nuklir memiliki emisi karbon yang sangat rendah dan sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). "PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambah politikus Partai Golkar itu. Meski demikian, Gandung menyoroti tiga isu krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, soal dukungan publik. Survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN. Namun, sosialisasi harus diperluas, terutama di wilayah tapak potensial. Kedua, terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Gandung menekankan pentingnya regulasi dan mekanisme pengelolaan limbah yang ketat dan aman agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Sebagai bentuk keseriusan, ia mendesak agar pemerintah segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengimplementasikan seluruh tahapan program pengembangan energi nuklir nasional.&nbsp;"Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya," tutup legislator Daerah Pemilihan Jogjakarta itu.

Gandung Pardiman dukung pengembangan PLTN di Indonesia, soroti isu dukungan publik, pengelolaan limbah, dan SDM.

Pengembangan PLTN Didukung Legislator Komisi XII, Gandung: Kalau Mau Maju Kita Harus Berani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-174634-2994970052.jpg" alt="Ilustrasi pegawai PLN sedang mengamati kondisi gardu induk yang memasok listrik untuk pelanggan industri tegangan tinggi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai PLN sedang mengamati kondisi gardu induk yang memasok listrik untuk pelanggan industri tegangan tinggi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 telah disahkan dengan visi mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Hingga tahun 2060, sektor industri bakal membutuhkan 774 TWh atau sekitar 43 persen dari total kebutuhan listrik nasional sebesar sekitar 1.813 TWh. Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, mengatakan bahwa berbagai langkah strategis sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang cukup, andal, dan berkelanjutan. "Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,"&nbsp;kata Aryo dikutip Jumat (20/12). Pernyataan Aryo menanggapi terbitnya RUKN 2024-2060 yang merupakan pembaruan dari dokumen serupa periode 2019-2038. Dokumen ini disusun untuk menjawab tantangan kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Proyeksi kebutuhan energi listrik menunjukkan lonjakan signifikan dari 482 TWh pada 2024 menjadi 1.813 TWh pada 2060 dengan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik 3,8 persen per tahun. Konsumsi listrik per kapita juga diprediksi meningkat hingga lebih dari 5.000 kWh per tahun. Menurut Aryo, listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga fondasi utama bagi sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur lainnya. Target 8 persen pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa investasi besar-besaran pada sektor ini. Guna mencapai visi itu, Aryo menitikberatkan pada kolaborasi pemerintah dan swasta. Dia menyebut peran sektor swasta krusial dalam pencapaian target RUKN. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan investasi tahunan sekitar USD 30 miliar untuk mengembangkan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. Oleh karena itu, kemitraan dengan pihak swasta menjadi kebutuhan yang mendesak," jelasnya. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi langkah prioritas dan menjadi solusi strategis untuk menjembatani kebutuhan investasi yang besar di sektor ketenagalistrikan. Aryo menjelaskan, pemerintah perlu memanfaatkan peluang kolaborasi dengan swasta, guna mendanai proyek-proyek besar. Skema kolaborasi juga membuka peluang diversifikasi investasi. Dengan mekanisme ini, perusahaan swasta tidak hanya berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga di sektor pendukung seperti smart grid dan pengisian kendaraan listrik. Hal ini memberikan dampak positif pada peningkatan efisiensi jaringan listrik nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan infrastruktur listrik dapat lebih cepat terealisasi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," imbuhnya. Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM&nbsp;Kadin Indonesia, M. Maulana menambahkan, salah satu prioritas dalam RUKN adalah transisi menuju energi bersih. Pada tahun 2060, sekitar 73,6 persen dari bauran energi nasional diharapkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Maulana menekankan pengembangan pembangkit berbasis EBT seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi tidak hanya penting untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi di Tanah Air. "Transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan pembangkit yang fleksibel menjadi bagian dari solusi untuk memastikan transisi ini berjalan lancar," terangnya. Selain penambahan kapasitas pembangkit, pengembangan supergrid menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi listrik di seluruh Indonesia. Dalam rumusan RUKN, proyek interkoneksi antarpulau seperti Sumatera-Jawa, Jawa-Bali, dan Bali-Nusa Tenggara akan memperkuat konektivitas energi sekaligus memastikan pemerataan pasokan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil.

"Dibutuhkan investasi tahunan sekitar USD 30 miliar untuk mengembangkan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik," kata Aryo.

Kebutuhan Listrik Diprediksi Capai 1.813 TWh Berdasarkan RUKN 2024-2060, 43 Persennya oleh Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/SP-PLN-2606419677.jpg" alt="Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja berkaitan RUKN. (dok. SP PLN)" width="100%">
<figcaption>Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja berkaitan RUKN. (dok. SP PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024 berkaitan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) pada sub-Klaster Ketenagalistrikan. "Meskipun sebagian permohonan SP PLN bersama Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) tidak dapat diterima, kami tetap menyambut baik putusan ini," kata Ketua Umum. SP PLN, M.Abrar Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/11). Abrar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten menyatakan praktik unbundling (pemisahan) pengelolaan ketenagalistrikan inkonstitusional. "Kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada MK yang tetap konsisten menyatakan praktek unbundling pengelolaan ketenagalistrikan tidak dibenarkan atau inkonstitusional," tukasnya. Terkait pengesahan RUKN yang semula di UU Cipta Kerja ditetapkan tanpa persetujuan DPR RI, pihaknya juga meminta MK untuk menyatakan harus melalui pertimbangan DPR RI. "Kami juga mendukung sepenuhnya pernyataan Bapak Presiden untuk kembali menjalankan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan semangat nasionalis dan patriotik khususnya dalam pengelolaan energi listrik sebagai aset strategis bangsa," paparnya. Abrar Ali juga meminta agar SP PLN dan GEKANAS dilibatkan dalam setiap pembahasan RUU khususnya dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Ketenagalistrikan. "Kami juga minta kepada pemerintah untuk dilibatkan dalam membahas RUU Ketenagakerjaa, RUU Ketenagalistrikan maupun RUU yang terkait dengan pengelolaan energi," pungkasnya. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang digelar, Jumat (29/11) mengabulkan permohonan Pengujian Materiil UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, sub-Klaster Ketenagalistrikan. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Suhartoyo, Jumat (29/11). Dalam putusannya, Suhartoyo mengatakan, Pasal 7 Ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal ini bertentangan dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan leh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI". MK juga menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 Ayat (2) UU Cipta Kerja Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun permohonan ini diajukan oleh berbagai serikat pekerja yang bekerja di bidang energi. Mereka merasa pasal tersebut merugikan konstitusionalitas mereka karena perbedaan perlakuan tarif antar daerah dan potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis. Hal ini dinilai membuat usaha penyediaan listrik tak lagi di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar. Sebab itu, mereka meminta agar pasal yang mengancam penguasaan negara atas penyediaan listrik ini dibatalkan MK.

Abrar menyampaikan terima kasih kepada MK yang tetap konsisten menyatakan praktik unbundling pengelolaan ketenagalistrikan inkonstitusional.

Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja Sub-Klaster Ketenagalistrikan Dikabulkan Sebagian, SP PLN Apresiasi MK

RUKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUKN

Berita Terkini

Pengembangan PLTN Didukung Legislator Komisi XII, Gandung: Kalau Mau Maju Kita Harus Berani

Kebutuhan Listrik Diprediksi Capai 1.813 TWh Berdasarkan RUKN 2024-2060, 43 Persennya oleh Industri

Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja Sub-Klaster Ketenagalistrikan Dikabulkan Sebagian, SP PLN Apresiasi MK

Download Aplikasi JawaPos.com