<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/eri-dan-pendatang-3091690811.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan pendatang yang baru tiba di wilayahnya melapor ke pengurus rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing. &rdquo;Kalau kontraknya tidak sampai lima tahun tetap (wajib melaporkan) KTP asal dan ada keterangan domisili di sini, termasuk yang ada di kos-kosan,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (1/5). Dia mengemukakan, Surabaya merupakan salah satu tujuan warga dari luar kota untuk mencari pekerjaan. Pemerintah kota membuka pintu bagi perantau dari luar daerah yang hendak mencari nafkah di Kota Surabaya asal jelas tujuannya, atau sudah diterima bekerja. &rdquo;Alhamdulillah tidak sedahsyat tahun kemarin (arus masuk pendatang). Ada laporan yang datang itu ikut bekerja di mana, tidak ada yang tidak punya tujuan,&rdquo; ujar Eri. Dia menjelaskan, program-program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kota hanya menjangkau warga dengan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Surabaya serta anggota keluarga inti yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). &rdquo;Padat karya yang kami lakukan tidak hanya melihat KTP, tetapi juga KK. Kalau bukan keluarga inti tidak kami bantu, karena saya melihat banyak yang dititipkan di KK dan tidak semua keluarga inti,&rdquo; terang Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan, sesuai pasal 42 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap pendatang harus segera melapor. &rdquo;Supaya pemerintah kota bisa mengetahui keberadaan tinggal mereka dan kebutuhan mereka terhadap identitas terkini akan tercukupi,&rdquo; tutur Agus Imam Sonhaji.

Pemkot Surabaya wajibkan pendatang yang baru tiba lapor ke rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan tempat tinggal masing-masing

Pemerintah Kota Surabaya Mewajibkan Pendatang Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-21-at-13.57.41.jpg" alt="Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 10.830 orang ketua RT, ketua RW, LPMK di seluruh Surabaya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan ribu ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), di Surabaya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).  Hingga Sabtu (11/3), total peserta mencapai 10.830 orang. Terdiri atas 9.271 ketua RT, 1.405 ketua RW, dan 154 LPMK di seluruh Surabaya. Selama ini, para peserta dinilai ikut menyukseskan pembangunan kota dengan beragam risiko pekerjaan.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan, mereka masuk golongan pekerja rentan yang perlu mendapatkan jaminan. Pemberian jaminan melalui BPJAMSOSTEK dimulai sejak tahun lalu.  ”Tahun ini dilaksanakan secara menyeluruh. Sampai semua ketua RT, RW, dan LPMK, mendapat jaminan tersebut,” terang Armuji.  Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, para pengurus kampung lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya melayani warga masyarakat.  ”Saat ini, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima semakin tinggi. Sehingga, kami juga harus mampu mewujudkan itu,” kata Armuji.  Menurut Cak Ji, sapaan akrab Armuji, upaya reformasi birokrasi dan peningkatan layanan tidak hanya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota. Namun juga di level pengurus kampung RT, RW, dan LPMK.  ”Para ketua pengurus kampung juga sering kita undang mengikuti rapat seperti musyawarah perencanaan pembangunan, validasi data kependudukan, dan sosial. Kita ingin lancar semuanya tapi juga dijamin dari berbagai risiko,” papar Armuji.  Berdasar ketentuan, pemerintah daerah bisa memberikan jaminan sosial bagi para pengurus kampung dan LPMK. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.  ”Pemerintah membayarkan iuran kepesertaan melalui anggaran daerah,” papar Armuji.  Di mengimbau agar dukungan yang diberikan Pemkot Surabaya dapat selaras dengan memberikan peningkatan layanan kepada warga Surabaya.

RT, RW, dan LPMK, Surabaya Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-dan-pemulihan-ekonomi1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus mengetahui indikator warga miskin. Hal itu sebagai acuan kriteria penerima bantuan.  ”Kami berharap RT/RW dan LPMK juga mengetahui indikator warga miskin sebagai acuan kriteria penerima bantuan,” kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (30/1).  Wali Kota Eri mengatakan, ada beberapa kriteria masyarakat miskin berdasar standar penilaian yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan adalah memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem yakni, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358 ribu.  Menurut Eri, hal itu sering disampaikan dalam pertemuan dengan RT/RW dan LPMK di Surabaya. Terakhir disampaikan di Gedung Serbaguna Sememi Kidul (GSSK), Surabaya, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eri menerima beragam aspirasi, saran hingga keluhan yang disampaikan langsung para pengurus wilayah.  Meski demikian, lanjut Eri, dalam satu tahun terakhir, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Tercatat pada awal 2022, jumlah warga miskin di Kota Pahlawan mencapai 1,3 juta jiwa dan saat ini menjadi 219.427 jiwa atau turun drastis sekitar 83,1 persen.  Cak Eri panggilan lekat Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, Pemkot Surabaya terus berupaya mengentas 219.427 jiwa atau 75.069 KK agar lepas dari kemiskinan. Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkan segera bisa lepas dari garis kemiskinan.  ”Targetnya satu tahun. Kami bergerak bersama dengan RW. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar Eri.  Menurut dia, intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin, namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pramiskin. Kedua kategori itu mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.  Saat ini, kata dia, pemkot akan terus peduli terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot melalui program padat karya.  ”Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaan apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan,” ucap Eri.

Wali Kota Minta RT/RW/LKMK di Surabaya Tahu Kriteria Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RT-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kewenangan ketua RT di Kota Surabaya dalam layanan kependudukan makin bertambah. Ketua RT bisa memproses 10 jenis layanan kependudukan yang diajukan pemohon. Warga tak perlu lagi bolak-balik ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).  Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk Dispendukcapil Surabaya Laily Susanti mengatakan, mulai 3 Oktober hingga 11 Oktober, seluruh Kasi Pemerintahan kecamatan mendapatkan pelatihan dari dispendukcapil.  Beberapa dinas lain juga turut serta melatih. Misalnya, dinas koperasi usaha kecil dan menengah serta perdagangan (dinkopdag), dinas kesehatan (dinkes), hingga dinas pendidikan (dispendik).  Dalam kegiatan itu, Kasi Pemerintahan dilatih enam jenis pelayanan adminduk. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diminta melatih para ketua RT. ”Nanti ketua RT ikut membantu layanan adminduk,” ucap Laily.  Sebelumnya, ketua RT sudah dilatih empat jenis layanan adminduk. Dengan tambahan itu, ketua RT bisa memproses 10 jenis layanan. ”Mulai dari dokumen lahir, mati, pindah keluar, pindah datang, pindah dalam kota, pecah kartu keluarga, cetak ulang kartu keluarga, perubahan biodata, perubahan gelar, dan cetak kartu identitas anak,” jelas Laily.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Iman Sonhaji menyatakan, penambahan kewenangan ketua RT itu diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang anti mbulet dan efisien. Untuk mendapatkan layanan, warga cukup mengajukan ke ketua RT, tak perlu wira-wiri ke MPP Siola. ”Sekarang juga ada Klampid New Generation (KNG). Surabaya siap menjalankan pelayanan berbasis digital,” ujarnya.  Terpisah, Ketua RT 09 Kecamatan Asemrowo Iiswati siap menjalankan 10 layanan tersebut. Tambahan layanan itu bukan malah menjadi beban. ”Ini sudah tugas kami. Untuk akta lahir, kami terbantu dari rumah sakit bersalin. Jadi begitu pulang dari RS, akta sama KK sudah beres,” jelasnya.

Di Surabaya, 10 Layanan Kependudukan Ini Cukup Ditangani Ketua RT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Armuji-sidak-bus.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengimbau warga di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, itu melapor ke pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sebelum melakukan perjalanan mudik Lebaran.  ”Pastikan juga tabung gas telah dilepas, aliran listrik sudah dicabut dan kondisi rumah terkunci saat ditinggalkan,” kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (27/4).  Menurut dia, dalam kondisi darurat atau ada yang mencurigakan, warga bisa segera menghubungi Command Center 112 yang telah disiagakan Pemkot Surabaya selama libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain itu, warga yang mudik harus sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster.  Dia menyebut, di Kota Surabaya 792.686 warga telah mendapatkan suntikan vaksin booster. ”Bagi yang belum bisa segera melakukan tes usap antigen atau PCR. Pemkot Surabaya juga sudah siap dengan upaya pengendalian Covid-19,” ujar Armuji.  Dia menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang menjalankan mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan sehat.  ”Kami yakin animo pemudik akan meningkat karena dalam dua tahun akhir terjadi pembatasan. Sehingga berbagai langkah antisipasi perlu disiapkan termasuk saat arus balik,” tutur Armuji.  Beberapa waktu lalu, PT Jasa Marga (Persero) memperkirakan 268.140 kendaraan akan meninggalkan Kota Surabaya pada periode H-7 hingga H-2 Lebaran tahun ini. Adapun prediksi puncak arus mudik jatuh pada 29 April atau H-3 Lebaran.

Wakil Wali Kota Imbau Warga Surabaya Lapor RT/RW sebelum Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kader-Kesehatan-1.jpg" alt="Kader Kesehatan saat melakasanakan tugasnya keliling kampung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kader Kesehatan saat melakasanakan tugasnya keliling kampung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi siapkan 28 ribu kader Buser Surabaya Hebat. Mereka ditugaskan di setiap lingkungan rukun tetangga (RT) di Kota Pahlawan, Jawa Timur.  ”Jadi, setiap RT ada 4 orang (buser). Fungsinya, mereka melihat rutilahu (rumah tidak layak huni), yang mana yang dapat bantuan, bayi tengkes (kerdil) di mana. Kalau kader kan keikhlasan, kalau buser ada tugasnya, ada kinerjanya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (25/2).  Menurut Eri, buser yang dimaksud bukanlah petugas yang menangkap penjahat, melainkan kader yang siaga membantu pemkot menyelesaikan permasalahan sosial, kesehatan, hingga kemiskinan.  Eri menyatakan, buser di setiap RT dipilih dari kader yang aktif. Mereka dipilih kelurahan, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, untuk membantu pemkot menyelesaikan masalah sosial hingga kesehatan.  ”Jadi, dari kader-kadernya Kota Surabaya akan diambil, dites yang mampu. Nanti dijadikan Buser Surabaya Hebat. Ini adalah orang-orang dari kader yang kami ambil menjadi bagian,” terang Eri.  Sedangkan untuk kader-kader yang lain, Eri memastikan, mereka tetap jalan dengan tugas berbeda. Setidaknya, dari sekitar 45 ribu kader di Kota Pahlawan, 28 ribu di antaranya akan dipilih menjadi Buser Surabaya Hebat.  Eri menyebut, nanti kader di Surabaya juga tak lagi terbagi dalam berbagai bidang, tetapi mereka yang sebelumnya terdiri atas Bumantik, Kader Lingkungan, hingga Kader Kesehatan, akan menjadi satu bagian, yakni Kader Surabaya.  ”Insya Allah kader-kader itu namanya akan hilang. Jadi, tidak ada lagi namanya kader A, kader B, dan kader C. Semua jadi Kader Surabaya,” ujar Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menegaskan, kader itu sifatnya sosial dan hanya membantu pemkot. Sementara tugas dan tanggung jawab, tetap berada di kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait di lingkup Pemkot Surabaya.  ”Kalau kader tetap jalan, seperti di Posyandu bantu-bantu apa. Kalau Buser yang bagian gerak cepat,” papar Eri.  Saat ditanya mengenai insentif kader yang belum diserahterimakan, Eri menjelaskan, saat ini pemkot tengah menghitung. Rencananya, pekan depan insentif kader bisa segera dicairkan.  ”Insentif kader masih kami hitung. Insya Allah dalam minggu depan cair,” ucap Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, kader adalah warga pelayan masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menggerakkan serta berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Banyak jenis kader di Surabaya dengan tugas yang beragam sesuai perangkat daerah pengampu.  ”Agar peran kader lebih terintegrasi, Pemkot Surabaya melakukan penggabungan seluruh kader menjadi satu, yaitu Kader Surabaya Hebat,” kata Nanik.  Menurut dia, adanya kriteria dalam pemilihan kader, disesuaikan dengan tujuan pemkot untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi Kader Surabaya Hebat. Yakni melakukan layanan dan pendampingan warga yang berada di sekitar tempat tinggal kader.  ”Untuk kader yang telah melakukan kegiatan pada Januari dan Februari, tapi tidak memenuhi kriteria sebagai Kader Surabaya Hebat, akan tetap diberikan haknya sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” tutur Nanik.

Pemkot Siapkan 28 Ribu Kader Buser Surabaya Hebat

rukun tetangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rukun tetangga