<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Progres-Rumah-DP-0-Kelapa-Vilage-capai-87-Persen-Salman-Toyibi-6-1.jpg" alt="Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. (Salman Toyibi/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. (Salman Toyibi/ JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengenakan kemeja Abu-Abu lengan panjang dibalut celana cream dan kopiah hitam, Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, tampil begitu percaya diri dan meyakinkan dalam debat final putaran kedua Pilgub DKI 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017).  Ratusan pasang mata dari para pendukungnya terpana, saat Anies dengan tenang menjawab pertanyaan yang dibacakan Sukarto, salah satu perwakilan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga. Karto-demikian dia biasa disapa- kala itu menceritakan salah satu keluhan, betapa menderitanya seorang penghuni rumah susun (Rusun) di Jatinegara, yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung.  “Pak Kami ini warga Rusun Jatinegara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami tidak saja menderita secara ekonomi, tapi juga secara mental. Kami benar-benar merasa drop. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus. Bila bapak terpilih, apakah bapak tega untuk terus menerus, membebani kami biaya rusun yang bocor ini?” tanya Karto kepada kedua Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu.  Jika Basuki Tjahaja Purna (Ahok) lebih banyak defensif dan terkesan menyalahkan kepemimpinan sebelumnya dan kontraktornya yang tidak benar, saat menjawaba pertanyaan Karto, Anies dengan percaya diri justru menawarkan solusi yang menyihir perhatian ratusan audiens di lokasi debat. Dengan menyerap aspirasi seorang penghuni Rusun di Bukit Duri bernama Hamzah, Anies berjanji ingin menata kampung yang kumuh, agar menjadi lebih baik.  Anies ingin menata ulang, memberikan akses pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, namun diberikan solusi. Anies akan memberikan hak untuk memiliki rumah, dengan pembiayaan 0 Rupiah DP-nya.  Mantan menteri pendidikan nasional (Kini Mendikbudristek) ini tak ingin rakyatnya menderita kala ia memimpin Jakarta nanti. Karena menurutnya, seorang gubernur adalah pemimpin rakyat. Penderitaan rakyat menurut Anies, adalah sebuah penderitaan juga buat gubernur.  “Ini bukan statistik. Ini adalah manusia, yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu, kami ingin hadir, memimpinnya dengan hati, karena problem seperti ini. Solusinya, kita buatkan program perumahan, dengan DP O rupiah,” kata Anies disambut tepuk tangan meriah oleh para pendukungnya.  Pernyataan Anies ini memang bukan isapan jempol semata. Untuk merealisasikan janjinya saat kampanye dulu, Anies bersama Sandi yang kala itu menjadi pasangannya, seminggu sebelum 100 hari pertama kerja, pada (18/1/2018), meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.  "Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunasi, kalau program tidak dilaksanakan bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.  Dalam perjalanannya, ternyata realiasi pembangunan rumah dengan iming-iming DP 0 rupiah itu tak semulus janjinya saat kampanye dulu. Banyak yang mencibir, tak sedikit pula yang menyangsikan mimpi besar Anies untuk menyejahterakan Warga Jakarta. Persoalan regulasi skema pembiayaan juga menjadi ganjalan dalam pembelian rusun tersebut.  Setali tiga uang. Tak hanya persoalan skema pembiayaan. Belakangan, janji manis Anies ini justru terciderai dengan adanya kasus korupsi pembelian tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur.  Pembelian tanah yang rencananya diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 Rupiah, justru menjadi bancakan Perumda Sarana Jaya, Perusahaan BUMD yang bertugas mengurusi pembelian tanah, bersama sejumlah perusahaan swasta yang menjual tanah tersebut.  Akibatnya, Yoory Corneles Pinontoan selaku mantan Direktur Utama PD Sarana Jaya menjadi pesakitan. Setelah ditetapkan tersangka oleh penyidik KPK, Yoory pun diseret ke meja hijau. Dia didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Dari perkara ini, Yoory Corneles Pinontoan akhirnya divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry dinilai terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Perbuatannya dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  "Menyatakan terdakwa Yorry Corneles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim, Syaifuddin Zuhri membacakan putusan vonis di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/2).  Yorry juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.  Eks Dirut Perumda Sarana Jaya jadi Tersangka Lagi  Sengkarut kasus mafia tanah DKI, ternyata tak berhenti di kasus korupsi tanah Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang peruntukannya sebagai bagian program Rumah DP 0 Persen. Rupanya, di wilayah lain, praktik lancung ini juga kembali mengemuka. Kabarnya, komisi antirasuah, kembali menetapkan Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, sebagai tersangka kembali dalam kasus pembelian tanah.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, kali ini Yoory kembali menjadi pesakitan dalam kasus pembelian tanah di bilangan Pulo Gebang, Jakarta Timur.  “Kerugian negara kurang lebih Rp 270 miliar,” terang sumber JawaPos.com di internal lembaga antirasuah.  Tak hanya Yoory, Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian juga dikabarkan kembali menjadi pesakitan.  “Sudah diputuskan naik ke penyidikan,” imbuh sumber tersebut.  Di lain pihak, sumber lain yang mengetahui persis adanya sengkarut rasuah pembelian tanah yang peruntukannya sebagai Rumah Dp 0 Persen, juga membenarkan, jika kasus ini sudah naik ke penyidikan.  “Betul, sudah naik ke penyidikan,” kata sumber tersebut.  Dengan adanya peningkatan status hukum tersebut, maka, tinggal tujuh laporan lagi kasus serupa yang belum ditingkatkan ke penyidikan. Pasalnya, total ada sembilan laporan dugaan korupsi pembelian tanah Provinsi DKI Jakarta yang diduga bermasalah.  Menanggapi adanya hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, hingga berita ini diturunkan tak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, ketika ditanya adanya penetapan tersangka kembali kepada Yoory dan Tommy.  Hal senada juga dilakukan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko. Dia tidak membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, ketika ditanya perihal perkembangan pembelian rumah DP 0 persen, serta soal penetapan tersangka kembali Yoory dan Tommy.

Main Mata Janji Manis Rumah DP 0 Persen Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anies-akan-jual-saham-perusahaan-bir-gerindra-akan-lobi-anggota-dewan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku mengenali Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudi Hartono Iskandar. Saat ini, Rudi telah menyandang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.  Pernyataan ini disampaikan Taufik usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Legilator Partai Gerindra itu diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.  "Saya kenal Rudi," kata Taufik usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/8).  Meski mengenal Rudi, Taufik mengklaim tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul yang saat ini ditangani KPK. “Saya enggak tahu Munjul. Tahu Munjul kan waktu ditangani KPK,” ujar Taufik.  Taufik tak memungkiri, dirinya mengetahui anggaran pengadaan tanah yang diusulkan badan anggaran (banggar) DPRD DKI Jakarta.Tetapi, teknis penggunaannya merupakan tanggung jawab BUMD masing-masing.  Dia pun mengakui, terdapat anggaran senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan tanah. Menurutnya, banggar DPRD DKI tidak menaruh curiga atas nominal yang diajukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.  “Iya ada, anggarannya ada. Kan banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing,” pungkas Taufik.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

M Taufik Akui Terdapat Anggaran Rp 1,8 T Untuk Pengadaan Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/J68A6727_1607260577129.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Harbandiyono pada Kamis (29/7) kemarin. Dia dicecar penyidik KPK terkait keikutsertaan sebagai tim investasi dalam pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.  "Harbandiyono (Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya) dikonfirmasi antara lain mengenai keikutsertaan saksi sebagai Tim Investasi dalam pengadaan tanah di Munjul," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/7).  Tim penyidik KPK juga turut memeriksa, Direktur PT. Adonara Propertindo Tommy Ardian yang sudah menjadi tersangka dalam perkara ini. Penyidik menduga ada transaksi keuangan PT AP yang mengalir ke berbagai pihak.  "Tommy Ardian (swasta), dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai data aktifitas transaksi keuangan PT AP yang diduga mengalir ke berbagai pihak terkait dengan pengadaan tanah di Munjul," tegas Ali. Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK Cecar Pejabat Perumda Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/J68A6727_1607260577129.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pembahasan hingga aliran uang pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Tim penyidik memeriksa sejumlah pihak atau pejabat pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.  Mereka yang diperiksa antara lain, Plt Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono; Senior Manajer Divisi Pertanahan dan Hukum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yadi Robi dan Staf Divisi Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Rahmat.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya pembahasan anggaran dan adanya aliran sejumlah uang pada pihak-pihak tertentu terkait pengadaan pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/7).  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

KPK Telisik Pembahasan Hingga Aliran Uang Pengadaan Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/lobi-gubernur-bank-indonesia-langkah-anies-wujudkan-rumah-dp-0-persen_m_179691.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di kantor BI, Jakarta Pusat, Jumat (5/1). Dalam pertemuan ini, Anies membahas sejumlah program Pemprov DKI seperti Ok Otrip dan pemilikan rumah tanpa uang muka atau DP 0 persen untuk disinergikan dengan BI. Saat pertemuan itu, Anies mengatakan pihaknya mendiskusikan soal program DP Rumah 0 Persen. Bank Indonesia sudah memberikan skema pembiayaan yang lebih jauh. Menurut Anies, BI menginginkan Pemprov DKI membuat satu tim dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan program secara mendetail. "Harapannya program DP Nol Persen bisa lebih efisien," kata Anies seperti dikutip dari JPNN.com, Group of Jawa Pos, Jumat (5/1) Selain itu, Anies juga mengaku membahas program Ok Otrip dengan Agus. Anies meminta program Ok Otrip bisa terintegrasi dengan sistem perbankan di Indonesia. "Pada 15 (Januari) pilotnya (percontohannya, red) akan dimulai. Gubernur BI menginstruksikan jajarannya agar pilot berjalan dengan baik," kata dia. Selain membahas Ok Otrip, Anies juga meminta kepada Agus agar sistem perpajakan dan retribusi daerah Jakarta diintegrasikan dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan platform itu, maka para wajib pajak bisa membayar pajak lebih transparan dan tepat waktu. "Misalkan (wajib pajak) datang ke restoran atau hotel, ketika customer lakukan pembayaran langsung tersambung sistem retribusi pajak daerah melalui GPN," kata dia.

Lobi Gubernur Bank Indonesia, Langkah Anies Wujudkan Rumah DP 0 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/keinginan-anies-sandi-wujudkan-program-rumah-dp-0-persen_m_178825.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana Pilkada DKI Jakarta 2017 begitu panas. Beberapa kali diadakan debat antara setiap calon untuk sama-sama memahami program kerja yang dimiliki. Tak kalah menyita perhatian, yakni debat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan seputar program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol persen. Saat itu, Ahok mulai mempertanyakan rumah macam apa yang ingin dibangun Anies dengan program itu, rumah tapak atau rumah susun. Serta segmen sasaran pemilik rumah tersebut, warga yang berpenghasilan Rp 7 juta atau Rp 3 juta. Debat putaran kedua yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4) itu pun menggantung. Sebab Anies tak menjelaskan secara rinci perihal pertanyaan Ahok, Anies hanya menjelaskan program itu bukan berarti membangun rumah, tetapi tentang pembiayaan, dan nantinya rumah itu bisa dibangun pemerintah atau swasta. "Agak keliru. Kami tidak membangun rumah, tapi ini pembiayaan, instrumen pembiayaan. Bukan membicarakan membangun rumah, tapi kita carikan solusi sesuai pilihan," jawab Anies kala itu. Kemudian, selang sebulan setelah pelantikan Anies dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, akhirnya rencana realisasi program rumah DP 0 persen diumumkan. Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pembangunan Sarana Jaya mengatakan rumah tersebut dibangun pada awal tahun depan. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengungkap program yang merupakan janji kampanye dari pasangan nomor urut 3 saat Pilkada itu akan dibangun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. "Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa mulai (dibangun) dengan pilot project pertama di Pondok Kelapa. Kita harapkan seperti itu," ungkap Yoory, Selasa (21/11). Dia menjelaskan, rumah DP nol rupiah berkonsep hunian vertikal atau apartemen yang terdiri atas dua tower sebanyak 700 unit, serta dibangun di atas tanah seluas 1,3 hektare. "Ada dua tower, kurang lebih 700 unit. (Bentuknya) Apartemen, harus. Kalau di Jakarta ini kan enggak bisa landed (tapak) lagi, tanahnya terbatas. Jadi harus&nbsp;vertical&nbsp;housing," jelasnya.

Keinginan Anies-Sandi Wujudkan Program Rumah DP 0 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/penjelasan-anies-soal-skema-pembangunan-program-dp-0-rupiah_m_169647.jpeg" alt="Ket foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno usai rapat paripurna RAPBD 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>Ket foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno usai rapat paripurna RAPBD 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah menjadi salah satu program unggulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Keduanya berkeinginan agar warga Jakarta yang belum memiliki rumah mendapat kemudahan. Dalam rapat paripurna soal RAPBD 2018 hari ini, Senin (20/11), Anies menjelaskan, program tersebut difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami). "Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta, yang sasarannya difokuskan pada penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan rusunami," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11). Dia mengungkapkan, skema penyediaan rumah yang akan ditempuh, melalui pembangunan rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan pihak swasta. "Pembangunan Rusun baru dengan APBD di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," jelasnya. Selain itu, kata Anies, program ini akan melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersil dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR. "Saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 rupiah yang di dalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," sambungnya. Implementasi program DP 0 rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor. "Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio loan to value untuk pembiayaan program perumahan pemerintahan pusat dan atau pemerintah daerah," papar Anies. Secara lengkap, Pasal 17 berisikan bahwa kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang didukung dengan dokumen. Menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Penjelasan Anies soal Skema Pembangunan Program DP 0 Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rumah-dp-0-persen-dinilai-sulit-terwujud-tim-anies-sandi-bilang-gini_m_162824.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik hari ini (15/10). Selanjutnya,<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/16/162902/di-hari-pelantikan-sandiaga-uno-tetap-puasa-sunnah" target="_blank"> pemimpin baru ibu kota in</a>i akan menjalankan 23 program kerja. Namun sebagai langkah awal kepemimpinannya, ada empat program yang menjadi fokus utama Anies-Sandi. Empat janji kampanye tersebut telah menjadi ekspektasi besar bagi warga Jakarta. Di antaranya, yakni One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Karcis One Trip (OK OTrip), serta Down Payment (DP) atau uang muka rumah 0 persen. Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif mengatakan, dari keempatnya, DP rumah 0 persen menjadi program yang paling sulit untuk direalisasikan. "Dari 23 itu yang sangat menonjol ada empat, dan yang cukup sulit memang itu program rumah DP nol rupiah," ujarnya dalam diskusi bertajuk Pemimpin Baru Jakarta yang digelar di Warung Daun Cikini, Sabtu (14/10). Sementara itu, ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sudirman Said menyampaikan, dalam mewujudkan program rumah DP 0 persen masih bisa diwujudkan dengan beberapa rekomendasi. Menurutnya, setiap program dapat terwujud apabila diawali dengan niat yang baik. Dengan demikian, kesulitan yang menjadi tantangan akan mendapat jalan keluarnya. "Rekomendasinya banyak. Misalnya kita tidak mungkin bangun dalam waktu cepat selesai. Jadi kita mulai dengan regulasi, menyiapkan subsidi untuk masyarakat, kemudian melihat lahan-lahan yang bisa digunakan Pemda yang dengan harga terjangkau," terang Sudirman, live by phone. Dia menuturkan, dalam berinovasi sejatinya selalu mendapatkan tantangan. Dalam hal ini, dia ingin melewatinya dengan berbagai persiapan. "Setiap inovasi program pasti ada tantangan, salah satu menimbulkan kesulitan itu pasti. Jadi kita siapkan seperti ini. Jadi berbagai pengalaman. Yang penting niatnya, untuk melewati tantangan selalu ada jalan," tutur dia. Sebelumnya, Sudirman telah menyerahkan hasil kerja tim sinkronisasi kepada Anies dan Sandi berbentuk buku yang berjudul "Sumbangan Pemikiran", Jumat (13/10). Dari buku tersebut, terangkum 23 janji yang dirincikan menjadi sekitar 50 program, kemudian dijabarkan kembali dalam 3.313 kegiatan.

Rumah DP 0 Persen Dinilai Sulit Terwujud, Tim Anies-Sandi Bilang Gini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dp 0 persen

Berita Terkini