<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa program pembangunan hunian DP Rp 0 inisiasi eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan tetap dilanjutkan di era kepemimpinannya. Ia menyatakan sudah ada Business to Business (B2B) untuk kelanjutan pembangunan tersebut.  "Itu kan kemarin udah B2B, kan, Sarana Jaya, tetap jalan," ujarnya kepada wartawan setelah meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).  Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengusulkan dana APBD untuk pembangunan hunian DP Rp 0. Sebab, kelanjutan pembangunan program unggulan Anies itu akan menggunakan anggaran dari yang lainnya.  "Dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).  Ia mengatakan bahwa yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian DP Rp 0.  "Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar 550 M dan sudah tersalurkan sebanyak 254,8 Miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah," jelasnya.  Dengan begitu, kata Sarjoko, saat ini ada dana tersisa di kas UPDP sebesar 295,2 Miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit.  "Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar 176 Miliar," tandasnya.

Heru Pastikan Program Unggulan Anies, Rumah DP Rp 0 Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan alasan tidak terpenuhinya janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun sebanyak 232.214 unit rumah DP Rp 0. Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya target tersebut adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga dua tahun.  "Kita katakan dua tahun nol (pembangunan), ya. Dua tahun itu kan hampir tidak dikerjakan. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena Covid-19," katanya kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).  Setelah target tersebut akhirnya tidak tercapai, akhirnya Pemprov DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0. Berdasarkan data dari rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, rumah DP Rp 0 ditargetkan terbangun sebanyak 232.214 unit. Lalu, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, Pemprov DKI menurunkan targetnya menjadi 9.081 unit. "Kenapa itu diturunin? Rasional itu. Waktu perencanaan, pembangunan kita tahun ini, segini. Ternyata dua tahun ini absen, kan enggak ada sama sekali," ujarnya.  Marullah mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017-2022, Pemprov DKI telah membangun 2.313 unit Rumah DP Rp 0. Oleh karena itu, Marullah meyakini pihaknya akan mampu menyelesaikan target pembangunan dengan total 9.081 unit sampai tahun 2026. "Rasanya sih optimis, mudah-mudahan jadi," imbuhnya.  Untuk diketahui, kelanjutan pembangunan Rumah DP Rp 0 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Berdasarkan isi RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP Rp0. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business, BUMN, BUMD, Swasta.  Selain itu, diadakannya juga penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan Rumah. Lalu, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, dan pembentukan Badan Layanan Umum Daeerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP 0 Rupiah.  "Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD. (*)

Ini Dalih Pemprov DKI setelah Gagal Penuhi Target Rumah DP Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/4jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim bahwa tidak ada pihak manapun yang kontra dengan program rumah susun DP Rp 0 yang baru saja diresmikannnya, Kamis (8/9).  Menurut Anies penolakan-penolakan terhadap program yang jadi janji politiknya tersebut hanya ramai di media sosial saja. Hal itu berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.  "Kalau kontra enggak ada, ramai aja di sosmed. Kontra sih enggak ada," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/9).  Orang nomor satu di DKI itu justru berterima kasih kepada semua orang yang sering meramaikan perbincangan soal rumah DP Rp 0 di media sosial. Dengan begitu, programnya tersebut justru menjadi mudah dikenal khayak umum.  "Ini kami berterimakasih sekali pada semua yang meramaikan rumah DP Rp 0 ini sehingga menjadi tenar. Tanpa kami harus bayar agency untuk mempromosikan program DP Rp0. Benar-benar berterima kasih sekali telah mempopulerkan DP Rp 0 sehingga ada di mana-mana," jelasnya.  Anies menambahkan bahwa dirinya tak pernah menghiraukan tudingan-tudingan sinis di media sosial terkait rumah DP Rp 0. Ia selama ini mengaku hanya berusaha untuk dapat mewujudkan janji politiknya tersebut.  "Sehingga kami bersyukur dan berjalan terbukti ini bisa memfasilitasi. Dan bisa tanya kepada warga-warganya. Saya sering sampaikan. Ketika ada tudingan jangan dijawab dengan sanggahan, tetapi di jawab dengan kenyataan. Inilah yang kita tunjukkan," tegasnya.  Gubernur DKI yang akan segera berakhir masa jabatannya pada Oktober tersebut memastikan bahwa program Dp Rp 0 akan tetap berjalan dengan semestinya meski dirinya nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur di DKI.  "Iya tetep berlanjut, dan ini justru pakai peraturan, saya bekerja dengan institusi bukan dengan personality. Kerjanya dengan institusi, semua yang dikerjakan dalam bentuk peraturan itulah institusinya. Peraturan ini nantinya bisa dinilai oleh semuanya dan dilaksanakan sehingga siapapun yang bertugas dia akan menjalankan dengan ketentuan yang ada," pungkasnya.

Anies Klaim Tak Ada yang Kontra dengan Program Hunian DP Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/4jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Timur. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi dengan beragam fasilitas.  Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko, Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dibangun di atas lahan seluas ± 2,9 hektar, tinggi 24 lantai, dengan total 868 unit yang terdiri dari tipe studio dan 2 kamar. Sedangkan Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa yang juga dibangun di atas lahan seluas ± 2,9 hektar terdiri dari 20 lantai, dengan total 480 unit dari tipe studio dan 2 kamar.  Sarjoko menambahkan, sejak 2018, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan BUMD, BUMN, dan pihak swasta lainnya untuk melaksanakan penyediaan hunian milik yang terjangkau dan pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tanpa DP bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  "Penyediaan hunian milik DP Rp 0 tidak hanya dibangun dengan kualitas fisik yang baik, namun juga didukung dengan sarana prasarana pendukung yang lengkap. Mulai dari sarana untuk bersosialisasi, ruang ibadah, pendidikan, akses transportasi terintegrasi, hingga akses untuk penyandang disabilitas," terangnya kepada wartawan, Kamis (8/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure> Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi dengan beragam fasilitas (Istimewa)  Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Agus Himawan menjelaskan sebagai bagian dari Jakhabitat, pembangunan dua tower Jakhabitat DP Rp 0 ini juga mengedepankan aspek Sustainable Development Goals (SDGs), integrasi, inklusi, dan juga komunal.  "Hal tersebut secara konkret salah satunya dibuktikan dengan aksesibilitas yang mudah di mana Menara Kanaya dan Menara Swasana dilengkapi dengan akses yang dekat dengan Jaklingko dan juga LRT," paparnya.  Selain itu, ia mengatakan bahwa hunian DP Rp 0 yang dibangun oleh Pemprov DKI nuga merupakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu menurutnya dapat memberikan kenyamanan dan kesejukan bagi para penghuninya. Fasilitas untuk penghuni difabel pun tersedia.  "Area hunian juga dilengkapi Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dapat menjadi sarana sosialiasi antar penghuni. Kemudian struktur bangunan juga ramah untuk kaum difabel dengan tersedianya ramp di lobby dan WC khusus difabel. Dengan banyaknya bukaan pada unit hunian dan penggunaan jendela/ventilasi juga menjadi unggulan untuk sirkulasi udara yang dampaknya dapat mengurangi penggunaan lampu dan pendingin ruangan," tandasnya.

Ini Fasilitas Hunian DP Rp 0 yang Baru Diresmikan Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0002.jpg" alt="Royyan Caption: Dalam rangka menunaikan janji politiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun down payment (DP) Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur" width="100%">
<figcaption>Royyan Caption: Dalam rangka menunaikan janji politiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun down payment (DP) Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka menunaikan janji politiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rumah susun down payment (DP) Rp 0 di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Ia bersyukur bahwa setelah melewati masa pandemi, akhirnya janji politiknya untuk membangun rumah dengan DP Rp 0 dapat diwujudkan.  "Akhirnya waktu pertama itu sekarang sudah tuntas menjadi sebuah bangunan yang luar biasa. tepuk tangan untuk semua yang bekerja hari ini," ujarnya saat memberikan sambutan, Kamis (8/9).  Anies menyampaikan bahwa bangunan rumah susun yang saat ini diresmikan berjumlah 1.348 unit. Tingkat keterisian rumah susun itu juga mencapai hinggal 95 persen.  "Keterisian program DP 0 ini lebih tinggi daripada pasar, karena pasar, apartemen keterisiannya baru 70 persen, jadi dp 0 itu 95 persen, yang bikin apartemen rumah biasa itu baru 70 persen," jelasnya.  Orang nomor satu di DKI itu juga menyebut sudah ada 55 ribu orang yang mendaftar untuk ikut menikmati program DP Rp 0.  "Jadi DP Rp 0 ini sebuah skema yang menarik bagi swasta, workable. Sekarang ada 700 sedang antre, pembangunan 700 unit dan insya Allah tuntas 2024," tegasnya.  Oleh karena itu, gubernur yang akan segera lengser pada Oktober itu berpesan agar penghuni rumah susun dengan DP Rp 0 itu dapat membuat rumah tersebut jadi tempat tinggal yang nyaman dan guyub.  "Membuat ini jadi sebuah rumah yang nyaman, kawasan yanh guyub, perkampungan yang saling men-support seperti namanya, Mayana, itu adalah tanggung jawab bapak ibu," ungkapnya.  "Itu tidak bisa dikerjakan oleh kami, karena kami hanya bisa bangun bangunannya, tapi suasananya tergantung bapak ibu sekalian. Apakah akan jadi individualistis, apakah akan jadi guyub, saling support, atau warga yang saling acuh? Bangunlah suasana yang baik, positif. Itu pesan yg saya ingin titipkan," pungkasnya.

Tunaikan Janji Politik, Anies Resmikan Rumah DP Rp 0 di Cilangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program rumah DP Rp 0 yang merupakan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal, akibat praktik korupsi Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Sebab pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur diduga akan disiapkan sebagai hunian DP Rp 0.  "Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang diharapkan dapat berperan dalam upaya mensukseskan program hunian DP Rp 0 rupiah yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wagub Provinsi DKI periode 2017-2022, ternyata telah gagal menjaga amanah tersebut," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan membacakan pertimbangan dalam surat tuntutan, Kamis (10/2).  Menurut Jaksa Takdir, tindakan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang melakukan praktik korupsi bersama-sama dengan pihak swasta, di antaranya Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo bukan hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga berdampak tidak terwujudnya tujuan kesejahteraan masyarakat akibat pengadaan tanah di Munjul.  "Pengadaan tanah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarkat berpenghasilan rendah tidak tercapai. Padahal negara atau daerah telah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk kegiatan tersebut," tegas Jaksa Takdir.  Oleh karena itu, Yoory sebagai penyelenggara negara bersama pihak-pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dinilai layak dijatuhkan hukuman. "Sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap perilaku koruptif, dengan cara mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pelaku dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Jaksa Takdir.  Maka dari itu, Jaksa KPK menuntut bekas mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan hukuman 6 tahun dan 8 bulan penjara serta pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa KPK meyakini, Yoory bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan keuangan negara senilai Rp 152,5 miliar.  Perbuatan Yoory juga berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)  &nbsp;

Pembangunan Rumah DP Rp 0 Gagal Akibat Korupsi Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan tidak pernah membicarakan permasalahan pengadaan lahan pada program rumah DP Rp 0 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyampaikan, tidak pernah dipanggil Gubernur maupun Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membicarakan program rumah DP Rp 0.  "Saya nggak pernah dipanggil Gubernur dan Sekda terkait ini (program rumah DP Rp 0)," kata Riyadi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/10).  Riyadi sejak awal mengetahui adanya permasalahan hukum dalam pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon yang diperuntukan untuk pembangunan DP Rp 0. Sehingga hingga kini, pembangunan pada lahan tersebut belum juga terealisasi.  "Karena itu masih dalam proses hukum. Kami tahu ada proses hukum. Tapi karena tahu masih ada proses hukum, kami nggak berani ngapa-ngapain ," ucap Riyadi.  Dia menuturkan, tidak pernah membahas program rumah DP Rp 0 kepada Gubernur DKI maupun Sekda. Tetapi hanya diminta melakukan evaluasi kepada Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, dalam pengadaan lahan program rumah DP Rp 0.  "Hanya kita diminta untuk evaluasi SOP di Sarana Jaya kemudian koordinasi dengan inspektorat untuk evaluasi SOP pengadaan secara umum," papar Riyadi.  Dia belakangan mengetahui, Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD Sarana Jaya terjerat masalah korupsi. Menurutnya terjadi permasalahan pada pengadaan lahan di Munjul, yang memang diperuntukan bagi program rumah DP Rp 0.  "Masalah pembelian tanah tidak sesuai prosedur," cetus Riyadi.  Dalam perkaranya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Plt Kepala Badan Pengawas BUMD Ketahui Lahan Rumah DP Rp 0 Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 atau Rp 152 miliar. Kerugian negara ini akibat dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.  Yoory didakwa melakukan korupsi bersama-sama Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo.  Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/10).  Jaksa KPK menduga, perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar.  "Telah menguntungkan Anja Runtunewe dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) korporasi PT Adonara Propetindo sebesar Rp 152.565.440.000," ucap Jaksa Takdir.  Jaksa KPK menjelaskan, Yoory pada 2018 mengajukan usulan Penyertaan Modal kepada Gubernur DKI untuk ditampung atau dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.803.750.000.000,00 dengan rencana penggunaannya antara lain untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.  Lantas pada akhir November 2018, Yoory menyampaikan kepada Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo bahwa PD Saranaja akan memperoleh PMD yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program 'Rumah DP 0 Rupiah', yang rencana berlokasi di wilayah Jakarta Timur dengan syarat luas di atas dua hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.  Menindaklanjuti hal itu, PT Adonara Propertindo merupakan perusahaan properti yang biasa membeli tanah dari masyarakat untuk dijual lagi kepada PD Sarana Jaya. Sehingga Tommy memerintahkan Anton Adisaputro selaku Manajer Operasional PT Adonara Propertindo mencarikan tanah sesuai kriteria yang disampaikan Yoory tersebut.  "Pada Februari 2019, Anton menemukan tanah yang berlokasi di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur dengan luas 41.921m2 milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB)," papar Jaksa Takdir.  Lantas pada 11 Maret 2019 perihal Kepeminatan atas Penawaran Tanah. Yoory dan Tommy lalu melakukan pertemuan membicarakan harga jual beli atas tanah Munjul. Awalnya Tommy meminta harga jual sebesar Rp 5,5 juta/m2, namun akhirnya disepakati harga jual beli adalah sebesar Rp 5,2 juta/m2, dengan janji adanya imbalan yang diberikan kepada Yoory.  Untuk melengkapi formalitas pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Prosedur Mutu Pengadaan Tanah yang berlaku di internal PD Sarana Jasa, maka Yoory memerintahkan Yadi Robby menyiapkan kelengkapan administrasi. Karena akan dilakukan pembayaran, seperti proses negosiasi yang bersifat formalitas karena saat itu belum dilakukan penilaian oleh appraisal, maupun survey (peninjauan lokasi) tanah.  Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada PD Sarana Jasa, selain itu diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil. Sehingga Yadi Robby melaporkan kepada Yoory, namun tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian.  "Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur," tegas Jaksa Takdir.  Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Dirut PD Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/jubkpk.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada Tahun 2019. Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang saksi.  Kedua orang saksi yang akan diperikaa antara lain, Staf Marketing di KJPP Wahyono Adi dan Rekan, Ucu Samsul Arifin, serta pihak swasta Andyas Geraldo.  "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (27/5).  KPK sedang mendalami dugaan rasuah terkait pengadaan tanah di Munjul. Diduga pengadaan tanah itu peruntukannya berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.  KPK sebelumnya mengakui, telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.  "Yang sudah ditetapkan ada tiga ya, Yoory (Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).  Meski demikian, Karyoto enggan membeberkan dua tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka lainnya yang terjerat dalam kasus ini, Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtuwene dan pihak swasta Tommy Ardian.  "Saya bocorin sedikit saja, memang sudah bocor dari kemarin kan gitu," beber Karyoto.  Selain tiga tersangka itu, lembaga antirasuah juga menetapkan PT. Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga, perkara ini merugikan keuangan negara hingga Rp 100 miliar.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Keempat pihak ini diduga disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

KPK Terus Usut Pengadaan Tanah untuk Program Rumah DP Rp 0 Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Meski telah diagendakan sebagai saksi pada Kamis (25/3), Rudy Hartono tak kunjung kooperatif.  KPK menduga, Rudy Hartono terafiliasi dengan PT. Adonara Propertindo. Terlebih istri Rudy, Anja Runtunewe merupakan Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo yang telah diperiksa dalam perkara ini.  "Yang bersangkutan masih status saksi ya di dalam PT Adonara," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4).  Karyoto tak memungkiri, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam sengkarut pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA  "Sudah ditetapkan ada 3 (tersangka) ya," cetus Karyoto.  Karyoto memastikan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Rudy Hartono sebagai saksi. "Kalau hari pertama tidak datang ya, nanti akan kita panggil untuk kedua kali aturannya itu KUHAP seperti itu," tegas Karyoto.  Sebelumnya, KPK secara resmi membenarkan pihaknya melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.  Dalam proses penyidikan sengkarut tanah ini, penyidik lembaga antirasuah diduga telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA . Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 100 miliar.  Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun.  Atas perbuatannya, keempat pihak ini disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

KPK Usut Keterlibatan Rudy Hartono Dalam Pengadaan Tanah Pemprov DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah dp rp 0

Berita Terkini