<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/IMG-20240228-WA0003-2076801204.jpg" alt="Dok. Kementerian PUPR" width="100%">
<figcaption>Dok. Kementerian PUPR</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri atau rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 80 persen. Dari total 36 unit rumah menteri sudah ada 4 unit yang selesai dan sisanya tinggal pengerjaan finishing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN saat ini mencapai sekitar 80 persen," kata Basuki usai acara Halal Bihalal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Basuki memastikan bahwa pembangunan rumah menteri ini akan rampung pada bulan Juli 2024 atau sebelum HUT Kemerdekaan RI ke-79 digelar di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014545544/bingung-mau-berinvestasi-pasca-lebaran-pilih-brimo-saja">Bingung Mau Berinvestasi Pasca Lebaran? Pilih BRImo Saja!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembangunan seluruh unit rumah tapak jabatan menteri di IKN ditargetkan selesai pada Juli tahun ini," lanjut Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, secara terpisah Direktur Jenderal Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto memastikan dari sebanyak 36 rumah menteri yang dibangun, sudah ada sebanyak 4 unit yang telah selesai dan sisanya tinggal pengerjaan finishing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 36 unit itu ada 4 unit yang sudah selesai. Yang lain tinggal finishing," ujar Iwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut, rumah dinas menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berukuran lebih kecil dibandingkan rumah dinas di Jakarta saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menjawab pertanyaan soal isu rumah mewah menteri di IKN Nusantara yang menjadi perbincangan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang (dibangun di IKN Nusantara) lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta. Lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil,&rdquo; kata Azwar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Azwar menekankan tidak berbicara soal mewah atau tidaknya rumah dinas menteri di IKN Nusantara. Namun ukuran rumah dinas menteri di IKN lebih kecil. Sebagai informasi, Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR mengatakan bahwa rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah dengan konsep compact city umumnya menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan. Rumah menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri atau rumah menteri di IKN mencapai 80 persen.

Progres Pembangunan Rumah Menteri Capai 80 Persen, 4 Unit Sudah Jadi dan Sisanya Tinggal Finishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/13/WhatsApp-Image-2024-03-13-at-125728-3293589452.jpeg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan luas rumah para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil daripada rumah di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini, dikutip dari ANTARA. "Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3). Basuki menjelaskan bahwa dirinya termasuk menteri yang menempati rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014436240/prabowo-gibran-menang-telak-di-jatim-kpu-sebut-tak-ada-tanda-tangan-saksi-01-dan-03-tapi-tetap-sah">Prabowo-Gibran Menang Telak di Jatim, KPU Sebut Tak Ada Tanda Tangan Saksi 01 dan 03, tapi Tetap Sah</a> Ia juga mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas untuk dirinya atau untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat. Menurut Basuki, semua rumah dinas untuk para menteri baik menteri koordinator maupun menteri teknis di IKN memiliki tipe bangunan yang sama dan luasnya lebih kecil daripada rumah dinas menteri di Jakarta. Bahkan, katanya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa luas rumah dinas untuk menteri di IKN lebih kecil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014436196/aturan-pengeras-suara-masjid-gaduh-lagi-kemenag-klaim-tidak-membatasi-syiar-ramadhan">Aturan Pengeras Suara Masjid Gaduh Lagi, Kemenag Klaim Tidak Membatasi Syiar Ramadhan</a> "Bahkan Pak Luhut bilang, 'lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep 'compact city' disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Basuki. Basuki menambahkan bahwa ia sudah meninjau rumah dinasnya di IKN dan menyatakan mulai pindah ke IKN pada Juli mendatang. Adapun Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menyatakan bahwa progres rumah tapak jabatan menteri mencapai hampir 80 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014436208/asyik-karaokean-setelah-40-hari-kematian-dante-dihujat-netizen-tamara-tyasmara-terserah-lah-mau-viral-mau-gimana-aku-ga-peduli">Asyik Karaokean Setelah 40 Hari Kematian Dante, Dihujat Netizen, Tamara Tyasmara: Terserah Lah Mau Viral, Mau Gimana, Aku Ga Peduli</a> Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan dua unit Rumah Tapak Jabatan Menteri, sebagai rumah contoh (mock up) di IKN, salah satunya rumah Menteri PUPR. "Kemarin ada yang kita percepat untuk memberikan gambaran, di mana dua unit rumah tapak jabatan menteri sudah jadi," kata Danis. Kementerian PUPR menargetkan pada Juli tahun ini sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri selesai.

"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki.

Basuki Sebut Rumah Menteri di IKN Lebih Kecil dari di Widya Chandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/KIP-IKN-1-24362612.jpg" alt="Hujurat (kanan) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan rusun ASN di KIPP IKN." width="100%">
<figcaption>Hujurat (kanan) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR meninjau lokasi pembangunan rusun ASN di KIPP IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditarget tuntas pada Juni 2024. Saat ini, pihak terkait terus mengebut menyelesaikan. &rdquo;Proses pembangunan rumah tapak jabatan menteri masih terus kami kebut. Saat ini prosesnya sudah lebih dari 7 persen sejak dimulai Desember,&rdquo; ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat seperti dilansir dari Antara. Rumah tapak jabatan menteri yang sedang dibangun itu sebanyak 36 unit. Masing-masing tipe 480 meter persegi dengan luas lahan per unit 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak Rp 500 miliar. &rdquo;Target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat upacara peringatan Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali,&rdquo; tutur Hujurat. Sejauh ini, lanjut dia, pembangunan infrastruktur di seluruh IKN melibatkan sekitar 7.800 tenaga kerja. Para pekerja tersebut menempati bangunan khusus hunian pekerja sebanyak 22 tower hunian pekerja konstruksi (HPK). &rdquo;Pembangunan HPK merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN agar mereka bisa tinggal dalam hunian yang layak, termasuk untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN,&rdquo; ujar Hujurat. Pembangunan HPK dimulai 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 dengan melibatkan 368 pekerja. Kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) dengan anggaran Rp 567 miliar. &rdquo;HPK dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mess hall (ruang serba guna), ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, lanskap, dan sejumlah fasilitas penunjang lain,&rdquo; terang Hujurat. Dia mengatakan, pihaknya sedang melakukan lelang untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dengan proses lelang ditarget selesai Juli tahun ini juga. &rdquo;Untuk rusun ASN, TNI, Polri, akan dibangun 47 tower dengan total anggaran yang disiapkan Rp 9,4 triliun. Rusun ini juga masih masuk di KIPP IKN. Kami harapkan Juli ini sudah bisa mulai konstruksi dan ditargetkan Juli tahun depan pembangunannya tuntas,&rdquo; ucap Hujurat.

Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara ditarget tuntas pada Juni 2024

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri Ditarget Tuntas Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zaman-old-sandi-sosialisasikan-gubernur-bi-dan-menteri-lewat-pamflet_m_197944.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan menyosialisasikan penghentian penggunaan air tanah di kompleks perumahan. Untuk langkah awal, Sandi akan berkeliling di kawasan tempat tinggalnya di Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Sandi, kompleks perumahannya termasuk kawasan elite di Jakarta Selatan. Di sana banyak menteri dan pejabat negara, termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. "Saya ketokin satu-satu, minta pamfletnya dulu. Sebab, sebagian di sini zaman old. Banyak yang sudah senior dan enggak main medsos. Jadi, saya bawain pamflet satu-satu," kata Sandi seperti dikutip JPNN.com Grup Jawa Pos, Rabu (21/3). Dia menambahkan, kompleks perumahannya sudah dimasuki pipa PAM, termasuk di Jalan Senopati dan sekitar. Namun, sejauh ini penggunaan air PAM sangat sedikit. Sandi sendiri sebelumnya menggunakan air tanah di rumahnya "Ternyata kami menggunakan air tanah secara masif dan tidak bertanggung jawab. Ini adalah bentuk dari pada kesembronoan kami mengelola alam kita sendiri," kata Sandi.

Zaman Old, Sandi Sosialisasikan Gubernur BI dan Menteri Lewat Pamflet

rumah menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah menteri

Berita Terkini

Progres Pembangunan Rumah Menteri Capai 80 Persen, 4 Unit Sudah Jadi dan Sisanya Tinggal Finishing

Basuki Sebut Rumah Menteri di IKN Lebih Kecil dari di Widya Chandra

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri Ditarget Tuntas Juni 2024

Zaman Old, Sandi Sosialisasikan Gubernur BI dan Menteri Lewat Pamflet

Download Aplikasi JawaPos.com