<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemohon rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Surabaya terus bertambah. Jumlahnya mencapai 12 ribu orang. Namun, sebagian besar warga yang mengajukan sewa itu belum memenuhi kriteria untuk tinggal di flat.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad menyatakan, pemohon flat sudah lebih dari 12.956 orang. Itu tidak seimbang dengan ketersediaan unit rusun yang dimiliki Pemkot Surabaya yang hanya 5.137 unit.  ”Sementara tahun depan belum ada rencana penambahan unit baru. Sehingga kami tutup dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan,” katanya.  DPRKPP Surabaya mengevaluasi seluruh pemohon rusun. Hasilnya, tidak semuanya memenuhi kriteria. Banyak pemohon yang kondisi ekonominya mampu. ”Kami juga temukan pemohon yang usianya masih produktif,” jelas Irvan.  Flat diprioritaskan bagi keluarga MBR. Mereka yang tidak mampu bisa mengusulkan ke kelurahan atau langsung ke DPRKPP. Selain tingkat ekonomi, faktor usia juga menjadi pertimbangan utama. ”Lansia kami prioritaskan,” jelas Irvan.  Pemohon yang berusia produktif bakal dicoret dari antrean pemohon flat. Slot yang kosong dialihkan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. ”Bagi pemohon usia produktif kami upayakan ada intervensi lain,” terangnya.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, setelah diskrining, jumlah pemohon flat tinggal 7 ribu orang. Tahun depan pihaknya berupaya meningkatkan pendapatan warga. ”Kami beri ruang mereka di pasar karya. Harapannya, mereka bisa ngontrak sendiri dengan penghasilan bulanan yang lebih baik,” ucapnya.

Coret Pemohon Rusunawa di Surabaya yang Berusia Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/5C546818-0B8B-4F3B-A253-39F968F1A9F1.jpg" alt="Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Rusunawa Bener Tower 2 Jogjakarta. UPT Rusunawa Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Susun Sewa Bener Tower 2 Jogjakarta yang sempat dimanfaatkan sebagai selter penanganan Covid-19, kini mulai dihuni. Sistem sewa ditetapkan maksimal Rp 600.000 per bulan.  ”Pemanfaatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Bener Tower 2 sebagai hunian sudah dimulai sejak September. Sebelumnya dilakukan proses seleksi. Kami menerapkan sistem sewa bervariasi antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000 per bulan,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogjakarta Wisnu Windarto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, ketentuan besaran sewa tersebut ditetapkan berdasar surat keputusan (SK) tarif dengan mengacu pada aturan maksimal sepertiga dari nilai upah minimum yang berlaku. ”Kami tidak mengacu pada nilai upah minimum kota, tetapi pada upah minimum provinsi yang nilainya lebih rendah, yaitu sekitar Rp 1,8 juta per bulan untuk 2022,” ujar Wisnu Windarto.  Setiap penghuni sudah akan mendapat fasilitas di antaranya tempat tidur, kasur, seprei, lemari, meja tamu, kursi, dan lainnya. Sesuai ketentuan, masyarakat yang berhak menyewa harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan hanya diberi waktu sewa maksimal tiga tahun.  ”Sewa masih bisa diperpanjang satu kali sehingga setiap penghuni maksimal menempati rumah susun tersebut selama enam tahun,” terang Wisnu Windarto.  Penghunian Rusunawa Bener Tower 2 tersebut juga ditujukan untuk memastikan seluruh fasilitas rumah susun dalam kondisi baik, sebelum bangunan diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ke Pemerintah Kota Jogjakarta pada Desember.  ”Bagaimana bisa tahu kondisi seluruh fasilitas di rusunawa jika tidak dihuni. Ada beberapa kerusakan yang dikeluhkan penghuni seperti lampu, aliran air bersih, saluran air kotor serta kondisi konblok yang turun, kebocoran atap, dan pompa air,” papar Wisnu Windarto.  Seluruh perbaikan terhadap kerusakan fasilitas dan infrastruktur masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau pemborong yang membangun rusunawa.  ”Sampai Desember, masih menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga. Makanya, kami upayakan agar dihuni sehingga tahu masalahnya apa saja dan biaya perbaikan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga,” tutur Wisnu Windarto.  Selain itu, lanjut Wisnu, salah satu syarat untuk proses serah terima bangunan rusunawa adalah rumah susun sudah dihuni. Seluruh unit di Rusunawa Bener Tower 2 sudah terisi, 44 penghuni termasuk ruangan untuk pengelola.  Selain hunian untuk Rusunawa Tower 2, juga diajukan rencana hunian untuk Rusunawa Bener Tower 1 yang saat ini masih difungsikan sebagai selter penanganan Covid-19. Pengajuan tersebut dilakukan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Kota Jogjakarta.  ”Sisa lahan di depan Rusunawa Bener Tower 2 juga sudah diajukan untuk dibangun menjadi Rusunawa Bener Tower 3. Namun dimungkinkan unit yang terbangun tidak akan sebanyak Tower 1 dan 2, maksimal 34-40 unit tergantung ketinggian bangunan karena lahannya tidak terlalu luas,” jelas Wisnu Windarto.  Pekerjaan pembangunan Tower 3 juga akan dilakukan pemerintah pusat. Harapannya pembangunan dilakukan mulai tahun depan.

Rusunawa Bener 2 Jogjakarta Mulai Dihuni, Sewa Rp 600.000 Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/FLAT-TAMBAKWEDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 12.946 orang antre untuk tinggal di rusunawa atau flat di Surabaya. Jumlah itu tidak sebanding dengan ketersediaan unit rusunawa yang masih kosong. Dari hasil verifikasi, Pemkot Surabaya mencoret sebagian besar pemohon karena statusnya bukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad menyampaikan, jumlah kamar flat yang masih kosong terbatas.  Di sisi lain, pemohon hunian vertikal itu terus bertambah. Pihaknya mencatat sebanyak 12.946 orang. ”Ada proses verifikasi lebih dulu untuk melihat benar tidak mereka layak masuk ke flat,” ujarnya.  Irvan ragu melihat panjangnya antrean flat. Keraguan itu akhirnya terjawab setelah DPRKPP Surabaya memverifikasi calon penghuni rusunawa. Banyak pemohon yang tidak lolos seleksi.  Dari 12.946 pemohon, untuk sementara yang layak mendapatkan flat berkisar 6.000 orang. ”Ada standar yang menjadi dasar penilaian sehingga warga bisa menepati flat. Misalnya jumlah pendapatan dan kepemilikan aset,” terangnya.  Selain verifikasi pemohon, DPRKPP Surabaya juga memelototi penghuni yang sudah menahun hidup di flat. Warga yang tinggal lebih dari lima tahun diminta segera pindah. Unit itu akan disewakan untuk pemohon yang sudah antre.  Di beberapa flat DPRKPP masih menemukan penghuni yang tinggal melebihi batasan waktu yang ditetapkan. Oleh petugas, warga diminta segera pindah. Yang tak mau beralih diberi surat teguran. ”Konsepnya, rusunawa hanya tempat transit bagi MBR. Harapannya, selama menempati flat, mereka bisa meningkatkan pendapatan dan membeli rumah,” terang Irvan.  Flat merupakan solusi hunian bagi warga MBR untuk jangka pendek. Nah, jangka panjangnya adalah pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami). Rusunami dibangun di atas tanah pemkot mulai tahun depan.  Penghuni flat yang ekonominya sudah membaik diharapkan membeli rusunami. ”Saat ini masih perencanaan. Karena memakai aset pemkot, jatuhnya harga lebih murah,” papar Irvan.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah lebih selektif memberikan fasilitas rusunawa bagi calon penghuni. Agar peruntukan flat benar-benar tepat sasaran untuk MBR. ”Saya tegaskan rusunawa khusus untuk MBR,” ucap pria 44 tahun tersebut.  Eri mendukung langkah DPRKPP Surabaya memverifikasi calon penghuni flat. Dia tak ingin rusunawa dihuni warga yang mampu. ”Karena masih banyak saudara kita yang membutuhkan rumah. Namun terhalang karena ekonominya lemah,” tuturnya.  ---  FLAT SURABAYA DALAM ANGKA <ul> 	<li>Jumlah blok flat di Surabaya: 105 blok</li> 	<li>Jumlah unit hunian: 5.157 unit</li> 	<li>Jumlah pemohon: 12.946 pengajuan</li> 	<li>Jumlah pemohon terverifikasi: 6.000 orang</li> 	<li>Tarif termurah flat: Flat Romokalisari lantai 5 (Rp 39.000)</li> 	<li>Tarif tertinggi flat: Flat Tambakwedi II lantai 1 (Rp 164.000)</li> </ul> Sumber: Pemkot Surabaya

Diminta Keluar, Penghuni Rusunawa di Surabaya yang Sudah Lebih 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/FLAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Antrean penghuni flat (rumah susun sewa) di Kota Surabaya terus bertambah. Saat ini jumlah warga yang menunggu untuk tinggal di hunian vertikal itu sudah lebih dari 12 ribu orang. Sebagai solusinya, pemkot terus berikhtiar menambah atau membangun flat baru.  Tahun depan ada lima flat yang bakal diwujudkan. Namun, tidak seluruhnya menggunakan dana APBD. Perinciannya, empat flat diajukan ke pemerintah pusat. Pemkot berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersedia membantu. Untuk pembangunan satu rumah tingkat dikerjakan dari dana APBD.  Kabid Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Pemlkot Surabaya Adi Gunita menjelaskan, tahapan pengerjaan flat dengan APBD telah berjalan. Saat ini masuk proses lelang.  Setelah lelang tuntas, tahapan pembangunan fisik dimulai. Rencananya, groundbreaking dilakukan pada April 2022. ”Anggaran yang disediakan mencapai Rp 22 miliar,’’ paparnya.  Adi menjelaskan, kapasitas flat itu sama dengan hunian vertikal lain. Bangunan terdiri atas lima lantai. ”Berisi 100 unit. Lokasinya di Pakal,’’ ucapnya.  Sementara itu, empat flat yang lain saat ini tengah diajukan ke Kementerian PUPR. Adi menyatakan, lokasi pembangunan empat flat itu sudah ditentukan. Yakni, di Sememi, Bulak Banteng, Babat Jerawat, dan Medokan Ayu.  Meski diajukan ke pemerintah pusat, pemkot juga memiliki tugas. Yakni, menyediakan lahan. Menurut Adi, beberapa flat yang baru nanti masih satu kompleks dengan flat yang dibangun sebelumnya. ”Ini tinggal menunggu apakah dari Kementerian PUPR menyetujui usulan kita atau tidak,’’ terangnya.

Antrean Kian Bertambah, Pemkot Surabaya Bangun Lima Flat Baru di 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1-1.png" alt="Pria berbaju hitam, menolak tes swab sambil marah keluar dari tenda BPBD Jatim. Tangkapan layar Instagram/Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pria berbaju hitam, menolak tes swab sambil marah keluar dari tenda BPBD Jatim. Tangkapan layar Instagram/Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggratiskan biaya sewa empat rumah susun sewa (rusunawa) milik Pemprov Jatim di Surabaya. Penggratisan sewa rusunawa itu terhitung Mei hingga Juni.  Pembebasan sewa rusunawa itu diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Jawa Timur selama Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Khususnya, bagi kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  ”Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan masih adanya PPKM Mikro, serta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, sekaligus pendaftaran sekolah, kami membuat kebijakan untuk membebaskan biaya sewa bagi warga penghuni di empat rusunawa milik pemprov. Yakni mulai Mei dan Juni,” tutur Khofifah pada Senin (3/ 5).  Keempat rusunawa milik Pemprov Jatim tersebut memiliki total hunian sebanyak 867 unit. Empat rusunawa yang digratiskan yaitu Rusunawa Sumurwelut, Rusunawa Jemundo, Rusunawa Gunungsari, dan Rusunawa SIER.  ”Penggratisan sewa rusunawa selama dua bulan ke depan ini, kami harap bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Sehingga, biaya sewa bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain dan masyarakat bisa tenang selama beribadah Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sekaligus jelang pendaftaran sekolah,” tutur Khofifah.  Kebijakan penggratisan rusunawa tersebut juga salah satunya karena masih ada kebijakan PPKM mikro. Kebijakan itu berimbas pada menurunnya penghasilan masyarakat termasuk para penghuni rusunawa. Karena itu, penggratisan biaya sewa rusunawa diharapkan bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.  ”Pemberlakuan PPKM mikro ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19, mari kita taati bersama. Kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 ini memang berdampak terhadap semua lapisan masyarakat, apalagi mereka yang menghuni rusunawa. Tetap tinggal di rusunawa, Idul Fitri tahun ini jangan mudik dulu,” kata Khofifah.  Berdasar catatan PU Cipta Karya Provinsi Jatim, total biaya sewa yang digratiskan pada 867 unit rusunawa tersebut sebesar Rp 446.840.000. Dengan rincian biaya sewa yang berbeda-beda untuk masing-masing rusunawa.  Untuk Rusunawa Gunungsari 268 unit, sewa yang dibebaskan selama 2 bulan yaitu Rp 68.400.000. Rusunawa SIER jumlah hunian 65 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan yaitu Rp 16.700.000. Kemudian Rusunawa Jemundo jumlah hunian 68 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan Rp 17.420.000. Rusunawa Sumurwelut jumlah hunian 466 unit, sewa yang dibebaskan 2 bulan yaitu Rp 20.900.000.  Dasar kebijakan pembebasan biaya sewa rusunawa tersebut telah diatur dalam Perda Provinsi Jatim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah bab XIII pasal 75 ayat 1 dan Pergub Jatim No. 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah bagian  kedua, pasal 9 ayat 1.  ”Semua kebijakan yang diambil ada aturannya, termasuk dengan pembebasan biaya sewa rusunawa ini. Harapannya, kebijakan ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,” ucap Khofifah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Sambut Lebaran, Khofifah Gratiskan Biaya Sewa Empat Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/risma-rusun-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini   meresmikan rusunawa di Jalan Indrapura, Perak Timur, Kecamatan Pabean, Kota Surabaya, Minggu (16/8). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini   meresmikan rusunawa di Jalan Indrapura, Perak Timur, Kecamatan Pabean, Kota Surabaya, Minggu (16/8). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan warga masuk daftar tunggu masuk rumah susun sewa sederhana (rusunawa) milik Pemerintah Kota Surabaya, Jatim.  ”Yang sudah masuk daftar tunggu rusunawa itu sudah mencapai tujuh ribuan, jadi sangat banyak yang antre,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini seperti dilansir dari Antara saat meresmikan rusunawa di Jalan Indrapura, Perak Timur, Kecamatan Pabean, Kota Surabaya, Minggu (16/8).  Acara peresmian rusunawa itu dihadiri Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir, Danrem dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya.  Pada saat meresmikan rusunawa, Wali Kota Risma menyampaikan bahwa rusunawa di Kota Surabaya paling murah tarif sewanya. Sebab, tarif sewa khusus di lantai satu harganya cuma sekitar Rp 96 ribu sebulan dan tarif sewa di lantai atasnya lebih murah lagi.  Menurut Risma, masyarakat saat ini sudah makin menyukai rusunawa karena memang menjadi salah satu alternatif mereka untuk memilih tempat tinggal. Untuk itu, wali kota memastikan, pihaknya terus melakukan pembangunan rusunawa untuk menampung warga yang sudah daftar tunggu rusunawa tersebut.  ”Banyak yang akan kami bangun seperti di Tanah Kali Kedinding, Gunung Anyar, Sememi, dan beberapa tempat lain,” ujar Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3YuLVb27Dik

Ribuan Warga Masuk Daftar Tunggu Masuk Rusunawa Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-kunjung-ditempati-pemkot-solo-segel-20-kamar-rusunawa-mojosongo_m_.jpg" alt="Rusunawa Mojosongo, Solo." width="100%">
<figcaption>Rusunawa Mojosongo, Solo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Solo menyegel 20 kamar yang ada di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Mojosongo. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan pemkot karena para penghuni yang sudah mendapatkan kunci kamar sejak beberapa bulan yang lalu tidak juga menempatinya. "Untuk kunci kamar sebenarnya sudah kami bagikan sejak beberapa bulan lalu. Tetapi setelah kami lakukan pengecekan, ternyata kamar belum juga ditempati," terang Kepala UPT Rumah Sewa, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KKP) Iswan Fitradias Pengasuh, Rabu (13/3). Iswan menambahkan, kamar yang disegel terbagi di dua tower Rusunawa. Yakni di blok A dan blok B. Sebelum menyegel kamar, pihak UPT Rumah Sewa sudah melayangkan surat peringatan kepada para calon penghuni Rusunawa. Akan tetapi, surat peringatan tersebut ternyata tidak mendapatkan respons dari warga. "Kami tidak hanya melayangkan surat peringatan saja. Tetapi, juga sudah berusaha untuk menghubungi calon penghuni melalui nomor yang sudah diberikan sebelumnya. Ternyata nomornya tidak aktif," imbuh Iswan. Iswan juga menyampaikan, pihaknya sudah berupaya untuk mendatangi warga sesuai dengan alamat yang ada. Tetapi, tidak juga ditemukan. Kamar-kamar yang disegel rencananya akan dialihkan untuk calon penghuni yang lain. Mengingat, antusiasme masyarakat untuk menempati Rusunawa cukup tinggi. Sehingga, banyak yang masih mengantre untuk bisa menempatinya. "Untuk barang-barang yang sudah ada di dalam kamar, nanti akan dititipkan ke paguyuban," pungkasnya.

Tak Kunjung Ditempati, Pemkot Solo Segel 20 Kamar Rusunawa Mojosongo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kementerian-pupr-bangun-rusunawa-paspampres-di-tanah-abang_m_.jpg" alt="Kementerian PUPR bangun Rusun Sewa di Tanah Abang Jakarta" width="100%">
<figcaption>Kementerian PUPR bangun Rusun Sewa di Tanah Abang Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Jakarta. Pembangunan Rusunawa ini untuk memenuhi kebutuhan hunian anggota Paspamres dan keluarga. “Kami berharap dengan pembangunan Rusun Tingkat Tinggi ini bisa meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para anggota Paspampres TNI yang bertugas,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/2). Khalawi menjelaskan, pembangunan Rusun Sewa bagi TNI dan Polri dilakukan karena banyak anggota TNI dan Polri yang belum memiliki hunian yang layak. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 114 tower dengan total 4.267 unit Rusun TNI yang tersebar di 24 Provinsi. Selain itu, pada kurun yang sama Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus TNI sebanyak 4.267 unit di 34 Provinsi. “Untuk mendapatkan lahan di Ibukota sangat mahal, jadi kami dorong pembangunan Rusun untuk anggota TNI dengan hunian vertikal seperti Rusun ini,” kata Khalawi. Rusunawa yang dibangun terdiri dari satu tower setinggi 10 lantai sebanyak 93 unit dengan empat tipe berbeda yakni tipe A seluas 130 meter persegi sebanyak 2 unit, tipe B seluas 90 meter persegi sebanyak 9 unit, tipe C seluas 70 meter persegi sebanyak 44 unit, dan tipe D seluas 45 meter persegi sebanyak 38 unit. Rusunawa Paspampres yang berlokasi di Jalan Tanah Abang II tersebut akan dibangun oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dengan pendanaan APBN tahun 2018-2019 senilai Rp 136 miliar. Khalawi menyatakan, ada hal spesial yang diperuntukkan pada Rusunawa Paspampres tersebut karena merupakan Rusun pertama yang dibangun dengan tipe yang beragam. “Jika Rusun Kejaksaan sebelumnya dibangun dua tower dengan dua tipe yang berbeda dengan tipe paling tinggi 82 meter persegi, maka Rusun Tingkat Tinggi Paspampres ini terdiri dari empat tipe mulai tipe 45 sampai tipe 130 meter persegi,” terangnya.

Kementerian PUPR Bangun Rusunawa Paspampres di Tanah Abang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-malang-bangun-rumah-murah-untuk-asn_m_187383.jpeg" alt="RESMI: Pemkab Malang akan segera miliki Rusunawa untuk ASN" width="100%">
<figcaption>RESMI: Pemkab Malang akan segera miliki Rusunawa untuk ASN</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bagi para Aparatus Sipil Negara (ASN) di Pemkab Malang bisa bernafas lega. Terlebih Pemkab Malang akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) khusus bagi para abdi negara. Rusunawa yang berlokasi di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini direncanakan akan dibangun tahun ini.&nbsp;Pembangunan rusunawa, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Malang, Rendra Kresna, Kamis (8/2).&nbsp; Rendra menjelaskan, rusunawa perdana bagi ASN ini ditujukan kepada para aparatur yang tidak memiliki rumah. Atau yang memiliki rumah, namun jauh dari Kepanjen dan kawasan Malang Raya.&nbsp; Sebelum membangun Rusunawa untuk ASN, Pemkab Malang, lanjut dia, juga sudah beberapa kali membangun rusunawa untuk nelayan dan santri. Rusunawa nelayan, ditempatkan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dekat dengan Pantai Sendangbiru. Kawasan ini memang dikenal sebagai kampung nelayan.&nbsp;&nbsp; "Dengan dibangunnya Rusunawa ini, akan lebih memudahkan ASN dalam melaksanakan tugas, karena tempat tinggalnya dekat. Misalnya, dia punya rumah tapi di Jakarta, di Malang tidak punya. Maka bisa memanfaatkan fasilitas ini," beber Rendra, Kamis (8/2).&nbsp; Rendra menjelaskan, rencananya, Rusunawa ini akan dibangun dengan konsep empat lantai. Jumlah total kamar berjumlah 54 unit. Mengenai ukurannya, standar apartment, yakni 6x6 meter. Mengenai konsepnya, tetap nanti akan digunakan sistem sewa. Soal harga sewa per unit, per bulannya, akan dirumuskan oleh dinas terkait.&nbsp; Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Wahyu Hidayat menjelaskan, mengenai sewanya nanti akan dibahas dan dirumuskan oleh pengurus. "Kami hanya membangun, nanti akan ada pengurusnya sendiri untuk menghitung biaya sewa per bulan," imbuh dia.&nbsp; Nantinya, Rusunawa ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh para ASN sebagai tempat tinggal. Namun, juga bisa disewakan dan digunakan semacam guest house.&nbsp; Model sewa ini diberlakukan, jika ada tamu Pemkab Malang yang kunjungan dan tidak mendapatkan hotel untuk bermalam. Bisa memanfaatkan fasilitas ini. "Mungkin 10 kamar yang bisa dimanfaatkan. Yang penting tidak mematikan usaha hotel dan penginapan," tegas dia.&nbsp; Peletakan batu pertama ini, selain dihadiri oleh pejabat dari Pemkab Malang, juga dihadiri oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung.

Pemkab Malang Bangun Rumah Murah untuk ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pemprov-kaji-rusun-kelas-menengah-dengan-tarif-rp-28-juta-per-bulan_m_154835.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti mengungkapkan rencana kajian tiga tower rumah susun menjadi rusun kelas menengah. Kajian tersebut sedang diaudiensi kepada Komis C DPRD DKI Jakarta. Tiga tower tersebut, yakni Rusun KS Tubun, Rusun Semper dan Rusun Rawa Buaya yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. "Kita lagi minta persetujuan ke Komisi C. Karena lokasi sangat strategis, dia (rusun) juga kan tower dengan fasilitas ada gas, ada segala macam yang melebihi daripada yang biasa. Itu kan yang harus kita pertimbangkan biar ada subsidi silang," kata Meli, Minggu (3/9). Rencananya, tarif sewa akan disesuaikan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) yaitu sebesar Rp 2,8 juta per bulan. Namun, tarif tersebut belum dipotong dengan subsidi. "Sesuai dengan Permenpera Tahun 2007 itu sekitar 2,8 juta (rupiah) tapi belum disubsidi. Nanti kita presentasi ke Komisi C, mereka sebut harus disubsidi sekian persen. Kita akan ikuti," tuturnya. Ketiga rusun itu berupa tower 16 lantai, dengan masing-masing memiliki jumlah unit yang berbeda. KS Tubun 522 unit, Semper 250, dan Rawa Buaya 358. Semua unitnya tipe 36 yang terdiri dua kamar tidur. Penghuniannya, kata Meli, akan dimulai setelah penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta. SK tersebut diturunkan setelah persetujuan dari Komisi C. "Masih kosong, masih audiensi dengan Komisi C. Kalau setuju baru terbit SK Gubernur, baru bisa dilakukan penghunian," pungkasnya. (cr3/Yesika)

Pemprov Kaji Rusun Kelas Menengah dengan Tarif Rp 2,8 Juta Per Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah susun sewa

Berita Terkini