<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/Screenshot_20250214_235816_Drive-1-2244186989.jpg" alt="Royal Enfield Guerrilla 450, salah satu model terbaru yang diperkenalkan di Indonesia. Motor tersebut meluncur di IIMS 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Royal Enfield Guerrilla 450, salah satu model terbaru yang diperkenalkan di Indonesia. Motor tersebut meluncur di IIMS 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) saat ini dititipkan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jabar. Motor itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pemindahan motor itu dilakukan setelah KPK melakukan penyitaan terhadap motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil.&nbsp;"Untuk Motor RK masih diamankan Penyidik di Polda Jabar ya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Senin (21/4). Meski demikian, KPK belum membawa motor Royal Enfield itu ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). "Jadi, belum ke Rupbasan," ucap Tessa. Tessa menyatakan, penyitaan bertujuan untuk mendukung pembuktian dalam proses penanganan perkara, ataupun menjaga keutuhan dan nilai ekonomis sitaan sebagai langkah awal dalam optimalisasi pemulihan asset recovery. Hal itu agar pemulihan kerugian keuangan negara penanganan perkara ini nanti menjadi lebih optimal. "Dalam penyitaan tersebut, dipastikan telah diatur dalam KUHAP. Sehingga penyidik berwenang untuk menempatkan barang sitaan di Rupbasan," tegas Tessa. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan. Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK. Kasus dugaan korupsi dana iklan untuk penayangan di media TV, cetak, dan online itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar.

KPK titipkan motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil di Polda Jabar, terkait dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB.

KPK Titipkan Motor Royal Enfield Ridwan Kamil yang Diduga Hasil Korupsi di Polda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/Screenshot_2024-10-15-21-26-35-449_comgoogleandroidgm-edit-3513939043.jpg" alt="Ridwan Kamil saat berkampanye sebagai cagub Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil saat berkampanye sebagai cagub Jakarta. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan terhadap motor Royal Enfield Classic 500 milik mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Namun, motor itu saat ini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Penyitaan itu dilakukan, karena diduga motor buatan India tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).&nbsp;"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di Bank BJB, diantaranya berupa kendaraan bermotor," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/4). "Sebagaimana disebut dalam KUHAP, bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan," sambungnya. Tessa menjelaskan, penyitaan bertujuan untuk mendukung pembuktian dalam proses penanganan perkara, ataupun menjaga keutuhan dan nilai ekonomis sitaan sebagai langkah awal dalam optimalisasi pemulihan asset recovery. Hal itu agar pemulihan kerugian keuangan negara penanganan perkara ini nantinya menjadi lebih optimal. Dalam penyitaan tersebut, dipastikan telah &nbsp;diatur dalam KUHAP. Sehingga penyidik berwenang untuk menempatkan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau melakukan titip rawat atas barang yang disita kepada pihak lain, dalam hal ini pemilik maupun penguasa barang tersebut. Dalam hal dilakukan titip rawat sita, kata Tessa, para pihak yakni penyidik, penerima titip rawat, serta saksi lainnya, juga menandatangani Berita Acara (BA) titip rawat penyitaan. Karena itu, Ridwan Kamil memiliki kewajiban untuk menjaga motor Royal Enfield yang saat ini telah disita KPK. "Dalam BA titip ini disebutkan bahwa pihak penerima titip rawat penyitaan (tertitip) memiliki kewajiban menjaga barang bukti yang dititip untuk dirawat secara baik dengan ketentuan bahwa apabila sewaktu &ndash; waktu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan membutuhkan barang bukti tersebut, maka tertitip harus segera menyerahkan kepada penyidik atau penuntut dalam keadaan baik dan utuh sesuai dengan keadaan pada saat barang bukti tersebut dititipkan," tegasnya. Selain itu, Ridwan Kamil juga dilarang untuk memindahtangankan atau menjual maupun menghilangkan barang bukti yang dititipkan kepada pihak lain dengan cara apapun. Serta jika ada biaya yang timbul dibebankan kepada tertitip. "Sebelumnya, dalam perkara dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka RW (mantan Bupati Kutai Kartanegara), Penyidik juga melakukan titip rawat penyitaan kepada pihak pemilik barang yang dilakukan penyitaan. Sebelum Penyidik kemudian memindahkan penyimpanannya ke Rupbasan KPK," papar dia. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK sita motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil, larang pemindahan dan penjualan, dukung proses penyidikan kasus korupsi.

KPK Belum Bawa Motor Royal Enfield Ridwan Kamil ke Rupbasan, Ingatkan Tak Dipindah Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tanah-rampasan.jpg" alt="TAMPUNG BARANG SITAAN: Ketua KPK Firli Bahuri meninjau fasilitas penyimpanan mobil sitaan pada peresmian Rupbasan KPK di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, kemarin (10/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAMPUNG BARANG SITAAN: Ketua KPK Firli Bahuri meninjau fasilitas penyimpanan mobil sitaan pada peresmian Rupbasan KPK di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta, kemarin (10/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanah seluas 7.831 meter persegi yang pernah dikuasai mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron kini beralih fungsi menjadi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK. Area yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, itu bisa menampung 180 kendaraan roda empat dan 12 bus/truk.  Kemarin (10/8) Rupbasan KPK itu diresmikan. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, rupbasan baru tersebut juga bisa menampung 120 kendaraan roda dua. Gedung empat lantai itu dilengkapi 6 ruang penyimpanan barang bukti dan 3 ruang arsip. Pembangunan rupbasan tersebut menghabiskan anggaran Rp 65 miliar.  Tak hanya ruang penyimpanan, rupbasan itu juga dilengkapi fasilitas penunjang lain. Di antaranya, parkir mekanik, lift kendaraan, lift penumpang, dumbwaiter, dan automatic car wash. ”Semua yang bisa ditangkap, tangkap. Sita semua harta kekayaannya, (agar bisa) penuhi gedung ini (Rupbasan KPK, Red),” kata Firli di acara peresmian rupbasan.  Tahap perencanaan pembangunan rupbasan tersebut dimulai 2020. Kemudian pada Mei 2021, rupbasan mulai dibangun dengan menggunakan APBN. Awalnya alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 78 miliar. ”Dalam perjalanannya kita menghemat karena total pembangunan gedung rupbasan ini hanya menghabiskan biaya Rp 65 miliar,” ungkap Firli.  Untuk diketahui, benda sitaan dan barang rampasan yang diamankan KPK sampai saat ini sebanyak 647 rampasan, 3.125 sitaan, dan 12 barang titipan proses penyelidikan. Rupbasan itu akan digunakan KPK untuk menampung aset-aset pelaku tindak pidana korupsi hingga proses hukumnya berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Firli menyebut pemanfaatan rupbasan sejalan dengan optimalisasi asset recovery yang sedang digencarkan KPK. Sebelumnya, banyak benda rampasan dan sitaan koruptor dalam kondisi tidak terpelihara sehingga nilai barang yang disita dan dirampas menjadi turun saat dilelang. ”Karena itu, KPK harus menjaga nilai jual barang-barang ini,” imbuh Firli.

Tanah Rampasan Fuad Amin Disulap Jadi Rupbasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210813-WA0020.jpg" alt="Jet Ski milik Mustafa yang diparkir di halaman Rupbasan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jet Ski milik Mustafa yang diparkir di halaman Rupbasan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berbagai jenis barang bukti kejahatan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Misalnya, 5 buah jet ski yang berukuran cukup besar. Jet ski itu ditutup terpal biru.  Barang bukti tersebut milik terpidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mustafa Kamal Pasa atau MKP. Mustafa adalah mantan bupati Mojokerto periode 2010 sampai 2015 dan 2016 hingga 2021.  Kepala Rupbasan Kelas 1 Surabaya Endang Purwati menjelaskan, pihaknya menjaga, merawat, dan menyimpan berbagai barang bukti yang dimiliki oleh para tersangka. Salah satunya, jet ski tersebut. Dia membenarkan bahwa jet ski itu dimiliki Mustafa.  ”Iya, benar (milik MKP),” ujar Endang pada Jumat (13/8).  Kelima jet ski itu terdaftar di Rupbasan sejak 2019. Barang-barang itu terdaftar dalam kolom tindak pidana khusus dengan Nomor Register C/1/-/K/P.1.1- 0008, 0009, 0010, 0011, 0012 2019, tertanggal 12 April 2019.  Kelima Jet ski merek Seadoo itu berwarna putih, kuning, merah, hingga hitam. Spesifikasi kelimanya hampir serupa. Harga masing-masing jet ski itu juga cukup fantastis. Yakni mencapai setengah miliar rupiah atau Rp 500 juta.  Tidak hanya 5 jet ski, Endang memastikan, pihaknya menyimpan sejumlah aset milik Mustafa yang disita usai KPK meringkusnya beberapa waktu silam.  Ditanya soal lelang, Endang masih menanti hasil atau keputusan dari pihak terkait. Dia belum tahu apakah barang-barang itu akan dilelang atau dijual.  ”Kita kan hanya menyediakan tempat untuk menyimpan dan merawat barang bukti, untuk lelang pribadi itu kebijakan instansi terkait (Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, hingga KPK) yang menitipkan dari para pihak berperkara,” terang Endang Purwati.  Untuk mekanisme lelang, Endang menyatakan, pihaknya harus melampirkan surat pengantar (SP) dari KPK, selaku pihak yang mengadakan lelang. Bila lelang rampung dan didapatkan pemenang, bisa menebus atau mengambil langsung ke Rupbasan Kelas 1 Surabaya.  ”Kami ini kan sifatnya penyedia tempat, yang mengadakan lelang (barang bukti sitaan) adalah KPK atau pihak terkait. Nanti dapat SP lalu mengambil di sini atau melalui pihak terkaitnya (KPK),” jelas Endang Purwati.  Sebelumnya, Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap, gratifikasi, dan TPPU, oleh KPK pada 2019 silam. Dia diduga menyimpan uang tunai yang sebagian disetorkan ke rekening bank. Hal serupa dilakukannya dengan perusahaan milik keluarga, yakni PT Jisoelman Putra Bangsa, Musika Group, yaitu CV Musika, sampai PT Sirkah Purbantara.

Rupbasan Simpan Jetski Milik Terpidana Korupsi Mantan Bupati Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/akibat-pil-pcc-rupbasan-solo-kewalahan-tampung-barang-sitaan_m_181920.jpeg" alt="TITIPAN: Kepala Rupbasan Kelas I Kota Surakarta, Sardjono menunjukkan salah satu mobil yang dititipkan di Rupbasan, Selasa (16/1)." width="100%">
<figcaption>TITIPAN: Kepala Rupbasan Kelas I Kota Surakarta, Sardjono menunjukkan salah satu mobil yang dititipkan di Rupbasan, Selasa (16/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Surakarta tidak lagi menampung barang sitaan. Dengan luas yang tidak lebih dari 400 meter persegi, Rupbasan yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami, Jebres, Solo, Jateng ini tidak menampung barang sitaan dari Solo saja, melainkan eks Karesidenan Surakarta, seperti Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan juga Kabupaten Karanganyar. &ldquo;Sekarang ini banyak barang sitaan yang sudah ditampung di dalam Rupbasan ini, dan yang terakhir sitaan dari Ditresnarkoba Polri dan Polda Jateng yakni berupa mesin pencetak Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) yang digerebek pada awal Desember 2017 lalu,&rdquo; terang Kepala Rupbasan Kelas I Surakarta, Sardjono saat ditemui JawaPos.com di ruang kerjanya, Selasa (16/1). Lebih lanjut Sardjono mengatakan, hasil sitaan dari pembongkaran pabrik pil PCC sangat banyak. Sehingga, membuat Rupbasan sendiri tidak mampu untuk menampungnya. Sehingga, hanya sebagian saja yang bisa tertampung di Rupbasan. &ldquo;Rencana mau semua barang bukti berupa mesin itu mau dititipkan di sini (Rupbasan), tetapi kami minta untuk melihat kondisinya dulu. Dan akhirnya hanya sembilan mesin saja yang bisa dititipkan di Rupbasan,&rdquo; katanya. Dengan luas lahan yang sangat terbatas ini, Sardjono pun terus berupaya untuk melakukan penataan agar barang sitaan dari kasus kejahatan negara itu bisa ditampung. Meski begitu, Sardjono pun mengatakan, bahwa idealnya untuk menampung barang sitaan negara dari eks Karesidenan Surakarta butuh lahan minimal satu hektare. Dengan luas tersebut, Sardjono yakni semua barang sitaan akan dapat ditampung di Rupbasan. &ldquo;Minimal ya satu hektare lah cukup untuk menampung barang sitaan,&rdquo; terangnya. Selain menampung sejumlah alat berat pembuat pil PCC, Rupbasan juga menampung sejumlah barang sitaan lainnya. Seperti, mobil Toyota Yaris bernomor polisi AD 8627 RB titipan dari Polres Sukoharjo, kemudian ada Ford Lase bernomor polisi B 1130 GL titipan dari Kejari Surakarta. Selain itu ada sejumlah barang titipan lainnya.

Akibat Pil PCC, Rupbasan Solo Kewalahan Tampung Barang Sitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-akhirnya-buka-suara-soal-barang-dan-aset-sitaan-koruptor_m_156543.jpeg" alt="KPK saat menggelar RDP dengan Komisi III DPR" width="100%">
<figcaption>KPK saat menggelar RDP dengan Komisi III DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kecurigaan DPR mengenai barang dan aset sitaan dari para terpidana koruptor. Hal itu disampaikan saat mereka dicecar komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini.&nbsp; Komisioner KPK Laode M Syarief mengatakan, pihaknya sudah melakukan sesuai dengan&nbsp; mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang dan aset sitaan negara.&nbsp; Adapun setelah perkara terpidana korupsi inkrah, dinyatakan barang dan asetnya dirampas untuk negara. Setelah itu, dinilai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan Kemenkeu lalu dicatat sebagai barang milik negara.&nbsp; Kalaupun dihibahkan, perlu persetujuan dari Menkeu. Seperti halnya ketika mereka menghibahkan sebidang tanah yang dirampas dari terpidana korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).&nbsp; "Kami paham betul. Kalau ada permintaan hibah, nggak dilelangkan juga nggak laku. Lalu dilaporkan ke Kemenkeu. Jadi saya pikir semua teroganisir. Dicatat dulu di Kemenkeu lalu dihibahkan," jelas Laode.&nbsp; Mengenai aset milik terpidana&nbsp;alat kesehatan di Banten, Tubagus Chaeri Wardhana alias&nbsp;Wawan yang disebutkan Anggota Komisi III Junimart Girsang. KPK tidak menampik daftar panjang aset tersebut. Bahkan masih ada yang kurang untuk dicatat. Yakni, aset Wawan berbentuk rumah yang ada di Perth, Australia.&nbsp;&nbsp; Laode menjelaskan, bahwa seluruh aset itu telah dikordinasikan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Namun Rupbasan tidak bersedia menampung semuanya karena tidak tersedianya uang perawatan mengingat aset Wawan berupa deretan mobil mewah.&nbsp; Karena itu, sebagian dari mobil tersebut akhirnya dititipkan di halaman parkir Kementerian Hukum dan HAM. Khusus rumah dan tanah Wawan yang ada di Bali, KPK mengatakan perawatannya cukup baik.&nbsp; Laode juga meminta agar komisi III DPR menyoroti kualitas barang sitaan tersebut. Sebab, jika terus didiamkan, nilai dari barang tersebut lama kelamaan akan turun. "Khususnya kendaraan pak," imbuhnya.&nbsp; KPK katanya sudah bertemu dengan Kemenkeu, Kemenkumham, Rupbasan, dan pengadilan untuk mencari jalan keluar mengenai barang-barang tersebut.&nbsp; "Setiap barang yang sudah inkrah pun kalau dilelang sangat sedikit yang laku wlaupun harganya miring karena image barang itu. Oleh karena itu, KPK kerja sama dengan Kemenkeu. Salah satunya kita hibahkan ke pemerintah," bebernya. Sebelumnya, Junimart Girsang mempertanyakan apakah barang sitaan terpidana koruptor sudah dilaporkan ke Rupbasan. Kalaupun sudah dilelang, dia meminta penjelasan kapan pelelangan dilakukan. Salah satu contoh aset milik Wawan. Setidaknya total ada 47 mobil mewah, 6 unit mobil panther, 6 buah mobil molen, dan 8 truk. "Barangnya ini dimana karena hasil investigasi kami dengan pemilik, barang masih bagus dan layak dipakai. Kalau setahun tidak dipakai tentu ada tempat penyimapan lain," pungkasnya.

KPK Akhirnya Buka Suara Soal Barang dan Aset Sitaan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sudah-minta-bpk-lakukan-audit-barang-sitaan-di-kpk-agun-keluhkan-ini_m_156030.jpeg" alt="Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya barang sitaan yang ternyata tidak dilaporkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Padahal, menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang yang masih dalam penanganan perkara dari penyidikan, penuntutan, sidang, sampai kepada putusan sidang di pengadilan, semua diadministrasikan di Rupbasan. Agun menjelaskan, temuan Pansus di lima Rupbasan di wilayah hukum Jakarta dan Tangerang tidak didapatkan data-data barang sitaan dan rampasan berupa uang, rumah, tanah, kendaraan mewah dan bangunan. Menurut politisi Golkar itu, DPR tak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengaudit barang sitaan dan rampasan tersebut. Oleh karena itu, Pansus akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengauditnya &ldquo;Pansus sudah minta ke BPK untuk mengauditnya. Pansus juga minta adanya klarifikasi dari KPK saat hadir memenuhi panggilan atau undangan pansus. Problemnya sampai saat ini KPK nya tidak mau hadir," ujar Agun saat dihubung, Jumat (8/9/2017). Karena itu, Anggota Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya KPK sangat perlu pengawasan, belum lagi yang berkaiktan dengan tugas fungsi lainnya seperti BPK dalam hal hasil audit dan LPSK dalam hal pengaman saksi dan pelapor yang minta serta perlu pengamanan. Dia juga menjelaskan, Pansus KPK sendiri mendapati laporan bahwa rumah milik terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin sudah berpindah tangan.&nbsp; "Menurut keterangan Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) rumah itu sudah beralih ke pihak lain. Sudah beralih kepada yang namanya Michael. Padahal rumah itu harusnya rumah Nazaruddin dan barang itu sudah disita KPK," tutur politikus PDIP itu. Yulianis, kata Eddy, mengetahui betul mengenai rumah tersebut karena dia yang mengurus pembelian pengurusan surat-surat rumah yang terletak di Duren Tiga itu. Ada pula mobil-mobil mewah milik terpidana korupsi pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp 9,6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dari 74 mobil mewah yang disita KPK, ada 11 yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. "Menurut informasi barang-barang ini sudah dialihkan ke orang lain. Ini kalau terjadi kan berarti nggak benar dalam menyita barang-barang yang berkaitan dengan hak-haknya para tersangka," sebut mantan purnawirawan Polri itu. Dia menegaskan, jika terbukti adanya aset milik koruptor yang disita tapi tidak dilaporkan ke Rupbasan, KPK bisa disebut melakukan pelanggaran. "Kalau misalnya kita temukan tidak disimpan di Rupbasan, berarti ada suatu pelanggaran hukum dong yang dilakukan oleh pihak KPK," pungkas Eddy.

Sudah Minta BPK Lakukan Audit Barang Sitaan di KPK, Agun Keluhkan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-daftar-barang-sitaan-kpk-yang-tersebar-di-sejumlah-rupbasan_m_153920.jpeg" alt="Salah sau mobil mewah sitaan KPK" width="100%">
<figcaption>Salah sau mobil mewah sitaan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari sekian banyak barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian besar yang dilaporkan ke rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan) di lima wilayah DKI Jakarta, berupa barang bergerak.&nbsp; Hal itu diketahui saat Pansus Angket KPK memanggil Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ma'Mun dalam agenda Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).&nbsp; Sementara untuk tanah, bangunan, dan benda-benda berharga seperti perhiasan tidak pernah dilaporkan. "Tidak ada," jawab Kepala Rupbasan Jakarta Barat dan Tanggerang, Sardjono. Begitupula dikatakan kepala Rupbasan di empat wilayah DKI Jakarta lainnya. Yakni, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Di Jakarta Barat sendiri, tercatat hanya&nbsp;16 unit kendaraan roda empat&nbsp;yang dilaporkan KPK. Di Jakarta Selatan, ada 66 unit roda empat dan 1 unit Harley Davidson. Untuk Rupbasan wilayah Jakarta Pusat, tercatat 55 item yang dilaporkan dan diserahkan KPK. Terdiri dari 4 mesin, 2 kendaraan roda dua, dan sisanya minibus, sedan, truk, hingga mobil molen. Rupbasan wilayah Jakarta Utara mencatat 14 unit mobil. Sementara Jakarta Timur ada 31 kendaraan&nbsp;roda dua&nbsp;yang dilaporkan KPK dan dalam perawatan Rupbasan. Adapun untuk perawatannya, Rupbasan mengocek dana senilai Rp 20 juta per tahun. Jumlah tersebut dianggap tidak relevan lantaran barang sitaan terbilang banyak dan berbeda-beda dalam perawatannya. Karena itu, Plt Dirjen PAS Kemenkumham Ma'mun mengatakan ke KPK mereka tidak mampu merawatnya dengan maksimal. KPK pun akhirnya membantu dalam bentuk natura seperti aki dan transport. "Karena disimpan di basement dirjen imigrasi di Kuningan, KPK memberi Rp. 250 ribu per bulan, diberikan per tiga bulan," ungkap Ma'mun. Mengetahui hal itu, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, harusnya soal perawatan bukan lagi urusan KPK. Harusnya diserahkan ke lembaga lain yang berwenang. "Bikin cabang Rupbasan di KPK. Jangan lalu kasih uang Rp. 200 ribu. Direktur Rupbasan seperti mengemis. Ini kan tebalik-balik republik ini,&rdquo; pungkas Agun.

Ini Daftar Barang Sitaan KPK yang Tersebar di Sejumlah Rupbasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/terungkap-kpk-tak-laporkan-beberapa-aset-nazaruddin-ke-rupbasan_m_153911.jpeg" alt="Terpidana kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aset terpidana kasus pencucian uang Muhammad Nazaruddin yang diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tak pernah dilaporkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).&nbsp; Aset itu berupa, tanah dan bangunan di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 21 dan 26, RT 006/RW 03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. "Rupbasan Jakarta Selatan tidak ada titipan tanah atau bangunan dari KPK," ujar Kepala Rupbasan Jaksel Vivierdi Anggoro saat hadir dalam RDP Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Selasa (29/8). Ditegaskan kembali oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa terkait tanah dan bangunan tersebut, Vivierdi kembali mengatakan tidak pernah menerima laporan dari KPK. "Siap tidak ada, tidak teregister," sebutnya. Begitu pula ketika Pansus Angket KPK bertanya ke rumah barang sitaan negara (Rupbasan) di wilayah DKI Jakarta lainnya. Yakni, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Rupbasan di empat wilayah tersebut juga tidak menerima laporan KPK terkait barang sitaan berupa tanah, bangunan, perhiasan, dan uang. Sementara Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun mengatakan, pihaknya tidak pernah mendengar adanya sebidang tanah dan bangunan yang diserahkan KPK ke ANRI hari ini.&nbsp; Menurut dia, seharusnya aset milik Nazaruddin tersebut dilaporkan ke Rupbasan untuk kemudian melalui proses pelelangan.&nbsp; "Kami tidak mendengar itu. Seharusnya barang itu melalui proses pelelangan. Kami tidak mendengar barangnya bentuk apa dan darimana,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ma&rsquo;mun juga menjelaskan, sesuai regulasi, harusnya barang-barang tersebut diserahkan sejak awal, baik di proses penyidikan, penuntutan, atau pun saat kasus para koruptor itu berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Karena jika tidak dilaporkan, ini bisa melanggar undang-undang.&nbsp; "Mestinya itu melanggar peraturan undang-undang. Tapi posisi Rupbasan kan pasif. (Kami) bertanggung jawab secara fisik. Kalau barang diserahkan ke Rupbasan surat-surat lengkap, justicia, kami terima. Melalui proses di luar itu, kami tidak mengetahui kalau terjadi suatu pelanggaran," pungkas Ma'mun.

Terungkap! KPK Tak Laporkan Beberapa Aset Nazaruddin ke Rupbasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-tak-laporkan-11-mobil-mewah-wawan-ke-rupbasan_m_153056.jpeg" alt="Mobil mewah sitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Mobil mewah sitaan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket Komisi KPK menemukan adanya barang sitaan komisi antirasuah yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. Hal itu terungkap ketika mereka mengunjung lima rumah penyimpanan barang sitaan negara di wilayah DKI Jakarta dan Tanggerang. "Hampir sebagian kecil yang dititipkan di Rupbasan, yang tidak dititipkan itu berupa (surat-surat) tanah, rumah, bangunan dan mobil mewah. Ini masih kita adakan pengecekan lebih lanjut," ujar Anggota Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya kepada JawaPos.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Pansus sendiri mendapati laporan bahwa rumah milik terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin yang sudah berpindah tangan.&nbsp; "Menurut keterangan Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) rumah itu sudah beralih ke pihak lain. Sudah beralih kepada yang namanya Michael. Padahal rumah itu harusnya rumah Nazaruddin dan barang itu sudah disita KPK," tutur politikus PDIP itu. Yulianis, kata Eddy, mengetahui betul mengenai rumah tersebut karena dia yang mengurus pembelian pengurusan surat-surat rumah yang terletak di Duren Tiga itu. Ada pula mobil-mobil mewah milik terpidana korupsi pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp9,6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dari 74 mobil mewah yang disita KPK, ada 11 yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. "Menurut informasi barang-barang ini sudah dialihkan ke orang lain. Ini kalau terjadi kan berarti nggak benar dalam menyita barang-barang yang berkaitan dengan hak-haknya para tersangka," sebut mantan purnawirawan Polri itu. Dia menegaskan, jika terbukti adanya aset milik koruptor yang disita tapi tisak dilaporkan ke Rupbasan, KPK bisa disebut melakukan pelanggaran. "Kalau misalnya kita temukan tidak disimpan di Rupbasan, berarti ada suatu pelanggaran hukum dong yang dilakukan oleh pihak KPK," pungkas Eddy.

KPK Tak Laporkan 11 Mobil Mewah Wawan ke Rupbasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rupbasan

Berita Terkini