<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rusun-Pasar-Rumput-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Warga beraktifitas di kawasan Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Perumda Pasar Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta masih menggodok alokasi penerima manfaat Rusun Pasar Rumput, termasuk konsep kepemilikan apakah menjadi rumah susun sederhan" width="100%">
<figcaption>Warga beraktifitas di kawasan Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Perumda Pasar Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta masih menggodok alokasi penerima manfaat Rusun Pasar Rumput, termasuk konsep kepemilikan apakah menjadi rumah susun sederhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini punya dua jurus baru dalam mengentaskan kemiskinan terkait optimalisasi APBN 2022. Salah satunya, menekan pengeluaran penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menyediakan tempat tinggal murah.  Secara detail, dia menyampaikan, ada dua cara yang bakal digunakan olehnya untuk program pengentasan kemiskinan. Yakni, meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Untuk cara kedua, pemerintah akan memfasilitasi para penerima manfaat guna mendapatkan tempat tinggal dengan harga terjangkau.  ”Nanti sewanya Rp 10 ribu per bulan. Listrik sama air mereka bayar sendiri,” ujarnya ditemui usai memberikan penghargaan untuk pilar-pilar sosial, Senin (17/8).  Kemensos sendiri sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membangun rusun di balai-balai kemensos. Setidaknya, ada enam blok yang dibangun di sejumlah daerah tahun depan. Seperti Medan, Makassar, Solo, Jakarta, dan Palembang. ”Tahun ini, bangun dua unit di Bekasi. Satu blok isinya 100 rumah tangga,” katanya.  Tak ada khusus bagi penyewa nantinya. Hanya, memang harus PMKS yang tak memiliki rumah. Risma mengaku, pihaknya sendiri sudah memiliki data terkait siapa saja nantinya yang berhak menyewa rusun tersebut. Kendati begitu, pihaknya akan melakukan survey guna memverifikasi kembali data yang ada agar benar-benar tepat sasaran.  ”Nanti ditujukan ke yang gelandangan, yang tinggal di kolong jembatan,” papar Mantan Walikota Surabaya tersebut.  Dengan bantuan ini, lanjut dia, para penerima manfaat bisa menekan pengeluarannya. Dan tak kalah penting, mereka bisa mengakses data kependudukan. Dengan begitu, mereka lebih mudah untuk mendapatkan bansos dari pemerintah ke depannya. Mengingat sebelumnya mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan identitas kependudukan karena tak memiliki alamat tempat tinggal. Hingga akhirnya tak bisa memperoleh bansos padahal termasuk yang berhak.  ”Kalau ditempatkan di rusun mereka punya alamat, dapat identitas, dapat askes bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Kemensos Bangun Rusun Dengan Sewa Rp 10 Ribu untuk PMKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ringankan-bunga-tunggakan-pemda-dki-revisi-pergub-rumah-susun_m_149304.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemda DKI Jakarta telah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Beberapa perubahan aturan yang akan dirubah diantaranya mengenai ketetapan bunga atau denda tunggakan yang sebesar 2 persen per bulannya. Revisi dilakukan karena aturan ini dinilai memberatkan warga rusun. Pada revisi Pergub, bunga nantinya akan dihitung flat dari semua total tunggakan. "Kita akan hitung flat 2 persen dari semua total tunggakan dia. Karena dihitung per bulan yang bikin tunggakan, harusnya bulan ketiga dia lunasin jadi 500rb kali 2 persen kali 3 bulan, karena dia baru melunasi 3 bulan. Tapi yang berjalan pun dia ngutang itu," kata Kabid Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, Senin (7/8). Menurut Meli, pergantian pasal pada Pergub tersebut akan melampaui 50 persen. "Kita sudah inventarisir permasalahan, kita tuangkan di revisi Pergub. Jadi perubahan Pergub, karena pergantian pasalnya melampaui daripada 50 persen," sebutnya. Selain mengenai bunga tunggakan, revisi Pergub juga untuk mengatasi permasalahan lainnya. Seperti persyaratan warga program relokasi. Sebelumnya, kebebasan biaya yang diberikan saat mereka baru pindah ke rusun hanya tiga bulan. Nantinya, warga terprogram akan dibebaskan selama 10 bulan. "Mengenai persyaratan warga terprogram, di situ kami tuangkan 10 bulan dikasih free. Karena kita lihat masa pemulihan mereka setelah dicopot (digusur), dipindahkan dari daerahnya dia, dia butuh waktu 10 bulan mulai bisa survive," ujar Meli. Revisi lainnya ditujukan kepada kebijakan yang mengatur para lanjut usia (lansia), disabilitas dan veteran yang dibebaskan dari pembayaran rusun. Ini tentunya berdampak lagi pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih baik, menurut Meli, kewajiban pembayaran diturunkan kepada anaknya yang ada di dalam Kartu Keluarga. "Bolehnya warga relokasi itu mengalihkan pada anaknya, keturunnanya. Dulu belum diatur itu, nanti diperkenankan, apalagi kalau lansia seperti ini. Dia boleh menurunkan ke anaknya yang ada dalam KK nya," pungkasnya. Penyelesaian revisi Pergub dijanjikan akan rampung sebelum pelantikan Gubernur DKI Jakarta yang baru. "Insya Allah sebelum pelantikan Gubernur baru mau kita sudah keluar, di situ sudah mengakomodir permasalahan semua," ujar Meli.

Ringankan Bunga Tunggakan, Pemda DKI Revisi Pergub Rumah Susun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tunggakan-satu-penghuni-rusuwana-jakarta-capai-rp-20-juta_m_149253.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya nilai tunggakan yang menjadi piutang dari Pemprov DKI Jakarta atas nilai sewa rumah susun (rusunawa) tidak terlepas dari kebiasaan penghuni yang berlarut-larut menunggak. Seorang penghuni bisa menanggung utang tunggakan sewa mencapai Rp 20 juta. Nilai tunggakan itu gabungan antara denda dan nilai pokok tunggakan. Besaran nilai denda atas tunggakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111/2014 yakni 2 persen pada setiap bulannya. "Utang itu, sesuai Pergub dihitung dendanya. Itu yang bikin membengkak. Kami gak mungkin hilangkan denda," ujar Kabid Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, Senin (7/8). Berdasarkan data, kata Meli, tak jarang denda lebih besar dari tunggakannya itu sendiri. Seorang penyewa menunggak uang sewa selama lima bulan. Lantas tunggakan itu dikalikan 2 persen. Itulah dendanya. "Bisa kebayang berapa dendanya. Jadi ada yang kadang-kadang utang dia itu dendanya melampaui daripada nilai pokoknya," ujar Meli. "Saya kalau melihat datanya, utangnya penyewa bisa Rp 15 juta. Dendanya 20 juta, secara totalitas besar sekali," tambahnya. Besarnya nilai tunggakan ini, sebut Meli, warga diperkirakan berutang sejak 2014 lalu itu membuat mereka semakin kesulitan melunasi utangnya. Meli mengatakan, pada 2013, pihak Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta sudah pernah melakukan pemutihan sebesar Rp 1,5 miliar untuk mengurangi tunggakan. Namun, setelah itu tunggakan kembali membengkak. "Kami prediksi ini utang dari 2014-2017 karena 2013 sebelumnya kita sudah lakukan pemutihan, itupun sulit prosesnya. 1,5 M (rupiah) kita ajukan untuk pemutihan," sebutnya. Lebih lanjut Meli mengatakan, akan mengajukan revisi perubahan Pergub Nomor 111/2014 itu. Nantinya, denda 2 persen akan dihitung rata selama dilakukannya tunggakan. Hal tersebut untuk mencegah pembengkakan utang. "Kami sedang ajukan revisi perubahan. Kita akan hitung flat 2 persen dari semua total tunggakan dia," kata Meli.

Tunggakan Satu Penghuni Rusuwana Jakarta Capai Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/program-sosialisasi-belum-hilangkan-ketergantungan-warga-ke-pemda_m_148736.jpeg" alt="Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemda DKI terus melakukan sosialisasi kepada warga yang terkena relokasi dari daerah yang terkena penggusuran ke rumah susun. Sosialisasi kepada warga termasuk kewajiban membayar sewa rusun setelah tiga bulan digratiskan dan program-program pelatihan. Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, mengatakan bahwa pihaknya bersama Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) telah menyerahkan dan memberikan sosialisasi perihal surat perjanjian sewa kepada setiap kepala keluarga (KK) yang menempati rusun. "Aturan-aturan sudah kita sampaikan, bahwa anda tinggal disini itu terikat oleh aturan-aturan, dengan surat perjanjian sewa," ujar Meli di Kantor Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta, Jumat (4/8). Dalam surat itu, tertera pula ketentuan pembayaran sewa yang harus mereka patuhi. Setiap KK harus membayar sewa setiap tanggal 21 per bulannya. "Di surat itu jelas bahwa mereka wajib harus membayar sewa itu kisaran dari tanggal 1 sampai tanggal 20 per bulannya," tambahnya. Pihak Dinas Perumahan kemudian juga mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan kegiatan pelatihan, pemberdayaan serta bantuan peralatan kerja kepada warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut bertujuan agar mereka berpenghasilan dan mampu membayar. "Jadi semua aturan sudah kita sampaikan, setelah itu kita mengundang semua SKPD terkait, semua SKPD yang punya kegiatan pelatihan, kegiatan pemberdayaan, dan kegiatan memberikan bantuan peralatan kerja dan sebagainya," terang Meli. Berbagai cara telah dilakukan agar produk keterampilan yang dibuat oleh warga bisa mendapat hasil. "Pada saat PRJ, ke walikota, dalam setahun ada brp kali bazaar, food station BUMD. Kadang dari mereka tidak mampu memenuhi kuota yang dipesan. Akhirnya kita berharap ada SKPD tertentu, perjanjian kerjasama mungkin dengan pengusaha kah, konveksi kah," ujarnya. Meli pun menyesali keinginan warga yang hanya mau terima jadi. Mereka ingin pemerintah menyediakan jasa dan memasarkan produk sekaligus, atau membayar saja apa yang mereka kerjakan. "Itu kan jelas kami yang kasih jasa. Jangan suruh kami yang memasarkan. Mereka maunya dibayar jasa, jadi begitu mereka kelar, dapat uang," tandas Meli.

Program Sosialisasi Belum Hilangkan Ketergantungan Warga ke Pemda

rusun sewa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rusun sewa

Berita Terkini

Kemensos Bangun Rusun Dengan Sewa Rp 10 Ribu untuk PMKS

Ringankan Bunga Tunggakan, Pemda DKI Revisi Pergub Rumah Susun

Tunggakan Satu Penghuni Rusuwana Jakarta Capai Rp 20 Juta

Program Sosialisasi Belum Hilangkan Ketergantungan Warga ke Pemda

Download Aplikasi JawaPos.com