<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/14/lx5OVpLGyky7Ty2K2uG0094w6aNdYH7YtgFSRqex-1-2981411670.jpg" alt="Ilustrasi rusunawa di Benowo, Surabaya. Pemkot Surabaya bakal mengajukan pembangunan rusun baru ke Kementerian PKP pada Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rusunawa di Benowo, Surabaya. Pemkot Surabaya bakal mengajukan pembangunan rusun baru ke Kementerian PKP pada Tahun 2026. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Surabaya yang kesulitan mencari tempat tinggal terjangkau. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengajukan pembangunan rumah susun (rusun) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini pemkot masih dalam perhitungan dan kajian mendalam, termasuk tentang bentuk rusun serta skema pengelolaannya.&nbsp; Dalam rencana tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan pembangunan, sedangkan pelaksanaan konstruksi rumah susun dapat dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Rusun ini &nbsp;kita usulkan ke kementerian, karena kita di Pemkot itu menyediakan tanahnya. Disampaikan ke kementerian (PKP), yang membangun nanti Kementerian. Jadi kita masih berhitung," tutur Eri, Minggu (14/12). Menurut dia, Pemkot harus berhati-hati dalam menentukan konsep rusun, terutama jika menggunakan skema rumah susun sewa (rusunawa). Karena beban pemeliharaan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. "Terkait rusun ini kita harus benar-benar bisa menghitung karena rusun ini nanti bentuknya seperti apa. Kalau rusunawa maka bebannya ada di pemerintah. Nah itu nanti kita atur bagaimana aturan mainnya," lanjutnya. Terkait rencana rusun baru, Eri mengatakan pihaknya akan mengirim usulan ke Kementerian PKP pada tahun 2026.&nbsp; Eri juga mengungkapkan bahwa pemkot telah melakukan survei lapangan sebagai langkah awal sebelum menyampaikan usulan lahan kepada Kementerian PKP sekaligus menerima arahan teknis lebih lanjut. "Kita masukkan ke 2026 ya. Tetapi nanti kita lihat dulu bagaimana aturan mainnya. Yang jelas kemarin sudah lakukan survei dulu, sambil nanti menyampaikan usulan tanah ke kementerian PKP," jelas Eri. Terkait peruntukan, politikus PDIP itu menjelaskan bahwa skema rusun akan menyesuaikan konsep yang dipilih. Jika berbentuk rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa), maka hunian tersebut dikhususkan bagi warga miskin. Sebaliknya, jika konsep rusun-nya Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik), maka calon penghuni harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemkot Surabaya, dengan harapan mereka bisa menjaga fasilitas yang ada. "Kalau Rusunami bisa warga siapapun, konsepnya adalah yang pendapatannya hanya sampai Rp 3 juta, terus omzetnya sampai Rp 10 juta, kita bisa tempatkan di sana, namanya itu Rusunami,&rdquo; imbuh mantan Kepala Bappeko Surabaya itu.

Pemkot Surabaya ajukan pembangunan rumah susun ke Kementerian PKP di tahun 2026,  pertimbangkan skema rusunawa atau rusunami.

Siap-Siap, Pemkot Surabaya Bakal Ajukan Rusun Baru ke Kementerian PKP Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/rusunawa-938616557.jpg" alt="ILUSTRASI Rusunawa Cakung Barat, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rusunawa Cakung Barat, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jakarta mengaku lega dan bahagia atas dilanjutkannya&nbsp;kebijakan relaksasi pembayaran sewa hingga Juni 2024. Salah satunya adalah penghuni Rusunawa Cakung Barat, Jakarta Timur. Randy Iva Ramadhan mengaku sangat berbahagia serta mengapresiasi pihak eksekutif dan legislatif yang sudah merealisasikan kebijakan relaksasi pembayaran sewa. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan adanya relaksasi ini karena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 masih kami rasakan betul. Terima kasih saya sampaikan kepada DPRD DKI Jakarta, khususnya Pak Pj Gubernur dan Ketua Komisi D, Ibu Hajah Ida Mahmudah," kata Randy di Jakarta, Kamis (28/12). Randy menjelaskan, dengan adanya kebijakan relaksasi pembayaran sewa Rusunawa ini juga membuat warga Rusunawa bisa merayakan Natal dan Lebaran tahun depan dengan perasaan yang lebih tenang. "Uang Rp 550.000 masih sangat berarti bagi kami. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian kepada kami rakyat kecil," ungkap Randy, dikutip dari Antara. Rasa senang juga diutarakan penghuni Rusunawa Marunda bernama Hendra. Ia sangat bersyukur dengan adanya kebijakan relaksasi pembayaran uang sewa. "Melalui kebijakan relaksasi ini, kami baru akan dikenakan pembayaran retribusi atau sewa di bulan Juli 2024," ujar Hendra. Ia menuturkan, pandemi Covid-19 memberikan dampak secara luar biasa dari sisi ekonomi kepada kehidupan keluarganya. Hendra menambahkan, kebijakan relaksasi pembayaran sewa Rusunawa sangat disambut antusias penuh suka cita. Kebijakan ini sangat memberikan dampak bagi penghuni Rusunawa yang juga dalam proses bangkit pasca pandemi Covid-19. "Terima kasih dan apresiasi saya kepada Pak Pj Gubernur dan jajarannya, Pimpinan DPRD, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Bu Ida Mahmudah. Semoga Allah membalas &nbsp;dengan kebaikan dunia dan akhirat," kata Hendra.

"Uang Rp 550.000 masih sangat berarti bagi kami. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepeduliannya," kata Randy.

Suka Cita Warga Rusunawa di Jakarta Dapat Relaksasi Sewa hingga Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-203047-1698707437.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tahun depan, Pemkot Surabaya bakal membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk kali pertama. Rencana itu mendapatkan respons dari Abdul Ghoni Muklas Niam. Politikus PDIP Surabaya itu mengapresiasi dan mendukung keberadaan rusunami tersebut. Rusunami bakal diprioritaskan untuk warga yang sudah lulus dari keluarga miskin. &rdquo;Kita berharap mereka punya hunian yang layak sehingga problem atau persoalan rumah tinggal warga yang tidak mampu secara ekonomi bisa teratasi dengan baik,&rdquo; ujar Ghoni. Terkait dengan tarif, lanjut Ghoni, harus melalui kajian lebih lanjut. Hal itu supaya tidak memberatkan warga. Sehingga para konsumen tidak kembali lagi masuk kategori keluarga miskin. &rdquo;Kalau kita hitung per hari mungkin menyisihkan Rp 16 ribu insya Allah masih bisa dijangkau,&rdquo; ungkap Abdul Ghoni Muklas Niam, ketua Bamusi itu. Jika melihat antrean rusun, Ghoni menyampaikan, hampir belasan ribu di Surabaya. Memang secara konkret tidak menyelesaikan dengan cepat persoalan hunian itu. &rdquo;Kami berharap berkaitan dengan jumlah antrean rusun itu Pemkot Surabaya memonitor secara cermat dan perlu dilakukan atensi yang lebih,&rdquo; ujar Abdul Ghoni Muklas Niam. &rdquo;Mungkin, konsumen rusun yang sudah antre diprioritaskan terlebih dahulu,&rdquo; tambah Abdul Ghoni, anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu.

Pemkot Surabaya bakal membangun rumah susun sederhana milik. Rusunami bakal diprioritaskan untuk warga yang sudah lulus dari keluarga miskin

Rusunami Segera Dibangun, Ini Harapan Anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-1126241-2308595220.jpg" alt="Lokasi rusunami Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Lokasi rusunami Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur PT Yekape Surabaya Hermin Rosita mengatakan, rusunami (rumah susun sederhana milik) yang akan dibangun PT YKP berada di aset milik YKP. Tepatnya, di Kelurahan Wonorejo atau di Surabaya Timur. Lokasi itu, lanjut Hermin, menjadi satu-satunya lokasi yang akan dibangun secara mandiri oleh PT YKP untuk rusunami Pemkot Surabaya. &rdquo;Jadi, pembangunan Rusunami Pemkot Surabaya yang dibangun oleh PT YKP akan dimulai Januari 2024,&rdquo; ujar Hermin Rosita. Hingga saat ini, lanjut Hermin, infrastrukturnya terus dikerjakan. Mulai dari listrik yang sudah masuk dan air PDAM yang sudah memasang pipa besar. Hermin menambahkan, saat ini, sudah banyak yang bertanya-tanya tentang rusunami itu. Dia menyebutkan, ada 13 orang yang sudah membayar nomor urut pemesanan (NUP). &rdquo;Silakan daftarkan diri untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman serta murah,&rdquo; ucap Hermin Rosita. Antrean panjang pemohon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutar otak. Salah satu inovasi adalah membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). Pembangunan akan dimulai awal 2024. Bak apartemen, warga Surabaya bisa mencicil. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad memastikan, pada Januari 2024 pembangunan rusunami akan dimulai di Surabaya Timur. Pembangunannya akan dilakukan pihak ketiga, yaitu PT Yekape Surabaya. &rdquo;Sembari menunggu pembangunannya itu, kami terus menginformasikan kepada para penghuni rusunawa yang telah lulus dari keluarga miskin (gakin) dan sudah keluar dari rusunawa. Jadi, yang dibangun PT Yekape Surabaya untuk penghuni rusunawa yang sudah lulus dan bisa menempati rusunami itu nanti,&rdquo; kata Irvan. Menurut dia, pembangunan rusunami akan dilakukan tiga lantai. Rusunami dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) yang merupakan bukti kepemilikan bangunan yang sah dan dilindungi undang-undang. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai jaminan di perbankan. Untuk pembangunan rusunami dengan Kementerian PUPR akan berpola atau sistem SKBG seperti HGB di atas HPL. &rdquo;Mungkin kita menggandeng private sektor, swasta untuk investasi,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Sedangkan untuk pembangunan yang dikerjakan Kementerian PUPR lanjut dia, akan berlangsung pada 2024. Bangunan itu 20 lantai. Sedangkan lokasi yang akan digunakan di Tambak Wedi. &rdquo;Kemarin sudah ada real demand supply berikut market asesmen. Jadi sesuai timeline sampai 2024 sudah bisa dilakukan lelang pengerjaan,&rdquo; ungkap Irvan. Sedangkan untuk skema pembayaran rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Itu diharapkan supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka. &rdquo;Jadi misal SKBG-nya sampai 60 tahun, dia (warga) nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp 500 ribu per bulan itu bisa mampu mereka,&rdquo; terang Irvan. Pembangunan Rusunami tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. &rdquo;Ada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad.

Pemkot Surabaya akan membangun rumah susun dengan skema pembayaran rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah

Belum juga Dibangun, Apartemen Ala Pemkot Surabaya Sudah Dipesan Belasan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-112624-2056529116.jpg" alt="Salah satu lokasi rencana pembangunan rumah susun." width="100%">
<figcaption>Salah satu lokasi rencana pembangunan rumah susun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Antrean panjang pemohon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memutar otak. Salah satu inovasi adalah membangun rumah susun sederhana milik (rusunami). Pembangunan akan dimulai awal 2024. Bak apartemen, warga Surabaya bisa mencicil. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad memastikan, pada Januari 2024 pembangunan rusunami akan dimulai di Surabaya Timur. Pembangunannya akan dilakukan pihak ketiga, yaitu PT Yekape Surabaya. &rdquo;Sembari menunggu pembangunannya itu, kami terus menginformasikan kepada para penghuni rusunawa yang telah lulus dari keluarga miskin (gakin) dan sudah keluar dari rusunawa. Jadi, yang dibangun PT Yekape Surabaya untuk penghuni rusunawa yang sudah lulus dan bisa menempati rusunami itu nanti,&rdquo; kata Irvan. Menurut dia, pembangunan Rusunami akan dilakukan tiga lantai. Rusunami dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) yang merupakan bukti kepemilikan bangunan yang sah dan dilindungi undang-undang. Bahkan bisa juga dijadikan sebagai jaminan di perbankan. Untuk pembangunan rusunami dengan Kementerian PUPR akan berpola atau sistem SKBG seperti HGB diatas HPL. &rdquo;Mungkin kita menggandeng private sektor, swasta untuk investasi,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Sedangkan untuk pembangunan yang dikerjakan Kementerian PUPR lanjut dia, akan berlangsung pada 2024. Bangunan itu 20 lantai. Sedangkan lokasi yang akan digunakan di Tambak Wedi. &rdquo;Kemarin sudah ada real demand supply berikut market asesmen. Jadi sesuai timeline sampai 2024 sudah bisa dilakukan lelang pengerjaan,&rdquo; ungkap Irvan. Sedangkan untuk skema pembayaran rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Itu diharapkan supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka. &rdquo;Jadi misal SKBG-nya sampai 60 tahun, dia (warga) nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp 500 ribu per bulan itu bisa mampu mereka,&rdquo; terang Irvan. Pembangunan Rusunami tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. &rdquo;Ada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad.

Antrean panjang pemohon penghuni rumah susun sederhana sewa membuat Pemkot Surabaya berencana membangun rusunami

Cuma Rp 500 Ribu Per Bulan, Warga Surabaya Bisa Segera Mencicil Hunian Bak Apartemen Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/rusun-romokalisari1.jpg" alt="Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Romokalisari Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Romokalisari Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Antrean penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Surabaya dipastikan berhenti di angka 12 ribuan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad. Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu mengatakan, tahun ini, Pemkot Surabaya tidak membangun rusunawa lagi. "Antrean itu (12 ribu) masuk ke rusunawa ketika ada (penghuni) yang lulus atau sudah bisa ngontrak sendir. Bisa juga sudah bukan lagi keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Maka akan digantikan dari antrean yang sudah ada,” jelas Irvan. Dia menyampaikan, antrean 12 ribu orang itu telah masuk ke dalam sistem E-Rusun milik Pemkot Surabaya. Sementara itu, untuk kontrak para penghuni yang menempati rusunawa maksimal hanya tiga tahun.  "Pendaftaran rusunawa juga telah ditutup memasuki tahun ini, yang dimana pada tahun 2022 merupakan batas akhir pendaftaran," tambah Irvan. Saat ini, Pemkot Surabaya memiliki 107 blok di rusunawa. Irvan menegaskan bahwa pihaknya selalu mengawasi dan mendata para penghuni rusunawa. Selain ada pengelola rusunawa, lanjutnya, juga terdapat paguyuban atau RT di setiap blok. Meski tidak ada rencana pembangunan rusunawa, Pemkot Surabaya tetap berencana menyediakan hunian lain yang layak huni. Yakni melalui rusunami (rumah susun sederhana milik sendiri). Rusunami sendiri pembangunannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (*) &nbsp;

Tahun ini, Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Membangun Rusunawa Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/FLAT-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya sudah menetapkan lokasi pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami). Selain luas lahan, pemilihan tempat itu juga mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) pendukungnya.  Rusunami akan dibangun di lima lokasi. Yaitu, Tambak Wedi, Medokan Ayu, Pakal, Sememi, dan Dukuh Menanggal. Ketinggian bangunan rusunami pun beragam. Ada yang low rise (5 lantai), mid rise (10 lantai), hingga high rise (20 lantai).  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, rusunami bisa menampung ribuan penghuni. Sesuai perencanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah unit dalam satu blok rusunami bisa mencapai 500–1.000 unit. ”Tergantung tipe bangunan dan luas lahannya,” ucap Irvan kemarin (25/12).  Pembangunan rusunami juga memperhitungkan ketersediaan sarana pendukung bagi penghuninya. ”Kami perhatikan juga tempatnya sesuai RTRW. Misalnya, daerah itu cocok tidak untuk permukiman. Juga sarana pendukungnya seperti sekolah dan sarana kesehatan,” tutur Irvan.  Dari lima lokasi itu, seluruhnya sudah dilengkapi dengan sarpras yang dibutuhkan. Di Tambak Wedi, misalnya, ada 4 sekolah, 4 sarana kesehatan, dan 2 pasar yang berdekatan dengan rusunami. Dengan demikian, anak-anak bisa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. ”Warga yang hendak berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) juga tidak jauh,” papar Irvan.  Ketersediaan sarpras di dekat rusunami itu merupakan salah satu upaya menjadikan Surabaya sebagai kota yang layak huni. Warga yang hendak sekolah atau berobat tidak perlu jauh-jauh dari rumahnya. ”Rusunami dibangun di lahan milik Pemkot Surabaya. Tetapi, sistem pembiayaannya menggunakan kerja sama dengan badan usaha atau KPBU,” terang Irvan.

Lokasi Rusunami Surabaya Dekat Pasar, Sekolah, hingga Puskesmas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RUSUNAMI-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya tengah menelaah konsep pembiayaan yang tepat untuk membangun rumah susun sederhana hak milik (rusunami). Sejauh ini ada empat opsi yang bisa digunakan.  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad menyatakan, pihaknya masih merumuskan pembiayaan rusunami. Untuk menentukan skema yang tepat, pemkot meminta masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).  Ada empat pilihan skema pembangunan rusunami. Yakni, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), creating shared value (CSV), hunian berimbang, dan dana kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) dari pengembang. ”Masih kami telaah,” katanya.  Untuk sistem KPBU, dana pembangunan rusunami bisa berasal dari dua pihak. Yaitu, pemerintah dan swasta. Besarannya pun sesuai dengan kesepakatan. Program tersebut bisa membuka peluang investasi bagi swasta.  Beda dengan CSV. Skema itu menuntut perusahaan memiliki peran ganda. Selain menjadi lembaga yang mencari profit, perusahaan diharuskan memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih bagi masyarakat.  Pada opsi hunian berimbang, pengembang apartemen harus mengalokasikan hunian bagi warga yang penghasilannya terbatas. Contohnya, pengembang yang membangun satu tower apartemen berkapasitas seribu unit harus menyisihkan 20 persen untuk warga yang tidak mampu. ”Tapi, itu tidak mutlak. Ada hitungannya,” jelas Irvan.  Untuk opsi KLB, pengembang harus menyerahkan dana bila tinggi hunian yang dibangun melebihi jumlah lantai yang ditetapkan. Nah, dana itu bisa dialihkan untuk penyediaan rusunami. ”Soal mana yang lebih efisien, kami masih rumuskan. Kami terus berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR,” ungkap mantan kepala dinas perhubungan (dishub) tersebut.  Sembari menunggu kepastian konsep pembangunan yang dipilih, perencanaan rusunami terus dikebut. PT Yekape Surabaya, pimpinan proyek tersebut, memastikan perencanaan rusunami tuntas pada Desember mendatang. Hunian sederhana itu akan dibangun di Wonorejo, Kecamatan Rungkut.

Pemkot Surabaya Masih Telaah Empat Konsep Pembiayaan Rusun Hak Milik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-14.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Janji Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menggunakan rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai diwujudkan. Saat ini, Pemkot Surabaya mulai membuat rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami).  Pembangunan rusunami tersebut, akan menggunakan skema anggaran KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Swasta. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pemkot telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana pembangunan rusunami tersebut. Bahkan, Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan.  ”Kami arahnya ke depan, saran Pak Wali Kota Eri Cahyadi adalah rusunami bekerja sama dengan pengembang maupun perbankan untuk kredit murah dengan jangka waktu yang lama, mereka (warga) bisa memiliki rusun,” kata Irvan pada Minggu (3/7).  Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lolos dari MBR dan sebelumnya tinggal di rumah susun sederhana sewa (frusunawa). Warga yang sudah lolos dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran ringan.  ”Sehingga rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah, untuk bisa memiliki rusunami dengan dibantu aset-aset kita yang bisa dibangun pengembang, swasta, atau KPBU, dengan perbankan yang menyediakan suku bunga rendah,” jelas Irvan.  Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu memastikan, pemkot akan menyiapkan skema pembayaran rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka.  ”Jadi misal SKBG-nya (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) sampai 60 tahun, dia (warga) nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp 500 ribu per bulan itu bisa mampu mereka,” kata Irvan mencontohkan.  Irvan juga menyebutkan, pemkot menyiapkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami dengan total 31 blok. Pembangunan rusunami tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya.  ”Rencananya mulai tahun depan. Ada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu,” ungkap Irvan.  Irvan juga menjelaskan, pemkot terus berupaya mengentas warga di rusunawa agar segera terlepas dari status MBR. Salah satunya yakni melalui pemanfaatan lahan aset milik pemkot untuk digunakan program padat karya.  ”Semua warga yang tinggal di rusunawa kami data, apa yang diinginkan. Jadi warga yang tidak punya kerja, apakah itu orang tua atau anaknya, perintah Pak Wali Kota adalah mendata semua dan memasukkan ke aplikasi padat karya,” terang Irvan.

Lepas Status Penghasilan Rendah, Warga Surabaya Bisa Tinggal di Rusun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/padat-penduduk.jpg" alt="LAYAK HUNI: Anak-anak bermain di kawasan Flat Sombo yang dibangun pemerintah untuk dihuni masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa. Tahun depan, Pemkot Surabaya beencana membangun 31 blok rusunami untuk MBR. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAYAK HUNI: Anak-anak bermain di kawasan Flat Sombo yang dibangun pemerintah untuk dihuni masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) dengan sistem sewa. Tahun depan, Pemkot Surabaya beencana membangun 31 blok rusunami untuk MBR. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tidak bisa dimungkiri harga properti di Surabaya terus meningkat. Pada saat yang sama, masih banyak warga yang belum memiliki hunian. Problem permukiman tersebut masih berusaha diselesaikan Pemkot Surabaya dengan berbagai cara.  Pemkot tahun depan berencana merealisasikan pembangunan 31 blok rumah susun sederhana milik (rusunami). Hal itu dilakukan sebagai salah satu jawaban untuk memberikan peluang bagi warga yang memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk memiliki rumah di Surabaya.  Direktur PT Yekape Surabaya Hermien Roosita mengatakan, seiring dengan perbaikan ekonomi, pasar properti di Surabaya turut naik. Hal itu ditunjukkan dengan angka penjualan yang juga mengalami peningkatan. Dengan kondisi tersebut, harga rumah tapak di Surabaya untuk kawasan Surabaya Timur, misalnya, yang termurah bisa sampai Rp 1 miliar.  ’’Sekarang paling banyak dicari adalah tipe 60 dan 80. Ini biasanya para milenial yang suka dengan rumah yang tidak terlalu besar. Untuk price list-nya ada di antara Rp 1 miliar ke atas,’’ ujarnya.  Dia menjelaskan, salah satu faktor kenaikan harga properti adalah harga bahan baku yang juga naik. Mau tidak mau harga properti ikut terkerek. Belum lagi permintaan yang tinggi akan membuat persaingan harga kian ketat.  ’’Justru saat ini yang lebih murah ada di kawasan pinggiran kota dan perbatasan (Surabaya-Gresik, Surabaya-Sidoarjo, Red). Untuk yang perbatasan luar Surabaya misalnya, ada di kisaran harga Rp 500 juta,’’ ungkapnya.  Senada dengan hal itu, Ketua REI Jatim Soesilo Efendy mengatakan, perkembangan harga di Surabaya memang sangat pesat. Hal itu berkaitan dengan infrastruktur dan kemudahan mengakses berbagai fasilitas.  ’’Di tengah kota misalnya, tidak ada harga Rp 1 miliar. Justru harga ini banyak yang di pinggiran dan perbatasan kota. Sementara harga setiap waktu juga terus naik,’’ katanya.  Pihaknya pun mengapresiasi Pemkot Surabaya yang mencari alternatif agar harga properti bisa dijangkau masyarakat yang ekonominya terbatas. Menurut dia, pembangunan rusunami menjadi salah satu yang masuk akal untuk diwujudkan. REI juga siap mendukung mewujudkan hunian tersebut.  ’’Yang pasti, kami meminta Pemkot Surabaya memastikan ketersediaan lahannya. Sementara itu, untuk harga maksimal program rusunami berada di kisaran maksimal Rp 250 juta. Kalau lokasinya di Surabaya, pasti akan banyak peminatnya,’’ terangnya.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya memang berniat segera merealisasikan rusunami. Pembicaraan dengan berbagai pihak yang berkaitan sudah dilakukan. Mulai Kementerian PUPR hingga perbankan. Eri menganggap ini salah satu jawaban atas akses untuk hunian di Surabaya yang lebih terjangkau.  ’’Konsepnya rusunami ini Pemkot Surabaya yang menyediakan lahannya. Sementara bangunannya akan dikerjakan bersama melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jadi, unit hunian menjadi hak milik warga dan mereka yang menanggung operasionalnya,’’ jelas Eri. <h3>Pemkot Jangan Rugi, Masyarakat Harus Diuntungkan</h3> RENCANA pembangunan rusunami yang digagas pemkot mendapatkan catatan dari para legislator di DPRD Surabaya. Selain besarnya anggaran yang dialokasikan, para legislator menyoroti sasaran program tersebut.  Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati meminta pemkot tetap memperhatikan beberapa hal. Pertama, mengenai harga rusunami. Apakah dengan anggaran Rp 5,8 triliun itu, rusunami segera beres dan mampu menampung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seperti tujuannya, pendirian rusunami dimaksudkan untuk mengentaskan MBR. Supaya MBR memiliki hunian yang laik, tapi dengan harga terjangkau.  Karena itu, menurut dia, pemkot perlu memetakan MBR. Pendapatan MBR tiap bulan berbeda-beda. ’’Itu akan berkaitan dengan berapa subsidi yang harus disiapkan pemkot,” tuturnya.  Kedua, lanjut Aning, karena pendanaan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), artinya badan usaha tetap membutuhkan profit. Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu meminta kepada pemkot agar menghitung dengan detail dan terperinci harga rusunami yang dijual. Kembali lagi, dia menegaskan bahwa harga harus terjangkau.  Aning menambahkan, penggunaan sistem KPBU pun perlu ditimbang dengan benar. Supaya tidak merugikan pemkot, harus dihitung sejak awal, baik risiko dalam pengerjaan maupun saat beroperasi. Dia mengusulkan agar pemkot tak hanya memilih badan usaha yang menawarkan harga paling rendah. Nilai keuntungan yang didapat masyarakat juga wajib diperhatikan. Mulai fasilitas sosial (fasos) hingga fasilitas umum (fasum).  Ketiga, terkait perawatan. Menurut Aning, rusunami memiliki beban anggaran perawatan yang lebih besar dibandingkan flat sewa (rusunawa). ’’Kemudian kalau mau SHM (sertifikat hak milik, Red) harus di luar aset pemkot,” tambahnya.  Berbicara mengenai rusunami, Ketua Komisi C Baktiono mengusulkan agar status Flat Urip Sumoharjo diubah menjadi rusunami. Bukan lagi flat yang disewakan (rusunawa). Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pertimbangannya adalah sistem penarikan dana yang dobel.  Penghuni Flat Urip Sumoharjo bertahun-tahun menanggung dua sistem pembayaran. Bayar PBB dan retribusi. Masyarakat menjerit dan meminta pemkot mengkaji lagi sistem pembayaran yang ditanggung. Sebab, masyarakat menilai, tanah yang digunakan sebagai flat adalah tanah asli mereka. Masyarakat dibangunkan flat karena terdampak kebakaran pusat perbelanjaan pada 1980-an. ’’Seharusnya cukup satu sistem pembayaran. Itu ubah saja pembayaran PBB, kasihan,” ungkap Baktiono. <h3>20 Persen Nilai Apartemen Dialokasikan untuk Hunian MBR</h3> INTERVENSI pemerintah untuk mengatasi problem permukiman sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga kelas ekonomi menengah ke bawah.  Salah satunya dengan konsep hunian berimbang. Pengembang diminta memenuhi kewajibannya mengalokasikan 20 persen dari apartemen yang dibangun untuk kalangan tersebut.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, sudah ada aturan yang melandasi pelaksanaan hunian berimbang tersebut. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satunya, menyediakan alokasi bagi warga dengan ekonomi lemah.  Untuk sistem sewa, pemkot punya sistem rusunawa atau rumah susun sederhana sewa yang sering disebut dengan flat. Nah, yang berlandas sistem kepemilikan disebut rusunami atau rumah susun sederhana milik.  ’’Jadi, ini salah satu alternatif dalam pembiayaan untuk penyediaan rusunami ke depan. Kalau tidak bisa pakai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bisa dengan hunian berimbang. Pengembang membangun apartemen misalnya, maka 20 persen untuk yang MBR,’’ ucapnya.  Namun, alokasi 20 persen itu tidak mutlak menyediakan unit di apartemen yang dibangun tersebut atau di lokasi yang sama. Bisa juga dengan pembangunan di tempat lain. Misalnya, nilai investasi apartemen Rp 200 miliar, 20 persennya atau senilai Rp 40 miliar bisa dialokasikan hunian bagi MBR terpisah di tempat lain.  ’’Untuk kebijakan ini sekarang sedang kita tarik ke perda dan perwali sehingga bisa segera dilaksanakan di Surabaya.  Selain itu, untuk meringankan kepemilikan rusunami, Irvan menyatakan bahwa pemberian kredit oleh perbankan bakal diperpanjang. Bila umumnya range kredit perumahan rakyat (KPR) berkisar 15–20 tahun, rusunami bisa sampai 30 tahun.  ’’Umur bangunan rusunami bisa sampai 60 tahun. Melihat hal itu, angsuran 30 tahun masih bisa diterapkan. Untuk hal ini, komunikasi dengan perbankan juga sudah dilakukan,’’ terangnya.  Bagaimana dengan rumah susun sewa (rusunawa) atau flat, Irvan mengatakan bahwa bangunan-bangunan itu tetap difungsikan. Hanya, sifatnya tidak jangka panjang dalam menampung warga Surabaya. Dia menginginkan flat hanya menjadi tempat transit. Hunian sementara bagi yang tidak mampu secara ekonomi.  ’’Warga yang masuk diintervensi pemkot untuk mengentaskan mereka dari kategori MBR. Skill ditingkatkan agar income meningkat. Harapannya, sebelum lima tahun, mereka sudah keluar dari flat dan memiliki hunian sendiri,’’ ujarnya.  ANGGARAN BESAR UNTUK PERMUKIMAN  - Pemkot menyiapkan lahan aset di 9 lokasi untuk membangun 31 blok.  - Tiap-tiap tower yang dibangun memiliki minimal 16 lantai.  - Butuh dana hingga Rp 188 miliar untuk merealisasikan satu blok.  - Harga rusunami dipatok maksimal Rp 250 juta.  - Spesifikasi bangunan antara 1 kamar 1 kamar mandi atau 2 kamar 1 kamar mandi.

Pengembang Bangun Rusunami, Lahan dari Pemerintah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rusunami

Berita Terkini