<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/SP-PLN-2606419677.jpg" alt="Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja berkaitan RUKN. (dok. SP PLN)" width="100%">
<figcaption>Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja berkaitan RUKN. (dok. SP PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serikat Pekerja (SP) PLN menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024 berkaitan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) pada sub-Klaster Ketenagalistrikan. "Meskipun sebagian permohonan SP PLN bersama Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) tidak dapat diterima, kami tetap menyambut baik putusan ini," kata Ketua Umum. SP PLN, M.Abrar Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/11). Abrar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten menyatakan praktik unbundling (pemisahan) pengelolaan ketenagalistrikan inkonstitusional. "Kami juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada MK yang tetap konsisten menyatakan praktek unbundling pengelolaan ketenagalistrikan tidak dibenarkan atau inkonstitusional," tukasnya. Terkait pengesahan RUKN yang semula di UU Cipta Kerja ditetapkan tanpa persetujuan DPR RI, pihaknya juga meminta MK untuk menyatakan harus melalui pertimbangan DPR RI. "Kami juga mendukung sepenuhnya pernyataan Bapak Presiden untuk kembali menjalankan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena merupakan semangat nasionalis dan patriotik khususnya dalam pengelolaan energi listrik sebagai aset strategis bangsa," paparnya. Abrar Ali juga meminta agar SP PLN dan GEKANAS dilibatkan dalam setiap pembahasan RUU khususnya dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Ketenagalistrikan. "Kami juga minta kepada pemerintah untuk dilibatkan dalam membahas RUU Ketenagakerjaa, RUU Ketenagalistrikan maupun RUU yang terkait dengan pengelolaan energi," pungkasnya. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang digelar, Jumat (29/11) mengabulkan permohonan Pengujian Materiil UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, sub-Klaster Ketenagalistrikan. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Suhartoyo, Jumat (29/11). Dalam putusannya, Suhartoyo mengatakan, Pasal 7 Ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal ini bertentangan dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan leh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI". MK juga menyatakan kata "dapat" pada norma Pasal 10 Ayat (2) UU Cipta Kerja Pasal 42 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun permohonan ini diajukan oleh berbagai serikat pekerja yang bekerja di bidang energi. Mereka merasa pasal tersebut merugikan konstitusionalitas mereka karena perbedaan perlakuan tarif antar daerah dan potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis. Hal ini dinilai membuat usaha penyediaan listrik tak lagi di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar. Sebab itu, mereka meminta agar pasal yang mengancam penguasaan negara atas penyediaan listrik ini dibatalkan MK.

Abrar menyampaikan terima kasih kepada MK yang tetap konsisten menyatakan praktik unbundling pengelolaan ketenagalistrikan inkonstitusional.

Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja Sub-Klaster Ketenagalistrikan Dikabulkan Sebagian, SP PLN Apresiasi MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/perppu-cipta-kerja.jpg" alt="Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melintas di kawasan Sudirman, Jakarta pada Senin (2/1). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan pelaku usaha berharap hadirnya Perppu Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, bukan sebaliknya. Sebab, beberapa pasal masih dianggap menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah.  Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Antonius J. Supit menyoroti pasal 79 mengenai hak libur pekerja.  Menurut dia, hal tersebut tidak perlu diributkan. Sebab, sebenarnya secara garis besar masih sama dengan aturan yang existing. Dalam pasal 79 perppu tertulis, pertama, istirahat antara jam kerja yang jumlahnya paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Kedua, istirahat mingguan minimal satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu.  Aturan itu berbeda dengan kebijakan libur pekerja yang tertuang dalam Pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Di sana disebutkan bahwa pekerja diberi waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. ”Tidak jadi soal. Perppu Cipta Kerja masih mengatur maksimal 40 jam kerja dalam seminggu. Artinya, para pengusaha bisa memilih antara lima hari kerja dengan durasi 8 jam kerja per hari atau enam hari kerja dengan durasi 7 jam kerja per hari ditambah 5 jam pada hari terakhir,” paparnya.  Dia juga menyinggung pasal 88D ayat (2) yang disebutkan bahwa formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu, pasal 88F menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum. ”Itu artinya, formulasi upah minimum dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak tertutup kemungkinan akan terus berubah setiap tahunnya,” kata Anton.  Pemerintah, lanjut dia, menyebutkan bahwa perppu tersebut dikeluarkan untuk kepastian hukum. ”Tetapi, adanya perppu justru menunjukkan inkonsistensi karena masih mengubah pasal-pasal dari ketenagakerjaan,” terang dia.  Di sisi lain, Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menghargai keputusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Menurut dia, ketidakpastian hukum sering menjadi hambatan bagi iklim investasi yang sehat. Terutama setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. ”Pemerintah harus segera mengatasi kekosongan hukum yang telah lama menjadi keluhan investor dan pelaku usaha,” ujar Arsjad.  Menurut dia, kepastian hukum sangat penting bagi kegiatan bisnis dan investasi.

Pelaku Usaha Kritik Inkonsistensi Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya beredar lima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra, karena DPR sudah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Namun drafnya belum ada.  Setidaknya ada lima draf yang beredar di kalangan publik. Pertama RUU setebal halaman 1.028 (Maret 2020). Kedua versi 905 halaman (5 Oktober). Ketiga versi 1.052 halaman (9 Oktober). Keempat ‎1.035 halaman (12 Oktober). Terakhir kelima versi 812 halaman pada (12 Oktober).  Draf pertama 1.028 halaman pertama kali diunggah di situs DPR yakni dpr.go.id. Namun setelah ‎itu adanya perubahan menjadi 905 halaman. Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi‎ mengatakan draf RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman masih belum final.  "Kami sudah sampaikan ke Baleg untuk mereview lagi takut-takut ada salah titik, salah huruf salah kata atau salah koma," ‎ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi pada Kamis (8/10).  Kemudian beredar di kalangan awak media dengan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dengan 1.052 halaman. Namun itu diklaim masih belum final.  Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo. Menurutnya draf RUU Omnibus Law tersebut masih ada proses penyempurnaan. Sehingga draf RUU tersebut belumlah final.  "Artinya memang draf ini dibahas tidak sekaligus final masih ada proses yang memang secara bertahap itu ada penyempurnaan," ujar Rabu (7/10).  Namun berselang lima hari, tepatnya pada 12 Oktober siang muncul kembali draf RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja setebal 1.035 halaman. Draf setelbal 1.035 halaman itu berjudul 'RUU CIPTA KERJA KIRIM KE PRESIDEN'.  Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan naskah setebal 1.035 halaman itu sudah dinyatakan final dan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.  "Benar itu yang dibahas terakhir," ujar Indra Iskandar Senin (12/10) kemarin.  Indra mengklaim naskah setebal 1.035 halaman itu sama seperti 905 halaman. Sebab naskah tersebut telah dirapikan format dan redaksionalnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/omnibus-law-sia-sia-dibawa-ke-mk-hakimnya-dipilih-dpr-dan-presiden/">Omnibus Law Sia-sia Dibawa ke MK, Hakimnya Dipilih DPR dan Presiden</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">"Kemarin kan spasi-nya belum rata semua, hurufnya segala macam. Sekarang sudah dirapikan," kata Indra.</div> </div> </div> </div> Namun ‎pada malam harinya Senin (13/10) beredar naskah RUU Cipta Kerja dengan 812 halaman. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan mengenai draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Itu disebut karena berubahnya format pengaturan kertas.  "Kan tadi (sebelumnya) pakai formati A4 sekarang pakai format legal jadi 812 halaman," ujar Indra Iskandar kepada wartawan, Selasa (13/10).  Indra menambahkan, draf setelah 812 halaman itu merupakan versi final dari draf-draf yang sebelumnya beredar di publik.  "Iya benar itu versi final (draf RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman-Red)," katanya.  ‎Adapun, RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan Pemeritah dalam rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu. Sebanyak tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN dan PPP.  Sementara dua fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.  Disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut juga menimbulkan gejolak seperti elemen buruh yang melakukan mogok kerja mulai dari 6-8 Oktober 2020. Mahasiswa dan buruh juga turun ke jalan melakukan ujuk rasa melakukan penolakan terhadap UU tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbE-evhE4oY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Draf Omnibus Law Cipta Kerja yang Berubah-ubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-15.42.47.jpeg" alt="Bentrok antar pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian terjadi di simpang Harmoni, Jakarta Pusat. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bentrok antar pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian terjadi di simpang Harmoni, Jakarta Pusat. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana unjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (8/10) kembali memanas. Massa aksi melemparkan petasan ke arah aparat keamanan.  Pantauan JawaPos.com, massa yang sempat dipukul mundur oleh kepolisian ke arah Halte Busway Harmoni memaksa maju ke arah Simpang Harmoni. Merasa terpojok, kepolisian menghujani gas air mata dan menembakan water canon.  Melalui pengeras suara, seorang orator pun meminta aparat kepolisian menghentikan tembakan gas air mata yang menghujani para pengunjuk rasa.  "Lailhailallah, lailahaillah-lailahaillah. Jangan mundur-jangan mundur. Ya Allah tolong bapak polisi hentikan, tolong bapak polisi hentikan (tembak gas air mata)," seru seorang orator, dari atas mobil orasi.  "Dimana letak kemanusiaan bapak polisi," imbuhnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/10/2020/orasi-diatas-mobil-polisi-mahasiswi-kami-ingin-keadilan/">Orasi di Atas Mobil Polisi, Mahasiswi: Kami Ingin Keadilan!</a></li> </ul> Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka mata terkait banyaknya aksi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat. Demontrasi tersebut berkaitan dengan penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  "Dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat. Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan," kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti dikonfirmasi, Kamis (8/10).  Mu'ti menegaskan, Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan atau tindakan represif untuk membubarkan massa pengunjuk rasa.  Mu'ti mengaku, hingga kini pihaknya masih mempelajari UU Cipta Kerja setelah secara resmi diundangkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Tidak menutup kemungkinan, Muhammadiyah akan mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja.  "Judicial Review dilakukan apabila terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ada kerugian konstitusional akibat pelaksanaan suatu undang-undang," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lNn3PqNwzcM&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Kembali Memanas, Massa Aksi Minta Polisi Hentikan Hujan Gas Air Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mahasiswi-UNIS-Orasi-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi protes penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat (8/10) berujung rusuh. Namun, tak berapa lama, aksi tersebut kembali kondusif setelah massa aksi diberi ruang untuk menyuarakan pendapatnya.  Seorang mahasiswi Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Qonita Syehsemala melakukan orasi diatas mobil pengurai massa (Raisa) milik aparat kepolisian. Menurut Qonita, di tengah pandemi Covid-19 saat ini tidak semestinya melakukan aksi unjuk rasa, namun pengesahan UU Cipta Kerja yang memaksanya melakukan aksi protes.  "Kepada Pak Polisi terimakasih kerjasamanya telah izinkan kami berorasi pada hari ini. Di tengah pandemi ini tidak semestinya kami melakukan aksi orasi seperti ini. Tapi kondisi memaksa kita untuk protes seperti ini. Karena apa? ke depannya kami akan dirugikan," kata Qonita di hadapan massa unjuk rasa dan aparat kepolisian.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/10/2020/jokowi-ke-kalteng-di-tengah-demo-omnibus-law-pengamat-tidak-bijak/">Jokowi ke Kalteng di Tengah Demo Omnibus Law, Pengamat: Tidak Bijak!</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div></div> <blockquote> <div class="category">"Kami yang sekarang menempuh pendidikan, ke depannya kami akan dihadapkan UU yang dirugikan," sambungnya.</div></blockquote> </div> </div> </div> Menurut Qonita, banyak mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan hanya untuk kehidupan yang layak. Namun, dia menyayangkan UU Cipta Kerja dinilai merugikan rakyat.  "Disini banyak orang tua, yang ingin sekolahkan anak-anak tinggi supaya memperoleh kehidupan yang layak. Kami hanya ingin, tidak hanya mahasiswa, buruh juga dapat keadilan," harap Qonita.  Qonita mengharapkan agar UU Cipta Kerja dikaji ulang, sehingga tidak menyengsarakan rakyat. "Kami mohon kebijakannya dikaji ulang sebelum ditetapkan," tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Orasi di Atas Mobil Polisi, Mahasiswi: Kami Ingin Keadilan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi.  Adapun sikap Fadli Zon ini bertolak belakang dengan keputusan Partai Gerindra yang salah satu dari tujuh fraksi yang tidak mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU.  Menurut Fadli ada beberapa alasannya yang bisa mengakibatkan preseden buruk dari pengesahan Omnibus Lawa tentang Cipta Kerja tersebut.  Pertama Omnibus Law telah membuat parlemen kurang berdaya. Bayangkan, undang-undang ini mengubah 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-beda.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2020/%E2%80%8Emuhammadiyah-dari-awal-kita-desak-dpr-batalkan-ruu-cipta-kerja/">Muhammadiyah: Dari Awal Kita Desak DPR Batalkan RUU Cipta Kerja</a>  "Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam tempo singkat. Itu sangat sulit," ujar Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (7/10).‎  "Sehingga, yang kemudian terjadi parlemen menyesuaikan diri dengan keinginan Pemerintah. Mungkin dalam beberapa isu parlemen bisa memasukkan sejumlah kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan pemerintah jauh lebih dominan. Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki," ‎tambahnya.  Kedua, Omnibus Law telah mengabaikan partisipasi masyarakat. Membahas seluruh materi yang telah disebutkan yang singkat memang mustahil dilakukan apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini.  "Sehingga, pembahasan Omnibus Law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat," katanya.    Ketiga, Omnibus Law ini bisa memancing instabilitas. Massifnya penolakan buruh di mana-mana, termasuk ancaman mogok nasional. Ini menunjukkan Omnibus Law ini hanya akan melahirkan kegaduhan saja.  "Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu saja," ungkapnya.  Di sisi lain, apa yang diharapkan dengan keberadaan Omnibus Law ini menurutnya sulit tercapai. Beleid ini, dengan berbagai efek turunan yang telah disebutkan tadi, tak akan berhasil menarik investasi.  "Sebab, di tengah-tengah resesi, investor umumnya menginginkan kepastian hukum. Sementara, Omnibus Law ini justru telah melahirkan ketidakpastian hukum," tuturnya.  Adanya Omnibus Law ini akan adanya peraturan yang harus diubah mulai dari peraturan pemerintah, menteri, gubernur, hingga peraturan daerah terbawah yang harus diubah dan disesuaikan dengan Omnibus Law ini.  "Alih-alih terpikat datang, para investor akan melihat ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum baru," katanya.  Lagi pula, sudah bukan zamannya lagi menekan atau memangkas hak-hak buruh untuk menggaet investasi. Sebab, investor yang baik, selain isu lingkungan, biasanya juga sangat memperhatikan isu perburuhan.  "Hubungan industrial yang buruk hanya akan menciptakan instabilitas dan investasi tak berkesinambungan," ungkapnya.  "Jadi, sebagian masyarakat sangat pantas kecewa akibat pengesahan Omnibus Law kemarin. Pengesahan Omnibus Law menabrak rasa keadilan masyarakat. Ke depan, pemerintah dan DPR seharusnya lebih banyak mendengar suara masyarakat," tambahnya.  Fadli berujar dirinya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, dirinya termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal rapat paripurna sekaligus mempercepat masa reses.  "Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCFAGpMTbUs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Fadli Zon: Omnibus Law Menabrak Rasa Keadilan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/airlangga-ruu-ciptaker.jpg" alt="WAKIL PEMERINTAH: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkum HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja pengambilan keputusan tingkat terkait I RUU Cipta Kerja Sabtu (3/10). (ANDRI NURDIANSYAH/SETJEN DPR RI)" width="100%">
<figcaption>WAKIL PEMERINTAH: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkum HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja pengambilan keputusan tingkat terkait I RUU Cipta Kerja Sabtu (3/10). (ANDRI NURDIANSYAH/SETJEN DPR RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengklaim, pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang kini telah sah menjadi Undang-Undang berlangsung secara terbuka. Meskipun, Yasonna mengakui proses pembahasan berlangsung cukup cepat hingga disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10).  "Pembahasannya sangat terbuka, walaupun relatif cepat. Dibahas dalam Panja melalui online streaming," kata Yasonna dalam konferensi pers 'Penjelasan UU Cipta Kerja' bersama sejumlah menteri, Rabu (7/10).  Menurut Yasonna, proses pembahasan RUU Ciptaker, seluruh masukan dari setiap fraksi dibahas secara terbuka. Politikus PDI Perjuangan ini meminta, semua pihak menyampaikan UU Cipta Kerja secara benar dan proporsional untuk mencegah informasi simpang siur yang merugikan masyarakat.  "Mohon kiranya penyimpangsiuran ini dapat dikoreksi. Sampaikan secara benar dan proporsional. Kasihan rakyat kita kalau ini seolah sesuatu yang eksklusif," cetus Yasonna.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/10/2020/uu-cipta-kerja-juga-ditolak-buruh-di-surabaya/">UU Cipta Kerja Juga Ditolak Buruh di Surabaya</a>  Yasonna pun mengklaim, produk legislasi itu merupakan terobosan kreatif, terutama dalam menumbuhkan kemudahan berusaha. Sebab, tujuan UU Cipta Kerja salah satunya untuk memudahkan perizinan dalam berusaha.  "Ini soal kemudahan berusaha. Ini adalah suatu terobosan kreatif yang sangat baik bagi kemudahan berusaha. Memudahkan perizinan," klaim Yasonna.  Yasonna menegaskan, UU Cipta Kerja memudahkan pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk mendirikan perseroan terbatas (PT). Dia menyebut, pendirian PT, dapat dilakukan oleh satu orang melalui elektronik. Selain itu, UU Cipta Kerja juga diklaim dapat menghapus ketentuan modal awal bagi pendirian PT.  "Pendaftaran tidak lagi diberikan negara, tapi cukup lewat elektronik. Semua untuk kemudahan berusaha. Izin gangguan dihilangkan," pungkas Yasonna.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=O6exgxW4qHg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Yasonna Laoly Klaim Pembahasan UU Cipta Kerja Berlangsung Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 18 orang yang diduga hendak melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk menolah omnibus law Cipta Kerja. Massa ini diduga berasal dari kelompok Anti Kemapanan.  "Ya diamanin bukan ke Polda, masih di sini (DPR), diduga indikasi kelompok-kelompok anti kemapanan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi, Selasa (6/9).  Yusri menuturkan, usai diselidiki, mereka yang diamankan diduga bukan kalangan buruh. Melainkan hanya siswa SMA. Mereka diduga hanya ikut-ikutan melakukan demo.  "Katanya mereka dapat info di medsos mau ada ribut di DPR, makanya datang ke sana. Setelah diperiksa, nanti kami pulangkan," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/10/2020/dpr-ngotot-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-demokrat-walk-out/">DPR Ngotot Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Demokrat Walk Out</a>  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja secara nasional yang rencana bakal dilakukan pada 6-8 Oktober 2020. Demonstrasi tersebut terkait penolakan pengesahan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.  Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis. Dalam telegram itu tertulis, unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Hendak Demo di DPR, 18 Anggota Kelompok Anti Kemapanan Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaster pendidikan yang dikatakan telah dihapus dalam draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), setelah pengesahan oleh DPR ternyata masih menyisakan pasal yang mengatur tentang pendidikan. Mengenai hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut bersuara.  Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani pun mengatakan, perizinan pendirian satuan pendidikan akan tetap berpedoman kepada ketentuan UU yang berlaku.  "Yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum di dalam lampiran mengenai Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota," ujar dia kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/10/2020/uu-cipta-kerja-juga-ditolak-buruh-di-surabaya/">UU Cipta Kerja Juga Ditolak Buruh di Surabaya</a>  Dia memastikan bahwa bidang pendidikan akan tetap berprinsip pada nirlaba. Maka dari itu, mekanisme perizinan pendirian satuan pendidikan tidak akan disamakan dengan mekanisme perizinan pendirian bidang usaha lainnya, yang berprinsip laba.  "Hal ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja," ujarnya.  Seperti diketahui, dalam UU Ciptaker, masih terdapat pasal yang mengatur pendidikan dan hal tersebut tercantum pada paragraf 12 pasal 65 terkait komoditas pendidikan. Hal ini pun mendapat kecaman dari berbagai pihak.  Ketua Umum PP Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Cahyono Agus menyampaikan, bahwa pihaknya terkejut mengenai draf final yang disahkan itu masih mengatur pendidikan, yang notabene sebelumnya dinyatakan dikeluarkan. Untuk itu, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Mahakamah Konstitusi (MK) atas perlakuan negara dan wakil rakyat yang dinilai semena-mena.  “Kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke MK. Sebelumnya, insan Tamansiswa juga terlibat aktif dalam menolak UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang keduanya dibatalkan oleh MK, serta revisi pasal 55 ayat (4) yang menghilangkan kata ‘dapat’ dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” jelas dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kemendikbud Buka Suara Soal Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201006-WA0075-01.jpg" alt="Massa aksi buruh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memadati Jalan Raya Bandung–Garut, Kabupaten Bandung, Selasa (6/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Massa aksi buruh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memadati Jalan Raya Bandung–Garut, Kabupaten Bandung, Selasa (6/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pemuka agama di Indonesia membuat petisi di laman Change.org sebagai bentuk penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang-Undang. Petisi itu kini sudah ditandatangani oleh 928.154 dan terus bertambah.  Petisi tersebut dibuat Prof. Busryo Muqodas, Pdt. DR. Merry Kolimon, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pdt. Penrad Sagian.  "Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," kata Busyro dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Busyro menyesalkan, paripurna pengesahan Omnibus Law yang tergesa-gesa dilakukan pemerintah bersama DPR pada Senin (5/10) kemarin. Padahal, rencana awal, akan dilaksanakan pada Kamis (8/10) mendatang.  Sebagai Rancangan Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law, lanjut Busyro, RUU Cipta Kerja memuat banyak klaster dan sub klaster isu pembahasan, yang di dalamnya total ada lebih dari 8 Undang-Undang. Serta seribu lebih pasal di seluruh Undang-Undang tersebut yang diubah.  "RUU Cipta Kerja mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup," sesal Busyro.  Lantas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini membeberkan sejumlah pasal yang merugikan banyak pihak. Diantaranya ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya adanya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian.  "Ketentuan ini justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara," cetus Busyro.  Selain itu, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga menuturkan, terdapat pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Nantinya para pekerja atau buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.  "Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu," beber Busyro.  UU Cipta Kerja juga berpotensi menimbulkan konflik agraria maupun lingkungan hidup. Busyro menyebut, selama lima tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.  "Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di kawasan hutan," cetus Busyro.  Ia melanjutkan, Omnibus Law juga dinilai mengancam ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi. Menurutnya, aturan ini akan memberikan kemudahan bagi korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan.  "Akibatnya, kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya," sesal Busyro.  Busyro menilai, RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.  Oleh karena itu, Busyro bersama para pemuka agama meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law. "Kami meminta DPR RI untuk membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang partisipasi publik yang demokratis," pungkasnya.

Lebih dari 900 Ribu Orang Tandatangani Petisi Penolakan Omnibus Law

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Cipta Kerja

Berita Terkini