<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/29/Screenshot_20240629_013434_Gallery-459549066.jpg" alt="Ilustrasi suasana Kota Jakarta. (Akbar Nugroho Gumay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana Kota Jakarta. (Akbar Nugroho Gumay/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).&nbsp;</p> <p>Rapat Paripurna DPR itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Politikus Partai Golkar itu menanyakan kepada para anggota dewan, terkait pengesahan Revisi UU DKJ.</p> <p>"Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ bisa disetujui untuk disahkan menjadi UU?" kata Adies.</p> <p>"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.</p> <p>Pengesahan ini setelah seluruh fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menyetujui Revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 naik ke tahap dua, untuk disahkan di pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/11).</p> <p>Fraksi-fraksi tersebut di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN dan Demokrat. Seluruh fraksi memiliki alasan yang sama terkait UU DKJ, perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat tentang nama provinsi DKJ.</p> <p>Selain itu, para fraksi menilai perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.</p> <p>Dengan adanya revisi tersebut, DKJ akan memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.</p> <p>Baleg DPR hanya menambahkan empat pasal baru terkait nomenklatur DKI menjadi DKJ. Masing-masing yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D.</p> <p>Keempat pasal itu di antaranya, Pasal 70A yakni, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>Kedua, Pasal 70B yakni, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hasil Pemilihan Umum 2024 untuk daerah pemilihan Jakarta akan dinyatakan sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>Ketiga, Pasal 70C yakni, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan tetap menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014848179/pr-daerah-khusus-jakarta-kebut-50-perda-dan-pemasukan-rp-600-triliun">PR Daerah Khusus Jakarta, Kebut 50 Perda dan Pemasukan Rp 600 Triliun</a></strong></p> <p>Keempat, Pasal 70D yakni, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan dianggap sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p>

DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/gapensi-jabar-1374076326.jpg" alt="Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Barat, TB Nasrul Ibnu HR. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Barat, TB Nasrul Ibnu HR. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jawa Barat (Jabar), TB Nasrul Ibnu HR, menyatakan keyakinannya bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan sektor konstruksi di Jawa Barat. Menurutnya, sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang fokus pada pembangunan infrastruktur.</p> <p>"Tidak pengaruh dengan adanya pilkada, pembangunan itu tidak terhenti. Bahkan menjelang akhir tahun banyak infrastruktur yang masih dikerjakan untuk realisasi target pembangunan," ujar Nasrul, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/9).</p> <p>Nasrul menyampaikan, BPD Gapensi Jabar akan mendukung kandidat kepala daerah terpilih, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dalam menjalankan program pembangunan. Nasrul berharap kandidat gubernur Jawa Barat terpilih memiliki keberpihakan terhadap keberlanjutan pembangunan di sektor konstruksi, seperti jalan, irigasi bangunan, hingga gedung.</p> <p>"Kita berharap 30-40 persen anggaran di Provinsi Jawa Barat itu digunakan untuk infrastruktur. Apalagi APBD Jawa Barat itu sekitar Rp 40 triliun. Dengan 40 persen atau sekitar Rp 16 triliun untuk infrastruktur akan memacu akselerasi ekonomi di Jawa Barat," ucap Nasrul.</p> <p>Nasrul mengungkapkan, optimismenya terhadap potensi besar yang dimiliki Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, dengan berbagai keunggulan dan potensi yang ada, Jawa Barat memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia.</p> <p>"Jawa Barat memiliki berbagai keunggulan yang mendukung potensi ekonominya, seperti letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta infrastruktur yang terus berkembang. Kami yakin, meskipun di tengah pilkada, sektor konstruksi dan ekonomi akan terus berkembang pesat," lanjut Nasrul.</p> <p>Diantara potensi ekonomi yang dimiliki Jawa Barat, Nasrul menyebutkan sektor industri yang kuat, potensi pariwisata yang menjanjikan, serta keberadaan kawasan industri dan perdagangan yang strategis. Dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang ada, termasuk pelabuhan dan bandara internasional, Jawa Barat berpotensi besar untuk menarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Menurut Nasrul, dukungan terhadap sektor konstruksi sangat penting, karena sektor ini berperan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung berbagai sektor ekonomi lainnya. Ia juga percaya bahwa fokus pemerintahan pada pembangunan infrastruktur akan memperkuat basis ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Jawa Barat.</p> <p>"Semangat dan fokus pada pembangunan infrastruktur harus terus didorong, karena ini adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kami berharap, dalam periode pilkada ini, semua pihak dapat menjaga kestabilan dan terus bekerja sama demi kemajuan Jawa Barat," tambah Nasrul.</p> <p>Nasrul menyampaikan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan amanat dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Nasrul menjelaskan kawasan Rebana merupakan wilayah di Bagian Utara dan Timur Provinsi Jawa Barat yang meliputi tujuh daerah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.</p> <p>Sedangkan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) meliputi enam kabupaten, yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. "Gapensi berkomitmen mendukung percepatan pembangunan Jabar bagian selatan dan pembangunan kawasan Rebana, termasuk kawasan di Patimban," ungkap Nasrul.</p> <p>Dengan keyakinan ini, Nasrul berharap bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. "BPD Gapensi aka mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti PSN Patimban," kata Nasrul.</p> <p>Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP)&nbsp;Gapensi&nbsp;Andi Rukman Karumpa mendukung komitmen BPD Jawa Barat dalam mendukung pemda meningkatkan sektor konstruksi. Andi menyebut hal ini merupakan tekad dari seluruh keluarga besar Gapensi di tingkat pusat hingga daerah dalam menyukseskan program pemerintah.</p> <p class="class-paragraph">Andi menyampaikan&nbsp;Jawa Barat&nbsp;merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Databoks, pada Desember 2023, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 49,9 juta jiwa, atau 17,78 persen dari total penduduk Indonesia.</p> <p>"Tak hanya banyak dari segi jumlah penduduk, Jawa Barat punya potensi besar menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia," kata Andi.</p>

"Dengan 40 persen atau sekitar Rp 16 triliun untuk infrastruktur akan memacu akselerasi ekonomi di Jawa Barat," ucap Nasrul.

Tahun ini Ada Pilkada Serentak 2024, Gapensi Jabar Optimistis Sektor Konstruksi Tetap Tumbuh

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/imagepsd-949817473.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antaranews)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan&nbsp;Puan Maharani menegaskan, sampai saat ini belum ada intruksi dari partainya ke anggota Fraksi PDIP di DPR soal hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Isu hak angket itu sejauh ini masih menjadi pembahasan liar di parlemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wacana hak angket itu pertama kali diembuskan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pun sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai ini, Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR. "Jadi, kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," ucap Ketua DPR RI ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan menambahkan, jika memang angket merupakan jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun, Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi, kan belum ada. Jadi, kita lihat dulu di mana di lapangan," tegas mantan Menko PMK itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan pun kembali menekankan, sejauh ini belum ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. "Enggak ada instruksi," pungkas Puan.</div>

"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja," kata Puan.

Puan Tegaskan Belum Ada Instruksi Resmi dari DPP PDIP untuk Gulirkan Hak Angket di Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Potret-Anggota-DPR-Pakai-Syal-Palestina-saat-Rapat-Paripurna-Hendra-Eka-1-2621095146.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, yang diselenggarakan pada Kamis (28/3). Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pembahasan secara detail dan cermat terkait RUU DKJ.&nbsp;Misalnya, penunjukan ketua dan anggota Dewan Wilayah Aglomerasi dipilih oleh Presiden dan tata cara penunjukan diatur dengan Peraturan Presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan. "Selanjutnya kami serahkan RUU DKJ untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini," kata Supratman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI Hermanto melakukan interupsi. Ia menyatakan, pihaknya mendukung Jakarta menjadi ibu kota legislasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014457751/dpr-ogah-pindah-ke-ikn-usulkan-jakarta-jadi-ibu-kota-parlemen">DPR Ogah Pindah ke IKN, Usulkan Jakarta jadi Ibu Kota Parlemen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komplek DPR ini atau Senayan ini sebagai Ibu Kota Legislasi," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI Ansory Siregar, undang-undang dibahas ini dengan tergesa-gesa. Fraksi PKS menilai RUU DKJ belum memenuhi unsur partisipasi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengar-dengar gedung DPR belum dibangun di IKN (Ibu Kota Nusantara). Buru-buru sekali pimpinan. Fraksi PKS berpendapat belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna," cetus Ansory.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar interupsi itu, Puan menyatakan menghormati pandangan dari para anggota dewan. Sebab, dari sembilan fraksi di Baleg, hanya PKS menolak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menghormati pandangan dari Bapak Hermanto dan Ansory. Sedangkan satu fraksi, Fraksi PKS menolak," ungkap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014457524/tak-ada-meaningful-participation-fraksi-pks-tolak-ruu-dkj-disahkan-jadi-undang-undang">Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan lantas menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk menyetujui RUU DKJ.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi undang-undang? tanya Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," ucap seluruh peserta rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU DKJ untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesepakatan itu diambil setelah DPR menggelar rapat pembahasan RUU DKJ dengan pemerintah pada Senin (18/3) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam rapat tersebut, Fraksi PKS menolak RUU DKJ untuk dibawa ke rapat paripurna. Sementara, Fraksi NasDem menyetujui dengan catatan.</div>

Menurut Anggota Fraksi PKS DPR RI Ansory Siregar, undang-undang dibahas ini dengan tergesa-gesa. Belum penuhi unsur partisipasi masyarakat.

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, hanya Fraksi PKS yang Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/2024022118285301-3858286618.jpg" alt="Titik nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara" width="100%">
<figcaption>Titik nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur./Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Hanya fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU DKJ menjadi UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun delapan fraksi&nbsp;menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP. Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS, Ansory Siregar mengutarakan, belum terlihat&nbsp;aturan yang berupaya memberikan kekhususan bagi Jakarta. Seharusnya, RUU DKJ dapat meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, misal dengan penghapusan pajak seperti Batam atau cara lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atau dapat dikaji bersama kemungkinan tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif, IKN sebagai Ibu Kota Eksekutif, dan kota lain sebagai Ibu Kota</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yudikatif, sebagaimana yang dilakukan Afrika Selatan," kata Ansory Siregar dalam pendapat akhir mini fraksi PKS, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, DKJ merupakan wilayah khusus yang sangat strategis dan direncanakan menjadi mercusuar Indonesia. Sehingga peran pengawasan DPR RI menjadi sangat penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian menjadi jelas apa yang menjadi kekhususan Jakarta, bukan sekedar namanya saja," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan Jakarta sebagai kota legislasi juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi dalam rapat Panja RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Awiek ini mulanya menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). DIM itu menyatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan menyesuaikan kesiapan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa nggak, misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," tegas Awiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Politikus Fraksi PPP itu menyatakan bahwa&nbsp;DKJ bisa menjadi ibu kota legislasi atau ibu kota parlemen. Ia mengutarakan, seluruh aktivitas legislasi bisa dilakukan di DKJ. Apalagi, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini ngga ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu," tegas Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi," sambung Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Awiek menekankan, DPR tidak bermaksud ingin meninggalkan pemerintah di IKN. Menurut Awiek, pihaknya hanya ingin agar Jakarta jadi wilayah yang fokus pada legislasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini, di DKJ gitu," pungkas Awiek.</div> </div> </div> </div>

"Atau dapat dikaji bersama kemungkinan tentang kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Legislatif, IKN sebagai Ibu Kota Eksekutif," kata Ansory.

PKS Usul Jakarta jadi Kota Parlemen dan IKN jadi Kota Eksekutif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/IMG-20240228-WA0002-3172732127.jpg" alt="Salah satu proyek di IKN" width="100%">
<figcaption>Salah satu proyek di IKN</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kesepakatan pemerintah agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) diusulkan menjadi ibu kota legislasi. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi dalam rapat Panja RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Awiek ini mulanya menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). DIM itu menyatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan menyesuaikan kesiapan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa nggak, misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," kata Awiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014457524/tak-ada-meaningful-participation-fraksi-pks-tolak-ruu-dkj-disahkan-jadi-undang-undang">Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Fraksi PKS itu menyatakan bahwa&nbsp;DKJ bisa menjadi ibu kota legislasi atau ibu kota parlemen. Ia menilai, seluruh aktivitas legislasi bisa dilakukan di DKJ. Apalagi, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini nggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu," tegas Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi," sambung Awiek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Awiek menekankan, DPR tidak bermaksud ingin meninggalkan pemerintah di IKN. Menurut Awiek, pihaknya hanya ingin agar Jakarta jadi wilayah yang fokus pada legislasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak membiarkan pemerintah di situ, jadi aktivitas keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini, di DKJ gitu," ucap Awiek.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi pendapat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah menghormati perbedaan pendapat itu. Namun, ia tidak sepakat atas usulan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya dengan tetap menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat, dalam hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana (IKN), kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan," timpal Suhajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhajar menegaskan, pemerintah ingin lembaga DPR juga pindah ke IKN. Ia menyebut, perpindahan itu dilakukan secara bertahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana. Memang konsepnya bertahap, izin pimpinan," pungkas Suhajar.</div>

Politikus Fraksi PKS tersebut menyatakan bahwa DKJ bisa menjadi ibu kota legislasi atau ibu kota parlemen.

DPR Ogah Pindah ke IKN, Usulkan Jakarta jadi Ibu Kota Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/WhatsApp-Image-2023-09-16-at-172943-1613500125.jpg" alt="Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ)." width="100%">
<figcaption>Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Dari 9 fraksi, hanya fraksi PKS yang menolak RUU DKJ dibawa ke paripurna tingkat II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, delapan fraksi lainnya menyetujui RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, Demokrat, dan PPP.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 9 fraksi, 8 fraksi menyatakan setuju, 1 menolak," kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas dalam pembahasan rapat pleno tingkat I di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian saya ingin minta persetujuan kembali dari seluruh anggota Baleg. Apakah RUU DKJ bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat?" tanya Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota Baleg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Baleg Fraksi PKS, Ansory Siregar menjelaskan alasan pihaknya menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna. Pertama, kata Ansory, pembahasan RUU DKJ belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau <em>meaningful participation</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pembahasan RUU DKJ cacat prosedural karena melanggar peraturan pembentukan perundang-undangan. RUU DKJ sudah melewati batas waktu yang diperintahkan UU Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sejak disahkan pada 15 Februari 2022 lalu. Dalam UU IKN Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa RUU DKJ paling lambat disahkan dua tahun setelah UU IKN diundangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami fraksi PKS dengan memohon taufik Allah SWT dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak RUU DKJ," tegas Ansory.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan,&nbsp;RUU DKJ dibuat dengan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk membangun Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekali lagi kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI. Juga Pimpinan dan anggota komite I DPD RI, tim perumus, tim sinkronisasi yang telah sangat bekerja maraton sangat keras,&rdquo; ucap Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap pendapat fraksi-fraksi yang pada umumnya sepakat terhadap RUU DKJ. Di dalam rapat pleno tersebut, dari sembilan fraksi yang hadir, 8 fraksi menyepakati RUU DKJ dibawa ke sidang paripurna, dan hanya satu yang menolak yakni, Fraksi PKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang tinggi dengan adanya pendapat dari mini fraksi-fraksi dan pada umumnya adalah sepakat. Namun sesuai prinsip demokrasi, saya kira kalau ada yang kurang sepakat juga kita perlu hargai. Tapi kami melihat bahwa secara majority sudah ada kesepakatan untuk rapat ini menyetujui tentang RUU yang sudah dibahas dengan sangat kerja keras,&rdquo; ujar Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito menambahkan, berbagai materi penting yang berkaitan dengan pasal-pasal di dalam RUU DKJ telah disepakati. Poin-poin tersebut di antaranya mulai dari ketentuan umum, kedudukan Jakarta sebagai daerah dengan otonomi satu tingkat, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pengaturan aset, ketentuan peralihan, hingga penutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja tingkat I Badan Legislasi DPR RI dan sikap pemerintah setuju, dan berharap kesempatan yang telah diperoleh ini bisa diteruskan untuk diambil keputusan dalam pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI,&rdquo; pungkas Tito.</div> </div> </div>

Pembahasan RUU DKJ dinilai belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.

Tak Ada Meaningful Participation, Fraksi PKS Tolak RUU DKJ Disahkan jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambut-asian-games-monas-suguhkan-tarian-atraksi-air-mancur_m_.jpg" alt="Ilustrasi DKI Jakarta akan menjadi DKJ." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi DKI Jakarta akan menjadi DKJ.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan pihaknya akan memelototi terkait proses pembentukan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poinnya adalah terkait kawasan aglomerasi yang dalam drafnya akan diurusi Wakil Presiden RI.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Terkait dengan aglomerasi, ini harus diperhatikan detailnya ini seperti apa, konsepnya seperti apa, ini kan akan dikoordinasi. Sebelumnya dalam RUU DKJ itu ada nama wapres yang akan mengorkestrasi ini semua," ujar Wibi kepada wartawan, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi akhirnya berubah lagi menjadi presiden terpilih yang akan nanti mengorkestrasi dan menunjuk siapa nanti mengurus tentang aglomerasi di daerah Jakarta dan sekitar," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014455197/cerezo-osaka-resmi-perkenalkan-justin-hubner-sebagai-pemain-barunya-netizen-menyala-abangku">Cerezo Osaka Resmi Perkenalkan Justin Hubner Sebagai Pemain Barunya, Netizen: Menyala Abangku!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, terkait dengan poin-poin cara mengatasi kemacetan, tata ruang, banjir, dan yang lain dalam RUU DKJ juga, kata Wibi akan diawasi benar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai kita berbicara tata ruang misalnya di DKI Jakarta, orang-orang kecil itu makin lama makin tersingkir di Jakarta," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa NasDem tak menginginkan Jakarta akhirnya hanya membangun pusat-pusat bisnis baru dengan mengesampingkan kebutuhan perkampungan warga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya membangun misalnya pusat-pusat bisnis baru, sehingga akhirnya muncullah ketimpangan-ketimpangan. Nah detail ini yang harus kita pelajari saksama," tandas Wibi.</div>

Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan pihaknya akan memelototi terkait proses pembentukan RUU Daerah Khusus Jakarta.

NasDem DKI Janji Pelototi RUU DKJ Soal Kawasan Aglomerasi yang Akan Dipimpin Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/tito-karnavian-656789219.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan,</div> <div dir="auto">gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia tidak membenarkan bahwa gubernur Jakarta ke depan akan ditunjuk Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Isu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," kata Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014435467/kpk-kembali-periksa-bos-underwear-hanan-supangkat-terkait-dugaan-tppu-syahrul-yasin-limpo">KPK Kembali Periksa Bos Underwear Hanan Supangkat Terkait Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito menjelaskan, sikap pemerintah sesuai dengan isi draf RUU DKJ yang diserahkan kepada DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dari awal, draf kami draf pemerintah, sikapnya dan drafnya juga isinya sama dipilih, bukan ditunjuk," tegas Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dalam&nbsp;Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD. Isu tersebut menjadi poin krusial pembahasan RUU DKJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Anggota Baleg DPR RI Guspardi Gaus sebelumnya menyampaikan RUU DKJ direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 atau pada Maret-April 2024. Sebab, ia meyakini pembahasan RUU DKJ akan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014435453/bmkg-perkirakan-cuaca-ekstrem-melanda-sejumlah-wilayah-di-jatim">BMKG Perkirakan Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah di Jatim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah pada akhir masa sidang ini (Masa Sidang IV Tahun 2023-2024) pembahasan tingkat pertama itu akan selesai dibahas antara DPR dan pemerintah," ucap Guspardi, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi II DPR itu mengatakan mayoritas fraksi setuju untuk dilakukan pembahasan. Meski fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menyatakan menolak RUU DKJ disahkan sebagai usulan DPR pada rapat paripurna DPR ke-10 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada (yang tidak setuju) paling kan dulu hanya fraksi PKS, lainnya setuju semua," pungkas politikus Fraksi PAN ini.</div> </div>

Mendagri Tito Karnavian memastikan,
gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Soal RUU DKJ, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/status-kasus-naik-ke-penyidikan-demokrat-yakin-sylviana-tidak-terlibat-korupsi_m_104935.jpeg" alt="Sylviana Murni" width="100%">
<figcaption>Sylviana Murni</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota DPD RI Sylviana Murni meminta kewenangan wakil presiden (Wapres) sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dipertimbangkan. Ia tak menginginkan terjadi dualisme kekuasaan di Jakarta, yakni presiden dan wapres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya di kemudian hari," kata Sylviana Murni saat rapat kerja&nbsp;bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senator daerah pemilihan (dapil) Jakarta ini menekankan, pada dasarnya penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden. Karena itu, ia mengingatkan kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014435675/teman-berpuasa-ini-5-aplikasi-yang-cocok-digunakan-untuk-bantu-maksimalkan-ibadah-di-bulan-ramadhan">Teman Berpuasa, Ini 5 Aplikasi yang Cocok digunakan untuk Bantu Maksimalkan Ibadah di Bulan Ramadhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin ini sudah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggungjawab tertinggi," ucap Sylvi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sylvi pun meminta Baleg DPR DI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkaji ulang kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga Kemendagri," tegas Sylvi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014435620/tak-selalu-buruk-pada-situasi-seperti-apa-keras-kepala-dianggap-sebagai-hal-yang-baik-begini-penjelasannya">Tak Selalu Buruk, Pada Situasi Seperti Apa Keras Kepala Dianggap Sebagai Hal yang Baik? Begini Penjelasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menegaskan, pembahasan RUU DKJ tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024 yang baru saja dilaksanakan. Menurutnya, RUU DKJ yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wapres, sudah dibahas sejak lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa," ungkap Doli, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014435605/wujudkan-kemudahan-pemkot-surabaya-bakal-kembangkan-konsep-compact-city-di-kawasan-surabaya-barat">Wujudkan Kemudahan, Pemkot Surabaya Bakal Kembangkan Konsep Compact City di Kawasan Surabaya Barat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, politikus Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam RUU DKJ berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014435645/makin-sedikit-yang-nonton-tv-permintaan-perangkatnya-mencapai-titik-terendah-dalam-10-tahun-terakhir">Makin Sedikit yang Nonton TV, Permintaan Perangkatnya Mencapai Titik Terendah dalam 10 Tahun Terakhir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden," imbuhnya.</div> </div>

Senator daerah pemilihan (dapil) Jakarta ini menekankan, pada dasarnya penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu dkj

Berita Terkini