<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-presiden-ibu-kota-baru-171219-ak-5-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan). Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan). Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU IKN tidak buru-buru. Sebab, selain sudah didalami Pansus juga wacana pemindahannya dilakukan sejak masa Presiden Soekarno.  ”Wacana pemindahan IKN sudah dilakukan sejak sekitar 50 tahun lalu. Sejak negara ini dipimpin Presiden Soekarno,” ujar Isran seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Mengingat telah lamanya wacana pemindahan ibu kota namun baru terealisasi di kepemimpinan Joko Widodo, lanjut dia, hal itu bukan hal yang terburu-buru. Namun, sesuatu yang telah mendapat kajian lama dan sudah matang.  Atas dipilihnya Kaltim sebagai lokasi pemindahan IKN, Dia mengaku pernah mendoakan Jokowi masuk surga. Hal itu bukan pernyataan yang mendahului kehendak Tuhan, tapi merupakan doa baik untuk pemimpin.  Tentang nama IKN baru, Nusantara, dia mengaku, itu adalah nama yang tepat bagi seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan nama itu sangat tepat bagi Kaltim karena dihuni beragam etnis.  Isran menjelaskan, Kaltim adalah miniatur Indonesia. Sebab, semua suku ada di provinsi itu. Mulai dari Suku Jawa, Bugis, Banjar, Batak, Dayak, Kutai, Paser, dan suku-suku lain di Indonesia.  ”Sehingga sangat tepat IKN yang pindah ke Kaltim kemudian diberi nama Nusantara. Namun saya sayangkan saat penetapan UU IKN lalu ada fraksi yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU IKN. Kalau sudah menolak ya sudah, tidak perlu mengomentari soal nama Nusantara,” ucap Isran.  Sebelum presiden menyatakan secara resmi bahwa Provinsi Kaltim merupakan lokasi untuk pemindahan IKN baru, dia mengaku sebelumnya telah dipanggil untuk menghadap presiden dalam kaitan rencana pengumuman lokasi calon IKN.  Pengumuman Kaltim ditetapkan sebagai calon IKN baru, lanjut dia, dilakukan presiden pada 26 Agustus. Namun sebelumnya, atau pada 24 Agustus, dia mendapat kabar dari keprotokolan untuk menemui presiden terkait rencana penetapan lokasi IKN.  ”Waktu itu saya sempat bilang ke Jokowi, Pak Presiden jangan khawatir tentang penetapan lokasi untuk IKN. Mau ditetapkan di mana saja, Kaltim akan mendukung, ditetapkan di Kalteng, Kalsel, atau Mamuju, silahkan, Kaltim akan tetap mendukung sepenuhnya, apalagi kemudian ditetapkan di Kaltim,” papar Isran Noor.

Gubernur Kaltim Sebut Pengesahan UU IKN Tak Buru-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digaji-rp-150-ribu-per-bulan-begini-cara-guru-honorer-bertahan-hidup_c_259731.jpg" alt="Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyayangkan pemerintah yang dinilai tergesa-gesa dalam memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dengan anggaran hampir mencapai Rp 500 triliun. Sementara di sisi lain, ada ribuan guru honorer yang mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraannya.  “Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan Ibu Kota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan,” ungkap dia, Kamis (20/1).  Persoalan guru honorer ini, menurutnya bagaikan sebuah drama berseri yang tak kunjung usai. Pasalnya, persoalan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta, terus mendulang isu pedih dan kritik selama bertahun-tahun.  "Secara kesejahteraan, nasib mereka amat memprihatinkan karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Karena itu para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan," imbuhnya.  Akan tetapi, pemerintah malah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Sebagai gantinya, para guru honorer diminta mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada akhir 2019 yang direvisi, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi, proses pelaksanaan yang memunculkan kesulitan bagi para peserta seleksi, kriteria penilaian yang dianggap tidak adil hingga ancaman ketidakadilan bagi sekolah swasta dan guru honorer tak lolos seleksi usai pengumuman kelulusan seleksi PPPK.  “Pemerintah nampak tidak matang dalam mempersiapkan proses seleksi PPPK ini. Selain beberapa bagian proses seleksi yang dianggap menyulitkan dan tidak adil, adanya kebijakan yang berubah, direvisi, bahkan buruknya komunikasi dengan Pemda yang membuat banyak Pemda tidak mengajukan formasi guru juga menjadi satu paket masalah yang harus sesegera mungkin dievaluasi Pemerintah sebelum memutuskan seleksi tahap berikut di 2022 ini,” kata dia.  Usai penyelenggaraan seleksi PPPK, pada 2021 lalu, ternyata masih terus bermunculan pula masalah-masalah baru. “Misalnya saja sekolah-sekolah swasta kini terancam kehilangan sangat banyak guru karena para guru honorer yang lolos seleksi ini ditarik di sekolah-sekolah negeri. Menjadi tidak adil bagi sekolah swasta yang sudah mengentaskan guru-guru berkualitas ini karena mereka harus mencari guru pengganti dan itu tidak mudah," ungkapnya.  Selain itu, bagi para guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos seleksi PPPK, mereka terancam pula kehilangan pekerjaan manakala posisinya digantikan guru PPPK cabutan dari sekolah swasta. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk segera merevisi proses rekrutmen PPPK guru sejak hulu sampai hilir dengan tidak lupa memasukkan kajian dan rencana mitigasi risiko dalam perekrutan guru PPPK.  “Segala kemungkinan harus dipertimbangkan dan ditelisik risikonya, bukan hanya dari sudut pandang pemerintah namun juga pihak pemda dan lembaga pendidikan swasta. Karena persoalan pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kualitas kesejahteraan guru dan kejelasan status ketenagakerjaan guru menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh saling meninggalkan satu sama lain,” tutupnya.

Proses IKN Ngebut, Ribuan Guru Honorer Terkatung-katung Nasibnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ibu-kota-negara-baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU, dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (18/1). UU ini disahkan menjadi payung hukum untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur.  Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, awalnya meminta kepada sembilan fraksi yang ada di DPR apakah menyetujui untuk RUU IKN disahkan menjadi UU.  "Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?," tanya Puan di Gedung DPR, Selasa (18/1).  Sebanyak delapan fraksi di DPR punya menyetuju RUU IKN ini disahkan menjadi UU.  "Setuju," jawab kompak anggota dewan.  Puan melanjutkan dengan adanya delapan fraksi yang menyetujui dan hanya satu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak. Maka berdasarkan suara terbanyak, selanjutnya RUU IKN ini disahkan menjadi UU.  "Karena dari sembilan fraksi ada satu yang tidak setuju artinya bisa kita sepakati delapan fraksi setuju artinya bisa kita setujui," tutur Puan.  Sementara, Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan pihaknya menolak RUU IKN disahkan menjadi UU. Alasannya ada masalah formil dan substantif pada RUU tersebut.  Mardani memberikan contoh secara formil prosedural, adalah materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas. PKS melihat konsep IKN yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif, tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang ada di dalam UUD 1945, konsensus nasional dan empat pilar kebangsaan.  Konsep provinsi administratif dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Kepala Otorita IKN bukan dimpimpin oleh Gubernur. Kemudian pengisian jabatan Kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan oleh Presiden RI.  "Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi karena konstitusi hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi," kata Mardani.  Mardani berujar, PKS juga menolak RUU IKN tersebut karena pembahasannya tergesa-gesa dan dalam waktu terbatas. Sehingga ini berpotensi banyak kelehamahan-kelemahan jika telah disahkan menjadi UU.  "Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan pembahasan yang cepat, sehingga dengan waktu yang terbatas amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan, baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial," ungkapnya.  Menurut Mardani, pembahasan yang tergesa-gesa, tidak cermat terhadap substansi strategis dan berdampak besar pada publik dan sangatlah berisiko. Mardani pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan perundangan.  "Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undanganan. Tidak cukup jadi pembelanjaran?," tuturnya.  Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.  Presiden Jokowi telah menerima 80 lebih masukan terkait nama ibu kota baru tersebut, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara. Namun akhirnya dipilih nama Nusantara.  Nantinya nantinya ibu kota negara di Kalimantan Timur akan dipimpin oleh Kepala Otorita dan tidak lagi dikepalai oleh seorang Gubernur. Presiden RI juga nantinya bisa menunjuk langsung Kepala Otoria tanpa harus meminta persetujuan dari DPR RI.

Ditolak Satu Fraksi, DPR Tetap Sahkan RUU IKN jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/20191223_102948-800x600_1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disepakati dan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (18/1). Setidaknya delapan fraksi menyetujui hal ini.  Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.  Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menolak RUU IKN disahkan menjadi UU. Alasannya ada masalah formil dan substantif pada RUU tersebut.  "PKS melihat gagasan pemindahan IKN memuat potensi masalah baik formil maupun substantif," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (18/1).  Ia menuturkan, contoh secara formil prosedural adalah materi muatan yang terdapat dlm RUU IKN mengandung berbagai permasalahan konstitusionalitas. PKS melihat konsep IKN yang dirancang sebagai wilayah setingkat provinsi administratif tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang ada di dalam UUD 1945, konsensus nasional, dan empat pilar kebangsaan.  Menurut Mardani, konsep provinsi administratif dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh Kepala Otorita IKN bukan dimpimpin oleh gubernur. Kemudian pengisian jabatan Kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukkan oleh Presiden RI.  "Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui otorita IKN harus dikaji lagi karena konstitusi hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi," katanya.  Mardani mengatakan, PKS juga menolak RUU IKN tersebut karena pembahasannya tergesa-gesa dan dalam waktu terbatas. Hal ini berpotensi banyak kelehamahan-kelemahan jika telah disahkan menjadi UU.  "Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan waktu yang terbatas, amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan baik dalam hal penyerapan aspirasi di masyarakat maupun partisipasi masyarakat menjadi hal yang esensial," ungkapnya.  Menurut Mardani, pembahasan yang tergesa-gesa, tidak cermat terhadap substansi strategis dan berdampak besar pada publik dan sangatlah berisiko. Mardani pun menyinggung, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan perundangan.  "Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undanganan. Tidak cukup jadi pembelanjaran?" tuturnya.  Diketahui DPR akan mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru tersebut.  Presiden Jokowi telah menerima 80 lebih masukan terkait nama ibu kota baru tersebut, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara. Namun akhirnya dipilih nama Nusantara.

PKS Tegas Tolak RUU IKN Disahkan Jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Rapat-Paripurna-DPR-Penutupan-Masa-Sidang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (16/12/2021). Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sebanyak 71 anggota DPR hadir rapat paripurna secara fisik. virtual 218, izin 20. Total 309 dari 575 ang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini akan memimpin rapat paripurna DPR yang berisi dua agenda penting. Pertama adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi inisiatif DPR, dan kedua adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-undang (UU).  “Semoga dua agenda penting DPR hari ini membawa manfaat yang besar untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara,” kata Puan di Jakarta, Selasa (18/1).  Puan mengatakan, dua agenda penting dalam rapat paripurna tersebut sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi pada 13 Januari 2022.  Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres).  “Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” kata Puan.  Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah.  “Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” pungkasnya.

DPR Gelar Paripurna Bahas Pengesahan RUU IKN dan TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72469_91766_junimart-girsang-jpnn.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ibu Kota Negara (IKN) DPR, Junimart Girsang memastikan dalam pembangunan dan pemindahan IKN dari Jakarta ke wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).  "IKN ini tidak membebani APBN. Di dalam rapat Panja, timus dan timsin tidak ada mengatakan IKN dibebankan ke APBN. Artinya apa? bukan berarti negara tidak ada mengeluarkan anggaran, tetapi sifatnya tidak akan membebani APBN. Penggunaan APBN itu nanti sifatnya hanya perbantuan saja dan menjadi tugas Pemerintah," ujar Junimart Girsang dalam keterangannya, Senin (17/1).  Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, juga membantah keterangan yang tertuang dalam website IKN yang menyebutkan bahwa pendanaan IKN sebesar 53,5 persen menggunakan APBN dan sisanya 46,5 persen menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) swasta serta BUMN.  "Jelas kita berpegangan kepada Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan menjadi Undang-undang. Karena aturan yang nantinya dipakai dalam IKN ini adalah UU, bukan keterangan lain," katanya.  Untuk itu, ditegaskannya kepastian bahwa pembiayaan IKN tidak akan membebani APBN menjadi bagian terpenting yang dituangkan oleh DPR di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tersebut.  "Kalau ditanya dari mana? tentu pemerintah sudah punya solusi untuk itu. Ini yang akan kita tuangkan dalam Rancangan Undang-Undang dan diatur dengan Peraturan Presiden nantinya," ungkapnya.  Sebaliknya, karena tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN, Junimart meyakini sejauh ini pemerintah telah memiliki solusi sendiri terkait pembiayaan IKN nantinya.  "Terkait darimana anggaran yang akan digunakan dalam IKN ini, tentu Pemerintah sudah punya solusi untuk itu. Yang jelas masyarakat harus terkonfirmasi IKN itu tidak membebani APBN," ungkapnya.  Untuk diketahui, diagendakan pada Selasa (18/1) Pansus IKN akan membawa RUU IKN ke rapat paripurna DPR untuk selanjutnya disetujui menjadi UU.  Saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan ibu kota negara baru bernama Nusantara. Hal ini diputuskan Jokowi setelah menerima 80 lebih nama untuk ibu kota baru tersebut.

Junimart Girsang Pastikan Ibu Kota Negara Tidak akan Bebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah sebenarnya menerima sekitar 80 nama calon Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan para ahli, namun yang diputuskan Presiden Joko Widodo adalah Nusantara.  “Sekarang ada sekitar 80 lebih nama yang diusulkan namun akhirnya dipilih Presiden yaitu Nusantara tanpa kata Jaya," kata Suharso dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.  Ketua Umum Partal Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, sebelum Presiden memilih nama Nusantara, pihaknya telah memanggil ahli sejarah dan ahli bahasa untuk memberikan pengetahuan terkait nama-nama calon Ibu Kota Negara.  Menurut dia, nama-nama tersebut seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Wana Pura, dan Cakrawala Pura.  Selain itu dia mengatakan, setelah pemerintah menyampaikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara maka diusulkan adanya perubahan kalimat di Pasal 1 ayat 2 RUU IKN.  "Kami mendapatkan masukan dari ahli bahasa, Pasal 1 ayat 2 untuk menghindari pengulangan, maka yang menjadi Ibu Kota Negara adalah Nusantar," ujarnya.  Sebelumnya, Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara.  "Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat (14/1) dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.  Dia menjelaskan alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu menurut dia, nama Nusantara itu mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.

Sesuai Keinginan Jokowi, Ibu Kota Negara Bakal Dinamakan Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="IBU KOTA BARU: Kawasan Semoi II, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian dari lokasi ibu kota baru (FUAD MUHAMMAD/ KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>IBU KOTA BARU: Kawasan Semoi II, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu bagian dari lokasi ibu kota baru (FUAD MUHAMMAD/ KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Panitia khusus (pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Sepulang dari Kazakhstan, mereka berkunjung ke Kalimantan Timur. Dilanjutkan ke Bumi Serpong Damai (BSD) dan Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan. Pansus berjanji akan tetap kritis terhadap rancangan peraturan yang diajukan pemerintah itu.  Anggota pansus RUU IKN Guspardi Gaus mengatakan, pada Jumat (14/1), pihaknya mengunjungi lokasi yang akan dijadikan IKN baru di Kaltim. Ada 20 orang yang ikut dalam kunjungan tersebut. ’’Kami naik tiga helikopter,’’ terangnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (16/1).  Pansus hanya bisa melihat wilayah itu dari udara. Belum ada akses masuk ke lokasi yang akan jadi IKN baru itu. Menurut Guspardi, wilayah tersebut masih berupa hutan dan kebun sawit. Hutannya ditumbuhi pohon-pohon besar. Wilayahnya jauh dari perkotaan.  Kepemilikan lahan di sana berbeda-beda. Ada yang hak milik, ada juga yang hak guna. Dengan kunjungan itu, pansus akhirnya mengetahui langsung kondisi wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara yang baru. ’’Jadi, kami tidak hanya membayangkan, tapi tahu langsung,’’ tuturnya.  Pansus juga berkunjung ke mal dan apartemen di Kota Balikpapan. Mereka mencari tahu bagaimana gedung-gedung itu dibangun. Menurut Guspardi, kondisi tanah di Kaltim berbeda-beda. Kontur tanah yang akan dijadikan IKN berbeda dengan tanah di Jakarta.  Politikus PAN itu melanjutkan, tanahnya tidak dibangun gedung tinggi karena di bawahnya terdapat batu bara. Jadi, gedung tetap bisa dibangun, tapi harus disesuaikan dengan kontur tanah. ’’Harus dilakukan kajian dan penelitian mendalam,’’ jelasnya.  Terkait kunjungan ke BSD dan Alam Sutera, pansus meminta penjelasan bagaimana pengembang membangun kompleks perumahan yang begitu luas. Dulu, lokasi itu adalah daerah pinggiran yang tak terjamah. Namun, setelah dibangun, daerah tersebut menjadi kawasan elite yang banyak didatangi orang. "Butuh waktu lama untuk membangun daerah seperti BSD," ujarnya.  Legislator asal Sumatera Barat itu mengatakan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat pansus. Hari ini pansus RUU IKN akan kembali menggelar rapat dengan pemerintah.  Terkait target pengesahan pada Selasa (18/1), lanjut Guspardi, itu adalah target yang ditetapkan pemerintah. Boleh saja pemerintah menentukan waktu penyelesaian, tapi hal itu bergantung kondisi pembahasan. Kemungkinan pada 18 Januari belum bisa selesai. Guspardi menegaskan, pihaknya akan tetap kritis dalam pembahasan RUU IKN. ’’Pembahasan akan tetap sesuai prosedur,’’ ucapnya.  Pengamat politik Ujang Komarudin menyebutkan, seharusnya dengan kunjungan ke Kaltim, pansus sudah mengetahui bahwa IKN tidak mungkin dipindah ke wilayah tersebut. Menurut dia, sudah jelas bahwa lokasinya jauh dari perkotaan dan tanahnya tidak bisa dibangun gedung tinggi.  "Kami mengajak masyarakat untuk betul-betul mengawasi pembahasan RUU IKN," tegasnya.

Pansus Janji Tetap Kritisi RUU Ibu Kota Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai aneh lantaran Pansus DPR RI sangat teruburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU pada Selasa (18/1).  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pansus RUU IKN telah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan Pansus tetap bekerja saat DPR RI di masa reses.  "Memang penetapan Pansus tanggal 7 Desember, tapi Pansus walaupun reses tetap kerja bahas RUU yang disepakati DPR dan pemerintah. Bahwa ada bolak-balik substansi dibahas mekanismenya begitu," ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (15/1).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menuturkan, walaupun rapat mengenai RUU IKN dilakukan secara maraton. Namun pembahasannya tetap mengedepankan kehati-hatian.  "Kalau menurut saya, ini kan mereka kerja sampai malam ya sampai malam sehingga pembahasannya juga cukup hati-hati ya. Buktinya bahwa kemudian ada ketidaksesuaian ketidaksepakatan lalu kemudian dibahas lalu kemudian ditemukan solusi ya itu berjalan sesuai mekanisme yang ada dan kita monitor begitu," katanya.  Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ( RUU IKN) di DPR RI ugal-ugalan dan menegasikan partisipasi masyarakat.  Pipin mendapat informasi bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah misalnya bab, pasal dan ayat RUU IKN masih banyak belum selesai. Namun DPR malah bersiap membawanya ke rapat paripurna pada 18 Januari 2022 untuk disahkan menjadi UU.  “Banyak substansi yang belum dibahas. Namun Pengambilan Keputusan TK II sudah diajukan penjadwalannya di rapat paripurna 18 Januari mendatang. Pimpinan Pansus mau menargetkan hari Senin 17 Januari, sudah mengambil kelutusan TK I di Pansus, dan besoknya langsung dibawa ke rapat paripurna," katanya.  Jika ini dilakukan, kata Pipin, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menegasikan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam RUU IKN ini.

DPR Disebut Tergesa-gesa Sahkan RUU IKN, Ini Penjelasan Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) belum lama dibahas di dewan. Namun, rencananya Selasa (18/1) depan, RUU tersebut disahkan di rapat paripurna DPR. Pembahasan kilat panitia khusus (pansus) RUU IKN DPR bersama pemerintah itu menuai reaksi.  Manajer Kampanye Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana mengatakan, cepatnya pembahasan RUU IKN rawan mengulang inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja. Ada potensi cacat formil terkait dikebutnya pembahasan RUU tersebut.  Merunut perjalanannya, RUU IKN hanya dibahas sekitar 40 hari. Itu dihitung sejak kali pertama pansus RUU IKN ditetapkan pada 7 Desember 2021. Selama pembahasan, pansus kerap menggelar rapat maraton. ”Rapat-rapat ini tidak jarang dilakukan sedari pagi hingga menjelang tengah malam, bahkan di hari libur,” ujarnya kemarin (14/1).  Selain itu, kata Wahyu, belum ada partisipasi publik yang bermakna. Pansus dinilai tidak melibatkan unsur publik secara komprehensif. ”(Pembahasan) tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, maupun organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.  Di sisi lain, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia membantah RUU IKN dibahas tergesa-gesa. Dia mengklaim bahwa pembahasan sudah sesuai jadwal. Politikus Partai Golkar itu beralasan, pembangunan IKN membutuhkan kepastian hukum. Tanpa hal tersebut, akan sulit bagi pemerintah menggandeng swasta maupun donatur dalam pembangunannya. Untuk itu, pansus bersama pemerintah sepakat agar kerja cepat. ”Kami (swasta, Red) mau bantu, tetapi kepastian harus klir dulu. Kepastian hukum itu ya undang-undang, start semuanya undang-undang,” ucapnya kemarin.  Di sisi lain, Penajam Paser Utara (PPU) selaku lokasi IKN baru kini berada dalam sorotan setelah penangkapan Bupati Abdul Gafur Mas’ud dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Lembaga antirasuah tersebut tengah mendalami dugaan aliran dana kasus suap Gafur ke Partai Demokrat. Itu terkait dengan jabatan Gafur sebagai ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan tersangka lainnya, Nur Afifah Balqis, sebagai bendahara Demokrat Balikpapan.  ”Apakah ada dugaan aliran dana ke partai, itu tentu nanti yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi, informasi sampai saat ini belum kami dapatkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.  Dalam perkara tersebut, Afifah ditengarai berperan menampung uang Gafur. Uang itu disimpan dalam sebuah rekening atas namanya. Uang dari rekanan proyek tersebut dikelola dan dipergunakan untuk keperluan Gafur. Saat OTT, KPK menemukan uang Rp 447 juta dalam rekening bank atas nama Nur Afifah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU IKN

Berita Terkini