<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/JKT1-Foto-Series-Vending-Machine-Tokyo-eca4-99909116.jpg" alt="Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok." width="100%">
<figcaption>Warga melintas dan duduk di depan vending mesin khusus dewasa yang menjual rokok.</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) tegas menolak zonasi 200 meter jualan rokok RPP Kesehatan UU RI Nomor 17 Tahun 2023. Juga menolak pasal yang melarang berjualan rokok eceran atau batangan.</p> <p>Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Keris dr Ali Mahsun ATMO M Biomed ke Azka, Tim Media AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) di PG Center's Jakarta, Selasa (18/6). Bersama ini, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) menyampaikan bahwa pedagang menolak larangan berjualan rokok zonasi 200 M RPP Kesehatan UU 17/2023.</p> <p>Sebab menurut mereka, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil Indonesia. Mereka berdagang sekadar untuk cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolahkan generasi penerus bangsa.</p> <p>Pedagang, baik PKL, asongan, warung kelontong, dan UMKM lain berharap tidak terus-menerus disudutkan karena mereka sama sekali tidak bersalah. Rokok itu tidak dilarang di Indonesia, beda dari narkoba.</p> <p>"Lebih dari itu, mereka punya jasa besar atas pendapatan negara Rp 271 triliun cukai rokok per tahun," tegas Ketua Umum Keris, dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.</p> <p>Dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI Perjuangan) ini menyampaikan bahwa pasal-pasal pertembakauan di RPP Kesehatan UU 17/2023 yang dirancang pemerintah itu pun tidak pernah melibatkan organisasi usaha dan ekonomi rakyat, pedagang, juga UMKM lainnya. Sebuah kenyataan yang sangat memprihatinkan di era keterbukaan saat ini.</p> <p>Lebih lanjut Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI LBHMI dan Dewan Pembina PP IPNU ini menuturkan, hari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan omset pedagang turun dampak daya beli rakyat yang anjlok akibat beban hidup makin berat atau bertambah berat.</p> <p>Oleh karena itu, selaku Ketua Umum Keris yang beranggotakan 125 organisasi usaha dan ekonomi rakyat, pada kesempatan yang baik ini mendesak pemerintah mencabut seluruh pasal pertembakauan di RPP Kesehatan UU 17/2023. Karena tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil, serta bisa akibatkan makin banyak pengangguran, makin banyak rakyat yang tidak bisa berusaha kail rezeki untuk keluarga. Jika hal ini terjadi, ujung dan akhirnya bisa mengganggu dinamika kehidupan sosial di negara ini.</p> <p>"Sekali lagi Keris menegaskan menolak RPP Kesehatan UU 17/2023 terkait dengan pasal-pasal pertembakauan. Khususnya menolak pasal yang melarang berjualan rokok di zonasi 200 meter dari tempat pendidikan, pusat keramaian anak dan tempat obadah. Juga menolak pasal yang melarang berjualan rokok eceran dan batangan. Untuk itu, mendesak Presiden Jokowi untuk tidak tanda tangani RPP Kesehatan UU 17/2023. Karena jelas dan tegas ada sebuah ketidakadilan, diskriminatif dan mendholimi rakyat kecil kawulo alit Indonesia, pungkas Ali Mahsun ATMO putra asli Mojokerto Jatim yang juga emban Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI)," tuturnya.</p>

Sebab menurut mereka, ini adalah bentuk peraturan yang tidak adil, diskriminatif, dan menzolimi rakyat kecil Indonesia.

Nilai Aturan dalam RPP Kesehatan Tak Berpihak ke Rakyat Kecil, Keris Tolak Zonasi 200 Meter Jualan Rokok

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tembakau-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="ilustrasi penjual produk tenbakau." width="100%">
<figcaption>ilustrasi penjual produk tenbakau.</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> -&nbsp;Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan menjadi polemik. Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah, mendukung dikeluarkannya pengaturan komoditi tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan. Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.</p> <p>&rdquo;Kami memang ingin mengarahkan aturan (produk tembakau) ini dikeluarkan dari RPP kesehatan,&rdquo; tegasnya.<br /><br />Pemisahan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan dinilai sangat memungkinkan untuk dilakukan. &ldquo;Memungkinkan dipisahkan atau dikeluarkan dari RPP Kesehatan. Itu juga yang sedang kami dukung dan upayakan,&rdquo; tambah Nur Nadlifah yang juga Anggota Badan Legislasi DPR.</p> <p>Sebab, dalam RPP Kesehatan memuat banyak larangan bagi produk tembakau tersebut, mengesankan produk tembakau seolah produk terlarang. Upaya ini mengindikasikan adanya upaya untuk menyetarakan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika. </p> <p>Padahal, produk tembakau jelas merupakan produk legal yang keberadaannya turut mendorong perekonomian negara, maka semestinya isi aturan produk tembakau adalah bukan larangan.<br /><br />Nur Nadlifah yang berasal dari fraksi PKB menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan harus lebih melibatkan petani, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat di industri tembakau dalam menentukan arah yang tepat tanpa harus ada pihak yang dirugikan.<br /><br />&ldquo;Serapan tenaga kerja tembakau sangat besar lho dan kita punya sumber dayanya. Itu rasanya juga perlu dipertimbangkan,&rdquo; kata dia mengingatkan.<br /><br />Secara rinci, ada lima poin yang disampaikan kepada pemerintah paska kegiatan pertemuan halaqoh (P3M) tersebut. Pertama, pembahasan RPP Kesehatan terkait Pengamanan Zat Adiktif harus melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang serta mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP 2023 serta dibahas secara terpisah.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013111672/anthony-sinisuka-ginting-mulai-andalkan-teriakan">Anthony Sinisuka Ginting Mulai Andalkan Teriakan</a></strong><br /><br />Kedua, RPP Kesehatan harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam &lsquo;ala al-ra&lsquo;iyyah manuthun bil mashlahah atau kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan.<br /><br />Ketiga, perumusan RPP harus mengacu pada prinsip-prinsip Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban Dan Kepastian Hukum, dan/atau Keseimbangan, Keserasian, serta Keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<br /><br />Keempat, Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan, dan berkedaulatan. Kelima, P3M sebagai inisiator Halaqoh Nasional mendorong terbangunnya jejaring aliansi masyarakat sipil, asosiasi, akademisi, serta tokoh agama untuk advokasi kebijakan tembakau di pusat dan daerah.</p>

RPP sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan menjadi polemik. Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah memberikan kritik.

Anggota Komisi IX DPR Dukung Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/augustinus-simanjuntak-2190037387.png" alt="Augustinus Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Augustinus Simanjuntak</figcaption>
</figure> <p><strong>MESKIPUN</strong>&nbsp;mendapat penolakan dari berbagai pihak, DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang kemarin (11/7). Selama RUU itu dibahas DPR, beragam penolakan telah muncul dari lima organisasi profesi tenaga medis di Indonesia. Yakni, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).</p> <p>Pengesahan itu akan mengunci semua penolakan dengan adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum yang telah disahkan badan legislatif (presumptio iures de iure). Salah satu pasal kontroversial dalam UU Kesehatan yang baru disahkan adalah pasal 462 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.</p> <p>Asumsinya, selama tenaga medis menjalankan profesi sesuai dengan standar etika profesi, maka mereka tidak perlu diancam dengan pidana. Pelanggaran profesi bisa ditindak dengan sidang kode etik yang ditegakkan oleh lembaga profesi, seperti Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).</p> <p>Setelah RUU Kesehatan disahkan, tenaga medis bisa diadukan sebagai pelaku tindak pidana akibat kelalaian berat dalam menjalankan tugas. Pasal itu memang tergolong kasar atau tidak ramah bagi tenaga medis. Padahal, tenaga medis itu ibarat seorang ayah yang memperlakukan pasien seperti anak sendiri. Secara etika, separah itukah perilaku tenaga medis yang harus diancam dengan pidana?</p> <p>Pasal itu seolah bukti bahwa kode etik profesi tidak cukup mengatasi perilaku tenaga medis yang lalai dalam menjalankan tugas. Kecuali, DPR sebagai pembuat undang-undang, telah menemukan banyak kasus kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian pada pasien. Namun, DPR seharusnya membedakan profesi tenaga medis yang bekerja mandiri (klinik pribadi) dengan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit.</p> <p>Jika tenaga medis melakukan kelalaian dalam statusnya sebagai staf medis di rumah sakit, UU Kesehatan seharusnya merujuk pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seseorang yang dimaksud di sini adalah majikan (pimpinan perusahaan), mandor, dan pihak sekolah.</p> <p>Karena itu, untuk tenaga medis, berlaku pula Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan (menjalankan tugas). Dalam pasal itu, jelas bahwa perilaku tenaga medis yang dianggap lalai merupakan tanggung jawab majikan (dalam hal ini pihak rumah sakit).</p> <h3><strong>Doktrin Vicarious Liability</strong></h3> <p>Dengan kata lain, manajemen rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian para tenaga medisnya. Hal itu didasarkan pada hubungan hukum atau hubungan kerja rumah sakit (selaku pemberi kerja) dengan pekerja (tenaga medis) yang biasa disebut sebagai doktrin vicarious liability.</p> <p>Dalam doktrin itu, berlaku dua syarat. Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan. Artinya, perbuatan melawan hukum (lalai) yang dilakukan tenaga medis berhubungan dengan layanan kesehatan.</p> <p>Kedua, tindakan lalai tenaga medis itu harus terjadi dalam lingkup menjalankan tugas, bukan di luar jam kerja atau dinas. Karena itu, kelemahan Pasal 462 ayat (1) UU Kesehatan yang baru adalah melanggar doktrin vicarious liability. Ini berbahaya bagi tenaga medis karena pihak rumah sakit seolah tak bisa disalahkan jika terjadi kelalaian dalam layanan kesehatan. Padahal, peluang besar terjadinya kelalaian oleh tenaga medis justru bisa disebabkan oleh tiga kesalahan pihak rumah sakit.</p> <p>Pertama, pengawasan kompetensi dan karakter tenaga medis yang tidak memadai dari pihak rumah sakit. Dalam proses rekrutmen, dokumen profesi (termasuk surat izin praktik) yang tidak diperiksa secara ketat oleh pihak rumah sakit dapat menjadi sumber bahaya bagi pasien. Kedua, pihak rumah sakit tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada seluruh tenaga medis. Hal itu bisa dianggap sebagai kegagalan manajemen rumah sakit menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melayani pasien.</p> <p>Ketiga, tata kelola rumah sakit yang buruk dan tidak memadai sehingga sistem kerja dan jadwal praktik tenaga medis tergolong buruk. Demikian juga proses perekrutan staf medis yang tidak sesuai dengan jumlah pasien (overkapasitas layanan). Jam kerja yang berlebihan dapat membuat tenaga medis lelah sehingga berisiko bagi pasien yang dilayani.</p> <p>Jumlah staf medis yang tak sebanding dengan jumlah pasien juga melahirkan layanan yang terburu-buru sehingga berisiko terhadap pasien. Padahal, tenaga medis harus menyediakan waktu yang cukup bagi pasien yang butuh tindakan medis.</p> <p>Khusus klinik-klinik pribadi, tenaga medis bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tugas yang dilakukannya. Persoalannya, pasien selalu berada dalam posisi lemah (dari segi pengetahuan) untuk menentukan adanya kelalaian oleh tenaga medis, baik di rumah sakit maupun klinik pribadi. Karena itu, perlindungan utama pasien tetaplah pada tanggung jawab moral dan etika tenaga medis.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*)&nbsp;<strong>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK,&nbsp;</strong>Dosen Aspek Hukum Program Business Management Universitas Kristen Petra Surabaya</em></p>

Selama RUU Kesehatan dibahas DPR, beragam penolakan telah muncul dari lima organisasi profesi tenaga medis di Indonesia.

Kontroversi Pidana Kelalaian Tenaga Medis

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-12-at-14.38.39.jpg" alt="Ketua Umum IDI Adib Khumaidi di sela Seminar Series Fitofarmaka. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IDI Adib Khumaidi di sela Seminar Series Fitofarmaka. Istimewa</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyesalkan langkah DPR RI yang dinilai tergesa-gesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi menyebut, pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU merupakan sejarah kelam bagi dunia medis di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan disahkannya RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan merupakan sejarah, catatan kelam di dunia medis dan di dunia kesehatan Indonesia, serta organisasi profesi," kata Adib dalam keterangannya, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adib menilai, proses penyusunan UU Kesehatan yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, pada Selasa (11/7) kemarin, tidak mencerminkan kepentingan publik. Sebab, sangat minim aspirasi dalam proses penyusunan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebuah penyusunan regulasi UU Kesehatan belum mencerminkan kepentingan publik, belum memperhatikan aspirasi dari semua kelompok, termasuk kelompok profesi kesehatan dan juga kelompok-kelompok yang memberikan aspirasinya terkait dengan permasalahan kesehatan Indonesia," papar Adib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767343/meski-ditolak-idi-dan-4-organisasi-lainnya-menkes-tetap-klaim-uu-kesehatan-permudah-pelayanan-medis">Meski Ditolak IDI dan 4 Organisasi Lainnya, Menkes tetap Klaim UU Kesehatan Permudah Pelayanan Medis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adib pun mengutarakan, tidak adanya transparansi dalam penyusunan RUU Kesehatan. Sebab sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan draft resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rancangan UU final yang kemudian disahkan sebuah cacat prosedural unprosedural proses, ini sebuah kecacatan formil hukum di dalam pembuatan UU," cetus Adib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memandang, prodak UU Kesehatan yang sangat cacat prosedural itu sudah merusak nilai-nilai demokrasi dan konstitusi negara. Sebab, kepentingan partisipasi dan aspirasi belum terakomodasi dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01573604/pembahasan-ruu-kesehatan-dilanjutkan-lima-organisasi-profesi-kesehatan-termasuk-idi-ancam-mogok-kerja">Pembahasan RUU Kesehatan Dilanjutkan, Lima Organisasi Profesi Kesehatan Termasuk IDI Ancam Mogok Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal RUU Kesehatan yang menggunakan metode Omnibuslaw telah mencampurkan sembilan undang-undang. Namun, hanya dalam waktu hitungan enam bulan, RUU Kesehatan itu sah menjadi undang-undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah ini sudah mencerminkan daripada kepentingan rakyat Indonesia, yang tentunya di luar nalar kita semua, walaupun metode omnibuslaw itu sah di dalam pembuatan UU, tetapi kita melihat ketergesa-gesaan ini, keterburu-buruan ini menjadi sebuah cerminan bahwa regulasi ini dipercepat, apakah ada konsekuensi dari kepentingan lain, kami dari kelompok profesi tidak paham dengan kepentinhan seperti itu," pungkas Adib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Proses penyusunan UU Kesehatan yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, pada Selasa (11/7) kemarin, tidak mencerminkan kepentingan publik

IDI: Pengesahan UU Kesehatan Ini Sejarah Kelam di Dunia Medis Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Demo-Tolak-Paripurna-RUU-Kesehatan-di-DPR-Miftahul-Hayat-7-1549989497.jpeg" alt="Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR karena dianggap akan me" width="100%">
<figcaption>Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR karena dianggap akan me</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meyakini terdapat perbaikan sistem kesehatan setelah RUU Kesehatan disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Budi, UU Kesehatan tersebut merupakan payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan Indonesia baik di masa normal maupun pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, kata Budi, UU Kesehatan fokus pada upaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah dan DPR, tutur dia, sepakat mengedepankan layanan primer dan untuk layanan promotif dan preventif dilakukan berdasarkan siklus itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, pemerintah menekankan pentingnya ke standardisasi jaringan layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengungkapkan, UU Kesehatan diyakini akan mempermudah akses layanan kesehatan. Karena itu, Pemerintah dan DPR sepakat memperkuat layanan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,&nbsp; memanfaatkan teknologi telemedicine serta pengembangan jejaring layanan prioritas dan layanan unggulan nasional berstandar internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011225489/ruu-kesehatan-siap-dibawa-ke-rapat-paripurna-idi-dan-organisasi-profesi-kesehatan-tetap-menolak">RUU Kesehatan Siap Dibawa ke Rapat Paripurna, IDI dan Organisasi Profesi Kesehatan Tetap Menolak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga, dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi industri yang mandiri di dalam negeri. Pemerintah sepakat dengan DPR RI bawah diperlakuan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, prioritas penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri dan pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, UU Kesehatan yang baru disahkan juga mendorong sistem kesehatan tangguh di masa bencana. Sebab, perlu penguatan kesiapsiagaan prabencana dan penanggulangan bencana secara koordinatif, serta menyediakan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi ketika terjadi bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01573604/pembahasan-ruu-kesehatan-dilanjutkan-lima-organisasi-profesi-kesehatan-termasuk-idi-ancam-mogok-kerja">Pembahasan RUU Kesehatan Dilanjutkan, Lima Organisasi Profesi Kesehatan Termasuk IDI Ancam Mogok Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keempat, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Pemerintah sepakat dengan DPR untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah," ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, lanjut Budi, tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata. Menurutnya, pemerintah dan DPR sepakat percepatan peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium di Rumah Sakit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari perizinan yang rumit dan lama, menjadi cepat dan mudah dan sederhana. Pemerintah sepakat dengan DPR bahwa diperlakuan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga," papar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, UU Kesehatan mengutamakan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis dari berbagai kriminalisasi, tindak kekerasan, pelecahan dan perundungan saat melaksanakan pelayanan kesehatan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keenam, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi. Pemerintah sepakat dengan DPR bahwa diperlukan integrasi berbagi sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data pribadi," pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak lima organisasi profesi kesehatan menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, Senin (8/5/2023). Lima organisasi profesi kesehatan itu yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI),&nbsp;Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). <p>Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. dr Moh. Adib Khumaidi mengatakan bahwa alih-alih melakukan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan masalah kesehatan yang masih terjadi di masyarakat.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ia juga menegaskan, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman masih kesulitan untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu, tenaga medis juga masih kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman di Indonesia.</p> <p>"Kami dengan tegas ingin mengingatkan pemerintah bahwa masih ada banyak permasalahan kesehatan di lapangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, dan memanfaatkan teknologi adalah beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia," ujar dr. Adib.</p> </div>

Budi mengungkapkan, UU Kesehatan yang menjadi bagian dari omnibus law diyakini akan mempermudah akses layanan kesehatan.

Meski Ditolak IDI dan 4 Organisasi Lainnya, Menkes tetap Klaim UU Kesehatan Permudah Pelayanan Medis

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/puan-menkes-223093679.jpg" alt="MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR Puan Maharani mengakui disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang menuai reaksi publik, khususnya organisasi profesi (OP) kesehatan. Menurut Puan, penolak omnibus law UU Kesehatan bisa mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan uji materi atau <em>judicial review</em> (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kemudian merasa atau dianggap hal itu belum cukup, kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi, silakan saja, ini negara hukum," kata Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Puan, organisasi profesi juga bisa menyampaikan aspirasi atau keberatannya kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia meyakini, pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi atau keberatan mereka dalam peraturan turunan dari omnibus law UU Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian kalau belum terakomodir mungkin bisa menyampaikan lagi kepada pemerintah karena DPR sudah selesai. Nanti yang akan setelah mengundangkan, akan mengeluarkan PP adalah Kementerian Kesehatan, bisa memberikan masukan tersebut aspirasi tersebut kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan," papar Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, pembahasan UU Kesehatan dilakukan secara transparan dan komprehensif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bahkan, telah melibatkan partisipasi publik dari berbagai elemen, seperti kalangan dunia kesehatan dan medis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pembahasan UU Kesehatan, DPR telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat secara umum, sebagai bentuk keikutsertaan publik di penyusunan UU ini. Tentunya partisipasi publik telah memperkaya wawasan untuk penyempurnaan konsepsi UU Kesehatan," klaim Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, konsultasi publik telah dilakukan DPR dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, asosiasi penyedia layanan kesehatan, serta lembaga keagamaan. Puan menyebut, UU Kesehatan juga telah melalui tahap sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan oleh -pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPR RI bersama pemerintah sangat mempertimbangkan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan demi menjaga keterbukaan dan partisipasi bermakna (<em>meaningfull participation</em>) dari masyarakat, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan," pungkas Puan.</div>

"Kita kan punya tempat lain untuk kemudian menampung aspirasi tersebut melalui MK. Jadi, silakan saja," kata Puan Maharani.

Puan Maharani Persilakan Penolak UU Kesehatan Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/puan-menkes-223093679.jpg" alt="MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PP: Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (11/7). Dewan mempersilakan masyarakat mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas atas pengesahan tersebut.</p> <p>Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, rapat pengesahan RUU Kesehatan berjalan baik dan lancar. Namun, ada satu fraksi yang setuju dengan catatan, yakni Fraksi Partai Nasdem.Lalu, dua fraksi menolak pengesahan: Partai Demokrat dan PKS. &rdquo;Enam fraksi setuju disahkannya RUU Kesehatan ini,&rdquo; ujarnya saat konferensi pers seusai rapat paripurna kemarin.</p> <p>Setelah disahkan, UU Kesehatan akan diundang-undangkan oleh pemerintah. Puan meminta pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menuntaskan UU tersebut dan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi yang masif, tutur Puan, masyarakat akan mengetahui manfaat UU Kesehatan.</p> <p>Menurut Puan, tujuan disahkannya RUU Kesehatan adalah membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Selain itu, terang dia, melalui UU tersebut, akan ada sinergi antara APBN dan APBD terkait anggaran di pusat dan daerah. &rdquo;Dan sinergi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia dan hal-hal lainnya,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Puan berharap pengesahan UU Kesehatan tak hanya bermanfaat bagi sektor kesehatan, tapi juga masyarakat Indonesia secara luas. &rdquo;Citra Indonesia di dunia internasional juga akan semakin baik,&rdquo; ucap ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.</p> <p>Terkait sejumlah pihak yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, Puan menegaskan, sejak awal DPR dan pemerintah memberikan ruang seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi, pembahasan dilakukan sangat terbuka. Jika masih ada kelompok masyarakat yang belum puas dan merasa hak konstitusionalnya belum terakomodasi, mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebab, setelah disahkan di DPR, UU itu menjadi tanggung jawab pemerintah.</p> <p>Setelah nanti diundang-undangkan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. &rdquo;Jadi, tugas DPR sudah selesai. Sekarang ada di pemerintah,&rdquo; ujar mantan Menko PMK itu.</p> <p>Namun, jika masih ada yang tidak puas, mereka bisa mengajukan JR atau uji materi ke MK. &rdquo;Masih ada MK yang kemudian bisa menjadi salah satu tempat untuk menampung aspirasi dan masukan secara konstitusional,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, UU Kesehatan berpotensi menghilangkan lapangan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan. Sebab, RUU yang menggunakan metode omnibus law tersebut mengatur pemanfaatan tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing (WNA).</p> <p>Anggota DPR dari Partai Demokrat Dede Yusuf menambahkan, aturan anyar soal kesehatan harus bisa mengatasi masalah pemerataan pelayanan dan pembiayaan yang berkeadilan. Problem akses kesehatan juga harus bisa diselesaikan. Namun, menurut dia, pengesahan RUU Kesehatan masih diliputi berbagai persoalan. Dede menyebutkan, partainya telah berkomitmen memperjuangkan anggaran kesehatan. &rdquo;Sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dede mengaku kecewa karena pemerintah memilih menghapus belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan. Dia mengungkapkan, Partai Demokrat tidak setuju dengan liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing. Sikap itu, menurut Dede, tidak berarti Demokrat anti dengan tenaga kerja asing. Dia juga melihat bahwa UU ini berorientasi pada investasi bisnis. &rdquo;Tentulah ini tidak baik,&rdquo; tuturnya. Dia juga mengatakan bahwa penyusunan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup. &rdquo;Terkesan sangat terburu-buru,&rdquo; ungkap Dede.</p> <p>Menanggapi sikap PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan RUU Kesehatan, pimpinan Komisi IX DPR Emanuel Melkiades menyatakan, RUU Kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tiap pasalnya menerjemahkan agenda transformasi kesehatan untuk perbaikan pelayanan kesehatan. &rdquo;RUU Kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Terpisah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, UU Kesehatan dapat mereformasi pelayanan kesehatan. Dia juga berharap kekurangan dokter bisa segera dipenuhi dengan lebih cepat. Termasuk kekurangan dokter spesialis. &rdquo;Bagus. Saya kira arahnya ke sana,&rdquo; katanya.</p> <p>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, setelah pandemi, Indonesia membutuhkan transformasi kesehatan. Pandemi juga telah menguji sistem kesehatan nasional. &rdquo;Pandemi membuka mata, banyak yang harus diperbaiki di bidang kesehatan. Itu sebabnya, transformasi kesehatan amat diperlukan,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Budi membeberkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, 300 ribu masyarakat meninggal karena stroke setiap tahun. Lalu, 6 ribu bayi meninggal karena gangguan jantung. Belum lagi 5 juta balita yang masih mengalami tengkes (stunting). Budi menegaskan, rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. &rdquo;Menuju generasi emas pada 2045, kita harus bekerja keras karena tidak bisa dicapai tanpa manusia Indonesia yang sehat,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan yang layak.</p> <p>Budi menyatakan bahwa UU Kesehatan memiliki semangat mencegah penyakit. Layanan primer mengedepankan promotif dan preventif. &rdquo;Untuk ketahanan kesehatan, pemerintah menyediakan jaringan laboratorium di seluruh pelosok,&rdquo; katanya. Dia menerangkan, ada beberapa hal yang disepakati dengan DPR. Misalnya terkait dengan pemenuhan infrastruktur, SDM, sarana-prasarana, teknologi kesehatan, dan penguatan kefarmasian.</p> <p>Budi menyatakan tak ingin lagi tergantung pada industri farmasi luar negeri. &rdquo;Kita utamakan penggunaan bahan baku dalam negeri dan insentif bagi anak negeri yang mengembangkan produksi dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut Budi mengatakan, ada sebelas UU sektor kesehatan lama yang telah disesuaikan dengan dinamika zaman.</p> <p>Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Sundoyo menyatakan, setelah ini pihaknya akan menyusun aturan turunan UU Kesehatan. Ada 107 peraturan pelaksanaan yang harus dikerjakan eksekutif. &rdquo;Ada peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri kesehatan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Penyusunan PP dan perpres akan dilakukan kementerian terkait. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan oleh panitia antar kementerian (PAK). Lalu dilakukan harmonisasi bersama unsur terkait. &rdquo;Semua akan diakselerasi. Karena peraturan pelaksanaan itu bagian dari pengaturan yang baru untuk mendukung sistem kesehatan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. <strong>(lyn/lum/c9/oni)</strong></p>

DPR akhirnya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

DPR Sahkan UU Kesehatan, Puan Maharani: Tak Puas, Silakan Uji ke MK

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Rapat-paripurna-RKUHP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR dan pemerintah  resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna DPR. Dengan ini beleid h</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dalam Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum resmi disahkan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan Melkiades Laka Lena menjelaskan hadirnya RUU Kesehatan. Ia menyebut, RUU Kesehatan telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam prosesnya, DPR RI telah melaksanakan rapat dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011656196/kasus-rumah-aborsi-di-kemayoran-pb-idi-dorong-pemerintah-terapkan-regulasi-aborsi">Kasus Rumah Aborsi di Kemayoran, PB IDI Dorong Pemerintah Terapkan Regulasi Aborsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panja mulai dibentuk sejak 4 April 2023. Panja juga telah melakukan izin rapat pada masa reses, baik di dalam gedung maupun di luar DPR RI dan telah disetujui pimpinan DPR RI," kata Melki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rangka memperkaya wawasan untuk penyusunan RUU Kesehatan, Panja sangat menyadari kalau penyusunan RUU ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melki juga memastikan, pihaknya telah menerima masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan RUU Kesehatan ini. Akhirnya 19 Juni melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011225489/ruu-kesehatan-siap-dibawa-ke-rapat-paripurna-idi-dan-organisasi-profesi-kesehatan-tetap-menolak">RUU Kesehatan Siap Dibawa ke Rapat Paripurna, IDI dan Organisasi Profesi Kesehatan Tetap Menolak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enam fraksi, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP menyetujui. Satu fraksi, yaitu Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dengan catatan. Lalu, dua fraksi, yaitu PKS dan Demokrat menolak," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR RI Puan Maharani lantas memberikan waktu kepada perwakilan fraksi Demokrat dan PKS untuk menjelaskan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Setelah mendengarkan penjelasan dari perwakilan kedua fraksi itu, Puan pun menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk mengesahkan RUU Kesehatan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah RUU Kesehatan dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab peserta rapat.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan, pimpinan DPR RI sudah menggelar rapat pimpinan (Rapim) serta dilanjutkan dengan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait pengesahan RUU Kesehatan pada minggu lalu. Rapim dan Bamus itu menyepakati bahwa RUU Kesehatan akan diparipurnakan dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk RUU kesehatan memang Minggu lalu sudah di-rapim dan di-bamuskan akan dipertimbangkan untuk dibawa ke paripurna terdekat, nah paripurna terdekatnya ini nanti akan ditentukan tanggalnya," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, pimpinan DPR bakal kembali menggelar Rapim dan Bamus untuk menentukan kepastian pengesahan RUU Kesehatan pada Selasa atau Kamis mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01476158/pb-idi-minta-pembahasan-ruu-kesehatan-dihentikan">PB IDI Minta Pembahasan RUU Kesehatan Dihentikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemungkinan setelah rapim dan Bamus lagi, karena ada beberapa materi yang harus diparipurnakan. Ini namanya di DPR ini kan fluktuatif ya, per dinamika, nah kita belum tahu jadwal untuk rapim dan Bamus nah itu kapan lagi," pungkas Dasco.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

RUU Kesehatan telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Meskipun sebelumnya banyak menua penolakan.

DPR RI Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Menolak Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/demo-nakes-2329650354.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Para nakes melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin (5/6). Mereka meminta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat memperbaiki pelayanan medis di Indonesia. Sehingga informasi pada bidang kesehatan akan semakin membaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya bagus, Undang-Undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita," kata Jokowi usai meresmikan Tol Cisumdawu, Jawa Barat, Selasa (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara mengharapkan, hadirnya UU Kesehatan yang baru bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter. Sehingga, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat diperbaiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7). Agenda rapat paripurna itu salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dllanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kesehatan sudah dilakukan, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah pada 19 Juni 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyetujui RUU Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme Rapat Paripurna. Dari total sembilan fraksi, sebanyak empat fraksi antara lain PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga fraksi lain yaitu Golkar, Nasdem, dan PKB menyetujui dengan catatan. Sementara Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan.</div> </div> </div> </div> </div>

"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi Berharap Disahkannya RUU Kesehatan Dapat Perbaiki Pelayanan Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7). Agenda rapat paripurna itu salah satunya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir adalah mendengar fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dllanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011764687/erdogan-akhirnya-setujui-swedia-bergabung-dengan-nato">Erdogan Akhirnya Setujui Swedia Bergabung dengan NATO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada pun poin krusial yang disetujui itu terkait masa jabatan kepala desa dari enam jadi sembilan tahun. Serta penambahan dana desa 20 persen atau sekitar Rp 2 miliar untuk transfer daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan, RUU Kesehatan akan disahkan rapat paripurna yang digelar dalam pekan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari paripurna itu kan cuma tiap Selasa dan Kamis, itu kira-kira," kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011764691/3-juta-lebih-paket-makanan-disiapkan-untuk-jemaah-haji-gelombang-ii-selama-di-madinah">3 Juta Lebih Paket Makanan Disiapkan Untuk Jemaah Haji Gelombang II Selama di Madinah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco mengatakan, pimpinan sudah menggelar rapat pimpinan (Rapim) serta dilanjutkan dengan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait pengesahan RUU Kesehatan pada minggu lalu. Rapim dan Bamus itu menyepakati bahwa RUU Kesehatan akan diparipurnakan dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk RUU kesehatan memang Minggu lalu sudah di-Rapim dan di-Bamuskan akan dipertimbangkan untuk dibawa ke paripurna terdekat. Nah, paripurna terdekatnya ini nanti akan ditentukan tanggalnya," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011764683/dipanas-panasi-si-perempuan-seorang-pria-keroyok-dan-bacok-pacar-baru-sang-mantan">Dipanas-panasi si Perempuan, Seorang Pria Keroyok dan Bacok Pacar Baru sang Mantan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, pimpinan DPR bakal kembali menggelar Rapim dan Bamus untuk menentukan kepastian pengesahan RUU Kesehatan pada Selasa atau Kamis mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemungkinan setelah Rapim dan Bamus lagi, karena ada beberapa materi yang harus diparipurnakan. Ini namanya di DPR ini kan fluktuatif ya, per dinamika, nah kita belum tahu jadwal untuk Rapim dan Bamus nah itu kapan lagi," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011764682/3700-volunteer-ikuti-bersih-bersih-pantai-sukaraja-bareng-influencer-pandawara-group">3.700 Volunteer Ikuti Bersih-Bersih Pantai Sukaraja Bareng Influencer Pandawara Group</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU Kesehatan sudah dilakukan, pada Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan pemerintah pada 19 Juni 2023 lalu. Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyetujui RUU Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme Rapat Paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total sembilan fraksi, sebanyak empat fraksi antara lain PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan. Tiga fraksi lain yaitu Golkar, Nasdem, dan PKB menyetujui dengan catatan. Sementara Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Kesehatan

Berita Terkini