<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uu-md3-sepakat-direvisi-polri-bisa-bantu-dpr-panggil-paksa-pejabat_m_187314.jpeg" alt="Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Pasalnya ada lima fraksi yang menolak.  "Keputusan tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga karena dari sembilan fraksi terdapat lima fraksi yang menolak. Hal itu sebagai kesimpulan dari pembahasan harmonisasi dan RUU Ketahanan Keluarga sebagian besar tidak setuju. Jadi kalau tidak setuju belum kita proses lebih lanjut," Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Selasa (24/11).  Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, karena ada lima fraksi yang melakukan penolakan pembahasan tersebut. Maka RUU Ketahanan Keluarga tidak bisa dilajutkan ke pembahasan selanjutnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/11/2020/ruu-ketahanan-keluarga-disebut-negara-terlalu-urusi-rumah-tangga-orang/">RUU Ketahanan Keluarga Disebut Negara Terlalu Urusi Rumah Tangga Orang</a></li> </ul> "Kita dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Yang kita bisa lakukan adalah Baleg belum bisa meneruskan untuk ke tingkat selajutnya," katanya.  Adapun lima fraksi yang menolak dilakukan pembahasannya dari RUU Ketahanan Keluarga adalag Fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar dan Fraksi Partai Nasdem.  Sementara fraksi yang setuju dilakukannya pembasannya tersebut ada empat. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, PAN dan Fraksi PPP.  Diketahui, RUU Ketahanan Keluarga sempat memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.  Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

5 Fraksi di DPR Menolak Lanjutkan Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_c_211759.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengaku, fraksinya tidak sepakat Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  Menurut Firman, belum sepakatnya Golkar terhadap dua RUU tersebut lantaran belum dianggap mendesak untuk bisa dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.  "RUU Ketahanan Keluarga, sikap kami dari Fraksi Golkar sampai hari ini belum bersekapat, karena kami melihat belum menjadi satu undang-undang yang menjadi sangat urgen (mendesak-Red). RUU Larangan Minuman Beralkohol, ini juga kami Fraksi Golkar belum bersepakat," ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/yasonna-sebut-ruu-larangan-minol-belum-tentu-masuk-prolegnas-2021/">Yasonna Sebut RUU Larangan Minol Belum Tentu Masuk Prolegnas 2021</a></li> </ul> Firman juga mengatakan, RUU Minol pernah dibahas dalam periode sebelumnya. Namun sampai saat ini pemerintah juga belum memberikan sikapnya terkait RUU Minol ini. Sehingga Golkar menganggap RUU tersebut belum urgen dimasukan ke dalam prolegnas.  "Pemerintah sampai sekarang belum menyepakati terhadap RUU yang akhirnya masa jabatan selesai dan kemudian dari pemerintah belum memberikan respon," katanya.  Lebih lanjut, Firman juga menuturkan, Fraksi Golkar tidak sepakat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama belum perlu dimasukan dalam Prolegnas 2021.  "Karena ini sensitifitasnya tinggi. Ini mohon betul-betul agar RUU yang kita sampaikan ini betul-betul mengacu pada asas kebhinekaan, keanekaragaman," paparnya.  Oleh sebab itu, Firman berharap, pimpinan Baleg bisa lebih melihat mana-mana saya RUU yang dinilai layak dimasukan dalam Prolegnas 2021. Jika masih adanya pro dan kontra kiranya RUU tersebut tidak dimasukan dalam Prolegnas.  "Tentunya nanti kami serahkan kepada pimpinan agar hal-hal yang bersifat agak sensitif, mohon diabaikan dulu atau ditunda dulu untuk dicari momen yang paling tepat," pungkasnya.

Golkar: RUU Ketahanan Keluarga dan Minol Belum Perlu Masuk Prolegnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Dery.jpg" alt="&lrm;Baleg DPR melakukan rapat dengan pemerintah terkait Revisi UU KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>&lrm;Baleg DPR melakukan rapat dengan pemerintah terkait Revisi UU KPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. Padahal RUU ini sempat berpolemik karena terlalu ikut campur ke ranah privat keluarga.  Anggota Baleg DPR, My Esti Wijayanti dalam keluarga sudah terbangun hal-hal yang tidak bisa diatur di dalam UU. Sehingga memang tidak sepatutnya negara terlalu ikut campur.  "Bahwa negara seolah-olah akan mencampuri urusan keluarga. Di dalam rumah tangga terbangun beberapa hal yang tidak mungkin diundangkan," ujar Esti dalam rapat Baleg DPR, Kamis (12/11).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, dirinya menakutnya adanya RUU Ketahanan Keluarga ini malah menimbulkan perpecahan. Misalnya keluarga yang beda keyakinan hidup dalam satu rumah tangga.  "Tapi, kalau ada kemudian pengaturan yang berlindung di bawah penguatan agama, iman dan takwa justru kami mempunyai kekhawatiran," katanya.  Oleh sebab itu Esti menyarankan sebaiknya RUU Ketahanan Keluarga ini tidak terlalu ikut campur di masalah privat rumah tangga. Karena bicara keharmonisan keluarga yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama.  "Karena bicara harmonis dalam keluarga, yang saya tangkap di dalam undang-undang ini harus sama. Ini yang berbahaya," ungkapnya.  Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial beberapa waktu lalu. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.  Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  Adapun RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

RUU Ketahanan Keluarga Disebut Negara Terlalu Urusi Rumah Tangga Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang dahulu sempat menjadi kontroversi kini dibahas lagi di DPR. RUU ini sempat mendapat pertentangan publik dan beberapa anggota dewan karena terlalu mengurusi ranah privat dalam kehidupan berkeluarga‎.  Salah satu pengusul RUU, Netty Prasetyani mengatakan bahwa RUU yang dibahas ini tidak akan ikut campur terlalu jauh dalam ranah privat keluarga.‎ Semata-mata hanya ingin menjadikan keluarga lebih berkualitas.  "Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah sebuah gagasan yang kita ingin persembahkan kepada hadirnya keluarga-keluarga berkualitas di Indonesia," ujar Netty di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).  "Jadi kalau kemudian ada pertanyaan yang masih mengulang soal ranah privat, saya dan teman-teman tegaskan bahwa kita tidak berbicara dan mengintervensi ruang privat," tambahnya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerintah memang perlu hadir di tengah masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap keluarga. "Tapi kita sekali lagi ingin memberikan gambaran bahwa ternyata pemerintah juga memiliki concern dan keberpihakan," katanya.  Pengusul dari PKS lainnya, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa salah satu pasal mengenai pengasuhan anak juga tidak lagi dimasukkan dalam RUU tersebut. "Kami juga tidak memasukan pengasuhan anak karena sangat luas cakupannya. Kami memandang perlu ada RUU terpisah," katanya.  Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara. Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

‎Sempat Jadi Kontroversi, RUU Ketahanan Keluarga Kembali Dibahas DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hidayat-nur-wahid-capres-diusung-demokrat-tidak-akan-sama-dengan-pks_m_178683-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, Rancangan Undang-Undangan (RUU) Ketahanan Keluarga sejalan dengan sejumlah ketentuan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD 1945. Sehingga perlu didukung bersama-sama.  HNW merujuk kepada Pasal 28B UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  “Bila dibaca isinya secara seksama, maka RUU Ketahanan Keluarga ini sejalan dengan ketentuan HAM dalam pasal tersebut. RUU ini ingin melindungi institusi keluarga, perkawinan sah, dan keselamatan anggota keluarga (suami, istri, anak-anak dan lain-lain),” ujar HNW dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (12/3).  Lebih lanjut HNW menuturkan, hingga saat ini belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai keluarga padahal eksistensi lembaga keluarga sangat penting dalam sistem sosial dan budaya Indonesia.  Oleh karena itu, menurutnya, RUU Ketahanan Keluarga ini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan hambatan dan halangan terhadap eksistensi keluarga di Indonesia dengan berbagai permasalahannya, seperti tak harmonisnya keluarga, banyaknya perceraian, anak yang terkena narkoba, dan tindakan kriminal yang dilakukan di dalam keluarga dan lain sebagainya.  HNW juga merespons pihak-pihak yang terburu-buru menuduh bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini melanggar hak asasi manusia. Ia menilai justru RUU ini merujuk kepada Pancasila sekaligus untuk melaksanakan ketentuan tentang HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 tersebut.  Ia juga menjelaskan, dalam diskursus tentang HAM, selain prinsip universalitas (dimana beberapa prinsip utama berlaku umum), tetapi ada juga aspek lokalitas yang perlu diperhatikan. Aspek lokalitas ini merujuk kepada nilai-nilai yang hidup di suatu masyarakat, sehingga “penjajahan” suatu nilai tertentu ke suatu masyarakat atas nama HAM atau yang disebut sebagai human rights imperialism tidak terjadi.  “Beberapa larangan dalam RUU itu, seperti larangan menjual sperma atau menyewakan rahim dibuat karena melihat aspek lokalitas, yakni norma-norma agama yang berlaku di masyarakat sebagai hukum yang hidup (the living law) di masyarakat. Karena yang diakui oleh masyarakat dan negara adalah perkawinan yang sah, bukan melalui jual beli sperma atau penyewaan rahim,” jelasnya.  Salah Paham  Selain itu, HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini juga menuturkan bahwa ada pula kesalahpahaman terkait dengan RUU ini, seolah-olah misoginis dan mendomestikasi peran perempuan. “Itu tidak benar. Sebab RUU ini justru hadirkan pengaturan yang lebih eksplisit bukan hanya istri yg berperan dalam rumah tangga, tapi suami juga,” jelasnya.  Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 24 RUU KK bahwa suami dan istri mempunyai hak yg seimbang di dalam mengatur kehidupan keluarga. Selanjutnya, Pasal 28 yang menyatakan bahwa suami dan istri yang mempunyai anak, secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik anak dan menjadi teladan bagi anak-anak.  Karena aturannya justru memberikan hak dan mewajiban yang seimbang/setara antara suami dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap Keluarga.  Apalagi, lanjutnya, sebenarnya induk dari norma terkait dengan tugas atau kewajiban suami dan istri tersebut merupakan norma yang prinsipnya sudah berlaku sejak 1974, yakni sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga sekarang.  “Selama ini juga tidak ada masalah terkait itu,” ujarnya.  Tuduhan adanya upaya domestikasi perempuan harus selalu di rumah juga tidak tepat. Ia menuturkan justru RUU Ketahanan Keluarga ini mengatur tentang adanya jaminan yang lebih kepada istri atau perempuan yang bekerja atau berkarier di kantor, yakni dengan meningkatkan hak terkait cuti hamil, cuti menyusui dan sebagainya.  “RUU ini justru untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan/istri/ibu yang bekerja. Itu jelas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga,” tukasnya.  Sementara itu, tuduhan bahwa Negara terlalu mencampuri ranah privat, juga terbukti tidak benar. RUU itu justru mewajibkan negara untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Rakyat Indonesia dengan melaksanakan UUD NRI 1945, Negara tidak diberi karpet merah untuk intervensi, tetapi diberi payung hukum untuk fasilitasi realisasi dari HAM terkait Keluarga dan yang terkait dengannya.  “Maka sebaiknya mereka yang menolak, membaca RUU Ketahanan Keluarga ini dahulu secara utuh agar tercipta diskursus yang konstruktif untuk suksesnya keluarga Indonesia. Tetapi apa pun, karena RUU ini masih dalam tahap pembahasan, maka kritik, masukan, perbaikan dan lain sebagainya untuk menyempurnakan RUU ini, tentu sangat diharapkan dan diperhatikan,” pungkasnya.

HNW: Kita Sangat Butuh RUU Ketahanan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/survei-lipi-ngeri-ngeri-sedap-cuma-6-parpol-yang-lolos-ke-senayan_m_229189.jpg" alt="Hasil survei LIPI terkait elektabilitas partai politik pada Pemilu 2019, cukup mengejutkan. Jika mengacu hasil survei, hanya ada 6 parpol yang bakal duduk di DPR." width="100%">
<figcaption>Hasil survei LIPI terkait elektabilitas partai politik pada Pemilu 2019, cukup mengejutkan. Jika mengacu hasil survei, hanya ada 6 parpol yang bakal duduk di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga dianggap terlalu mengurusi ranah privat rumah tangga. Apalagi adanya satu pasal yang menyebutkan istri wajib untuk mengurus rumah tangga.  Menanggapi hal tersebut, ‎Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Kurniawati Hastuti mengatakan, RUU tersebut sebaiknya dikaji ulang. Hal itu agar tidak melanggar Convention on Dielimination All Forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW).  "Jadi CEDAW itu adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ujar Kurniawati Hastuti di Kantor LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/3).  Mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menurut Kurniawati, Indonesia telah meratifikasi sejak 1984. Selain itu, Indonesia juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 9/2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam kontekstual mengenai karateristik peran perempuan dan laki-laki di Asia Tenggara.  "RUU Ketahanan Keluarga ini menjadi tidak tepat, apabila justru membuat batas-batas secara jelas, antara peran perempuan dan laki-laki," katanya.  "Jadi jangan ada diskriminasi terhadap perempuan, ibu. Karena ada kesan bahwa perempuan mengurusi rumah tangga saja. Padahal itu tanggung jawab kedua belah pihak (perempuan dan laki-laki)," ungkapnya.  Dia juga sempat menemui seorang ibu yang menjadi depresi dan hampir mengakhiri hidupnya karena beban yang terlalu berat. Karena ibu itu, selain bekerja juga mengurusi rumah tangga dan anak-anak.  ‎"Padahal kita perempuan mempunyai hak yang sama," tuturnya.  Oleh sebab itu, LIPI mendorong perempuan ke arah demokrasi dan politik. Misalnya perempuan menjadi pemimpin di berbagai pemerintahan baik di desa, kabupaten, kota dan provinsi.  "Oleh sebab itu dikaji ulang RUU ini dengan melihatkan lebih banyak masukan, dan harus hati-hati ya disusunnya," pungkasnya.  Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.  Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).  RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Peneliti LIPI Minta RUU Ketahanan Keluarga Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun banyak pihak menilai, tidak semestinya DPR dan pemerintah, dalam membuat undang-undang, terlalu mencampuri urusan privat rumah tangga masyarakat.  Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Agustina Situmorang mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR. Kemungkinan besar RUU tersebut tidak akan dilanjutkan karena banyak yang menolak.  "Kalau dilihat dari fraksi kemungkinan DPR akan menolak," ujar Agustina di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/3).  Agustina menduga, para anggota DPR yang mengusulkan RUU ini hanya membaca judulnya. Yakni ingin memperkuat ketahanan keluarga. Sehingga dibaca judulnya ini sangat baik bagi keluarga di Indonesia. Namun isinya terlalu mengurusi ranah privat.  "Kebanyakan di Indonesia hanya membaca judulnya, sehingga bilang setuju. Tapi tidak dibaca isinya," kata Agustina.  RUU Ketahanan Keluarga banyak sekali mengatur etika moral dan hukum. ‎Padahal sejatinya, etika moral harus dipisahkan dengan hukum. Sehingga tidak bisa disatukan. Apalagi RUU ini tidak sesuai dengan realitas perempuan di Indonesia.  ‎"Kita sudah maju kenapa RUU ini mengembalikan perempuan ke zaman dahulu," ungkapnya.  Selain itu, RUU ini juga seakan mendiskriminasi kelompok tertentu. Sehingga LIPI menilai RUU Ketahanan Keluarga ini belum menjadi prioritas untuk dibahas lebih lanjut.  "Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pendapat berbagai pihak. Maka RUU ini belum menjadi prioritas untuk dibahas lebih lanjut," tuturnya.  RUU ini juga kontraproduktif seperti tidak percaya dengan kesetaraan gender. Contohnya dalam pengaturan peran suami itri dalam konteks pembagian peran keluarga. Padahal masing-masing keluarga memiliki yang telah disepakati bersama.  "Namun di sisi lain, persoalan di RUU ini dianggap terlalu mencampuri ranah privat rumah tangga," tegasnya.  ‎Adapun RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN dan Endang Maria dari Golkar.  Berikut sejumlah pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga:   1. Peran Istri Dalam Rumah Tangga  Dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan peran seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga hinhga memenuhu hak suami dan anak sesuai norma agama.  (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:  a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;  b. menjaga keutuhan keluarga; serta  c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.   2. Penanganan Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual  RUU ketahanan Keluarga dalam pasal 85-87 juga mengatur mengenai kewhiban keluarga melakukan rehabilitasi hingga bimbingan terhadap anggota keluar yang memiliki penyimpangan seksual.  Pihak keluarga juga wajib melaporkan anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual kepada lembaga yang nantinya ditunjuk untuk menangani masalah tersebut.  Pasal 85:  Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:  a. rehabilitasi sosial;  b. rehabilitasi psikologis; c. bimbingan rohani; dan/atau d. rehabilitasi medis.   Pasal 86  Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.   Pasal 87  Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.‎

LIPI: RUU Ketahanan Keluarga Belum Menjadi Prioritas untuk Dibahas DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun banyak pihak menilai, tidak semestinya DPR dalam membuat UU terlalu mencampuri urusan privat rumah tangga masyarakat.  Menanggapi hal ‎tersebut Ketua DPR Puan Maharani menilai, RUU Ketahanan Keluarga terlalu mencampuri urusan rumah tangga seseorang. Sehingga terlalu jauh DPR mengatur tentang hal tersebut.  "Yang saya lihat dari draf yang ada, ada pasal-pasal yang terlalu menvintervensi ranah privat rumah tangga," ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2).  Oleh karena itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengimbau, supaya masyarakat memberikan masukan terhadap RUU tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat pandangan publik apakah perlu RUU tersebut dijadikan UU.  "Jadi masyarakat saya mengimbau juga untuk bisa melihat secara proposional apakah kemudian UU perlu diteruskan atau tidak diteruskan," katanya.  Kendati demikian, Puan tidak ingin ikut campur terlalu dalam mengenai RUU tersebut. Namun dia meminta supaya Komisi VIII DPR melakukan kajian mengenai pasal-pasal yang menimbulkan polemik.  ‎"Apakah kemudian tidak jadi, apakah nanti bagaimana hasilnya ya kita tunggu pembahasan di Komisi VIII. Karena sampai sekarang belum dibahas," ungkapnya.  ‎Adapun RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari lima anggota DPR yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari PKS, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Ali Taher dari PAN dan Endang Maria dari Golkar.  Berikut sejumlah pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga:   1. Peran Istri Dalam Rumah Tangga  Dalam pasal 25 ayat 3 disebutkan peran seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga hinhga memenuhu hak suami dan anak sesuai norma agama.   (3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:  a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;  b. menjaga keutuhan keluarga; serta  c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.   2. Penanganan Krisis Keluarga karena Penyimpangan Seksual  RUU ketahanan Keluarga dalam pasal 85-87 juga mengatur mengenai kewhiban keluarga melakukan rehabilitasi hingga bimbingan terhadap anggota keluar yang memiliki penyimpangan seksual.  Pihak keluarga juga wajib melaporkan anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual kepada lembaga yang nantinya ditunjuk untuk menangani masalah tersebut.  Pasal 85:  Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:  a. rehabilitasi sosial;  b. rehabilitasi psikologis; c. bimbingan rohani; dan/atau d. rehabilitasi medis.   Pasal 86  Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.   Pasal 87  Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Puan: RUU Ketahanan Keluarga Terlalu Mengintervensi Ranah Privat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/photo-1494859632785-32abaf5241f4.jpeg" alt="Beberapa bisa dilakukan untuk menjaga hubungan Anda dan pasangan tetap harmonis. (Elite daily)" width="100%">
<figcaption>Beberapa bisa dilakukan untuk menjaga hubungan Anda dan pasangan tetap harmonis. (Elite daily)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berhati-hati menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang memicu polemik. Rancangan beleid usulan DPR tersebut disorot lantaran dianggap terlalu mencampuri ranah privasi keluarga.  Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengaku telah mendengar polemik terkait RUU itu di masyarakat. Namun, dia belum membaca naskahnya. Sebab, secara resmi DPR memang belum menyampaikan kepada pemerintah untuk dibahas. ”Sebenarnya untuk apa sih RUU Ketahanan keluarga itu? Itu pertanyaan saya,’’ ujar dia kemarin (22/2).  Salah satu substansi yang menjadi kontroversi adalah beberapa pasal yang dianggap bersinggungan dengan ranah privasi seseorang. Misalnya, soal kewajiban suami dan istri yang diatur dalam pasal 25. Pasal itu mengatur kewajiban-kewajiban spesifik yang disematkan kepada suami maupun istri. Kemudian, pasal 33 yang mengatur kriteria hunian layak.  Dini belum bisa memastikan apakah RUU tersebut benar akan mengekang hak perempuan sebagaimana yang berkembang di publik. Bila benar, tentu hal tersebut akan menjadi problem tersendiri. ’’Mati kan kita (perempuan), bisa mati bosan,’’ selorohnya.  Yang jelas, kata dia, saat ini pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi terkait RUU tersebut. Sebab, naskah RUU itu belum diterima dan dipelajari. Pemerintah pasti akan memberikan pendapat karena RUU dibahas bersama antara dua pihak, yakni DPR dan pemerintah. ”Nanti kami akan pertanyakan juga, apa segitunya negara harus masuk ke ranah privat,’’ tutur Dini.  Untuk sat ini Dini menyarankan publik untuk bertanya langsung kepada para pengusul RUU tersebut di DPR. Dengan begitu, bisa didapatkan penjelasan yang lebih konkret mengenai tujuan pembentukan regulasi tersebut.  Senada, Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa RUU itu merupakan inisiatif DPR. ’’Tentu kami (pemerintah) melihat seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya buat apa,’’ katanya Jumat (21/2).

Pemerintah Tunggu Draf Resmi RUU Ketahanan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Profil-Jazuli-Juiwaini-eca1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ditentang banyak pihak karena dinilai terlalu mengatur ranah pribadi. Namun hal ini tidak berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera.  Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak jangan sinis dulu, terkait RUU Ketahanan Keluarga. Menurutnya, esensi aturan tersebut justru sangat baik untuk melahirkan generasi yang lebih baik ke depannya.  "Dalam pembahasan kita berargumentasi, jadi jangan belum melihat RUU sudah sinis duluan," kata Jazuli di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/2) malam.  Dia mengatakan, yang diinginkan FPKS dari RUU tersebut adalah memberikan pemahaman bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Sehinga menurutnya, ketika institusi tersebut sukses, maka Indonesia akan berhasil melahirkan generasi yang lebih baik di masa mendatang.  "Ketika institusi keluarga 'broken' maka banyak generasi yang akan 'broken'. Karena itu PKS menilai keluarga adalah institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara, disamping institusi-institusi sekolah formal tentunya," ujarnya.  Terkait beberapa pasal yang dinilai kontroversial oleh masyarakat, menruutnya tidak serta merta dicabut, Ini karena dalam pembahasannya akan terjadi perdebatan dan penyampaian argumentasi, mana yang lebih logis serta diterima.  Jazuli mengakui bahwa ada dua kader PKS yang menjadi pengusul RUU tersebut. Mereka yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani.  "Usulan RUU tersebut diterima Baleg lalu masuk dalam Prolegnas 2020 maka tinggal dibahas. Dan ada beberapa anggota dari PAN, Golkar dan Gerindra, yang penting dalam sebuah proses itu masuk ya kan, kemudian nanti dibahas," ujarnya.  Senada dengan Jazuli, Presiden PKS Sohibul Iman menilai polemik dalam proses pembahasan RUU adalah "gizi" sebagai masukan agar menghasilkan produk legislasi yang baik.  Karena itu, dia menilai polemik tersebut tidak boleh dimatikan, termasuk pandangan sinis beberapa pihak namun harus memiliki argumentasi, dialektika, dan gagasan.

RUU Ketahanan Keluarga Jadi Polemik, PKS: Jangan Sinis Dulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu ketahanan keluarga

Berita Terkini