<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-Menpora-Mundur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai pembahasan RUU KUHP tidak perlu ditunda. Karena secara substansi sudah memenuhi syarat untuk disahkan. Tahapan revisi sebuah Undang-undang juga telah dilewati sesuai prosedur.  Meski begitu, Suparji mengatakan, ketika ada penundaan RUU KUHP seharusnya akan berimplikasi pada desakan masyarakat yang tak sepakat terhadap sejumlah pasal kontroversi. Dengan kata lain, aspirasi publik harus didengar oleh pemerintah untuk membatalkan pasal.  Salah satu yang mestinya dibatalkan yakni pasal 217 sampai dengan pasal 220 tentang penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, pasal ini yang banyak diperdebatkan. Dengan dalih, warisan kolonial yang antidemokrasi, dan bertentangan dengan keputusan Mahakamah Konstitusi (MK).  Diketahui, MK pada 2006 silam membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.  "Saya berharap pasal harkat martabat dihapus, pasal 217 sampai dengan 220 sehingga kemudian betul-betul responsif. Kalau ditunda dan itu (pasal masih) ada dan hanya mementingkan pasal unggas menurut saya itu pasal yang remeh temeh," ujar Suparji di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).  Suparji menuturkan, alasan penolakan terhadap persoalan itu masih sama seperti saat 2006 diajukan judicial review ke MK. Yakni karena bisa multiintepretasi. Dengan demikian dikhawatirkan banyak masyarakat yang masuk penajara akinat hal ini.  "Sebagai seorang pejabat wajar-wajar saja dikritik, kalau kemudian presiden baper itu salah satu nuansa yang membuka di diskusi-diskusi pasal itu kalau sekarang ditunda seharusnya itu di drop," tambahnya.  Di sisi lain, Suparji tak sepakat apabila pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ini mengekang kebebasan pers. Sebab di dalam pasal 218 ayat (2) disebutkan, ketentuan pidana ini tidak berlaku apabila untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Pidana ini juga bersifat aduan, seperti tertuang pada pasal 220 ayat (1). Kemudian di ayat (2) nya disebutkan bahwa aduan harus dilakukan langsung secara tertulis oleh Presiden maupun Wakil Presiden.  "Seandainya pers mengkritik kebijakan, pers mengkritik menjelaskan suatu persoalan, presiden tidak bisa mengkategorikan itu penghinaan atau penyerangan harkat martabat jadi tidak bisa dipidanakan," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta agar pengesahannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar keputusan itu diketok palu oleh DPR RI periode 2019-2024.  Permintaan ini dilakukan karena Jokowi menilai masih ada pasal-pasal yang perlu didalami lagi. Serta butuh masukan-masukan dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan terhadap norma-norma baru dalam RUU KUHP.  "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR di periode ini," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/9).  Dia berharap agar anggota legislatif memiliki kesamaan pemikiran dengannya terkait RUU KUHP. Sedangkan, Jokowi juga telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Jokowi meminta agar ada diskusi bersama kalangan masyarakat yang menolak RUU KUHP ini.

RUU KUHP Ditunda, Ahli Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/resahkan-masyarakat-polisi-gelandang-pengedar-togel-ke-bui_m_118730.jpeg" alt="Pelaku saat dijebloskan ke penjara" width="100%">
<figcaption>Pelaku saat dijebloskan ke penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menganggap Revisi Undang-undang KUHP masih menyisakan banyak catatan. Sebagi contoh dia mengutip pasal-pasal di Bab II terkait penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, aturan ini menjadi pasal karet dan bisa berdampak negatif.  "Sehingga bisa menjadi persoalan. Dia membungkam kebebasan sipil, soal makar, penghinaan presiden," kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk 'Mengapa RUU KUHP Ditunda?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).  Asfinawati mengingatkan RUU KHUP apabila disahkan dengan isi yang sekarang, justru akan menambah daftar seseorang dijatuhi pidana penjara. Sedangkan, kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sudah kelebihan kapasitas.  "Bayangan saya bakal banyak orang masuk penjara. Harapan penjara tidak penuh (tahanan) tidak akan terjadi," jelasnya.  Di sisi lain, Asfinawati menilai RUU KUHP hanya mengatur beberapa pasal pidana alternatif, kondisi ini menjadi kontradiktif dengan lapas yang sudah berteriak kelibihan napi. Dengan begitu, dia meminta agar DPR menyisir secara mendalam pasal-pasal yang tidak sesuai dengan demokrasi  "Kita harus nyisir apa-apa saja yang tidak sesuai dengan demokrasi. Kalau ada hal-hal yang diterima formula pasalnya itu harus sesuai," terangnya.  Asfinawati menilai, produk RUU KUHP masih jauh dari pengertian demokrasi yang sesungguhnya. "Kita memang mengganti kolonial itu. Apakah artinya menggantinya hukum bangsa sendiri seperti hukum kolonial rasanya juga kolonial, Itu menindas. Menindas kebebasan berpendapat seperti yang lain-lain," tegasnya.  Sementara itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad berpendapat berbeda. Menurut dia, tidak ada upaya membungkam demokrasi. Selain itu, pewarta media juga tidak perlu khawatir dipidana akibat mengkritik pemerintah.  Suparji berdalih hal itu sudah ditegaskan di dalam pasal 218 ayat (2) di mana disebutkan, ketentuan pidana ini tidak berlaku apabila untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Pidana ini juga bersifat aduan, seperti tertuang pada pasal 220 ayat (1). Kemudian di ayat (2) nya disebutkan bahwa aduan harus dilakukan langsung secara tertulis oleh Presiden maupun Wakil Presiden.  "Di sisi mana kalau media menuangkan berita bisa dipidanakan?. Jelas disitu untuk kepentingan umum dan pembelaan diri bukan termasuk harkat dan martabat," kata Suparji.  Atas dasar itu, Suparji menilai pembahasan RUU KUHP tidak perlu ditunda. Namun, dia sepakat apabila pembahasan dilanjutkan, sambil mengakomodasi pendapat pihak-pihak lain. "Pertama penundaan sudah berkali-kali dilakukan. Dan dalam rangka apa penundaan. Jika masing-masing pihak memaksakan diri tidak akan selesai," tandasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta agar pengesahannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar ketok palu dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024.  Permintaan ini dilakukan karena Jokowi menilai masih ada pasal-pasal yang perlu didalami lagi. Serta butuh masukan-masukan dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan terhadap norma-norma baru dalam RUU KUHP.  "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR di periode ini," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/9).  Dia berharap agar anggota legislatif memiliki kesamaan pemikiran dengannya terkait RUU KUHP. Sedangkan, Jokowi juga telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Jokowi meminta agar ada diskusi bersama kalangan masyarakat yang menolak RUU KUHP ini.

YLBHI: Jika RUU KUHP Disahkan Banyak Orang Akan Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setiap-tahun-60-orang-dengan-gangguan-jiwa-terjaring-di-palembang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus gencar untuk menjaring para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus gencar untuk menjaring para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draft RUU KUHP masih menjadi polemik. Sebab, di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang dianggap kontroversi. Salah satunya yakni pasal 432 yang berbunyi 'setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana paling banyak kategori I'. Ketentuan itu bertentangan dengan pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.  Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, terkait pasal ini dimaksudkan agar negara lebih bertanggungjawab kepada gelandangan. Sehingga, para gelandangan ini akhirnya bisa diberi jaminan kehidupan yang layak.  "Maksudnya, ini UU mengharuskan yang namanya pemerintah melindungi supaya bagaimana gelandangan itu diberi insentif oleh negara. Dilindungi oleh negara. Cara melindunginya gimana? Ya menjaga mereka supaya tidak jadi gelandangan," ujar Nasir di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).  Nasir menuturkan, bagi orang yang terpaksa jadi gelandangan, dengan pasal ini diharapkan negara bisa memikirkan solusinya. Dengan kata lain jangan hanya dipandang seorang gelandangan yang tak memiliki apa-apa, namun berakhir pidana.  Penerapan pasal tersebut, lanjutnya, juga bisa diiringi dengan Undang-undang lain. Seperti Undang-undang fakir miskin, Peraturan Daerah (Perda) dan sejenisnya. Sehingga penerapannya bisa terkontrol dengan jelas. "Ini yang menurut saya kurang dipahami, seolah UU ini hanya ingin memidanakan orang, tapi tidak memikirkan orang yang dipidananya. Padahal ini kan tanggung jawab negara," imbuh Nasir.  Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menyampaikan, aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan juga harus mampu menganalisa dengan baik ketika melakukan penegakkan hukum kepada gelandangan. Sehingga harus disimpulkan dengan baik seseorang menjadi gelandangan karena faktor kelalaian negara, atau kesengajaan.  "Jadi memang sebenernya UU ini lebih banyak restorative justice daripada retributive. Banyak orang nggak paham," tegas Nasir.  Untuk itu, Nasir mengatakan, 2 tahun setelah Undang-undang ini disahkan, pemerintah diharuskan melakukan sosialisasi terkait aturan baru ini. Pemerintah juga diminta melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi pasal karet dalam penegakkannya.  JawaPos.com telah berusaha menghubungi pemerintah melalui Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita untuk meminta pandangan terkait draft RUU KUHP ini. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

RUU KUHP Gelandangan Bisa Dipidana, DPR: Diberi Insentif oleh Negara

RUU KHUP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU KHUP

Berita Terkini

RUU KUHP Ditunda, Ahli Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

YLBHI: Jika RUU KUHP Disahkan Banyak Orang Akan Dipenjara

RUU KUHP Gelandangan Bisa Dipidana, DPR: Diberi Insentif oleh Negara

Download Aplikasi JawaPos.com