<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dewa-Gde-Satrya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ANCAMAN pidana KUHP Pasal 415 dan 416 tentang seks pranikah dikabarkan memengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Pasal yang bersifat delik aduan itu ditengarai menghambat aktivitas wisata. Isu moralitas justru melekat pada pernyataan penolakan, di mana seakan-akan wisata bebas tanpa nilai. Sebaliknya, dengan anggapan semacam itu, seluruh pelaku dan konsumen wisata adalah amoral.  Melalui momentum ini seharusnya bijak menyikapi pesan moral di balik peraturan perundang-undangan tersebut. Sekaligus sebagai koreksi atas perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma dan moralitas. Menghadirkan pariwisata yang berkualitas tidak hanya dari aspek fisik dan lahiriah yang tampak, tetapi pada pertumbuhan karakter dan nilai-nilai positif yang universal. Pariwisata seharusnya mendekatkan umat manusia kepada Tuhan Pencipta dengan rasa syukur dan sikap hidup positif pada sesama dan lingkungan.  Dr Terence H. Hull, Dr Endang Sulistyaningsih, dan Prof Dr Gavin W. Jones menulis buku berjudul Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan. Menurut mereka, tidak usah munafik mengutuk pekerjaan para pelacur. Sebab, mereka tidak pernah ada tanpa desakan para pelanggan, yang kalau mau jujur, kian hari kian meningkat oleh berbagai alasan yang secara rasional (bukan moral) bisa dipahami. Misalnya mundurnya usia perkawinan, tingginya angka perceraian, meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi (James J. Spillane, 2002).  Konon, sejarah komersialisasi tubuh di dunia ini lamanya sama dengan peradaban manusia. Mungkin pernyataan itu bisa diterima ketika kita merasakan bahwa sumber pelacuran ada pada kegagalan setiap kita untuk mengendalikan diri, memilih yang baik, dan setia pada pasangan hidup. Kesannya klise, tetapi di sini kita melihat ada dimensi yang sulit sekaligus rumit untuk mengentaskan tata sosial dari jerat-jerat lembah hitam.  Mengentaskan praktik komersialisasi tubuh dan sex tourism sama halnya mengentaskan setiap pribadi kita sendiri dari kebiasaan negatif yang merendahkan martabat luhur seks. Memperdagangkan tubuh hanya menambah dosa. Perlulah kita semakin mempertajam model wisata yang sehat dan pariwisata yang berkualitas. Hal-hal yang direferensikan Hermawan Kartajaya dapat menjadi acuan dalam pemetaan kebutuhan wisata yang sehat dan pariwisata yang berkualitas. Pertama, wisata yang mempertajam intelligence quotient (IQ). Di saat kita berwisata, merupakan waktu yang kondusif untuk menggali dan menemukan ide-ide baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kedua, melatih emotional quotient (EQ) melalui hidup bersama komunitas global (ekspatriat dan turis) di tengah masyarakat yang plural. Ketiga, memanfaatkan waktu yang berharga dalam berwisata untuk membangun inner spiritual quotient (SQ) kita. Bukan dalam arti spiritualitas keberagamaan, melainkan kesadaran jati diri kita sebagai manusia. Mari dikembangkan model wisata yang sehat.  Ada yang mengaitkan pasal zina KUHP dengan kinerja pariwisata Indonesia. Ada sebagian anggapan, sex tourism adalah juga sebagian daya tarik orang asing ke Indonesia. Sebegitu besarkah daya tarik sex tourism sehingga hanya karenanya orang rela ke Indonesia?  Logika sehat dan sederhana menyatakan, kepuasan berwisata atau mengunjungi suatu daerah akan tercipta manakala pengorbanan yang dikeluarkan menuju ke lokasi wisata (biaya, waktu, dan tenaga) setimpal dengan keindahan, pelayanan, dan kesan yang diperoleh keseluruhan yang ada di daerah tersebut. Artinya, rumus total quality dalam pariwisata meniscayakan kesan positif wisatawan mulai datang sampai kembali lagi.  Melalui rumusan sederhana itu, pendapat pasal zina KUHP berdampak, apalagi berdampak sistemis yang berimbas pada penurunan perjalanan wisata ke Indonesia, dapat dipatahkan. Sex tourism hanyalah mengundang rasa ingin tahu wisatawan untuk melihat. Berbeda cerita bila orang berkunjung ke Indonesia hanya untuk sex tourism dan lalu kembali ke daerah asalnya. Motivasi kunjungan kelompok ini tidak masuk hitungan dalam strategi pembangunan sektor pariwisata daerah mana pun di Indonesia.  Karena itu, justru momentum KUHP mestinya cermat ditangkap sebagai peluang stakeholder pariwisata di Indonesia untuk mendongkrak dampak positif dari kebijakan tersebut. Tanpa bermaksud melepaskan fakta prostitusi tetap eksis, namun baiklah bila pasal KUHP yang dinilai ”mengganggu” pariwisata dapat dimaknai sebaliknya, membangun pariwisata yang berkualitas dengan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan keluarga. Family package mestinya ditangkap sebagai peluang yang bisa dikembangkan di Indonesia. Di samping juga pasar senior tourism yang cocok dengan environment Indonesia umumnya dan Bali khususnya.  Saat ini sangatlah penting dukungan dari pasar yang loyal untuk pariwisata yang berkualitas. Tidak hanya bisnis yang etis yang menjadi tuntutan pengelola industri dan pelaku usaha. Tetapi juga konsumen yang berkeutamaan dan yang mencintai produk dalam negeri yang menjadi fondasi bisnis dalam negeri. Bertens (2000) menyatakan, keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.  Di antara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut antara lain kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keutamaan tidak boleh dibatasi pada taraf pribadi saja, tetapi selalu harus ditempatkan dalam konteks komuniter. Karena itu, seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan, hidup yang baik adalah virtuous life: hidup yang berkeutamaan.  Konsumen yang berkeutamaanlah yang dibutuhkan di setiap lini bisnis di tanah air. Dari sisi wisatawan yang bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan kriminal dan aspek lain yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, yang pada akhirnya merugikan reputasi pariwisata dalam negeri. Di sinilah letak implementasi pariwisata yang berkualitas (quality tourism), di mana kehadiran konsumen memberi manfaat secara positif kepada lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha. (*)  <hr />  *) DEWA GDE SATRYA, Dosen Hotel &amp; Tourism Business Universitas Ciputra Surabaya

Wisatawan Etis untuk Pariwisata Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RKUHP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto bersama Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto bersama Menteri Hukum dan HAM Yadonna Laoly saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional dalam mewujudkan dekolonisasi KUHP peninggalan Kolonial Belanda.  "RUU KUHP untuk mewujudkan demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana, adaptasi, dan harmonisasi berbagai perkembangan hukum sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana," kata Yasonna dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.  Dia menilai, RUU KUHP adalah salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan produk hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.  Menurut dia, perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana terkait erat dengan perumusan perbuatan yang dilarang, perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi pidana maupun tindakan.  "Karena itu perkembangan hukum pidana perlu diintegrasikan ke dalam hukum pidana Indonesia dengan melakukan rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana virtual maupun horizontal ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis," ujarnya.  Menurut dia, upaya rekodifikasi tersebut menghasilkan RUU KUHP yang prosesnya sudah dilakukan sejak tahun 1963. Dia menilai meskipun proses penyusunan RUU KUHP sudah berjalan lama, RUU tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan pembaharuan hukum pidana.  "Kami berupaya untuk mengakomodasi sebaik mungkin terkait isu-isu penting yang jadi perdebatan masyarakat. Namun pada saatnya kita ambil keputusan historis terhadap RUU KUHP untuk meninggalkan warisan hukum Kolonial Hindia Belanda," katanya.  Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang.  "Apakah RUU KUHP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.  Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang.  Dasco mengatakan, seluruh fraksi sudah menyatakan pendapat di tingkat I terkait RUU KUHP untuk dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan.

Yasonna: RUU KUHP Jadi  Peletak Dasar Sistem Hukum Pidana Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RUU-KUHP.jpg" alt="Nara sumber berfoto bersama usai acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, di Surabaya, Selasa (15/11)." width="100%">
<figcaption>Nara sumber berfoto bersama usai acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, di Surabaya, Selasa (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, mengatakan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, diperlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif, serta dinamis dalam pembangunan hukum yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).  “Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” tambahnya.  Hal tersebut disampaikan Bambang, pada sambutannya di acara Sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya, Selasa (15/11).  Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan Kick Off Dialog Publik RKUHP yang bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait RKUHP. Dialog Publik tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan terhadap draft RUU KUHP.  “Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga bersama-sama melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog publik di 11 kota di Indonesia untuk menyebarkan draft RUU KUHP serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.  Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ia berharap acara Sosialisasi RUU KUHP ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik secara luas.  “Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat, dan negara. Mari kita dukung KUHP buatan Bangsa Indonesia,” tutupnya.  Sesi sosialisasi diawali oleh pemaparan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menjelaskan bahwa penyusunan RUU KUHP telah melewati perjalanan yang panjang. Satu tahun terakhir ini, RUU KUHP menjadi salah satu prioritas legislasi yang dapat disahkan di tahun 2022.  “Alasan diperlukannya KUHP baru bahwasannya kalau bangsa sudah merdeka, maka secara politis dia juga harus merdeka dalam berhukum,” jelasnya.  Menurut Gede, Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka juga perlu produk hukum yang lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mendukung produk hukum ini sebagai bentuk kedaulatan bangsa yang telah merdeka.  Gede menjelaskan, pada 2019 perancangan RUU KUHP sempat tertunda karena adanya pandangan publik terkait pro dan kontra mengenai RUUU KUHP, namun hal inilah yang menjadi titik krusial untuk bisa mempertemukan dan mengharmonisasikan pandangan yang berbeda, lalu diterjemahkan menjadi satu norma yang dipilih dan digunakan dalam RUU KUHP.  “Dari pandangan terkait pro dan kontra tersebut, maka diambil titik tengahnya sebagai cara untuk memberikan ruang kepada pro dan kontra sehingga bisa mengatur norma yang dimaksud oleh masyarakat,” tambahnya.  Selain itu, Gede menjelaskan bahwa RUU KUHP merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta menjunjung tinggi prinsip nasionalisme serta mengapresiasi partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan walaupun adanya perdebatan atas satu atau dua pasal yang telah disusun, tidak menghentikan seluruh pasal RUU KUHP hasil karya anak bangsa Indonesia.  Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Trisakti dan Juru Bicara RKUHP, Albert Aries, menjelaskan pasca dialog publik yang telah dilakukan di 11 kota oleh tim sosialisasi RKUHP telah diadopsi 69 masukan dari masyarakat dan 4 proofreaders terhadap batang tubuh dan penjelasan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait adanya partisipasi yang bermakna dari penyusunan dan perumusan RKUHP.  “Pada draft 9 november lalu, ada 6 pasal yang sudah ditarik dari RKUHP yang menjadi bukti bahwa tim perumus RKUHP mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.  Selain itu, Aries mengungkapkan bahwa menyusun KUHP di negeri yang multietnis, multikultural, dan multireligi tidaklah mudah. Karena sebagai negeri yang beragam, Indonesia memiliki budaya yang kaya sehingga setiap daerah memiliki karakter yang khusus terkait hukum yang hidup di dalam masyarakat.  “Perlu dilihat bahwa tujuan dari RUU KUHP yaitu terkait pembaharuan hukum pidana dan juga sistem pemidanaan modern yang seharusnya sudah diubah dari KUHP yang lama,” tambahnya.  Hal ini bertujuan untuk merubah kondisi overcrowding lapas yang terjadi saat ini dan juga memberikan pemahaman paradigma baru dari paradigma retributif menjadi keadilan yang bersifat restoratif, rehabilitatif, dan korektif.  Aries juga menambahkan bahwa salah satu isu terkait penghinaan presiden tidak serta merta membatasi kebebasan berpendapat, karena konstitusi kita menghargai kebebasan berpendapat namun tidak mengizinkan adanya perbuatan menghina.  “Bahwa pasal ini pun disusun di RUKHP tetap mempertimbangkan asas demokrasi, sehingga sanksi-nya di bawah 3 tahun penjara dan juga merupakan delik aduan dibandingkan pasal 1 (34) yang merupakan delik biasa dan sanksinya 6 tahun penjara,” tutupnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RUU-KUHP-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pada sesi terakhir, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Yovita Arie Mangesti, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan menyusun produk Undang - Undang buatan Indonesia perlu diapresiasi sebagai upaya terobosan baru oleh pemangku kebijakan negeri, sehingga dapat dipahami norma hukum positif yang berfungsi menjadi panduan publik untuk berperilaku.  “Sebagai warga negara Indonesia, terutama mahasiswa hukum yang mengkaji hukum pidana, kita juga berperan untuk terus mengawal berjalannya hukum pidana ini ke depannya,” tambahnya.  Yovita menjelaskan, bahwa draf RUU KUHP terus mengalami berbagai perubahan, hal ini perlu dipandang sebagai bentuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga draf yang dihasilkan pada 9 November lalu bisa menjadi draf final RUU KUHP untuk segera disahkan.  “RUU KUHP juga telah disusun berdasarkan asas keseimbangan yang digali dari nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang merupakan salah satu keunggulan dari RUU KUHP,” ungkapnya.  “Berdasarkan isu-isu krusial yang ada di RUU KUHP dapat dilihat bahwa RUU KUHP cukup memotret situasi faktual yang ada di masyarakat,” tambahnya.  Menurutnya, keunggulannya RUU KUHP terdapat 18 keunggulan yang dalam penyusunan diawali dengan asas keseimbangan yang dibangun dari ide untuk mengakomodir kepentingan yang ada di masyarakat. “Harapannya juga bahwa RUU KUHP ini dapat menjadi suatu hukum yang humanis,” tambahnya.  Ia menyatakan, bahwa ini dapat dilihat dari salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi dengan memasyarakatkan terpidana. Dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan dan menyelesaikan konflik dengan restorative justice secara lebih manusiawi.  “Selain itu, salah satu keunggulan yang saya apresiasi yaitu adanya pengaturan terkait disablitas, sehingga persoalan disabilitas juga merupakan objek hukum dan memang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.” tutupnya.  Sosialisasi mengajak masyarakat untuk mendukung KUHP buatan Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara luring di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan dapat disaksikan melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.  &nbsp;

Kominfo Ajak Masyarakat Melek RUU KUHP Dengan Sosialisasi di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/wamenkumham-antara.jpg" alt="Wamenkumham dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) serta Menpora Amali memberikan keterangan usai Rapat Kerja Komisi III DPR EI dengan Menpora, Menteri Hukum dan HAM serta PSSI tentang naturalisasi pesepak bola Jordi Amat dan Sandy Walsh di Ruang Rapat" width="100%">
<figcaption>Wamenkumham dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) serta Menpora Amali memberikan keterangan usai Rapat Kerja Komisi III DPR EI dengan Menpora, Menteri Hukum dan HAM serta PSSI tentang naturalisasi pesepak bola Jordi Amat dan Sandy Walsh di Ruang Rapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan.  Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi itu kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.  "Ya, kami tambahkan di naskah terbaru," kata dia.  Ia mengatakan, perubahan dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden tersebut berupa tambahan penjelasan, di antaranya penjelasan bahwa penyerangan harkat dan martabat yang dimaksudkan adalah menista atau memfitnah.  Kemudian, kata dia, dalam pasal 278 draf RUU KUHP teranyar itu dikatakan pula pasal itu tidak dimaksudkan menghalangi kebebasan berpendapat, maupun berdemokrasi dan berekspresi, sehingga di dalam penjelasan itu, ujarnya lagi, pemerintah ingin menyatakan bahwa unjuk rasa itu tidak menjadi persoalan ataupun masalah.  "Makanya mengapa kita membunyikan, kalau dia menyampaikan ekspresi atau pendapat itu dalam bentuk unjuk rasa sesuatu yang tidak ada masalah, begitu," ujarnya.  Ia pun mengaku terbuka terhadap masukan anggota Komisi III DPR terkait pasal-pasal di dalam naskas RUU KUHP yang diserahkan pihaknya hari ini agar dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk ditindaklanjuti dalam agenda pembahasan pada 21 dan 22 November mendatang.  "Tadi usulan dari Pak Taufik Basari tadi ada penambahan lagi beberapa hal untuk mencegah jangan sampai ada multi interpretasi," kata dia.  Sebelumnya dalam raker, anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menyampaikan masukannya agar pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU KUHP dibatasi yakni menyangkut bentuk fitnah.  "Supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan menyerang harkat dan martabat presiden ini kita batasi dengan bentuk fitnah yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar," katanya.  Menurut Basari pembatasan dalam pasal tersebut diperlukan guna menjaga marwah negara demokrasi, serta mencegah agar tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang otoritarian.  "Hal yang sama juga terkait dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan oleh karena itu ini pun kita batasi bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah," ujarnya.  Menurutnya, diperlukan batasan penjelasan yang objektif dalam pasal tersebut agar lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.  "Jadi biar jelas dan pembuktiannya pun juga objektif, kalau penghinaan kan subjektif, ya," kata dia.

RUU KUHP, Pasal Penyerangan Martabat Presiden Alami Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Wayan-Sudirta-PDIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menegaskan urgensi pengesahan RUU KUHP saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (9/11).  Sudirta menjelaslan, RUU inisiatif pemerintah ini telah masuk Prolegnas dan RUU Prioritas di tahun 2022.  “Saya ingin memaparkan sedikit terkait RUU KUHP yang juga merupakan “RUU operan” atau carry over dari Periode DPR 2014-2019 dan telah bergulir sejak lama dan melibatkan para ahli hukum pidana,” kata Wayan Sudirta dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Menurut Wayan Sudirta, para perancang asli naskah RUU KUHP ini bahkan sudah banyak yang telah tiada dan meninggalkan hasil pemikiran, kajian, dan penelitian terhadap perkembangan hukum pidana nasional.  Wayan Sudirta yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan dari Dapil Bali ini mengaku banyak mengikuti perkembangan RUU KUHP. Diketahui, pada 2012, kata Sudirta, RUU ini untuk pertama kalinya diserahkan Pemerintah kepada DPR bersama dengan RUU KUHAP.  Namun pada periode tersebut, kedua RUU tidak dapat terselesaikan. Selanjutnya, agenda untuk mereformasi Hukum Pidana Nasional ini terus berjalan.  Karena itu, Wayan Sudirta menyebut kebijakannya pada saat itu adalah memprioritaskan penyelesaian pembahasan hukum pidana materiil sebelum mereformasi hukum pidana formil.  “Maka, dimulai secara khusus pada tahun 2015, pembahasan RUU KUHP dimulai di Komisi III DPR RI bersama Pemerintah,” ujar Wayan Sudirta.  Dari seluruh data dan agenda tersebut, Sudirta melihat pembahasan RUU KUHP pada periode 2014-2019 dilakukan secara serius, terus-menerus, dan intens.  Artinya, menurut Wayan Sudirta, ada komitmen penuh dan melibatkan seluruh pihak dengan satu tujuan yang sama, yakni melahirkan RUU KUHP yang berkualitas, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dalam proses yang ada, Wayan Sudirta juga telah melihat bahwa RUU KUHP sudah melibatkan banyak ahli hukum pidana, aparat penegak hukum dan peradilan, pihak masyarakat, maupun seluruh perwakilan dan ahli di bidang lainnya.  Namun pada penghujung pengesahannya di tahun 2019, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan dan memperdebatkan beberapa isi pasal yang dianggap “krusial”.  “Oleh karena itu, pengesahannya ditunda dan diputuskan untuk disahkan di DPR Periode 2019-2024,” ujar Wayan Sudirta.  Lebih lanjut, Wayan Sudirta juga memaparkan tentang kronologis dan pandangannya terkait RUU KUHP. Karena menurutnya, pemerintah dalam hal ini telah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait.  Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang bermakna sebagaimana perkembangan dalam Putusan MK.  Pada tahun 2022 ini, Pemerintah telah melaporkan hasil sosialisasi ke berbagai daerah (14 daerah) dan masukan dari berbagai pihak. Kemudian menyerahkan draf hasil perubahan dan reformulasi terhadap RUU KUHP ini, terakhir pada 9 November 2022.  Urgensi Pengesahan RUU KUHP  Wayan Sudirta juga mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang telah berupaya melakukan pembahasan yang sangat komprehensif terhadap RUU KUHP dengan mengutamakan kepentingan nasional, yakni kepentingan untuk mereformasi hukum pidana nasional yang komprehensif dan berdaya tahan untuk jangka panjang.  Di antaranya, urgensi pengesahan RUU KUHP ini adalah untuk menggantikan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan hukum nasional.  Wayan Sudirta juga mengatakan, RUU KUHP dirancang untuk membaharui hukum pidana materiil yang mengandung misi rekodifikasi hukum pidana yang kini telah berkembang di seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat melalui sistem Rekodifikasi Terbuka.  Artinya mengatur ketentuan pidana secara umum sebagai “ketentuan umum” (lex generali), yakni sebagai pedoman utama pengaturan pidana di Indonesia (the limiting principles) terhadap seluruh UU di luar KUHP.  Diketahui, RUU KUHP mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip umum hukum nasional akan menjadi dasar atau pedoman hukum pidana di seluruh ketentuan pidana Indonesia tanpa mengesampingkan sifat-sifat kekhususan acara pidana di dalam UU lain dengan tetap berpegangan pada the limiting principles sebagaimana diatur dalam Aturan atau Ketentuan Umum dalam RUU KUHP.  Selain itu, RUU KUHP juga menjadi jalan untuk pemberlakukan prinsip-prinsip hukum umum dan internasional yang modern, seperti misalnya perluasan subyek hukum pidana (korporasi) dan penambahan jenis sistem pemidanan.  Wayan Sudirta juga mengatakan, RUU KUHP juga menghormati kekhasan dan kekayaan hukum adat Indonesia dengan mengakui keberadaan hukum pidana adat, namun dengan batasan-batasan tertentu.  Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk mengurangi over-kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu sekaligus melindungi seseorang secara hukum.  Namun begitu, terkait pro dan kontra terhadap beberapa pasal atau substansi di dalam RUU KUHP yang kemudian perlu dicermati dan dibahas lebih jauh. Pasal tersebut misalnya adalah terkait kebebasan berekspresi, norma kesusilaan, dan asas legalitas.  Dalam hal ini Pemerintah telah mengkluster beberapa isu yang menjadi perhatian masyarakat dan telah dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap pasal-pasal tersebut.  Draf RUU KUHP terdiri dari Buku I dan Buku II harus dapat dicermati secara utuh dan menyeluruh. Banyak pihak yang menyampaikan pandangannya terhadap pasal-pasal dalam RUU KUHP tanpa melihat keseluruhan bagiannya secara utuh.  Karena dengan begitu, penolakan ini sebetulnya menjadi sia-sia karena sebenarnya banyak masukan (penolakan) yang justru substansinya telah diakomodasi di dalam naskah RUU KUHP.  “Saya melihat bahwa apa yang dikhawatirkan masyarakat sebagian besar adalah adanya kriminalisasi oleh penegak hukum menggunakan RUU KUHP sebagai upaya mengendalikan dengan cara-cara kolonialisasi baru," kata Sudirta.  Lebih lanjut Sudirta menegaskan, hal ini bukanlah tujuan para perancang RUU KUHP. Namun, dia setuju bahwa pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin menghindari risiko atau potensi penyalahgunaan.

Wayan Sudirta Beberkan Kronologis dan Urgensi Pengesahan RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KUHP.jpg" alt="Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Universitas Negeri Semarang menggelar diskusi publik perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana, adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Koordinator Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Filmon Warouw mengungkapkan, perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.  Kemkominfo bekerja sama dengan tim RUU KUHP pun giat melaksanakan public hearing Sosialisasi RUU KUHP sebagai pemenuhan persyaratan Pasal 96 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut guna menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partisipasi publik yang bermakna atau meaningfull participation.  Ia pun menegaskan jika upaya pemerintah untuk merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat.  “Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik," jelas Filmon dalam kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan tema “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”.  Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. menambahkan, "KUHP karena usianya sudah 100 tahun lebih, maka ini juga momentum untuk kita melakukan pembaharuan hukum pidana kita, yang akan menjadi legacy kita bersama."  Ia berharap, tahun ini, pada masa sidang terakhir DPR, RUU KUHP bisa disahkan menjadi undang-undang.  Sosialisasi kemudian dilanjutkan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA., yang menyatakan ada lima misi RUU KUHP yaitu pertama, rekodifikasi terbuka dan terbatas.  “Sekitar 75-80% KUHP yang sekarang digunakan tetap dipertahankan akan tetapi ditambahkan pada bab terakhir yaitu bab 34, tindak-tindak pidana khusus tapi yang diambil hanya core crimes saja, terbuka karena masih membuka untuk tindak pidana lain tapi terbatas dengan serangkaian prasyarat KUHP yang termasuk tindak pidana khusus yaitu terorisme, pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi, dan money laundering,” katanya.  Sementara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dr. Ali Masyhar, SH., M.H. pada sesi selanjutnya menjelaskan ada 14 isu krusial dalam RUU KUHP. Hukum diposisikan tertinggal dengan fakta sosial pada ranah hukum tertulis, namun KUHP mengedepankan hukum living law, maka tidak ada hukum yang tertinggal dengan fakta sosial karena hukum pre-existence atau hidup bersama dengan masyarakat.  "Hukum jangan terlalu tertinggalan, harus selalu bersama masyarakat," tegasnya.  &nbsp;

Kemkominfo Bersama Universitas Negeri Semarang Sosialisasikan RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sudah_final.jpg" alt="DIALOG TERBUKA: Mahfud MD (dua dari kiri) bersama Ali Aziz didampingi Wamenag Zainul Tauhid (kiri) dan Rektor UINSA Akhmad Muzzaki (kanan) di sela-sela memberi penjelasan terkait RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIALOG TERBUKA: Mahfud MD (dua dari kiri) bersama Ali Aziz didampingi Wamenag Zainul Tauhid (kiri) dan Rektor UINSA Akhmad Muzzaki (kanan) di sela-sela memberi penjelasan terkait RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pemerintah Sosialisasi dan Gelar Dialog Publik Pasal-Pasal Krusial JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bakal disahkan akhir tahun ini. Saat ini terus dilakukan finalisasi dengan menggelar sosialisasi dan dialog publik di berbagai kota. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, pembahasan RUU KUHP memasuki tahap final. ”Rencananya mau disahkan pada hari kemerdekaan tahun ini. Namun, presiden mengarahkan untuk menyosialisasikan dan mendialogkan dengan masyarakat luas karena menyangkut orang banyak,” kata Mahfud saat sosialisasi dan dialog publik RUU KUHP di Surabaya kemarin (21/9). Menurut dia, RUU KUHP telah didiskusikan selama 59 tahun. KUHP yang ada selama ini merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dan telah berlaku 104 tahun. Nah, sosialisasi dilakukan karena adanya sejumlah pasal krusial. ”Sudah hampir final. Tapi, dibersihkan dulu sejumlah hal yang bersifat teknis. Tidak lagi bersifat ideologi. Insya Allah akhir tahun ini sudah bisa disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dialog publik RUU KUHP di Surabaya melibatkan lembaga pendidikan, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan masyarakat. Mahfud mengatakan, Kementerian Agama turut dilibatkan. Sebab, sepanjang proses pembahasan RUU KUHP, muncul pro-kontra dari kalangan agama. Misalnya, terkait pasal perzinaan, hukuman mati, hingga hak asasi manusia. Menurut Mahfud, isi RUU KUHP mengakomodasi berbagai kepentingan, aliran, paham, hingga situasi budaya sehingga menjadi satu visi bersama tentang Indonesia. Anggota tim sosialisasi RUU KUHP I Gede Widhiana Suarda mengungkapkan, dikaji secara sosiologis, urgensi RUU KUHP harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebab, meski sebagian KUHP saat ini masih bisa diadopsi, nilainya berasal dari Belanda. ”Urgensi lainnya, KUHP saat ini tidak ada terjemahan resmi dari pemerintah. Yang ada hanya terjemahan bebas yang selama ini digunakan sebagai penegakan hukum. Kan itu mengerikan,” tuturnya. Gede lantas membahas beberapa pasal di antara 14 pasal krusial yang solusinya mengambil jalan tengah. Misalnya, terkait pidana mati bersyarat. Terpidana boleh divonis hukuman mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun untuk menjalani hukuman penjara. Jika terpidana menunjukkan perubahan positif, pidana mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan mengacu pada proses yudisial. ”Kalau kita lihat, sebagian besar negara sudah menghapus pidana mati,” ungkapnya. Gede juga menyosialisasikan pasal terkait penghinaan presiden dan wakil presiden. Jalan tengah yang diambil, pasal itu adalah delik aduan dan hanya bisa dituntut jika presiden dan wakil presiden yang melaporkan. Dengan demikian, kritik tidak akan dihukum atau dipidana selama tidak ada pengaduan. Ada dua poin yang dikategorikan sebagai penghinaan, yaitu fitnah dan penistaan. Misalnya, penyampaian dengan cara yang kurang baik seperti menggunakan umpatan. ”Penghinaan dan kritik sangat mudah dibedakan. Kalau lebih kompleks, bisa menghadirkan saksi ahli ketika di pengadilan,” katanya. Selain itu, Gede menerangkan pasal mengenai perdukunan, penistaan agama, perzinaan, serta living law. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember itu, penolakan terhadap penyusunan RUU baru merupakan sesuatu yang wajar. Jika masih ada pihak yang tidak setuju, bisa mengajukan judicial review setelah pengesahan.

RUU KUHP Sudah Final, Disahkan Akhir Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663402290.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar dialog publik, membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak.  “Masukan dari lembaga pendidikan dan ormas keagamaan sangat diharapkan,” kata Sekjen Kemenag Nizar, Senin (19/9).  Nizar mengatakan, KUHP harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karenanya, KUHP juga perlu disempurnakan secara berkesinambungan, meski selalu saja ada pro-kontra dalam penyusunannya.  “Salah satu upaya meminimalisir pro-kontra, diperlukan dialog publik dan diskusi dengan masyarakat dan para ahli hukum dan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan pihak terkait lainnya,” imbuhnya.  Sementara itu, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD menyampaikan, banyak aturan peninggalan zaman kolonial yang masih berlaku dan sudah berumur lama. Aturan-aturan itu sudah seharusnya diubah dan menyesuikan dengan tatanan hidup masyarakat, salah satunya KUHP.  “Hukum adalah bagian dari proses pelayan publik, di mana ada masyarakat di sana ada hukumnya. Sehingga harus selalu update dan melindungi masyarakat, ketika masyarakat berubah, hukum seharusnya berubah,” ucap Mahfud.  RUU KUHP ini, kata Mahfud, sudah lama disusun, sekitar 39 tahun. Sudah seharusnya ditetapkan, apalagi banyak diskusi, baik uji publik maupun dialog publik, yang sudah dilakukan. Presiden minta agar tiap kementerian menggelar dialog publik untuk membahas RUU KUHP ini dengan melibatkan ormas dan lembaga terkait.  “Dialog Publik ini dilakukan oleh 11 kementerian terkait, salah satunya adalah Kementerian Agama. Ini untuk mengakomodir masukan dari lembaga dan ormas masyarakat dan keagamaan. Ini demi untuk mencapai pemahaman yang sama dan penyempurnaan RUU KUHP,” tandasnya.

Jaring Masukan, Kemenag Gelar Dialog Publik Bahas RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketum-PBNU-Gus.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyampaikan sejumlah catatan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Gus Fahrur mendukung RKUHP diselesaikan dengan tetap mengakomodasi kritik dan saran warga.  "Kita berikan dukungan pada lembaga legislatif untuk dapat menyelesaikan rancangan KUHP kita yang baru, dengan tetap mengakomodasi berbagai kritik dan saran masyarakat. NU mendukung pembaruan atau RUU KUHP untuk mengisi kekosongan substansi produk hukum sebelumnya sehingga berkedudukan untuk menyempurnakan hukum kenegaraan demi menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat," ujar Gus Fahrur dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8).  Gus Fahrur menilai, jika terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam RKUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review. Dia mengatakan format saat ini sudah bagus.  "Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah cukup bagus. Jika ada materinya yang dinilai tidak cocok, nanti bisa diperbaiki sambil berjalan. Hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius)," ujar Gus Fahrur.  Ia juga menjelaskan, KUHP yang saat ini digunakan untuk menegakkan hukum pidana di Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang diterjemahkan dari Kitab Belanda Het Wetboek van Strafrecht. Dia menganggap kitab itu sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman.  "Dalam pembuatan kitab hukum pidana, tidak ada satu negara di dunia yang membuat kitab hukum pidana negaranya dalam waktu singkat. Apalagi membuat KUHP di negara heterogen, multietnis, multireligi, dan multikultural seperti Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pembahasan pembaruan KUHP sudah melalui jalan panjang, dari 1963, telah melalui pergantian 7 presiden dan 15 penegak kehakiman," ujar Gus Fahrur.  Menurutnya, selama 59 tahun, para perumus atau penyusun rancangan pembaruan KUHP ini pastinya telah melibatkan para ahli dan pakar hukum di Indonesia. Adanya perubahan atau RUU KUHP ini pada dasarnya untuk membuat produk hukum yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat saat ini.  "Untuk mengisi kekosongan beberapa pelanggaran/norma hukum sehingga dapat menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat," sambung dia.

Soal RKUHP, Ketua PBNU Ingatkan DPR Soal Akomodasi Saran Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai melemahkan efektifitas efek jera bagi pelaku korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyesalkan setelah mempreteli habis-habisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini pelemahan sistematis terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi tertuang dalam naskah RKUHP.  Menurut Kurnia, isu pemberantasan korupsi kian terpinggirkan. Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR, tidak memasukkan klausula pasal antikorupsi dalam 14 isu krusial. Padahal, substansi aturan antikorupsi masih dipenuhi dengan sejumlah persoalan.  "Selain aspek formil, ranah materiil di dalam naskah RKUHP 4 Juli 2020, khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi mengandung sejumlah masalah mendasar," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (3/8).  Kurnia menyesalkan, dalam RKUHP korupsi tidak lagi masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam banyak literatur ditegaskan bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena itu, ditemukan sejumlah penyimpangan dari regulasi umum, satu diantaranya adalah pengaturan sanksi pidana minimum-maksimum di dalam UU Tipikor.  "Sayangnya, ketentuan itu dihilangkan dari RKUHP, misalnya, Pasal 610 ayat (2) terkait tindak pidana suap. Atas kondisi substansi aturan semacam ini, bukan tidak mungkin hakim dapat memanfaatkan diskresinya secara berlebihan guna menghukum ringan para pelaku," ungkap Kurnia.  Permasalahan lainnya, lanjut Kurnia, hukuman pelaku korupsi dikurangi. Dia menyebut, mayoritas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukuman pokok berupa pidana badan dan denda dikurangi.  Pertama, Pasal 607 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana badan dari 4 tahun, menjadi 2 tahun penjara. Tidak cukup itu, denda minimalnya pun serupa, turun dari Rp 200 juta menjadi hanya Rp 10 juta.  Kedua, Pasal 608 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor. Sekalipun pidana badan mengalami kenaikan dari 1 tahun menjadi 2 tahun penjara, namun tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat publik.  "Ini sekaligus upaya menyamakan hukuman antara masyarakat dengan seorang yang memiliki jabatan publik tertentu," cetus Kurnia.  Ketiga, Pasal 610 ayat (2) RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 11 UU Tipikor. Hampir serupa dengan ketentuan lain, hukuman yang ditujukan kepada penerima suap ini pun mengalami penurunan, dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk hukuman pokok lain, seperti denda juga menurun, dari Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta.  Spesifik menyangkut hukuman denda, penting disampaikan bahwa salah satu pidana pokok tersebut masih terbilang rendah di dalam naskah RKUHP. Bagaimana tidak, denda maksimal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku hanya Rp 2 miliar.  "Berbeda jauh dengan UU tindak pidana khusus lain, seperti UU Narkotika atau UU Anti Pencucian Uang yang dendanya bisa mencapai Rp 10 miliar. Berpijak pada latar belakang korupsi sebagai kejahatan ekonomi, mestinya pidana denda dapat ditingkatkan," tegas Kurnia.  Selain itu, Kurnia menyebut delik korupsi di RKUHP bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada bagian penjelasan Pasal 607 RKUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Merujuk pada definisi itu, maka menurut pembentuk UU, pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Jelas pembatasan aspek tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012. Bagaimana tidak, MK dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK saat menghitung kerugian keuangan negara, melainkan juga dengan instansi lain, bahkan juga bisa membuktikan sendiri di luar temuan lembaga negara tersebut.  "Dengan dasar putusan ini, menjadi jelas jika dikatakan RKUHP bertentangan dengan putusan MK," ujar Kurnia.  Oleh karena itu, Kurnia menyarankan agar pemerintah dan DPR segera mengeluarkan delik-delik korupsi dari RKUHP.  "Kemudian dilanjutkan dengan merevisi UU Tipikor," pungkas Kurnia.

ICW: RKUHP Tidak Membuat Efek Jera Bagi Pelaku Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu kuhp

Berita Terkini