<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/WhatsApp-Image-2025-02-20-at-061138-3178913110.jpeg" alt="Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Adies Kadir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Adies Kadir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam proses penambangan di bawah ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Adies menjelaskan, pemerintah nantinya akan memberikan kendali atas koperasi serta Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penambangan.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dicap sebagai kelompok ilegal, kelompok penambang liar, sekarang dimungkinkan mereka untuk membentuk usaha sendiri,&rdquo; kata Adies kepada wartawan ketika ditemui di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).</p> <p>Revisi UU tersebut di antaranya mengatur ketentuan-ketentuan kontroversial, seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan revisi UU ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang.</p> <p>Namun, Adies mengatakan untuk universitas hanya penerima manfaat sebagai penopang kegiatan- kegiatan dan perbaikan Sarana prasarana misalnya terkait peningkatan laboratorium dan penelitian-penelitian dan lain lain.<br />&nbsp;<br />Ditempat terpisah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga ketua Umum Partai Golkar&nbsp;Bahlil Lahadalia&nbsp;menyampaikan Undang-Undang Mineral dan&nbsp;Batu Bara&nbsp;atau&nbsp;UU Minerba&nbsp;memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).</p> <p>&ldquo;Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,&rdquo; ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (18/2).</p> <p><strong></strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015667115/tiket-presale-persebaya-surabaya-vs-persib-bandung-ludes-dalam-3-menit-stadion-gbt-bakal-dipenuhi-bonek-di-bulan-ramadhan">Tiket Presale Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Ludes dalam 3 Menit, Stadion GBT Bakal Dipenuhi Bonek di Bulan Ramadhan</a></strong></p> <p>Diketahui, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.</p> <p>PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.</p> <p>Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.</p> <p class="class-paragraph">Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.</p> <p>Akan tetapi, dengan disetujuinya&nbsp;RUU Minerba&nbsp;untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.</p> <p>&ldquo;Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,&rdquo; kata Bahlil sebagaimana dilansir&nbsp;Antara.</p> <p>Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B. &ldquo;Oh, iya (sama dengan ormas agama),&rdquo; kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.</p>

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan warga lokal termasuk masyarakat adat akan dilibatkan dalam Revisi UU Minerba.

DPR Klaim RUU Minerba Libatkan Masyarakat Adat dalam Kegiatan Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/Screenshot_20250218_111909_YouTube-3536118306.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin sidang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin sidang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba)&nbsp; menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, pada Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung revisi UU Minerba.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ditugaskan dalam revisi UU Minerba, sehingga ini dapat diselesaikan," kata Doli di Gedung DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Adies meminta persetujuan peserta rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Minerba.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Adies selaku pimpinan sidang paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang ini setelah seluruh fraksi di DPR menyepakati pada ralat tingkat I di Baleg DPR RI. Mereka bersepakat untuk mengesahan RUU Minerba menjadi UU, dalam rapat yang digelar bersama Pemerintah yang diwakilkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015657573/baleg-dpr-sepakati-ruu-minerba-disahkan-rapat-paripurna-besok-ini-isi-poin-poin-perubahannya">Baleg DPR Sepakati RUU Minerba Disahkan Rapat Paripurna Besok, ini Isi Poin-poin Perubahannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkum Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengungkapkan sejumlah poin revisi. Pertama, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ungkap Supratman usai rapat dengan Baleg DPR RI, Senin kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman menjelaskan, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujar Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Namun, yang ada hanya pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang. Namun, keuntungannya bisa dibagikan ke kampus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menyebut, pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang ketiga, juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang ini setelah seluruh fraksi di DPR menyepakati pada ralat tingkat I di Baleg DPR RI.

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Minerba, Kini Ormas dan UMKM Bisa Kelola Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/bukit-hijau-amman-1972176187.jpg" alt="ILUSTRASI. Areal wilayah kerja pertambangan batu bara. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Areal wilayah kerja pertambangan batu bara. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati membawa draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke dalam rapat paripurna, yang akan digelar pada Selasa (18/2) besok. Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di ruang sidang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Panja RUU Minerba, Martin Manurung memimpin sidang tingkat I pengesahan RUU Minerba. "Saudara menteri, pimpinan dan anggota badan legislasi serta hadirin yang kami hormati materi muatan perubahan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang telah dibahas dan diputuskan dalam panja sebagai berikut," kata Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Martin menjelaskan, pembahasan RUU Minerba dilakukan setelah pihaknya menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setelahnya, panitia kerja Baleg DPR RI membentuk tim perumus/tim sinkronisasi pada 15 Februari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"17 Februari Timus Timsin telah menyampaikan kepada Panja naskah RUU Minerba," ujar Martin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelahnya, fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangan mini terkait rancangan UU tersebut. Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Bob Hasan meminta persetujuan seluruh fraksi agar draft RUU Minerba dibawa ke rapat paripurna esok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi pemerintah dan DPD RI, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat," urai Bob Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah hasil pembahasan tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," ucap para peserta rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna besok, 18 Februari 2025, pukul 10.00 WIB," imbuhnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, terdapat 4 poin materi muatan perubahan dalam RUU Minerba, yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, di antaranta kooperasi, badan usaha kecil dan menengah (UMKM), badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) dan melalui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif, serta efisien. Khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.</div>

Martin menjelaskan, pembahasan RUU Minerba dilakukan setelah pihaknya menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Baleg DPR Sepakati RUU Minerba Disahkan Rapat Paripurna Besok, ini Isi Poin-poin Perubahannya

<div id="m#msg-f:1823106584633082273" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/Screenshot_2025-02-04-13-24-25-668_comgoogleandroidgm-edit-3498038787.jpg" alt="Wakil Rektor IV ITS Prof Ir Agus Muhamad Hatta saat memberi tanggapan terkait UU minerba. (Humas ITS)" width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor IV ITS Prof Ir Agus Muhamad Hatta saat memberi tanggapan terkait UU minerba. (Humas ITS)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823106584633082273-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memberikan tanggapan terhadap usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015604727/7-manfaat-berjalan-kaki-setelah-makan-salah-satunya-bisa-bantu-turunkan-berat-badan">7 Manfaat Berjalan Kaki setelah Makan, Salah Satunya Bisa Bantu Turunkan Berat Badan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Rektor IV ITS sekaligus Ketua Dewan Pakar PP IKA ITS, Prof Ir Agus Muhamad Hatta, menilai bahwa pandangan publik terhadap industri pertambangan selama ini cenderung negatif, terutama terkait dampak lingkungan dan konflik sosial. Namun, menurutnya, usulan ini bisa menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih ramah lingkungan dan berkeadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika dikelola dengan baik, izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi bisa menjadi langkah strategis dalam mendorong riset dan inovasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi kampus maupun masyarakat sekitar,&rdquo; ujar Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa meskipun ITS menyambut baik usulan ini, ada berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompleksitas regulasi dan perizinan yang memerlukan strategi khusus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan itu, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr Arman Hakim Nasution MEng, menyoroti pentingnya kesiapan badan usaha milik perguruan tinggi dalam aspek bisnis dan industri jika ingin terlibat dalam pengelolaan tambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perguruan tinggi harus memiliki strategi bisnis yang matang dan bekerja sama dengan pihak yang sudah berpengalaman di sektor pertambangan,&rdquo; kata Arman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tantangan utama dalam pengelolaan tambang adalah kebutuhan investasi yang besar. Untuk itu, perguruan tinggi perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan investor atau perusahaan tambang, dengan tetap menjaga independensi akademik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arman juga mengusulkan tiga skema yang bisa diterapkan perguruan tinggi dalam mengelola izin usaha pertambangan (IUP). Pertama, perguruan tinggi dapat mengelola tambang secara mandiri melalui badan usahanya. Kedua, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pihak lain, tetapi pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh mitra. Ketiga, perguruan tinggi dan mitra berbagi porsi pengelolaan dengan kesepakatan yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki dua opsi dalam memberikan manfaat dari hasil pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. &ldquo;Bisa dalam bentuk pemberian izin usaha kepada badan usaha kampus atau melalui pembagian keuntungan, yang bisa dialokasikan ke dana abadi universitas,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arman, pengaturan yang jelas dalam RUU Minerba sangat diperlukan agar memberikan kepastian hukum serta manfaat optimal bagi perguruan tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan pemberian izin usaha tambang bagi kampus ini juga dinilai sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 8 dan 9, yang berkaitan dengan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta inovasi industri dan infrastruktur. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memberikan tanggapan terhadap usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi Pt

ITS Tanggapi Usulan Perguruan Tinggi Diberi Izin Kelola Tambang, Soroti Perbaikan Tata Kelola Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/GB-Batch3-2024-128_11zon-2794662872.jpg" alt="Rektor Universitas Airlangga menanggapi usulan Perguruan Tinggi bisa mengelola tambang. (Humas Unair)" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Airlangga menanggapi usulan Perguruan Tinggi bisa mengelola tambang. (Humas Unair)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Mohammad Nasih menanggapi usulan Perguruan Tinggi (kampus) bisa mengelola tambang, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan soal setuju atau gak setuju. Melihat niatannya untuk meringankan PTN, menurut saya bagus. Kalau kemudian niatan baik ini direalisasikan, kami akan menyambut dengan baik," tuturnya kepada JawaPos.com di Kampus Unair B, Jumat (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Nasih juga memberikan catatan tebal apabila kampus benar-benar menjadi prioritas dalam pengelolaan tambang. Salah satu yang ia Soroti adalah kesiapan dan kemampuan dari perguruan tinggi itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015566790/tundukkan-bandung-bjb-tandamata-jakarta-electric-pln-dekati-puncak-klasemen-proliga-2025">Tundukkan Bandung BJB Tandamata, Jakarta Electric PLN Dekati Puncak Klasemen Proliga 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang harus kita perhatikan adalah bisnis tambang ini bukan urusan mudah. Mesti dipahami di masa-masa awal pasti akan banyak, dalam tanda kutip pengorbanan. Persoalannya, mampu kah perguruan tinggi mengambil itu?" imbuh Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nasih, tidak ada bisnis yang untung secara instan. Artinya membutuhkan proses. Paling gak diperlukan 3-4 tahun hingga akhirnya untuk. Itu pun kalau kondisi kandungan tambang dan lain-lainnya itu bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum lagi urusan konservasi, memastikan lokasi tambang, hingga melakukan penggalian untuk mencari dan mendapatkan sumber mineral. Oleh karena itu, Nasih menegaskan bahwa mengelola tambang butuh modal besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kemudian kita identifikasi memang bisa memberikan manfaat dan meringankan (beban kampus), tentu kita menyambut baik. Tetapi tidak sekedar memberikan konsesi di ini itu, lagi-lagi kita mesti paham kalau mengelola tambang itu tidak mudah," tandas Nasih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015565865/ramalan-cinta-zodiak-besok-25-januari-2025-aries-taurus-gemini-cancer-leo-dan-virgo">Ramalan Cinta Zodiak Besok 25 Januari 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan empat pasal baru ke dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba. Salah satunya memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Hal ini tertuang dalam&nbsp;<strong>Pasal 51 A. Berikut bunyinya:</strong></div> <div dir="auto"><em>(1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam atau Batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>(2) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam atau Batubara; status perguruan tinggi terakreditasi; dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.</em></div> <div dir="auto"><em>&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam atau Batubara dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</em></div>

Rektor Unair Prof Mohammad Nasih menanggapi usulan Perguruan Tinggi (kampus) bisa mengelola tambang, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

Begini Jawaban UNAIR Soal Usulan Kampus Bisa Kelola Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/crusher-martabe-3733461171.jpg" alt="Area pengolahan di tambang emas Martabe, PT Agincourt Resources, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Area pengolahan di tambang emas Martabe, PT Agincourt Resources, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP kepada Perguruan Tinggi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara atau RUU Minerba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 51A RUU tersebut, disebutkan bahwa WIUP akan diberikan kepada kampus atau perguruan tinggi dengan cara prioritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"WIUP Mineral logam atau Batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas," bunyi Pasal 51A RUU Minerba, dikutip Jumat (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015566733/memenangkan-persaingan-lewat-keunggulan-desain-infrastruktur-teknologi">Memenangkan Persaingan Lewat Keunggulan Desain Infrastruktur Teknologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, masih dalam pasal yang sama disebutkan bahwa pemberian prioritas juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari luas WIUP mineral logam dan batubara, status perguruan tinggi terakreditasi dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, soal aturan pemberian tambang untuk perguruan tinggi akan diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam atau Batubara dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah," bunyi ayat (3) Pasal 51A.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 75 Ayat (2) aturan itu disebutkan bahwa penerima izin usaha tambang yang dimaksud akan diberikan kepada Badan Usaha milik Perguruan Tinggi. Tak hanya untuk kampus, dalam RUU Minerba juga diatur bahwa izin usaha tambang akan diberikan pula untuk koperasi, badan usaha kecil dan menengah hingga badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015566719/ganda-putra-indonesia-harus-bangkit-ahsanhendra-akhiri-perjalanan-di-indonesia-masters-2025">Ganda Putra Indonesia Harus Bangkit, Ahsan/Hendra Akhiri Perjalanan di Indonesia Masters 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 75 ayat (5) bahwa pemberian izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, koperasi badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik ormas akan langsung dilakukan oleh Menteri ESDM. Sedangkan khusus untuk badan usaha swasta akan diberikan melalui proses lelang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan badan usaha milik perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK," bunyi Pasal 75 ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, tak asal diberi izin usaha tambang, namun seluruh badan usaha dan koperasi tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan lebih dulu oleh menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari luas WIUPK, kemampuan administratif atau manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, serta kemampuan finansial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP ke perguruan tinggi.

RUU Minerba: Perguruan Tinggi hingga Koperasi Diusulkan Bisa Kelola Tambang Secara Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Rapat-Paripurna-DPR-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Suasana Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Rapat Peripurana tersebut dengan Agenda Penyampaian Pidato Ketua DPR dan Laporan Komisi XI" width="100%">
<figcaption>Suasana Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Rapat Peripurana tersebut dengan Agenda Penyampaian Pidato Ketua DPR dan Laporan Komisi XI</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mayoritas fraksi yang duduk di Komisi VII DPR RI sepakat melanjuktkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba ke tingkat I. Sebanyak delapan fraksi yang menyetujui antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PKS, dan PAN.<br /> <br /> Dilansir dari <em>Antara,</em> Senin (11/5), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan, revisi UU Minerba hendaknya memenuhi lima prinsip. Pertama, pertumbuhan ekonomi, dan kedua adalah prinsip ketahanan energi.<br /> <br /> Ketiga, tidak terjadinya kelangkaan sumber daya, dan keempat yakni pencegahan degradasi lingkungan. Terakhir adalah prinsip pembangunan berkelanjutan. "Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam RUU Minerba," ujar Arifin.<br /> <br /> RUU Minerba telah melewati proses yang panjang sejak tanggal 11 April 2018 melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden mengenai penyampaian draf RUU Minerba. RUU Minerba akan membahas 13 isu utama sebagai berikut:<br /> 1. Penyelesaian permasalahan antar sektor<br /> 2. Penguatan konsep wilayah pertambangan<br /> 3. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah<br /> 4. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara<br /> 5. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan<br /> 6. Luas wilayah perizinan pertambangan<br /> 7. Jangka waktu IUP/IUPK<br /> 8. Mengakomodasi putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014<br /> 9. Penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda<br /> 10. Penguatan peran BUMN<br /> 11. Kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK<br /> 12. Izin usaha pertambangan rakyat<br /> 13. Tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional

Disepakati Komisi VII, Pembahasan RUU Minerba Dibawa ke Tingkat I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Demo-Buruh-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Massa yang tergabung dari Gerakan Buruh Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menyerukan penolakan omnibus law di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Massa aksi membawa spanduk bertulisan Tolak UU Omnibus Law. Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dari Gerakan Buruh Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menyerukan penolakan omnibus law di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Massa aksi membawa spanduk bertulisan Tolak UU Omnibus Law. Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat) di DPR menarik diri dari tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU). Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Teuku Riefky Harsya menyebut, ketiga Panja RUU tersebut yakni Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Minerba, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).<br /> <br /> "Hal ini penting agar keterlibatan publik layaknya pembahasan sebuah RUU tetap terwakili, sehingga proses 'check and balances' tetap terjaga," kata Riefky, dilansir dari <em>Antara,</em> Rabu (22/4).<br /> <br /> Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu menyampaikan, keputusan ini didasari berbagai pertimbangan. Termasuk banyaknya aspirasi publik yang disampaikan kepada Fraksi Demokrat.<br /> <br /> "Prinsipnya sikap kami ini bersifat sementara, hingga masa darurat Covid-19 terlewati," ujarnya.<br /> <br /> Riefky menilai, sikap Fraksi Demokrat itu juga untuk mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri dan jajarannya dapat fokus dalam penanggulangan pandemi Covid-19.  Dia menambahkan, F-Demokrat tidak ingin proses penanggulangan Covid-19 terhambat lantaran pemerintah sibuk mengurus rapat-rapat pembahasan RUU, yang sebetulnya masih bisa ditunda.<br /> <br /> "Terkecuali jika ada RUU lain yang terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19," pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut.

Demokrat Tarik Diri dari Panja RUU Omnibus Law Cika Hingga RUU Minerba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/esdm-kirim-tiga-inspektur-bantu-evakuasi-korban-longsor-di-sulawesi_m_.jpg" alt="ilustrasi tambang" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tambang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba pada masa sidang III di tengah pandemi virus Covid-19. RUU tersebut menuai banyak perdebatan berbagai pihak.<br /> <br /> Ekonom Senior INDEF Faisal Basri memandang, revisi UU Minerba hanya memberikan keuntungan bagi segelintir perusahaan tambang batu bara besar. Sebab, terdapat enam perusahaan yang menguasai hampir 70 persen produksi batu bara nasional.<br /> <br /> Menurutnya, para wakil rakyat seharusnya lebih memprioritaskan penanganan kasus Covid-19 dibandingkan RUU Minerba. Sebab, saat ini Indonesia tengah mengalami krisis yang berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi.<br /> <br /> "Tidak ada urgensinya (RUU Minerba), kecuali untuk selamatkan enam perusahaan terbesar yang menguasai 70 persen, itu urgensinya,” ujarnya dalam video conference, Rabu (15/4).<br /> <br /> Faisal menyebut, perusahaan tambang besar akan mendapat keistimewaan dari sejumlah pasal dalam UU Minerba hasil revisi. Misalnya, dari Pasal 169A, pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan memperoleh perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) tanpa melalui lelang.<br /> <br /> “Jadi karpet merahnya empuk buat yang menapakinya,” ucapnya.<br /> <br /> PKP2B itu akan berakhir masa periode 2020-2025. Sementara pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, jika kontrak habis pemegang kontrak eksisting juga harus mengikuti lelang.<br /> <br /> Apalagi, Faisal menambahkan, RUU Omnibus Law juga telah menguntungkan pengusaha tambang besar. "Di omnibus law, sudah digelar karpet itu khusus untuk batu bara. Bisa dimaklumi karena banyak petinggi negeri memiliki konsesi batu bara atau setidaknya dekat dengan pengusaha batu bara skala besaran. Sehingga, perpanjangan kontrak tak lagi lewat lelang," jelasnya.

Faisal Basri: RUU Minerba Karpet Merah Perusahaan Tambang Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyalahgunaan-izin-tambang-masih-marak-dpr-desak-pemerintah-tegas_m_200975.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivitas penambangan ilegal yang masih marak terjadi di daerah menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. Legislator Demokrat itu mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan.</p><br /> <p>&ldquo;Komisi VII selama ini sudah banyak mendapat laporan soal maraknya tambang ilegal. Karena itu apabila faktanya melanggar aturan yang ada kami akan minta pihak berwenang menindaknya,&rdquo; ujarnya Herman, Senin (1/4).</p><br /> <p>Menurut anggota dewan asal Cirebon itu, sejauh ini Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di Tanah Air.</p><br /> <p>&ldquo;Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba, dan bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba,&rdquo; terangnya.</p><br /> <p>Herman juga menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. Sesuai dengan tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.</p><br /> <p>&ldquo;Tentu sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya diberitakan, indikasi adanya pengolahan mineral secara ilegal marak terjadi di daerah, salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, di Babarina, Desa Muara Lapao pao, Kabupaten Kolaka.</p><br /> <p>Terkait hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menegaskan pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan.</p><br /> <p>&ldquo;Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi hal-hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi,&rdquo; ujarnya.</p>

Penyalahgunaan Izin Tambang Masih Marak, DPR Desak Pemerintah Tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu minerba

Berita Terkini