<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/DSC05298JPG-3616006793.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjadi pembicara pada acara Proklamasi Democracy Forum (PDF) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjadi pembicara pada acara Proklamasi Democracy Forum (PDF) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya merevisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilandasi kerangka akademis dan konstitusional. Bukan semata-mata didorong oleh kepentingan politik. Karena itu, secara paralel, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut yang tengah dilakukan.&nbsp;"Karena kita percaya, semakin besar ruang ini, maka semakin berkualitas pula undang-undang yang dihasilkan," ujar Bima, Selasa (20/5). Bima menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan kredibel, seperti para pegiat pemilu, dalam penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, perspektif mereka dibutuhkan untuk memperkaya substansi RUU Pemilu. Dia menjelaskan, sistem pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia. Kompleksitas tersebut muncul dari kombinasi berbagai model demokrasi yang diadopsi dari negara lain, seperti sistem presidensial ala Amerika Serikat dan dinamika multipartai khas negara-negara Eropa. "Jadi, kita punya one of the most complicated if not the most complicated system di dunia," katanya. Meski demikian, Bima menilai Indonesia mampu beradaptasi dengan sistem pemilu yang kompleks. Sejak era reformasi, Indonesia telah sukses menyelenggarakan enam pemilu nasional secara damai, serta satu siklus pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung relatif lancar. Lebih lanjut, Bima menyampaikan, tantangan ke depan tidak hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga memastikan terciptanya governability dan unity. Menurutnya, ketiga aspek ini harus diselaraskan dalam desain sistem pemilu nasional. "Democracy, governability, and unity itu tiga hal yang tidak mudah disandingkan. Di banyak negara itu gagal. So far kita berhasil, tinggal penguatan-penguatan di masing-masing dimensi tadi,&rdquo; ucap Bima. Dia menambahkan, arah kebijakan politik nasional ke depan harus mempertimbangkan konteks dan tantangan baru. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target besar menuju Indonesia Emas 2045 dan ambisi menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Karena itu, evaluasi terhadap sistem pemilu yang ada perlu dilakukan agar benar-benar kompatibel dengan tujuan jangka panjang bangsa. "Sekarang dimensinya agak lain, kita di persimpangan jalan, (kita harus tentukan) sistem mana yang compatible dengan target kita tadi," pungkasnya.

Wamendagri Bima Arya menjelaskan, sistem pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia.

Jelang Pembahasan Revisi UU Pemilu, Kemendagri Terbuka dengan Masukan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/RAPAT-PARIPURNA-DPR-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPR RI di Fedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf, menyayangkan pencabutan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  Bukhori mengatakan, setidaknya terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021.  Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.  “Sistem presidential treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan Original Intent atau maksud asli dari UUD 1945. Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis (11/3).  Konsekuensinya, sambungnya, pembelahan sosial rentan terjadi. Bahkan, nuansa ketegangan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang sebagai ekses dari Pemilu 2019 silam. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan mendasar terhadap sistem pemilu eksisting melalui revisi karena secara sosiologis sangat tidak sehat untuk memelihara iklim kerukunan bangsa, ungkapnya.  Kedua, Bukhori memandang sistem pemilu juga turut menentukan desain kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan, penurunan presidential treshold melalui revisi UU Pemilu akan membuka ruang lebih luas untuk lahirkan banyak pemimpin segar. Hal ini senada dengan kehendak masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.  “Kita memiliki banyak tokoh negarawan yang layak menjadi pemimpin di tingkat nasional. Mulai dari ulama, cendekiawan, kepala daerah. Kami ingin mendorong demokratisasi yang lebih substantif dalam proses pemilihan Presiden untuk memutus rantai oligarki, salah satunya melalui ikhtiar revisi ini,” katanya.  "Pemilu dengan sistem yang lebih inklusif memungkinkan setiap lapisan bangsa berhak untuk bisa dipilih sebagai Presiden," tambahnya.  Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini mencemaskan penerapan UU Pemilu eksisting akan memunculkan banyak kursi kosong di level kepemimpinan daerah ketika pilkada digelar serentak pada 2024. Dengan demikian, pilkada ini turut membawa konsekuensi politis berupa kekosongan legitimasi kepala daerah di sebanyak 271 daerah akibat masa bakti kepala daerah eksisting yang akan selesai pada 2022 maupun 2023.  “Masa kepemimpinan para kepala daerah eksisting akan selesai masa jabatannya pada rentang 2022-2023. Artinya, akan ada krisis legitimasi selama kurun 1 sampai 2 tahun karena yang memimpin adalah Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah seraya menanti kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024,” tuturnnya.  Padahal kewenangan dari Plt ini lebih terbatas, khususnya dalam mengambil keputusan atau tindakan strategis. Sebab, mereka tidak memiliki keleluasaan mengambil langkah cepat apabila harus dihadapkan dalam situasi kritis, sambungnya.  Sebagai informasi, akan ada sekitar 271 daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) pada rentang 2022-2023, apabila pemilu serentak dilaksanakan 2024.  “Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tqx3nJGpM0k

PKS Kritisi Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uu-md3-sepakat-direvisi-polri-bisa-bantu-dpr-panggil-paksa-pejabat_m_187314.jpeg" alt="Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  "Dengan demikian selesai pandangan mini fraksi (terkait RUU Pemilu)," kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).  Dalam Raker tersebut, sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta RUU tersebut tetap dibahas.  Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly dalam rapat tersebut mengatakan, pemerintah sepakat pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.  "Jadi kami hanya sepakat untuk satu RUU itu didrop (RUU Pemilu). Kami kira singkat saja dan tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya," ucap Yasonna.  Yasonna menyampaikan, RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2021 tinggal dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan Tingkat II kecuali RUU Pemilu. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Meski demikian, anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Santoso tetap mendorong agar RUU Pemilu dibahas. Sehingga pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tetap terlaksana.  Menurut dia, pembahasan RUU Pemilu harus dilakukan secara komprehensif dan holistik terutama dalam menentukan jadwal Pemilu nasional dan daerah karena terkait dengan kepentingan masyarakat.  "Jika pelaksanaan Pilkada 2024 maka akan menjadi beban lalu lintas politik, logistik, pendidikan pemilih akan berat dilakukan, dan tidak logis untuk ditampung masyarakat," ujar Santoso.  Santoso berujar, jika Pilkada dan Pemilu dilakukan pada 2024 maka akan menjadi beban teknis bagi penyelenggara pemilu.  "Beban teknis itu menjadi penyebab utama penyelenggara pemilu sakit dan meninggal dunia di Pemilu 2019," pungkasnya.

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sampai saat ini Revisi UU Pemilu masih berada di Baleg DPR RI dan belum diserahkan kembali ke Komisi II. Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Poksi II Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anwar Hafid.  Menurut Anwar, hal itu sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR bahwa keputusan resmi komisi harus diambil melalui rapat pleno Komisi II, sehingga tidak benar apabila keputusan diambil melalui rapat Poksi.  "Kami menegaskan bahwa pemberitaan yang mengutip pernyataan Ketua Komisi II yang seolah-olah seluruh Kapoksi dalam Komisi II telah menyepakati untuk tidak melanjutkan pembahasan terkait revisi RUU pemilu adalah hal yang tidak benar," terang dua.  Fraksi partai Demokrat dengan tegas menyampaikan keharusan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan menggelar pilkada reguler 2022-2023, termasuk mendukung agar digelarnya pemilu reguler di Provinsi Aceh.  Sebagai anggota komisi II DPR RI, Anwar merasa keberatan terhadap pernyataan tyang mencantumkan seolah-olah seluruh anggota Komisi II DPR RI mendukung untuk tidak melanjutkan pembahasan. "Karena yang terjadi justru kami dari partai Demokrat tetap pada sikap yang sama sejak awal mendukung revisi dan normalisasi Pilkada 2022 dan 2023," tegasnya.  Anwae mengatakan, jika revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan, maka sama artinya DPR benar-benar telah mengabaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, aspirasi para akademisi, pemerhati pemilu dan survei yang menyampaikan akan perlunya revisi UU Pemilu, karena berhubungan dengan kerumitan dan beban penyelenggara. "Saya selaku anggota Komisi II DPR RI poksi Partai Demokrat sangat kecewa dengan sikap ketua komisi yang seolah mengabaikan suara Demokrat dan suara rakyat," terangnya.  Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR RI.  Anwar sekali lagi menegaskan bahwa Tidak benar FPD menyetujui untuk tidak membahas Revisi UU Pemilu. “Sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa revisi UU Pemilu adalah harga mati, dan kami akan terus memperjuangkan itu di parlemen," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uSOJkqVqflI

Pembahasan RUU Pemilu Dihentikan, Begini Sikap Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/verifikasi-faktual-kaum-perempuan-di-parpol-masih-sebatas-formalitas_m_184802.jpeg" alt="Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Aturan yang pembahasanya baru dihentikan DPR itu menuai sorotan dari berbagai kalangan.  Salah satunya Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini yang memandang perlu adanya RUU Umum. Hal itu demi penguatan pengaturan keterwakilan perempuan (affirmative action).  "Bagi saya pribadi, RUU Pemilu adalah harapan untuk penguatan pengaturan keterwakilan perempuan sebagai upaya memperkuat representasi dan inklusivitas proses dan hasil pemilu," kata Titi Anggraini.  Karena itu, kata Titi yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), target sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen bisa terwujud.  Diketahui, pada Pemilu 2019 yang diikuti 16 partai politik, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI 2019-2024 sebanyak 118 orang atau baru 20,5 persen dari total 575 anggota DPR RI.  Pemilu sebelumnya, perempuan yang menjadi wakil rakyat sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari 560 kursi DPR RI yang diperebutkan 12 parpol peserta Pemilu 2014 di 77 daerah pemilihan (dapil). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Menurut Titi, persentase itu jika dibandingan dengan pemilu sebelumnya mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009 yang juga menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak mencapai 18,3 persen (103 kursi). Sebelumnya, pada Pemilu 2004 sebanyak 12 persen.  "Kami mengusulkan dalam RUU Pemilu kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan perlu diperkuat dengan mengatur penempatan caleg perempuan pada nomor urut 1 dalam daftar calon, di paling sedikit 30 persen daerah pemilihan," kata Titi ketika merespons kesepakatan Komisi II DPR RI yang tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.  Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu merupakan hasil rapat dengan ketua kelompok fraksi (kapoksi) di komisi yang membidangi pemilu.  "Tadi kami sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir, kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini (RUU Pemilu)," kata Doli di Jakarta, Rabu (10/2).

Demi Keterwakilan Perempuan di DPR, Titi: RUU Pemilu Harus Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Anwar-Hafid-DPR-RI.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap politik berbeda kembali ditegaskan Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPR. Kali ini terkait dengan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu.  Pasalnya, partai yang saat ini dikomandoi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih sikap untuk meneruskan revisi UU Pemilu. Bahkan, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PD Anwar Hafid membantah klaim Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia (F-PG) bahwa semua Kapoksi sudah setuju untuk membatalkan rencana pembahasan revisi UU Pemilu.  “F-PD tetap meminta agar revisi UU Pemilu dilanjutkan dan segera dibahas. Sebab ini menyangkut hak masyarakat Indonesia,” kata Anwar (10/2).  Anwar mengakui perdebatan soal revisi UU Pemilu di parlemen terbilang alot dan rumit. Pendapat pro dan kontra dari semua fraksi tak bisa dihindari. Namun ia menegaskan, revisi UU Pemilu adalah bagian harapan rakyat untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini.  "Kami menganggap RUU Pemilu ini harus terus dilanjutkan pembahasannya," kata Politikus asal dapil Sulteng itu.  Anwar juga menyoroti, belum disahkannya Prolegnas 2021 yang telah disepakati pada pengambilan tingkat I di Baleg DPR RI, hingga masa akhir persidangan. Padahal Baleg DPR bersama Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI telah menetapkan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 termasuk RUU Pemilu, pada 14 Januari lalu.  “Jangan sampai ada kesan yang berkembang di masyarakat bahwa Prolegnas sampai saat ini belum disahkan karena ada 'pesan khusus' dari pemerintah,” ujar Anwar. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Lebih lanjut, Anwar juga meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk menjelaskan mengapa Prolegnas 2021 sampai saat ini belum disahkan. Selain itu, revisi UU Pemilu juga diperlukan agar Pilkada 2022/2023 bisa diselenggarakan, sehingga mengurangi beban penyelenggaraan Pemilu 2024.  "KPU dan elemen-elemen masyarakat sipil khawatir jika Pemilu serentak tetap dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu no. 10/ 2016 yang kini berlaku, maka akan jatuh banyak korban jiwa seperti yang terjadi pada Pemilu serentak 2019 yang mengakibatkan hampir 900 petugas pemungutan suara meninggal," paparnya.  Diketahui, berdasarkan salah satu survei nasional yang dilaksanakan 1-3 Februari, lebih dari 50 persen responden menginginkan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah.  "Sebanyak 54,8 persen publik memilih pemilihan gubernur, bupati atau wali kota dilaksanakan sebelum masa tugas mereka berakhir di tahun 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi.  Dalam survei tersebut pula, 53,7 persen responden memilih pilkada digelar pada 2023 tanpa ditunda hingga 2024.  Menurut Burhanuddin, berdasarkan survei sebagian besar masyarakat ingin pilkada digelar sesuai habisnya masa jabatan kepala daerah karena mereka tidak mau dipimpin penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah, tidak dipilih melalui proses demokrasi.  Sebagaimana diketahui, semula revisi UU ini didukung hampir seluruh partai politik, tapi belakangan sebagian besar parpol mengubah sikapnya, dengan alasan ingin berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hanya PD dan PKS yang masih bertahan untuk melakukan revisi UU Pemilu tersebut.

Demokrat Ngotot untuk Lanjutkan Pembahasan Revisi UU Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kadernya-kena-ott-kpk-golkar-berharap-itu-bukan-jebakan_m_188814.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki 2021, salah satu Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional 2021 (Prolegnas 2021) yang mengundang perhatian publik adalah RUU Pemilu.  Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Aziz Syamsuddin, menyerap aspirasi sebanyak-banyak dari masyarakat dalam rangka menyempurkan sistem demokrasi dan politik di Indonesia.  "Pembahasan RUU Pemilu relevan dan penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai yaitu Indonesia," ujar Aziz Syamsuddin kepada wartawan, Selasa (9/2).  Wakil ketua umum Golkar itu menjelaskan beberapa alasan dan urgensi UU Pemilu saat ini yaitu: Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan kondisi kompleksitas pemilu lima kotak (Pemilihan Preside, DPR RI, DPR, DPRD I, dan DPRD II).  Kedua, pengaruh terhadap tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) dan surat suara terbuang (wasted votes). Ketiga adanya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu.  Keempat, desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kelima, kebutuhan penyelarasan pengaturan dengan berbagai putusan MK terkait UU Pemilu seperti hak pilih, mantan terpidana, dan lain-lain.  "Keenam penyelesaian permasalahan keadilan pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran (many room to justice) sehingga sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum," katanya.  Lebih lanjut, Aziz Syamsuddin mengungkapkan adanya kecendrungan sejumlah partai untuk menunda merevisi terhadap RUU Pemilu karena Pilkada dan Pemilu diselenggarakan bersamaan di tahun 2024.  Dia mengatakan, bahwa revisi terhadap UU Pemilu bukan tertujuan untuk mengugurkan amanat UU Pilkada tahun 2016 yang melahirkan ketentuan terjadinya penyelenggaraan pemilu secara serentak di tahun 2024 bersamaan dengan pemilukada dan pilpres.  Justru Sebaliknya, revisi terhadap UU Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah kekhawatiran bila Pilkada dan Pemilu diselenggarakan serentak. "Seperti kesiapan anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan pemilih, serta keadilan dan kepastian hukum. Di mana semuanya terkait dengan kualitas pemilu dan legitimasi," tegasnya.  Aziz mengimbau bila akhirnya sejumlah Fraksi di DPR memutuskan untuk tetap merevisi UU Pemilu, maka fokus pembahasan harus berkenaan dengan upaya mencari solusi dalam rangka membangun sistem penyelenggaran pemilu yang efektif, efisien.  "Upaya ini untuk menyempurakan sistem demokrasi di Indonesia. Publik diharapkan tidak berspekulasi tentang rencana DPR melakukan revisi terhadap UU Pemilu," tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FpnnkcnktiA

Legislator Golkar Beberkan Pentingnya RUU Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didampingi pengurus partai menghadiri acara penyerahan bantuan kepada warga di kantor DPP PKB di Jakarta, Minggu (17/5/2020). PKB menyerahkan bantuan 300 ribu paket sembako dan satu juta masker</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PKB menghentikan pembahasan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Pemilu). Hal itu sesuai dengan perintah Ketua Umum DPP PKB Muhaminin Iskandar.  "Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung Pilkada Serentak Nasional sesuai UU 10/2016 yaitu November 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim, di Jakarta.  "Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung Pilkada Serentak Nasional sesuai UU 10/2016 yaitu November 2024," kata Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.  Luqman juga mengatakan, dirinya sebagai anggota Fraksi PKB yang ditugaskan menjadi pimpinan Komisi II DPR akan melaksanakan perintah Ketua Umum DPP PKB yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya.  Menurutnya, PKB memandang upaya revisi UU Pemilu harus mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.  Lebih lanjut, Luqman mencontohkan, kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019, antara lain penyelenggara pemilu (paling banyak petugas KPPS) meninggal dunia pada karena aturan penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara. Sedangkan batas maksimum hak pilih tiap TPS masih sangat tinggi, yaitu 500 pemilih dengan lima kertas suara.  "Lalu politik uang pada Pemilu 2019 makin massif dan besar angka rupiahnya jika dibandingkan pemilu 2014 dan 2009. Ini disebabkan aturan penegakan hukum terhadap praktik politik uang yang tidak tegas dan efektif," ujarnya.  Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi aturan pembiayaan untuk peserta pemilu agar tepat manfaat dan sasaran. Dia menjelaskan penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka sejak pemilu 2009 perlu dievaluasi.  "Apakah sistem ini terbukti dapat menjamin kemurnian suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang dilaksanakan melalui pemilu, atau malah sebaliknya," katanya.  Luqman juga mengatakan, terkait persoalan penyelenggaraan Pemilu, Ketua Umum PKB Muhaimin telah menyampaikan, pertama, deretan problematika aturan pemilu harus diperbaiki dengan matang, tidak terburu-buru dan membutuhkan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sipil.  Hal itu, menurut dia, agar keinginan mulia memperbaiki undang-undang pemilu dapat dihindarkan dari jebakan kepentingan politik jangka pendek yang bersifat elitis, seperti yang sering terjadi pada pembahasan regulasi pemilu sebelumnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> "Kedua, PKB melihat situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini, menjadi hambatan serius bagi upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Pemilu," ujarnya.  Selain itu, ketiga, seluruh energi dan sumber daya yang dimiliki bangsa saat ini sebaiknya dikerahkan untuk menangani pandemi COVID-19 dengan seluruh dampaknya seperti ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan masalah-masalah lain.  Karena itu, menurut dia, Pemerintah perlu diberikan kesempatan yang leluasa mengatasi masalah-masalah ekstra mendesak tersebut.

PKB Minta Pembahasan Draf RUU Pemilu Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan agar DPR dan Presiden mau meninjau kembali soal besaran pengaturan ambang batas pencalona presiden atau presidensial threshold (PT). Pasalnya hal itu akan menjadi salah satu bahasan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).  HNW menuturkan, besaran PT yang sebesar 20 persen yang berlaku saat ini dan sudah dipraktekkan pada Pilpres tahun 2014 dan 2019, telah menimbulkan banyak dampak negatif. Pasalnya, dengan PT yang sangat besar tersebut, pilihan capres yang tersedia semakin terbatas, dan terbukti pada Pilpres 2014 dan 2019 hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat bisa maju dalam Pilpres.  Sehingga, kata HNW, rakyat dipaksa tidak memiliki banyak pilihan, apalagi banyak tokoh-tokoh bangsa yang sangat sebetulnya layak memimpin Indonesia, tapi tidak bisa dimajukan dalam kontestasi Pilpres karena tersandung dengan ketentuan soal Presidensial Treshold.  Selain itu, ada lagi masalah serius yang berdampak panjang dengan hanya dua kandidat maju di pilpres yaitu terjadinya pembelahan di masyarakat sejak dari tingkat rumah tangga hingga ke skala nasional. Kondisi yg dikhawatirkan akan sangat membahayakan keutuhan dan kelanggengan NKRI.  “Hal tersebut terjadi antara lain karena besara PT disepakati di angka yang proporsional," tegas HNW dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Karena itu, dengan sudah diberlakukannya Pilpres serentak bareng dengan Pileg, maka wajar saja bila Pemerintah dan DPR mempertimbangkan besaran Presidential Treshold yang sesuai dengan Electoral Treshold yang diberlakukan untuk Pileg, yang besarannya pada Pileg 2019 sebesar 4 persen, yang kemungkinan akan naik, tapi tak melebihi 5 persen.  "Dengan semangat seperti ini akan memenuhi harapan Rakyat dan para Tokohnya. Hingga terbuka alternatif calon pemimpin yg lebih banyak, sehingga tidak terjadi mengkebiri kedaualan Rakyat, dan tidak mengulangi Pilpres yang membelah rakyat lagi seperti dalam dua pilpres sebelumnya,” ujar HNW.  Menurut HNW, pengaturan PT sebesar 4 atau 5 persen itu merupakan win win solution, dan solusi proporsional dimana ada pihak yang ingin tetap 20 persen dan ada pihak yang ingin PT dihapuskan sama sekali atau 0 persen. Sebab dengan didukung oleh Partai yg berada di Parlemen dengan minimal 4 persen atau 5 persen kursi, maka Calon Presiden dan Wapres membuktikan bhw dirinya mempunyai dukungan politik yang riil sebagaimana tergambar di Parlemen.  “DPR dan Presiden memang diberi kewenangan untuk mengatur besaran PT itu oleh MK. Namun, hendaknya, pilihan besaran PT yang ditentukan, jangan sampai yang mengabaikan perkembangan dan tuntutan Rakyat," ujarnya.  Apalagi, kata HNW, bila berimplikasi kepada pengkebirian kedaulatan rakyat atau pembelahan masyarakat yang bisa jadi semakin parah. Di sinilah perlunya kenegarawanan pembentuk UU untuk menghadirkan PT yang aspiratif, demokratis, adil proporsional, dan menyelamatkan NKRI.  "Artinya dengan merevisi UU Pemilu untuk hasilkan ketentuan baru soal PT untuk Pilpres yang disamakan besarannya denga Electoral Treshold untuk keberadaan Partai di Parlemen atau DPR,” pungkasnya.

HNW: Jangan Sampai Besaran PT Mengebiri Kedaulatan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Zulhas-dan-Jokowi.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku senang sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju terhadap Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).  "Saya seneng kalau pemerintah juga berpendapatnya sama dengan PAN. Alhamdulillah terima kasih. Jadi kan lebih ringan, berarti kan bagus. Ide kami direspon bagus, makasih kami," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2).  Zulkifli juga menuturkan, PAN menolak RUU Pemilu karena saat ini lebih baik DPR membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Hal itu karena setiap hari makin bertambah angka penularan virus Korona di tanah air.  "Sebaiknya kita fokus menghadapi Covid-19 ini. Jadi ini nyata adanya peningkatan jumlah sangat tajam," katanya.  Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan perlu waktu juga untuk menyatukan semua pihak akibat Pilpres 2019 lalu. Bahkan saat itu muncul istilah 'cebong' dan 'kampret'.  "Masalah persaudaraan kebangsaan yang mulai goyah, mulai dari proses Pilpres sampai terus sekarang, bahkan melahirkan cebong kampret, itu kita perlu kebersamaan untuk merajut kembali merah putih itu," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/01/2021/setelah-ditunggu-4-jam-bkn-terima-maaf-abu-janda/">Baca Juga: Setelah Ditunggu 4 Jam, BKN Terima Maaf Abu Janda</a> Zulkifli berujar, perubahan undang-undang belum tentu membawa aturan yang lebih baik. Seperti saat ini perdebatan mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian adanya syarat orang ingin ikut pileg, pilpres dan pemilihan kepala daerah yang tidak boleh mantan eks Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  "Kami sudah mengkaji kalau ada perubahan belum tentu lebih bagus," tuturnya.  Selain itu, menurut Zulikifli, Pemilu yang disahkan 2017 lalu sudah dirancang untuk empat sampai lima kali Pemilu. Sehingga itu lebih baik untuk dipertahankan sebagai bahan acuan Pemilu selanjutnya.  "Maka dari itu menurut kami, kita sebaiknya tidak membahas itu karena sudah ada dan dulu itu dibahasnya berbulan-bulan dan dirancang untuk 4-5 kali pemilu. Itu kan sama presidennya Jokowi," ungkapnya.

Soal Penolakan RUU Pemilu, Zulkifli Senang PAN Sejalan dengan Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu pemilu

Berita Terkini