<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/Screenshot_20240812_094258_YouTube-1660063799.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin sidang kabinet di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin sidang kabinet di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta demonstran yang masih ditahan saat unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dibebaskan.</p> <p>Masifnya demonstrasi massa itu lantaran publik geram karena DPR tak mau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>&rdquo;Ini kemarin-kemarin ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan,&rdquo; kata Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8).</p> <p>Jokowi menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Sehingga, penyampaian aspirasi merupakan hal yang diperbolehkan.</p> <p>&rdquo;Negara kita, Indonesia adalah negara demokrasi, penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat ini adalah hal yg baik dalam demokrasi, dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu,&rdquo; tegas Jokowi.</p> <p>Jokowi juga berpesan agar senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan saat melakukan berunjuk rasa. Dia tak menginginkan, fasilitas umum rusak dampak dari penyampaian aspirasi.</p> <p>&rdquo;Saya titip, hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga dan lainnya,&rdquo; ucap Jokowi.</p> <p>&nbsp;</p>

Presiden Jokowi meminta demonstran yang masih ditahan saat unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dibebaskan

Jokowi Minta Massa Tolak RUU Pilkada yang Masih Ditahan Dibebaskan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-Bentrok-DPR-Tolak-RUU-Pilkada-Dery-Ridwansah-7JPG-332719302.jpg" alt="Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De" width="100%">
<figcaption>Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI mengecam berbagai aksi anarkis yang dilakukan aparat keamanan ke pendemo dalam aksi masyarakat yang menolak RUU Pilkada. Anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Gilang Dhielafararez, menyoroti dugaan permintaan uang tebusan dan doxing yang dilakukan oknum aparat ke peserta aksi unjuk rasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi, ada 300 lebih peserta aksi yang ditangkap dalam demo tolak Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8) lalu. Para pendemo yang telah ditangkap itu mulai dibebaskan setelah dijamin pimpinan DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anak muda pejuang demokrasi Indonesia ini harusnya didukung dan dilindungi, bukan malah ditangkap. Kami meminta pihak keamanan untuk segera melepaskan para demonstran yang belum dibebaskan. Bukan hanya yang di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga,&rdquo; kata Gilang Dhielafararez kepada wartawan, Minggu (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang menekankan, Indonesia merupakan negara demokrasi di mana aksi unjuk rasa dilindungi oleh konstitusi. Ia menekankan, aparat keamanan seharusnya tidak melakukan penangkapan kepada demonstran yang tidak melakukan provokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demonstrasi adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Penting bagi aparat untuk menghormati hak ini selama demonstrasi berlangsung damai dan tidak melanggar hukum," tegas Gilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penangkapan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan hak asasi manusia harus tetap dijaga," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gilang, jika memang ada yang melakukan provokasi harus didalami sesuai aturan yang berlaku dan jangan asal main tangkap. Menurutnya, aparat keamanan seharusnya dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat. Seharusnya aparat lebih humanis saat di lapangan agar lebih efektif dalam meredakan ketegangan," terang Gilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator asal Jawa Tengah II ini juga mengecam berbagai tindakan kekerasan aparat kepada pendemo yang videonya banyak tersebar di masyarakat dan media sosial. Gilang mengatakan, banyak menemukan laporan adanya dugaan pelanggaran aparat dalam bentuk intimidasi, penganiayaan, dan kekerasan kepada pendemo hingga jurnalis yang meliput aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demonstrasi itu bentuk publik dalam menyampaikan pendapat di negara demokrasi ini. Institusi keamanan harus mengusut anggotanya yang diduga melakukan kekerasan kepada para pendemo, jurnalis, maupun elemen masyarakat lain saat demo kemarin,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang mendukung upaya pimpinan DPR yang akan membentuk tim khusus untuk memantau korban luka akibat bentrokan dalam unjuk rasa itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat keamanan harus bertindak profesional dan proporsional dalam menangani demonstrasi. Komisi III DPR mengecam tindakan kekerasan oleh oknum aparat saat demo RUU Pilkada, yang juga banyak merugikan masyarakat umum. Jajaran keamanan harus bertanggung jawab,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gilang menyoroti dugaan pemerasan oleh oknum aparat yang meminta tebusan uang untuk pembebasan pendemo yang ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015012397/soal-mahasiswa-ditahan-karena-rusuh-demo-polda-metro-jaya-yang-menjadi-penjamin-adalah-keluarga">Soal Mahasiswa Ditahan Karena Rusuh Demo, Polda Metro Jaya: Yang Menjadi Penjamin Adalah Keluarga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan uang untuk pembebasan pendemo yang ditangkap itu sudah masuk kategori pemerasan. Yang benar saja dong, masak aksi membela demokrasi kaya gini kok masih juga dijadikan bahan obyekan. Kalau sampai ini benar terbukti, harus ada evaluasi," cetus Gilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam konferensi pers di Gedung YLBHI beberapa waktu lalu menyebutkan, penanganan aparat keamanan pada aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di DPR dinilai brutal. Sehingga banyak pedemo yang mengalami luka-luka akibat penanganan yang dilakukan aparat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah aksi brutal diantaranya pemukulan dengan tongkat oleh aparat, hingga penembakan gas air mata secara brutal dan tidak terukur. Akibatnya masyarakat sipil yang tidak ikut demo pun terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan ada beberapa pendemo yang mengalami cedera serius, seperti mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba) yang harus menjalani operasi mata, karena diduga terkena lemparan batu dari arah aparat saat kericuhan terjadi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat.

Kecam Dugaan Anarkis Aparat ke Pendemo, Legislator PDIP Sebut Pejuang Demokrasi Harusnya Dilindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/Screenshot_20240817-104010_YouTube-1236450612.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menhan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Usai DPR membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, santer kabar kalau hubungan&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan&nbsp;Presiden terpilih Prabowo Subianto retak. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad.</p> <p>Kamrussamad menegaskan hubungan Jokowi dengan Prabowo sangat baik. Dia menyebut baik Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi payung hukum Pilkada tersebut, yakni mengedepankan aspirasi rakyat.</p> <p>"Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik, perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan," kata Kamrussamad kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/8).</p> <p>Dia menjelaskan selain menyerap aspirasi masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada juga berkat adanya instruksi dari para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabowo kepada kadernya di Legislatif.</p> <p>"Karena itu lah kenapa DPR selain mendengarkan aspirasi juga mendengarkan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) termasuk Pak Prabowo, sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasannya," kata Kamrussamad.</p> <p>Kamrussamad berkeyakinan jika Jokowi dan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Jokowi dan Prabowo ingin semua elemen negara dan masyarakat bekerja sama menyukseskan gelaran perhelatan kepala daerah secara serentak tersebut.</p> <p>Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi menginginkan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Terpenting, bisa membawa ekonomi di daerahnya menjadi lebih baik.</p> <p>"Pilkada di 27 November 2024 bisa jadi faktor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah karena sebetulnya pilkada itu memiliki efek yang cukup positif terhadap dorongan pertumbuhan sektoral di daerah," kata dia.</p> <p>Kamrussamad juga menekankan Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pohak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Dengan begitu, investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia.</p> <p>"Kita harus menjaga ekonomi kita, pelabuhan kita ramai, bandara kita ramai, pasar-pasar kita ramai, artinya daya beli kita cukup baik dan ini yang harus kita jaga supaya ekonomi kita betul-betul kondusif agar investasi masuk," kata dia.</p> <p>Kamrussamad mengungkapkan DPR telah menjalin komunikasi antarlintas fraksi terkait putusan MK. Hasilnya, pimpinan fraksi di Parlemen sepakat untuk menampung aspirasi rakyat agar putusan MK menjadi rujukan dalam menyusun draft peraturan KPU (PKPU).</p> <p class="class-paragraph">"Keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK karena itu pembahasan pada hari senin nantinya di Komisi II DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada putusan MK dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK," tegas dia.</p>

Santer kabar kalau hubungan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto retak usai DPR membatalkan Revisi UU Pilkada.

Hubungan Jokowi-Prabowo Dikabarkan Retak Usai DPR Batalkan RUU Pilkada, Begini Jawaban Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/IMG-20240823-WA0093-1404744795.jpg" alt="Aksi kawal putusan MK di Surabaya ricuh.  (dimas nur/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi kawal putusan MK di Surabaya ricuh.  (dimas nur/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi atau demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada di Surabaya sempat ricuh. Pelemparan botol pun terjadi di Jalan Indrapura, Surabaya. Tepatnya di depan DPRD Provinsi Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi pun mengamankan dua orang massa demo kawal putusan MK di Surabaya. Hal itu dibeberkan oleh salah satu tim advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jauhar Kurniawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jauhar mengatakan, ada dua orang yang diamankan. Diantaranya, satu siswa SMK dan satu Mahasiswa dari Uinsa. Namun, siswa SMK ini hanya dilakukan pendataan saja. Sementara, satu mahasiswa tersebut masih diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015011190/11-hari-keberuntungan-weton-sabtu-pon-menurut-primbon-jawa-peluang-sukses-terbuka-lebar-di-hari-hari-ini-simak-apa-saja">11 Hari Keberuntungan Weton Sabtu Pon Menurut Primbon Jawa: Peluang Sukses Terbuka Lebar di Hari-Hari Ini, Simak Apa Saja!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Info teman-teman yang di lapangan kalau ada dua orang diamankan. Nah, satu anak SMK dan satu mahasiswa. Anak SMK pendataan saja. Lalu, dilepas. Kemudian satu anak mahasiswa Uinsa diamankan. Kabarnya, dia sekarang diperiksa di Polres Surabaya didampingi sama kakaknya,&rdquo; kata Jauhar dikonfirmasi JawaPos.com.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bahwa alasan satu mahasiswa yang masih diamankan karena telah melempar botol dan mengenai Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazllurahman. Arif terlihat luka di bibirnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena mahasiswa ini lempar botol. Dan botol kena mulut kasatlantas polres. Dia melemparnya itu pas polisi cedek (dekat). Saat lempar lemparan, berhenti. Pas berhenti itu dia lempar tiga (botol). Ketahuan lah. Dan apesnya, sialnya kena mulut kasatlantas dan berdarah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif luka di bagian bibir bawah setelah terkena lemparan botol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015011189/bisa-usung-calon-sendiri-di-jakarta-pasca-putusan-mk-zulhas-sebut-pan-tetap-kokoh-usung-ridwan-kamil-suswono">Bisa Usung Calon Sendiri di Jakarta pasca Putusan MK, Zulhas Sebut PAN Tetap Kokoh Usung Ridwan Kamil-Suswono</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak tahu ya tiba-tiba botol, sampah, batu dan sepatu melayang ke kita,&rdquo; kata AKBP Arif kepada awakmedia di Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, akibat kericuhan tersebut mengakibatkan bibir AKBP mengalami luka bagian bawah hingga robek akibat terkena lemparan batu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Tadi beberapa lemparan sempat terjadi, ada batu beberapa kemudian ada botol-botol namun sangat bisa terkendalikan dengan baik untuk para polisi yang berjaga di sini ya," ungkapnya.</div>

Aksi atau demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada di Surabaya sempat ricuh. Pelemparan botol pun terjadi.

Polisi Amankan Siswa SMK dan Mahasiswa Imbas Aksi Kawal Putusan MK di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_BALEG-DAN-PEMERINTAH-SEPAKAT-SAHKAN-RUU-PILKADA_Salman-Toyibi6-1070116278.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi (tengah) menerima berkas pandangan mini Fraksi Partai Golkar dari Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani (kanan) dalam rapat keputusan pembahasan RUU Pilkada DPR RI dengan Badan Legislasi DPR RI d</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Awiek dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik, lantaran tak memberi kesempatan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) berbicara saat memimpin rapat Baleg pada Rabu (21/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami lihat di dalam beliau ketika memimpin rapat sebagai pimpinan kesewenangan tidak memberikan izin kepada salah satu anggota untuk berbicara,&rdquo; kata Ketua DPP IMM Ari Aprian Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari menjelaskan, rapat Baleg dan panitia kerja (Panja) RUU Pilkada menimbulkan gejolak publik yang membuat masyarakat sipil dan mahasiswa turun ke jalan.&nbsp; melayangkan aksi demonstrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015010326/4-gaya-hidup-yang-cocok-untuk-shio-kerbau-si-pekerja-kerasyang-mengharapkankestabilan-hidup-berkelanjutan"> 4 Gaya Hidup yang Cocok untuk Shio Kerbau, si Pekerja Keras&nbsp;yang Mengharapkan&nbsp;Kestabilan Hidup Berkelanjutan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan Awiek selaku pimpinan dalam rapat kemarin itu. Oleh karena itu kami hari ini hadir ke MKD untuk menggunakan hak kami melaporkan beliau,&rdquo; ucap Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, berkas laporan terhadap Awiek sudah diterima MKD. Meski demikian, ada beberapa laporan yang belum lengkap dan pihaknya bersedia melengkapi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akan segera kami lengkapi, Senin nanti. Harapan kami laporan ini bisa ditindaklanjuti MKD dan Awiek bisa ditindak atas dugaan pelanggaran etik ini,&rdquo; ujar Ari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ari pun berharap Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan demokratis. Serta mampu mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga tak ada aksi demonstrasi lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015010313/ketua-dprd-jawa-timur-kusnadi-temui-massa-aksi-kawal-putusan-mk-di-surabaya">Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi Temui Massa Aksi Kawal Putusan MK di Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai rakyat masyarakat kembali marah seperti kemarin. Kita juga tidak mau ada kegaduhan di publik ini sehingga permintaan kami tentunya kepada seluruh elite baik itu pemerintah atau legislatif agar tidak meluluh memancing keriuhan publik,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta pelaksanakan Pilkada 2024 menggunakan ambang batas dan syarat minimum mencalonkan calon kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60 dan 70.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski RUU Pilkada tak diparipurnakan, Ari mengatakan pihaknya bakal tetap meminta MKD menindaklanjuti laporannya atas Awiek. Ia lantas mengingatkan hasil rapat Baleg yang dipimpin Awiek justru menimbulkan reaksi ketidaksetujuan anggota DPR sehingga rapat paripurna tak memenuhi kuorum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nah ini kan berarti ada permasalahan di rapat Panja RUU Pilkada kemarin. Itulah makanya laporan ini akan terus kami lanjutkan dan harapannya itu tadi bisa ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melaporkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek ke MKD DPR

DPP IMM Laporkan Achmad Baidowi ke MKD Buntut Pimpin Rapat Baleg saat RUU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_163130-770950659.jpg" alt="Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seruan Peringatan Darurat masih menjadi hal yang dibahas warganet yang menilai demokrasi di Indonesia sudah mati. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Komika Teguh Prasetyo atau dikenal dengan nama Praz Teguh mendapat komentar negatif dari netizen di media sosial. Hal itu karena pria berusia 33 tahun tidak ikut demo menolak RUU Pilkada yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai mendapat komentar negatif dari netizen, Praz Teguh akhirnya memberikan penjelasan. Dia menyatakan tidak ikut bergabung dengan sejumlah komika lain dalam demo kemarin karena terhalang oleh pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan tidak mau ikut demo dan tidak peduli akan demokrasi negara ini, bertepatan kemarin juga hari sangat penting untuk saya akan putusan kelanjutan salah satu podcast yang saya cintai," jelas Praz di akun media sosialnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015010028/si-tukang-ngaret-simak-3-zodiak-yang-dikenal-sering-terlambat">Si Tukang Ngaret! Simak 3 Zodiak yang Dikenal Sering Terlambat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak ikut demo, dia menegaskan akan senantiasa berdiri mengawal putusan MK supaya tidak dianulir oleh Baleg DPR lewat RUU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada dasarnya saya berdiri akan perjuangan demokrasi. Semoga yang berkuasa memutuskan yang benar bukan untuk kepentingan tertentu #tetapkawalputusanmk," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyertai unggahannya tersebut, Praz Teguh mengunggah gambar Garuda tapi bukan warna biru. Dia pun dikritik netizen karena tidak mengunggah gambar Peringatan Darurat Garuda Biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Post-nya Garuda biru dong bang Praz, haha. Memang berat Bang Praz jadi budak korporat, apalagi alasan uang membuat kita jadi sapi perah. Praz gak senyali anak anak stand up yang lain," sentil salah satu netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Politik itu kepentingan yang berkepentingan bang Praz, pada lupa sama Ruu Perampasan Aset," timpal yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lain memberikan pembelaan untuk Praz Teguh. Menurut mereka, yang terpenting Praz memiliki kepedulian akan nasib demokrasi di Indonesia meski tidak ikut demo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah jangan pada nyuruh Bang Praz buat turun. Seenggaknya dia sudah peduli dan melek sama konstitusi," komentar salah satu warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Netizen mah nggak usah dipikirin bang, tahu apa sih mereka sama hidup lu, yang penting mah PWK jangan ditinggal bang," timpal yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gak papa bang nggak ikutan demo bukan berarti gak peduli. Saya juga gak ikutan demo karena jarak dan tentunya masalah kerjaan."</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Komika Teguh Prasetyo atau dikenal dengan nama Praz Teguh mendapat komentar negatif dari netizen di media sosial.

Dihujat Netizen Gara-gara Tidak Ikut Demo Tolak RUU Pilkada, Begini Penjelasan Praz Teguh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Screenshot_2023-11-30-21-35-27-604-edit_comgoogleandroidgm-364710468.jpg" alt="Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) tak dengan tegas menjawab akan mencabut pembahasan terkait Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada yang sudah diubah Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.</p> <div dir="auto">Ia hanya menyampaikan RUU Pilkada itu tak juga disahkan DPR RI hingga hari Selasa, (27/8). Bahkan, KPU akan tetap memberlakukan aturan Pilkada sesuai Undang-undang Pilkada yang diubah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gini, pendaftaran Pilkada Selasa, Rabu, Kamis. Kalau RUU dibahas setelah itu, maka relevansinya tidak lagi relevan," ujar Muzani kepada wartawan, Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015009392/anak-yang-tak-merasakan-kasih-sayang-sejati-bakal-tumbuh-dengan-7-karakteristik-saat-dewasa-apa-saja">Anak yang Tak Merasakan Kasih Sayang Sejati Bakal Tumbuh dengan 7 Karakteristik saat Dewasa, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa saat ini hanya tersisa satu hari bila pun RUU Pilkada itu dapat disahkan, yaitu hari Senin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Waktu sekarang sudah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu kita libur," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal Senin (bila ingin sahka RUU Pilkada). Kira-kira gitu," pungkas Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sisi-lain/015009965/tunjukkan-kekuatan-brand-raih-penghargaan-franchise-market-leader-2024">Tunjukkan Kekuatan Brand, Raih Penghargaan Franchise Market Leader 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung. Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sekretaris Jenderal (Sekjen) tak dengan tegas menjawab akan mencabut pembahasan terkait RUU Pilkada yang diubah Mahkamah Konstitusi.

Sekjen Gerindra Tak Tegas Akan Batalkan RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK Soal Pilkada

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-Bentrok-DPR-Tolak-RUU-Pilkada-Dery-Ridwansah-7JPG-332719302.jpg" alt="Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De" width="100%">
<figcaption>Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Partai Demokrat menanggapi isu politik yang sedang ramai belakangan ini. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny Kabur Harman menyampaikan bahwa fraksinya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut diputuskan setelah mencermati dan mendengar secara saksama aspirasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat dari seluruh Indonesia yang terjadi sepanjang hari kemarin Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015009915/hadiri-tradisi-penyebaran-apem-yaa-qawiyyu-airlangga-yakin-budaya-lokal-mampu-angkat-perekonomian-rakyat">Hadiri Tradisi Penyebaran Apem Yaa Qawiyyu, Airlangga Yakin Budaya Lokal Mampu Angkat Perekonomian Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan mengingat proses tahapan waktu pelaksanaan pendaftaran Pilkada yang semakin dekat, serta demi menjaga tegaknya konstitusi, maka sikap Fraksi Partai Demokrat segaris dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR RI, yaitu tidak lagi melanjutkan pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU Pilkada," jelas Benny melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny melanjutkan, fraksi Demokrat jugamendorong agar dapat segera menyusun Peraturan KPU yang sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang dimaksud adalah Peraturan KPU (PKPU) yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015009918/dosen-kosongkan-kuliah-demi-orasi-di-dpr-untuk-aksi-tolak-ruu-pilkada-siswa-smk-ikut-bersuara">Dosen Kosongkan Kuliah demi Orasi di DPR untuk Aksi Tolak RUU Pilkada, Siswa SMK Ikut Bersuara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, tahapan proses Pilkada yang segera memasuki tahapan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah di semua KPUD di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik," lanjut Benny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga mengajak semua elemen masyarakat dan mahasiswa dan penyelenggara pemilu serta partai-partai politik mengikuti dan mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi serentak di tingkat daerah di Indonesia dengan damai, demokratis, jujur dan adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015009897/pemda-jogjakarta-pastikan-relokasi-pedagang-teras-malioboro-2-pada-2025">Pemda Jogjakarta Pastikan Relokasi Pedagang Teras Malioboro 2 pada 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, akademisi, hingga komika ikut unjuk rasa kawal putusan MK (Mahkamah Konstitusi) di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demo ini menuntut DPR dan pemerintah untuk menaati putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.</div>

Benny Kabur Harman menyampaikan bahwa fraksinya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

Tanggapi Demi Mahasiswa, Fraksi Demokrat Sebut Tak Lanjutkan RUU Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-DPR-Dery-Ridwansah-2JPG-1500131981.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Alfath Bagus Panuntun El Nur, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), sengaja mengosongkan kelas kemarin (22/8). Dia meminta semua mahasiswanya ikut meramaikan jalanan dan berpihak pada demokrasi.</p> <p>&rdquo;Mahasiswaku semua, sebagai dosen politik dan pemerintahan, saya sangat menyarankan agar teman-teman mengosongkan ruang kelas pada jam aksi. Datang dan lantangkan suara kalian. Demokrasi kita tengah diacak-acak para begundal,&rdquo; tulisnya.</p> <p>Alfath diketahui datang ke depan gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia bergabung dengan para buruh dan gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, UIN Jakarta, IPB University, UNJ, Uhamka, dan sebagainya. Mereka kompak menentang revisi UU Pilkada yang diduga untuk menjegal Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.</p> <p>Dalam orasinya, Alfath lantang meminta masyarakat tidak tercebur ke lubang yang sama seperti pilpres sebelumnya. Saat itu banyak kekotoran yang terjadi di dalamnya. Karena itu, putusan MK yang bisa memberikan peluang untuk partai-partai di luar parlemen unjuk gigi dalam pilkada harus dikawal.</p> <p>&rdquo;Jangan sampai putusan MK ini dibiarkan dan kemudan dikerdilkan dan dibegal para oligarki,&rdquo; tegas Alfath.</p> <p>Selain mahasiswa dan buruh, siswa-siswa SMK juga tak mau ketinggalan menyampaikan suaranya. Dari pantauan, rombongan siswa SMK ini baru merapat ke depan gedung DPR/MPR saat petang. Sekitar pukul 18.00, puluhan siswa yang masih mengenakan seragam sekolah itu terlihat bergerak menuju depan gedung DPR dari arah kantor Kemenpora.</p> <p>Aldi (bukan nama sebenarnya), salah seorang siswa SMK Nusantara, datang bersama kawan-kawannya. Aldi berharap suara mereka ikut didengar. Mengingat, mereka juga bagian dari anak muda Indonesia.</p> <p>&rdquo;Dan tolong, para pemimpin, tolong dah otaknya digunain. Jangan main-main. Kasihan rakyat. Sudah sengsara sekali akibat ulah kalian,&rdquo; keluhnya. <strong>(mia/c14/bay)</strong></p>

Alfath Bagus Panuntun El Nur, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), sengaja mengosongkan kelas kemarin.

Dosen Kosongkan Kuliah demi Orasi di DPR untuk Aksi Tolak RUU Pilkada, Siswa SMK Ikut Bersuara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/rezaaaa2-2755699451.jpg" alt="Reza Rahadian ikut aksi dan bersuara di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Reza Rahadian ikut aksi dan bersuara di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi sejumlah selebriti yang ikut dalam demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dengan lantang menolak revisi Revisi UU Pilkada, menuai sorotan publik luas. Orasi dari sejumlah selebriti di depan Gedung DPR pun viral di media sosial diunggah oleh banyak akun medsos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya adalah orasi yang disampaikan aktor Reza Rahadian. Video orasinya diunggah oleh Ummi Pipik di akun Instagram pribadinya yang sudah centang biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ummi Pipik mengaku <em>respect</em> sekali dengan tindakan Reza Rahadian yang akhirnya turun gunung untuk menolak konstitusi dijadikan ajang mainan guna melanggengkan kekuasaan. "Respek Reza Rahardian. Salut! Ini tentang demokrasi !!" tulis Ummi Pipik di akun Instagram pribadinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibunda Khanza itu mengutip sebuah pepatah tentang pentingnya diam apabila tidak diperlukan. Namun kali ini, diam justru akan melahirkan masalah besar bagi bangsa Indonesia ketika aturan bisa diubah sesuai dengan kepentingan yang akhirnya bisa melahirkan ketidakpastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kali ini rakyat sudah tidak akan diam untuk mendapatkan emas demokrasi, keadilan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ummi Pipik meminta hal ini tidak diframing seperti hendak tujuan membela calon atau tokoh tertentu. Bagi Umi Pipik, ini terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza Rahadian termasuk artis yang jarang sekali terlibat dalam kegiatan politik karena fokus ke dunia hiburan yang membesarkan namanya. Namun, kali ini dia tidak lagi bisa berdiam diri melihat ada upaya dari pihak pihak hendak menghancurkan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya merasa ini waktu yang tepat untuk saya turun bersama teman-teman semua," ujar Reza Rahadian dalam video diunggah Ummi Pipik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reza sempat mengungkit bagaimana MK sempat porak poranda hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan ketika MK berusaha berada di jalan yang benar dengan mengeluarkan putusan yang sangat bagus dan pantas dihormati, malah ada upaya pembegalan lewat DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lantas Anda-Anda di dalam ini wakil siapa?" ujar Reza Rahadian mempertanyakan para anggota DPR benar-benar mewakili rakyat.</div>

Ummi Pipik mengutip pepatah tentang pentingnya diam apabila tidak diperlukan. Namun kali ini, diam justru akan melahirkan masalah besar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Pilkada

Berita Terkini