<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menyatakan telah menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi bupati wakil bupati terpilih Orient Riwu Kore dan Thobias. Tanggal pemilihan ulang yang ditetapkan yakni pada 7 Juli 2021.  "Sudah kita tetapkan tanggal PSU-nya, dan sudah disepakati dilakukan pada 7 Juli 2021 mendatang," kata Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padji kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, Sabtu (24/4).  Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kesiapan dari KPU Sabu Raijua menuju pelaksanaan PSU di Sabu Raijua pada Juli mendatang.  Kirenius mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam tahapan masa persiapan, seperti persiapan anggaran, persiapan untuk PSU, dan berbagai persiapan lainnya. "Kami baru sampai pada tahapan persiapan saja. Nanti akan ada tahapan selanjutnya seperti tahapan logistik dan lainnya," ujar dia.  Kirenius juga berharap agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan baik, serta ia mengimbau agar seluruh calon pasangan bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kerumunan massa.  Ia menambahkan agar hendaknya sejumlah masyarakat di kabupaten itu turut menjaga keamanan dan ketertiban bersama serta menghindari berbagai isu yang dapat menimbulkan konflik sebelum PSU di daerah itu.  Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif mengimbau kepada seluruh pasangan calon bupati-wakil bupati Sabu Raijua untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban jelang pelaksanaan PSU di daerah itu.  "Polri dalam hal ini Polda NTT siap untuk melaksanakan pengamanan untuk seluruh tahapan sebelum PSU di Sabu Raijua," tambah dia.  Menurut Komandan berbintang dua itu, semua pihak harus menghormati dan melaksanakan hasil putusan MK tersebut yang telah melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.  Kapolda NTT mengharapkan agar pelaksanaan PSU tetap harus berjalan sehingga terpilih pemimpin yang baik meski di tengah-tengah kejadian bencana seperti saat ini yang terjadi di NTT khususnya di Sabu Raijua.  "Saya imbau semua pasangan calon juga melaksanakan dengan baik tidak perlu sampai ada konflik apalagi sampai anarkis. Polda akan tindak tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran apalagi di tengah kondisi bencana seperti saat ini," ujar dia.

Cabup WA AS Didiskualifikasi, PSU Sabu Raijua Ditetapkan 7 Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan dihadirkan dalam sidang gugatan Pilkada Kabupaten Sabu Raijua pada Selasa (6/4).  Di hadapan majelis hakim Maruarar Siahaan memberi penjelasan terkait nasib Orient Riwu Kore sebagai bupati terpilih di Sabu Raijua.  Menurut Maruarar, soal kewarganegaraan Orient Riwu Kore harus mematuhi rules of games alias aturan main yang diatur di UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Yakni, pengajuan perkara ke MK wajib diajukan dalam tenggang waktu yang telah diatur. Sementara perkara yang diajukan tiga pemohon jauh melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan.  Di sisi lain, Orient telah ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020.  "Kewenangan untuk memutus apakah Orient layak atau tidak untuk dilantik sebagai bupati terpilih adalah menjadi bagian dari diskresi pemerintah yang tunduk dibawah UU Pemerintahan Daerah. Bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus," sebut Maruarar.  Sementara itu, Paskaria Tombi selaku kuasa hukum Orient menegaskan bahwa kliennya tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.  "Sampai saat ini tidak pernah ada satu pun keputusan menteri yang membidangi atau keputusan presiden yang mencabut perihal kewarganegaraan Indonesia dari Orient," kata Paskaria Tombi.  Paskaria Tombi mengklaim kliennya memiliki paspor Amerika Serikat (AS) karena bekerja sebagai tenaga ahli di negara tersebut. "Sebagai sebuah bangsa yang besar, harusnya kita bangga karena ada putra bangsa seperti Orient yang mampu bersaing dan bekerja di industry militer negara Adidaya Amerika Serikat," jelasnya.  Paskaria menuturkan, tindakan Orient yang dengan sukarela melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan gaji yang besar untuk kembali mengabdi di Indonesia untuk membangun kampung halaman di NTT sepatutnya untuk diapresiasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/04/2021/orient-riwu-kore-pindah-domisili-ntt-jelang-pilkada/">Orient Riwu Kore Pindah Domisili NTT Jelang Pilkada</a>  Sebagaimana diketahui, gugatan kewarganegaraan Orient diajukan oleh Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, NTT. Dalam suatu kesempatan, Orient Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya 100 persen kewarganegaraan Indonesia (WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4vdJqXEmkLw

Mantan Hakim MK Sebut Nasib Orient di Tangan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang gugatan bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore terkait status kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam persidangan kemarin (6/4), MK memberikan kesempatan kepada pemohon menyampaikan saksinya.  Salah seorang saksi pemohon Alberki yang merupakan warga Sabu Raijua menceritakan, isu Orient memiliki kewarganegaraan AS telah lama didengar. Bahkan, tiga tahun lalu, isu tersebut sudah ramai dibahas sebagian masyarakat. ”Sebelum pilkada, saya sudah tahu isu kewarganegaraan Pak Orient. Tahun 2018,” ujarnya.  Bahkan, lanjut dia, isu tersebut sempat ramai dibahas saat ada turnamen sepak bola di Sabu Raijua. Saat itu, masyarakat mengetahui Orient sebagai pihak pemberi sponsor. Yang menjadi isu publik saat itu, sponsor datang dari orang Amerika. ”Belum ada perbincangan mengenai kepala daerah,” imbuhnya.  Selain persoalan isu kewarganegaraan, Alberki memberikan kesaksiannya soal minimnya aktivitas Orient di Sabu Raijua. Sebelum pilkada, dia menyebut tidak pernah tahu yang bersangkutan tinggal di Sabu Raijua. ”Selama ini tidak pernah tahu tinggal di mana,” tuturnya.  Saksi lainnya, Hendri Dunan, ketua RW 07 Panglima Polim, Jakarta Selatan. Hendri memberikan kesaksian bahwa Orient sempat mengurus perpindahan domisili di wilayahnya. Peristiwa itu terjadi pada Desember 2019. Orient sendiri mengakui hal tersebut. Dia mengakui baru menjadi warga NTT pada 2020 menjelang pilkada. ”Sekitar Agustus,” tuturnya.  Sementara itu, saksi lainnya, Samuel, yang berstatus tim pencari data paslon nomor 1 (Nikodemus-Yohanis, Red) telah mencurigai status kewarganegaraan Orient. Namun, karena tidak ada bukti yang kuat sebelumnya, pihaknya tidak sempat mempersoalkan.  Namun, Samuel mengaku melihat kejanggalan dalam kartu tanda penduduk yang dimiliki Orient. Dari salinan yang dia dapat, nomor induk kependudukan (NIK) Orient tidak identik dengan Kota Kupang yang menjadi domisilinya. Di e-KTP, Orient memiliki NIK dengan nomor awal 3172. ”Padahal, kode Kota Kupang 5371,” tuturnya.  Terkait tuduhan tersebut, Orient membantah bahwa KTP miliknya palsu. Perihal NIK yang tidak sama dengan kode Kupang, dia memiliki alasan. Sebab, kali pertama mendaftarkan KTP, dia telah mendapat NIK tersebut.  ”NIK saya selalu sama. Sejak di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kota Kupang selalu sama,” ungkap Orient.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/03/2021/yasonna-bupati-orient-sudah-mengajukan-pelepasan-wn-amerika-serikat/">Yasonna: Bupati Orient Sudah Mengajukan Pelepasan WN Amerika Serikat</a>  Hakim MK Suhartoyo mengatakan, terkait kode NIK, pihaknya akan meminta keterangan dari Ditjen Dukcapil. Dia menilai, yang punya otoritas adalah dukcapil. ”Besok (hari ini, Red) kita minta penjelasan,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IB7Hw6cg_vs

Orient Riwu Kore Pindah Domisili NTT Jelang Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Orient Riwu Kore sudah mengajukan pelepasan sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).  Yasonna mengatakan, berkas yang diajukan tersebut belumlah diproses lantaran adanya pandemi Covid-19.  ’’Jadi, karena Covid-19 belum diproses,’’ ujar Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3).  Yasonna mengaku Orient memiliki paspor AS yang masih berlaku hingga 2027. Sehingga Orient memiliki dwi kewarganegaraan. Sedangkan paspor Indonesia akan berakhir pada 2024 mendatang.  ’’Benar bahwa dia memiliki paspor Amerika bahkan juga memiliki paspor Indonesia. Diketahui, paspor Amerikanya itu akan berakhir tahun 2027, paspor Indonesianya akan berakhir April 2024,’’ katanya.  Yasonna mengatakan, Orient memiliki dua kewarganegaraan lantaran menikah dengan seorang WN AS. Orient juga memiliki anak yang berpforesi sebagai tentara di AS.  ’’Di samping dia menikah dengan WN Amerika juga bekerja dalam satu proyek strategis cukup penting di Amerika, sehingga memungkinkan dia dengan mudah mendaptkan dengan mudah kewarganegaraan di Amerika,’’ ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient P Riwu Kore adalah warga negara AS.  Yudi mengatakan mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan Kedutaan Besar AS, bahwa benar bupati terpilih Orient P Riwu Kore merupakan warga negara Paman Sam.  Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di AS.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/kTVb4t-97YE  &nbsp;

Yasonna: Bupati Orient Sudah Mengajukan Pelepasan WN Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pengacara-petahana-sabu-raijua-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nikodemus N Rihi Heke dan Yohanis Yly Kale, kandidat petahana yang juga pasangan calon nomor urut 1 pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), diwakili kuasa hukumnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengajukan penundaan pelantikan bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang diduga mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat.  "Menyerahkan surat permohonan penundaan untuk pelantikan bupati terpilih yang WNA itu," tutur Adhitya Nasution, selaku kuasa hukum Paslon Nomor 01 Nikodemus dan Yohanis Yly, dalam pernyataannya, di Jakarta, Selasa (9/2), seperti dikutip dari Antara.  Pihak paslon nomor urut 1 Pilkada Sabu Raijua menyerahkan surat yang berisi permintaan secara langsung kepada Mendagri agar mengeluarkan surat penundaan pelantikan terhadap Paslon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, yang diterima Bagian Layanan Administrasi Gedung B Kemendagri.  Menurut dia, apabila pelantikan tetap digelar, kemudian ada pembatalan, dan wakil bupati yang menggantikan maka sangat tidak tepat. "Jadi, yang lebih elok adalah membatalkan penetapan paslon bupati dan wakil bupati terpilih karena jelas jelas sudah melakukan kecurangan dari awal," katanya.  Adhitya mengingatkan bahwa hasil suara yang didapat dalam pilkada adalah hasil untuk calon bupati dan wakil bupati, maka tidak tepat jika kemudian dilantik bupati lalu diberhentikan dan wakilnya diangkat sebagai bupati.  Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua mengungkapkan Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat.  Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan surat pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Indonesia terkait status Orient tersebut.  Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Konsuler Kedubes AS Eric M. Alexander tersebut tertulis bahwa Orient Patriot Riwukore memegang status sebagai warga negara Amerika Serikat.  Bawaslu RI juga telah merekomendasikan penundaan pelantikan terhadap bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore karena terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.  Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada KPU tertanggal Rabu, 3 Februari 2021, yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kemendagri terkait penundaan pelantikan Riwu Kore. Sementara itu, Orient Patriot Riwu Kore menegaskan bahwa dirinya 100 persen berkewarganegaraan Indonesia (WNI).  Berkaitan dengan kasus kewarganegaraannya itu, Riwu Kore mengatakan sudah ada yang mengurus, bahkan saat ini sedang dalam proses. Pilkada Sabu Raijua 2020 diikuti oleh tiga paslon, yakni Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Yly Kale dengan nomor urut 1, kemudian paslon nomor urut 2 Orient P Riwu Kore-Thobias Uly, dan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja sebagai paslon nomor urut 3. (*)  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOzkEMY2Eg0

Petahana Bupati Sabu Raijua Minta Pelantikan Orient Riwu Kore Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Nasib bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore belum dapat dipastikan. Kementerian Dalam Negeri menunda putusan karena menunggu hasil pemeriksaan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Kemarin (4/2) Kemendagri menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik Piliang. Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Kapolda NTT.  Setelah rapat, Akmal mengatakan, pihaknya menghormati proses demokrasi di Sabu Raijua. Termasuk pilihan masyarakat. Namun, tidak bisa dimungkiri, ada fakta dugaan pelanggaran hukum dalam prosesnya. Untuk itu, agar tidak ada persoalan di kemudian hari, problem itu harus diklirkan. ”Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai dan bermuara pada penetapan paslon melalui SK Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.  Kemendagri, lanjut dia, perlu menunggu hasil penelusuran dari Kemenkum HAM, dalam hal ini Imigrasi. Meski ada sejumlah fakta yang didapat, Kemendagri tak berwenang untuk menyampaikan kesimpulan terkait status kewarganegaraan Orient. ”Ada lembaga khusus yang menentukan, bukan Kemendagri,” imbuhnya.  Akmal menyebut masih ada waktu untuk menunggu jawaban Kemenkum HAM. Akhir masa jabatan (AMJ) bupati Sabu Raijua baru akan berakhir pada 17 Februari 2021.  ”Dalam waktu cepat Bapak Menteri bisa mengambil keputusan terkait ini,” tuturnya.  Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, pihaknya telah meminta Kemendagri untuk tidak melakukan pelantikan lebih dulu. ”Jangan sampai dilakukan pelantikan dulu,” tegasnya.  Menurut Abhan, penundaan diperlukan untuk memberi waktu melakukan penelaahan kasus lebih dalam.  Dia menilai, fakta bahwa yang bersangkutan warga negara asing merupakan problem serius dan melanggar konstitusi.  Untuk mengambil keputusan pun harus cermat. Terkait opsi pembatalan misalnya, harus dikaji apakah paslon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. Bila bisa, lembaga mana yang berwenang membatalkan.  ”Siapa yang dibatalkan? Salah satu paslon atau keduanya (wakilnya juga),” ungkapnya. Berbagai pertanyaan tersebut tidak diatur dalam UU Pilkada. Hal itu memerlukan pendalaman dengan para ahli.  Terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin meminta status Orient sebagai bupati terpilih Sabu Raijua dibatalkan. ”Karena kepala daerah tidak boleh warga negara asing,” terangnya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.  Menurut Azis, tidak boleh seorang WNI mempunyai dua paspor, karena itu sebuah penyimpangan dan menyalahi konstitusi. Dalam hal ini, bisa jadi Orient adalah WNA.  Saat ini, DPR masih menunggu keputusan dari pemerintah dan KPU. ”KPU harus koordinasi dengan Kemendagri dan Imigrasi,” tegas politikus Partai Golkar itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MVpPqmcla50

Soal Bupati Terpilih Sabu Raijua, Kemendagri Tunggu Lidik Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore tercatat mendaftarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari data di LKHPN, pria yang diduga berkewarganegaraan Amerika Serikat itu memiliki tiga aset rumah di Negeri Paman Sam.  Seperti diberitakan Fajar (Jawa Pos Group), berdasarkan data LKHPN, Orient mengklaim punya harta kekayaan senilai Rp 33.095.848.903. Orient melaporkan harta kekayaannya pada 2020 lalu saat mencalonkan diri sebagai bupati Sabu Raijua. Orient tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Amerika Serikat yang merupakan hasil sendiri. Ketiga tanah dan bangunan tersebut berada di Alabama dan California.  Pertama, tanah dan bangunan di 215 W Woodland Drive Montgomery Alabama senilai Rp 7.506.650.000. Kedua, tanah di 31787 Silk Vine Drive Winchester California 92596 senilai lebih dari Rp 11.251.130.000. Ketiga, tanah dan bangunan di 4025 Bancroft Dr La Mesa California 91941 senilai Rp 12.974.237.500.  Orient juga memiliki empat bidang tanah dari warisan di Kota Kupang senilai hampir Rp 4,3 miliar. Orient juga memiliki harta kendaraan sebanyak empat unit. Ada empat unit mobil dengan nilai Rp 652,5 juta. Selain itu, Orient memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 76.255.500. Lalu surat berharga Rp 1.644.029.285. Kas dan setara kas senilai Rp 199.046.618.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/02/2021/kok-bisa-bupati-terpilih-sabu-raijua-ntt-ternyata-warga-negara-as/">Kok Bisa? Bupati Terpilih Sabu Raijua, NTT, Ternyata Warga Negara AS</a>  Apabila ditotal maka harta Orient senilai Rp 38.678.348.903. Namun, Orient memiliki utang Rp 5.582.500.000, sehingga hartanya bernilai sekitar Rp 33.095.848.903.  Seperti diketahui, Bupati terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore menjadi buah bibir karena status kewarganegaraannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menyebut jika Orient adalah warga negara Amerika Serikat.  Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bawaslu Sabu Raijua mendapatkan surat dari Kedubes Amerika Serikat saat mempertanyakan status kewarganegaraan Orient. Surat dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta itu ditandatangani Kepala Bagian Konsuler Eric M Alexander. Kementerian Hukum dan HAM sendiri menyatakan Orient merupakan WNI, tetapi akan menelurusi lebih lanjut kepastiannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HF5ERE7lJK0

Berdasar LHKPN, Harta Bupati Sabu Raijua Terpilih Capai Rp 33 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pemenang-pilkada-2020-sabu-raijua.jpg" alt="Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)" width="100%">
<figcaption>Orient P. Riwu Kore (TIM PEMENANGAN ORIENT RIWU KORE)</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Penetapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/orient-p-riwu-kore/">Orient P. Riwu Kore</a> sebagai bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. Pasalnya, tak lama setelah ditetapkan, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara AS.  Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU <a href="https://www.jawapos.com/tag/ilham-saputra/">Ilham Saputra</a> mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari KPU Sabu Raijua. Laporan itu menjelaskan, sejak pendaftaran calon bupati, KPU Sabu Raijua telah mendapat peringatan dari Bawaslu agar berhati-hati soal status kewarganegaraan Orient.  Atas rekomendasi Bawaslu, kata Ilham, KPU Sabu Raijua lantas berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Kupang. Hasilnya, pada 16 September 2020, disdukcapil memberikan jawaban bahwa Orient berstatus warga negara Indonesia yang sah. ”Hasil itu tertuang dalam berita acara klarifikasi bersama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar WNI, alamat sesuai KTP,” jelas Ilham kemarin (3/2). Pernyataan dari disdukcapil kemudian menjadi dasar KPU menetapkan Orient sebagai calon bupati.  Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menambahkan, yang dilakukan KPU Sabu Raijua sudah sesuai UU. Yakni, menindaklanjuti saran Bawaslu dan meminta penjelasan dari disdukcapil. ”Artinya, KPU Sabu Raijua bekerja transparan dan akuntabel,” tegasnya.  Karena tidak ada gugatan sengketa, Januari lalu KPU menetapkan Orient sebagai bupati terpilih. Bahkan, pemberkasan untuk pelantikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri.  Terkait fakta baru bahwa Orient memiliki paspor AS, Evi menyerahkan ke Kemendagri apakah akan melantik atau tidak. Sebab, tugas KPU hanya mengantarkan paslon terpilih sampai penetapan. ”(Pelantikan) Diserahkan ke Kemendagri,” jelasnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirjen-dukcapil-kemendagri/">Dirjen Dukcapil Kemendagri</a> Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP yang dimiliki Orient resmi dikeluarkan dinas dukcapil. KTP elektronik itu diberikan karena yang bersangkutan telah terdaftar dalam database kependudukan sejak 1997. Pada awalnya, Orient terdaftar sebagai warga Jakarta Utara sebelum pindah domisili ke NTT.  Terkait kepemilikan paspor Amerika, Zudan mengaku telah berkomunikasi dengan Orient. Yang bersangkutan mengakui memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan statusnya sebagai WNI. Karena tanpa pemberitaan, namanya masih tercatat dalam data kependudukan sebagai WNI.  Namun, Zudan memastikan bahwa hal itu tidak dibenarkan secara hukum dan melanggar UU Kewarganegaraan. Konstitusi Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda.  Pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan status kewarganegaraan Orient. ”Apabila Orient terbukti WNA, KK dan KTP akan dibatalkan oleh dinas dukcapil,” jelasnya.  Soal dilantik atau tidak, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang menyebut masih dalam kajian. Namun, Akmal menyebut ada tiga opsi yang dapat diberikan. Pertama, menunda pelantikan bila Bawaslu atau masyarakat melaporkan ke polisi terkait dugaan keterangan palsu dalam pencalonan. ”Jika diputuskan bersalah, putusan pengadilan dijadikan dasar untuk tidak melantik bupati terpilih. Adapun wakil bupati terpilih tetap dilantik,” ujarnya.  Opsi kedua adalah paslon terpilih tetap dilantik. Kemudian, DPRD dapat menggunakan hak angket karena bupati melanggar perundang-undangan. Jika DPRD tidak melakukan, kewenangan itu dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.  Sedangkan opsi terakhir adalah melakukan upaya persuasif. Yakni, Orient bersedia mengundurkan diri. ”Sehingga pelantikan hanya untuk wakil bupati saja dan tidak secara berpasangan,” pungkasnya.  Sementara itu, Komisi II DPR menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kelalaian penyelenggara pilkada. Karena itu, perlu ada tindakan tegas dan pengusutan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=f1hA-HA473k

Miliki Paspor AS, Bupati Terpilih Sabu Raijua Terancam Batal Dilantik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore ternyata adalah seorang warga negara Amerika Serikat (AS). Hal ini lantas memantik polemik. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meminta kepolisian untu mengusut Orient Riwu Kore terkait polemik tersebut. Sebab saat mendaftar pasangan calon, dia menggunakan KTP Indonesia.  "Bahwa yang bersangkutan perlu diperiksa oleh pihak polisi untuk mendalami kewarganegaraannya dan dokumen identitas yang bersangkutan saat mendaftar sebagai paslon," ujar Zudan kepada wartawan, Rabu (3/1).  "Nanti akan bisa dilihat yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran sistem hukum kewarganegaraan atau tidak," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/02/2021/kemendagri-jika-orient-riwu-kore-terbukti-wna-kk-dan-ktp-dibatalkan/">Kemendagri: Jika Orient Riwu Kore Terbukti WNA, KK dan KTP Dibatalkan</a>  Zudan menambahkan, Orient Riwu Kore sejak 1997 sampai dengan saat ini masih bersatatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hal itu merujuk dari data sistem kependukukan.  "Sejak tahun 1997 yang bersangkutan sudah ada dalam database sistem kependudukan WNI," katanya.  Saat ini menurut Zudan, Kemendagri juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu dilakukan untuk mengecek status perubahan status WNI terhadap Orient Riwu Kore.  "Saya sedang koordinasi dengan Kumham untuk cek WNI yang jadi WNA. Apakah sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan status WNI ke WNA-nya," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Yudi Tagi Huma membernarkan bahwa bupati terpilih Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.  Yudi mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa benar bupati terpilih Orient Riwu Kore merupakan warga negara AS. Yudi mengatakan sudah lama mencium gelagat bahwa Orient P Riwu bukan warga negara Indonesia (WNI). Hal itu lantaran bupati terpilih tersebut sudah lama menetap di Amerika Serikat.  Diketahui, berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disebutkan syarat pencalonan kepala daerah adalah harus warga negara Indonesia (WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ZXs7WPOwtwU

Kemendagri Jelaskan Riwayat Data Kependudukan Bupati Orient Riwu Kore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Terjawab sudah bagaimana Orient Patriot Riwu Kore mengikuti pilkada Kabupaten Sabu Raijua, NTT, padahal dia berstatus sebagai WN Amerika Serikat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Riwu Kore memiliki paspor sebagai warga negara Amerika Serikat tanpa melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia (WNI).  ’’Saya berhasil menelepon Pak Orient hari ini, 3 Februari 2020. Diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia, dan yang bersangkutan memiliki paspor Indonesia diterbitkan pada tanggal 1 April 2019,’’ kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2), seperti dikutip dari Antara.  Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait dengan kepemilikan paspor atas nama Orient Patriot Riwukore tersebut.  Menurut Zudan, Kemenkumham menerbitkan paspor RI tersebut karena Orient belum pernah secara resmi melepaskan status kewarganegaraannya dari Indonesia. ’’Bahwa benar paspor (RI) tersebut diterbitkan oleh pihak Imigrasi karena Orient belum pernah melakukan pelepasan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara asing,’’ katanya menjelaskan.  Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata Zudan, status kewarganegaraan seseorang merupakan dasar dari pencatatan administrasi kependudukannya sehingga status kewarganegaraan itu akan menentukan dokumen pencatatan sipil yang bersangkutan.  ’’Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewarganegaraan adalah hulu, dan pencatatan administrasi kependudukan adalah hilirnya. Maka, kewarganegaraan seseorang akan memengaruhi pencatatan administrasi kependudukannya,’’ katanya menegaskan.  Dari koordinasi tersebut, Kemenkumham masih mengkaji status kewarganegaraan Orient sebagai WNI. ’’Apabila terbukti Orient Riwu Kore adalah warga negara asing, kartu keluarga (KK) dan KTP elektroniknya akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil,’’ ujarnya.  Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat.  Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan surat pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Indonesia terkait status Orient tersebut. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Konsuler Kedubes AS Eric M. Alexander tersebut tertulis bahwa Orient Patriot Riwukore memegang status sebagai warga negara Amerika Serikat. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/64XChXZhbns

Kemendagri: Orient Riwu Kore Miliki Paspor AS Tanpa Lepas Status WNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sabu Raijua

Berita Terkini