<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Linda-Pujiastuti-Fedrik-Taraigan-3.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membeberkan hal-hal yang meringankan hukuman AKBP Dody Prawiranegara. Hal itu sehubungan dengan vonis 17 tahun penjara yang didapatnya karena terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa. <div dir="auto">Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan kejujuran dan pengakuan Dody atas keterlibatannya dalam kasus ini sejak awal menjadi hal yang meringankan hukumannya. Sehingga, ia lolos dari tuntutan jaksa agar menghukumnya hingga 20 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal-hal meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," ujar Hakim Ketua Jon Sarman dalam persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01574522/gubernur-jatim-usulkan-pengangkatan-6141-guru-pppk">Gubernur Jatim Usulkan Pengangkatan 6.141 Guru PPPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal meringankan yang kedua, hakim menilai Mantan Kapolres Bukittinggi itu tak turut serta menikmati hasil kejahatan dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa belum pernah dihukum," tandas Hakim Jon Sarman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01574480/fitur-pelatihan-kesehatan-apple-watch-bakal-makin-canggih-dengan-teknologi-ai">Fitur Pelatihan Kesehatan Apple Watch Bakal Makin Canggih dengan Teknologi AI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak dari mantan jenderal bintang dua di kepolisian itu juga diminta untuk membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kejujuran dan pengakuan AKBP Dody Prawiranegara atas keterlibatannya dalam kasus ini sejak awal menjadi hal yang meringankan hukumannya.

3 Hal yang Meringankan Hukuman AKBP Dody Prawiranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp; <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun. Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01574508/upaya-redistribusi-tanah-nggak-gampang-pesan-menteri-atr-jangan-mudah-tergiur-jual-ke-pihak-lain">Upaya Redistribusi Tanah Nggak Gampang, Pesan Menteri ATR: Jangan Mudah Tergiur Jual ke Pihak Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak dari mantan jenderal bintang dua di kepolisian itu juga diminta untuk membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan. Hakim menyatakan Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01574503/peluang-indonesia-panen-emas-pencak-silat-di-hari-kelima-sea-games-2023">Peluang Indonesia Panen Emas Pencak Silat di Hari Kelima SEA Games 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun atas kasus keterlibatan peredaran narkoba.

Terlibat di Pusaran Kasus Sabu Teddy, Mantan Kapolres Bukittinggi Divonis 17 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Sidang-Tuntutan-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra saat menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra saat menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tuntutan pidana mati terhadap Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra sudah sesuai. Pasalnya, ia dinilai merupakan pelaku intelektual dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak buahnya tersebut.  "Salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa adalah pelaku intelektual (intelectual dader) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di Kejaksaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Jumat (31/3).  "Sehingga hukumannya harus lebih berat daripada rerdakwa lainnya," sambung Ketut.  Untuk diketahui, Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  "Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (30/3).  Sementara itu, eks Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  "Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).  Adapun Terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dituntut penjara selama 18 tahun dan denda sebanyak Rp 2 miliar dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi.  Terakhir, Terdakwa eks Kapolsek Kalibaru Kasranto dituntut penjara selama 17 tahun dan denda sebanyak Rp 2 miliar dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi.

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Kejagung: Pelaku Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Sidang-Lanjutan-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (6/3/2023). Dalam sidangnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (6/3/2023). Dalam sidangnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa Putra akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3). Nasibnya akan ditentukan jaksa penuntut umum (JPU).  Seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), berkaca dari tuntutan yang diterima anggota ‘gengnya’, Teddy Minahasa Putra sepertinya akan dituntut lebih dari 20 tahun penjara oleh JPU. Dalam kasus sabu mantan Kapolda Sumbar ini, mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dituntut 20 tahun.  Istri siri Teddy yaitu Linda Pujiastuti dituntut 18 tahun, dan mantan Kapolsek Kali Baru Kompol Kasranto dituntut 17 tahun. Sementara mantan anggota Polsek Kalibaru Aiptu Janto Situmorang dituntut 15 tahun. Sementara dua terdakwa warga sipil yaitu Syamsul Maarif dituntut 15 tahun dan Muhammad Nasir alias Daeng selama 11 tahun.  “Pembacaan tuntutan di Ruang Sidang Mudjono, pukul 09.00 WIB,” bunyi pernyataan di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, dikutip Kamis, untuk sidang tuntutan Teddy Minahasa Putra ini.  Diketahui, Teddy Minahasa merupakan salah seorang terdakwa perkara penilapan dan peredaran barang bukti sabu hasil tangkapan anggotanya, AKBP Dody Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi.  Kasus ini bermula saat Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu. Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, diduga memerintahkan Dody untuk menukar sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.  Seluruh terdakwa dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Teddy Minahasa Akan Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220930-WA0041.jpg" alt="Pakar psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel hadir sebagai saksi ahli persidangan kasus pencabulan Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel hadir sebagai saksi ahli persidangan kasus pencabulan Mas Bechi. Grace Natashia/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perintah Teddy Minahasa kepada bawahannya, Dody Prawiranegara soal tukar sabu dengan tawas dinilai multitafsir dan relatif. Hal itu lantaran adanya emoji yang menyertai perintah Teddy tersebut. Hal itu disampaikan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (16/3).  Mulanya, Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Anthony Djono menanyakan soal dua cuplikan percakapan antara Teddy dengan Dody. Pada gambar pertama, disebutkan perintah mengganti sabu dengan tawas untuk bonus anggota tanpa emoji.  "Dari gambar yang ditampilkan, apa yang bisa Anda tafsirkan?" tanya Anthony.  Menjawab hal itu, percakapan pertama, kata Reza merupakan komunikasi vertikal, yakni antara atasan dan bawahan. Menurutnya, percakapan tersebut memiliki makna atau niat jahat yang absolut.  "Menurut saya dengan melihat dua potongan komunikasi ini absolut, perintah, di dalamnya mengandung kriminal inten, niat jahat," ucapnya.  Setelah itu, Kuasa Hukum Teddy kemudian menanyakan kembali dengan percakapan yang sama, tapi disertai emoji tertawa.  "Kalau begini bentuknya, dengan kalimat yang sama persis, tapi ada emotikon, ini yang real, bagaimana saudara menafrsirkannya?" tanya Anthony.  Melihat percakapan yang disertai emoji itu, Reza punya pendapat berbeda dengan yang pertama. Ia menerangkan makna kalimat tersebut menjadi berubah lantaran adanya elemen emoji yang ditambahkan. Hal itu ia kaitkan dengan teori dalam ilmu psikologi yang biasa disebut dissonance.  Sehingga, katanya, makna kalimat tersebut menimbulkan ketidakharmonisan, tidak linier, atau tidak sejalan.  "Tadi saya katakan berdasarkan riset, dan juga sudah dijadikan sebagai kebijakan di lembaga yudisial di negara lain, tidak bisa kita pisahkan atau nihilkan elemen emoji dalam percakapan tersebut," tegasnya.  Kemudian, Anthony meminta penegasan arti dari kata tersebut kepada Reza.  "Begitu ditampilkan emoji tertawa, tafsiran saya atas pesan yang pertama menjadi relatif. Tidak lagi absolut seperti tadi, tapi menjadi relatif. Artinya multitafsir. Apakah bercanda ataukah lainnya. Ini yang jelas menjadi relatif," jelasnya.  "Namun, di bawahnya ada 3 emoji lain yang mengindikasikan bahwa pesan pertama ditangkap atau ditafsirkan secara linier oleh pihak kedua bahwa ini situasinya tidaklah seabsolut yang saya katakan tadi," pungkas Reza.  Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan Linda Pujiastuti, Syamsul Maarif, dan Dody Prawiranegara untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.  Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.  Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan Linda Pujiastuti.  Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Reza Indragiri Jelaskan Emoji Tertawa dalam Perintah Teddy ke Dody

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Linda-Pujiastuti-alias-Anita-bersama-Irjen-Teddy-Minahasa-ist.jpg" alt="Linda Pujiastuti alias Anita bersama Irjen Teddy Minahasa (ist)" width="100%">
<figcaption>Linda Pujiastuti alias Anita bersama Irjen Teddy Minahasa (ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Linda Pujiastuti mengaku bahwa nama lainnya, yaitu Anita diberikan oleh Teddy Minahasa. Hal itu ia ungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  Mulanya, Hakim Anggota bertanya mengenai adanya nama Anita sebagai nama lain dari Linda Pujiastuti. "Linda Pujiastuti aliasnya lain sekali, Anita, ini nama apa Anita ini? Nama sehari-hari saudara atau nama?" tanya hakim dalam persidangan, Rabu (15/3).  Menjawab hal itu, Linda mengucapkan bahwa nama Anita diberikan Teddy sejak tahun 2005 untuk memanggil dirinya. "Pak Teddy itu yang ngasih nama itu, Anita. Jadi nama saya Linda Pujiastuti, saya kenal dia, Pak Teddy panggil saya Anita," ucapnya.  Namun begitu, ia mengaku tidak mengetahui alasan di balik Teddy Minahasa memanggilnya dengan nama Anita. "Saya nggak tau, dia selalu panggil saya itu Anita," tegas Linda.  Untuk diketahui, dalam perkara ini, Linda Pujiastuti (Anita) didakwa bekerja sama dengan Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan Dody Prawiranegara untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.  Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.  Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Linda. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan Teddy Minahasa.  Linda dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Linda Sebut Nama Aliasnya Anita Diberikan Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar hari ini, Rabu (15/2) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  Adriel Viari Purba, selaku Kuasa Hukum Dody Prawiranegara menghadirkan empat saksi yang meringankan kliennya dalam persidangan kali ini.  "Dua Saksi fakta Irjen Pol. Purn. Maman Supratman, ayahanda AKBP Dody dan Ibu Rakhma Darma Putri, istri AKBP Dody) yang meringankan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/3).  "Dua saksi ahli, ahli pidana dan ahli psikologi klinis," sambung Adriel.  Untuk diketahui, dalam perkara ini, AKBP Dody Prawiranegara didakwa bekerja sama dengan Teddy Minahasa, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.  Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.  Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Dody. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan Teddy Minahasa.  Dody dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sidang AKBP Dody Kembali Digelar, Ayah dan Istri Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Sidang-Lanjutan-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (6/3/2023). Dalam sidangnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (6/3/2023). Dalam sidangnya beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kembali digelar hari ini, Senin (13/2) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hotman Paris selaku Kuasa Hukum Teddy Minahasa menghadirkan lima saksi yang meringankan kliennya dalam persidangan kali ini.  "Mereka hadir menyaksikan pemusnahan dan melihat dengan mata sendiri bentuk nyata dari sabu tersebut waktu dimusnahkan. Bahkan ada juga yang melihat sebelum dimusnahkan," ujar Hotman menerangkan tujuan kehadiran para saksi dalam persidangan ini.  Adapun identitas dari para saksi yang dihadirkan adalah sebagai berikut:  1. Jontra Manvi Bakhara (saksi fakta, wartawan Mata Sumbar) 2. Jasman (saksi fakta) 3. Ruby Alamsyah (ahli digital forensic) 4. Elwi Danil (ahli hukum pidana) 5. Jamin Ginting (ahli hukum pidana)  Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.  Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.  Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sidang Teddy Minahasa, Hotman Hadirkan 5 Saksi Meringankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Teddy-Minahasa-Fedrik-Tarigan-7-1.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa memberikan pertanyaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa pe" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa memberikan pertanyaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Bahasa Krisanjaya menjelaskan bahwa kalimat yang disebut Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa kepada Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara soal "Ganti sebagian dengan tawas" maupun "Ganti sebagian dengan Trawas" tak ambigu. Ia menegaskan bahwa kalimat tersebut berarti perintah.  Hal itu diungkapkan Krisanjaya saat menjadi saksi dengan Terdakwa Teddy Minahasa soal peredaran narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (2/3).  Mulanya, Ketua Hakim Jon Sarman Saragih bertanya kepada saksi makna dari percakapan Teddy dengan Dody soal pertukaran sabu dengan tawas.  "Ada di sini perkataan sebagian menyatakan narasi, sebagian menyatakan perintah itu 'ganti sebagian dengan tawas'. Menurut pendapat ahli, ini perkataan yang sudah jelas tidak bermulti tafsir atau intepretasi tadi atau perlu mengajukan pertanyaan kembali atau bagaimana?" tanya Ketua Hakim.  Menanggapi hal itu, dengan tegas saksi menjawab bahwa hal itu tak menimbulkan multitafsir. "Jika hanya itu, maka kata kerja perbuatan ganti tidaklah ambigu. Tidak ada kata lain yang maknanya sama dengan ganti. Ganti itu jelas," ucap Krisanjaya.  Setelah itu, Jon Sarman kembali bertanya pada saksi terkait dengan interpretasi kalimat yang diucapkan Teddy kepada Dody yang menyebut, "Ganti BB (barang bukti) dengan Trawas".  "Kalau dikatakan bahwa 'tukar bb dengan Trawas', itu ambigu?" tanya Ketua Hakim.  "Perintah perbuatannya tidak meragukan, Yang Mulia. Karena masih tukar," tegas Krisanjaya.  Sebelumnya, Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa membantah telah memerintahkan Mantan Kapolres Bukittinggi Dody Prawiranegara untuk menukar sabu dengan tawas. Hal itu ia sampaikan dalam persidangan kasus peredaran narkoba di PN Jakarta Barat.  Mulanya, penasihat hukum Dody menanyakan alasan Teddy memerintahkan kliennya untuk mengganti narkotika jenis sabu dengan tawas.  "Oke, BAP (berita acara pemeriksaan) ahli forensik digital tambahan (pada) 22-11-2022, poin nomor 7 halaman 3, mengenai mengganti bb (barang bukti) dengan tawas, mengapa harus tawas?" tanya PH kepada Teddy.  Kemudian, Teddy menjawab bahwa saat itu dirinya menyebut Trawas, bukan tawas. Trawas itu sendiri merupakan nama tempat di Mojokerto.  "Yang benar itu Trawas," jawab Teddy.  "Iya, Trawas. Saya cek Trawas itu kecamatan," balas kubu Dody.  Lantas Teddy menuduh bahwa ahli digital forensik merekayasa BAP-nya. Ia meminta agar hal itu ditanyakan ke ahli tersebut, yakni sabu diganti dengan tawas atau Trawas.  Tak puas dengan jawaban Teddy, PH Dody kemudian menanyakan arti trawas. Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih yang melihat ketegangan terjadi di ruang sidangnya kemudian menengahi dan menanyakan perintah ke Dody itu itu mengganti sabu dengan tawas atau Trawas.  Teddy menjawab dirinya menuliskan Trawas saat menuliskan pesan itu ke Dody melalui media sosial WhatsApp.  "Berbeda (tawas dengan trawas), tapi maksud saya menuliskan itu tawas apa Trawas?," tanya Hakim Jon Sarman.  "Trawas," jawab Teddy.  "Baik, kalau yang dimaksud Trawas itu apa sepengatahuan saksi?" tanya Hakim.  "Sebuah kota," timpal Teddy.  Mendengar itu, PH Dody tertawa dan menyebut bahwa berarti perintah Teddy adalah untuk menukar sabu dengan kota atau kecamatan.  "Tawas tersebut digantikan dengan kecamatan?" kata kubu Dody sambil tertawa.

Ahli Bahasa: Ganti Tawas atau Ganti Trawas, Maknanya Tetap Perintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Teddy-Minahasa-Fedrik-Tarigan-6-1.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa naik pitam ketika berhadapan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Adriel Viari Purba, kuasa hukum Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.  Pasalnya, ketika hakim memberikan kesempatan kepada Adriel untuk memberikan pertanyaan pada Teddy sebagai saksi, dirinya terlebih dahulu mengingatkan bahwa Teddy masih punya waktu untuk bertobat.  "Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi secara moril masih ada waktu dan kesempatan untuk bertaubat pada saksi," ujarnya dalam sidang di PN Jakarta Barat, Rabu (1/3).  Mendengar hal itu, Ketua Hakim Jon Sarman Saragih memotong ucapan Adriel karena dianggap sudah di luar kewenangan. Bersamaan dengan itu, Teddy juga naik pitam. Sambil menunjuk Adriel, ia berbicara lantang. "Anda bukan pendeta!" ucapnya yang juga kemudian terkena damprat hakim.  "Semuanya harus tahan diri, ya. Jadi penasihat hukum kita kan sudah sebut tadi sekalinya disumpah, kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan harus kita sumpah untuk keterangan itu kita sumpah lagi," tegas Ketua Hakim.  Menanggapi hal itu, Teddy terlihat berkali-kali mengangguk-angguk di kursi saksi. Sementara Kuasa Hukum Dody melanjutkan pertanyaan yang berkaitan dengan pesan WhatsApp Teddy kepada Dody yang menjadi cikal-bakal kasus peredaran narkoba ini.  Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.  Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.  Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.  Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Diingatkan Ada Waktu Tobat, Teddy Minahasa Naik Pitam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sabu teddy minahasa

Berita Terkini