<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/saiful-rachman-1019898144.jpg" alt="Terlibat Dugaan Korupsi Hibah SMK, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman Kini Berstatus Tersangka. (Dokumentasi Kejati Jatim)" width="100%">
<figcaption>Terlibat Dugaan Korupsi Hibah SMK, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman Kini Berstatus Tersangka. (Dokumentasi Kejati Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Setelah menetapkan Mantan Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tepatnya terkait pengelolaan belanja hibah, barang/jasa, dan belanja modal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun anggaran 2017. Tersangka baru tersebut adalah Saiful Rachman (SR). Ia merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2015 - 2019. Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jawa Timur, Windhu Sugiarto.&nbsp; "Kami tetapkan tersangka SR setelah adanya barang bukti yang mengarah kepada tersangka baru dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa untuk SMK di Dinas Pendidikan Jatim tahun 2017," ujar Windhu, Jumat (12/9). Meski telah ditetapkan tersangka, penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim tidak melakukan penahanan terhadap Saiful Rachman. Sebab, ia sedang menjalani hukuman dari kasus korupsi lainnya. Pada akhir 2023, SR ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. Kasus tersebut merugikan negara hingga Rp 8,2 miliar. "Tersangka masih menjalani proses hukuman dari kasus korupsi lainnya," imbuhnya. Dari kasus korupsi DAK, Saiful Rachman divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya. Dengan ditetapkannya Saiful Rachman, maka Kejati Jatim telah menetapkan tiga tersangka pada kasus korupsi dana hibah SMK di Dinas Pendidikan 2017. Mereka adalah Hudiyono, JT, dan Saiful Rachman. Dugaan korupsi berawal dari proyek peningkatan sarana dan prasarana SMK di Jatim, yang dibiayai melalui tiga pos anggaran, yakni belanja hibah Rp 78 miliar, belanja modal alat/konstruksi Rp 107,8 miliar, serta belanja pegawai Rp 759 juta. Anggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saiful Rachman yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Ia memanggil tersangka JT dan mengenalkannya kepada Hudiyono sebagai pihak pelaksana kegiatan.&nbsp; "SR (Saiful Rachman) memanggil tersangka JT dan mengenalkan kepada H (Hudiyono), Kabid sekaligus PPK. SR menyampaikan bahwa JT adalah pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut," imbuhnya.&nbsp; Kemudian, JT diduga melakukan rekayasa, barang-barang yang dikirim ke sekolah berasal dari stok yang telah tersedia sebelumnya, bukan berdasarkan hasil analisis ataupun memperhatikan kebutuhan riil sekolah penerima. &ldquo;Kegiatan pengadaan dilakukan melalui proses lelang yang dikondisikan agar perusahaan milik JT menjadi pemenang. Akibatnya, banyak barang yang dikirim tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat dimanfaatkan,&rdquo; terang Windhu.&nbsp; Atas perbuatan tersangka, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 179 miliar. Angka ini masih dalam proses finalisasi oleh tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.&nbsp; Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 &nbsp;tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Jatim menetapkan Saiful Rachman sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah SMK, kerugian negara Rp 179 miliar.

Terlibat Dugaan Korupsi Hibah SMK, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman kini Berstatus Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/samanhudi-anwar-768698227.png" alt="DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10)." width="100%">
<figcaption>DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman kemarin (3/10). Pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan. Anggaran itu seharusnya disalurkan tiga termin, tetapi berubah menjadi dua kali. Dalam sidang di PN tipikor tersebut, jaksa menghadirkan enam pegawai dispendik sebagai saksi. &rdquo;Dalam MoU, seharusnya diberikan bertahap tiga kali,&rdquo; ujar Retno, salah seorang saksi. Namun, realitasnya penyaluran dana tidak seperti itu. Dispendik Jatim justru memberikan uang dua kali. Pernyataan itu juga dibenarkan para saksi lain. Sementara itu, Arwana, ketua majelis hakim, sempat kesal kepada keempat saksi. Sebab, mereka mengaku tidak mengetahui peruntukan dana tersebut. &rdquo;Logika saja. Bagian keuangan kok tidak tahu,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Romliyanto, saksi lain, justru sempat mencabut keterangannya ketika diperiksa polisi. Dia merasa tidak pernah memberikan penjelasan sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa. &rdquo;Apakah saudara pernah mengingatkan kepala dinas agar pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola?&rdquo; tanya jaksa Nur Rachmansyah. Romliyanto berdalih tidak pernah melontarkannya kepada penyidik. Dia hanya mengaku pernah berkomunikasi dengan Saiful agar pelaksanaan proyek apa pun dilakukan sesuai dengan prosedur. &rdquo;Tidak spesifik ke proyek tertentu,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Saiful ditetapkan sebagai terdakwa bersama seorang kepala sekolah bernama Eny R. Mereka diduga terlibat dalam penggunaan DAK senilai Rp 16,2 miliar yang tidak sesuai dengan peruntukan. Akibatnya, terjadi kerugian negara Rp 8,2 miliar.&nbsp;(edi/c14/ris)

Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kadispendik Jatim Saiful.

Sidang Dugaan Korupsi Rp 8,2 M di Dispendik Jatim Diwarnai Saksi Cabut Keterangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/dispendik-jatim-739785011.png" alt="DILIMPAHKAN: Petugas mengangkut berkas barang bukti kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman di kantor Kejari Surabaya Rabu (2/8)." width="100%">
<figcaption>DILIMPAHKAN: Petugas mengangkut berkas barang bukti kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman di kantor Kejari Surabaya Rabu (2/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Polda Jatim menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) 2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang kepala sekolah swasta di Jombang, Eny Rhosidah. Mereka diduga ikut terlibat dalam penggunaan dana Rp 16,2 miliar yang tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 8,2 miliar. Kasipenkum Kejati Jatim Windhu Sugiarto menjelaskan, saat menjabat kepala dispendik, Saiful menerima DAK Rp 16,2 miliar pada 2018. &rdquo;Dana itu diperuntukkan pembangunan ruang praktik siswa, konstruksi atap, dan pengadaan mebel di 60 sekolah,&rdquo; katanya. Namun, penggunaan sebagian dana itu tidak sesuai ketentuan dan peruntukan. Ada pembangunan yang tidak dilaksanakan. &rdquo;Setelah dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP), ternyata ada potensi kerugian negara Rp 8,2 miliar,&rsquo;&rsquo; jelas Windhu. Sementara itu, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto mengatakan bahwa DAK digunakan secara swakelola oleh tiap sekolah. &rdquo;Namun, ternyata prosesnya tidak seperti itu,&rdquo; tuturnya. Untuk pengadaan material rangka atap dan mebel, pelaksanaannya diambil alih Eny. &rsquo;&rsquo;Modusnya, setiap sekolah penerima anggaran diminta menyerahkan sebagian uang,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dalam prosesnya, terjadi kecurangan dalam pembelian berupa penggelembungan harga hingga tiga kali lipat harga asli. Mereka juga tidak menyerahkan bukti pembelian asli. Sekolah hanya diberi bukti invoice kosong yang dikirim melalui pos. Kemarin Saiful dan Eny beserta barang bukti dibawa penyidik Polda Jatim ke kantor Kejari Surabaya sekitar pukul 12.00. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, keduanya ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. &rsquo;&rsquo;Setelah ini kami segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sementara itu, Saiful menolak berkomentar saat dikonfirmasi ketika dibawa ke rutan. Dia tidak menjawab pertanyaan ketika dibawa petugas menuju mobil tahanan.&nbsp;(gas/edi/c7/ris)

Polda Jatim menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK.

Saiful Rachman , Eks Kadispendik Jatim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DAK Rp 8,2 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kepala-dinas-pendidikan-jatim-saiful-rachman-telaten-layani-kritik_m_144668.jpeg" alt="SABAR: Kepala Dispendik Saiful Rachman di ruang kerjanya. Sepedas apa pun kritikan publik, dia tetap bersabar menghadapinya." width="100%">
<figcaption>SABAR: Kepala Dispendik Saiful Rachman di ruang kerjanya. Sepedas apa pun kritikan publik, dia tetap bersabar menghadapinya.</figcaption>
</figure>Komunikasi adalah kunci pemecahan setiap masalah. Prinsip hidup itulah yang diterapkan Saiful Rachman. Melalui status Facebook, dia mampu menyosialisasikan program pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) contohnya. Panen kritikan tetap dihadapinya.  EDI SUSILO, Surabaya   &rdquo;SAYA tidak gila pujian. Saya lebih baik dikritik. Jika memang ada kebijakan yang kurang pas,&rdquo; Kalimat tersebut diucapkan Saiful Rachman saat ditemui Jawa Pos di ruangan kerjanya di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Jalan Gentengkali No 33, pada Selasa (11/7). Ya, pekan-pekan terakhir ini Saiful memang pejabat di Pemprov Jatim yang paling sering dikritik. Maklum, itu tidak lepas dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK. Untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait penerimaan siswa baru tersebut, Saiful memanfaatkan media sosial Facebook. Melalui akun pribadinya, Saiful terus menginformasikan perkembangan PPDB. Mulai tahap sosialisasi, simulasi, pendaftaran, hingga pengumuman. Semua tahap tersebut dia curahkan ke jejaring media sosial (medsos) ciptaan Mark Zuckerberg itu. Berdasar pantauan Jawa Pos, selama putaran PPDB saja, Saiful telah menuliskan 26 status. Terhitung sejak 19 Juni&ndash;11 Juli. Hampir setiap hari dia melakukan update perkembangan PPDB. Dia memilih jejaring tersebut lantaran semua orang kini terhubung dengan media sosial. Karena itu, dia merasa langkah tersebut efektif. Tidak perlu mengumpulkan banyak kepala SMA/SMK untuk menyampaikan sosialisasi. Tidak perlu ribet dengan surat-menyurat. Melalui media sosial, komunikasi bisa dilakukan. Cepat pula. Pria kelahiran 3 Mei 1959 itu juga berkeyakinan bahwa media sosial membuatnya lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan PPDB. Prediksi Saiful rupanya tidak meleset. Respons wali murid yang mendaftarkan anaknya ke bangku SMA/SMK demikian besar. Saban hari dia ratusan like, share, dan komentar selalu membanjiri statusnya. Kiprah Saiful untuk menyosialisasikan program melalui media sosial itu sebenarnya bukan hal baru. Sejak menjabat kepala dispendik pada April 2015, dia telah mulai membuat akun di berbagai media sosial. Mulai Facebook, Twitter, hingga Instagram. Tujuannya sama: sosialisasi program. Namun, di antara semua akun media sosial yang dia miliki, Facebook memang paling efektif untuk menyampaikan program. &rdquo;Saat ini Twitter jarang saya pakai. Instagram saya gunakan untuk mengunggah program yang ada fotonya saja,&rdquo; jelasnya, lantas tertawa. Meski efektif, sosialisasi program ala Saiful bukan tanpa risiko. Sebab, setiap status yang di-share dapat berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Komentar setiap hari membanjir. Baik yang santun maupun yang menghujatnya habis-habisan. Hal itu terlihat dari statusnya pada 19 Juni. Saat itu, Saiful menuliskan soal sistem penambahan poin 12,5 yang diperuntukkan siswa yang mendaftar di SMA/SMK satu zona rumah. Status yang diunggah pukul 21.06 tersebut panen kritik. Banyak yang menganggap kebijakan tersebut terlalu merugikan siswa yang tinggal di luar zona. Tidak menghargai prestasi siswa lantaran lebih memperhatikan kedekatan rumah. Tak jarang yang menyindir secara personal. Kebijakannya yang sering dianggap berubah-ubah diduga karena Saiful sedang galau. Di samping yang menghujat, ada pula yang setuju dengan status yang mendapat 1.300 komentar itu. Ada yang menyebut keputusan penambahan nilai tersebut sudah sesuai. Sebab, itu menunjukkan adanya perbedaan antara sistem zonasi dan teknis PPDB sebelumnya. Membaca berbagai kritik tersebut, lelaki penggemar bulu tangkis itu menanggapinya secara santai. Setiap komentar yang membutuhkan kejelasan selalu dia jawab satu per satu. Dengan sabar. Tanpa emosi. Ia menjawabnya ketika senggang, selepas kesibukannya di kantor. Banyaknya komentar yang menghampiri statusnya juga memiliki manfaat tersendiri baginya. Dari komentar tersebut, Saiful dapat melihat apa saja yang dibutuhkan di daerah. &rdquo;Dari setiap status itu, saya bisa melihat lebih dekat masalah apa yang sedang terjadi,&rdquo; tutur doktor bidang manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Malang itu. Dia menyadari mekanisme PPDB SMA/SMK tahun ini memang berat. Penuh risiko. Sebab, diselenggarakan secara serempak di 38 kabupaten/kota se-Jatim dengan sistem online. Sebelumnya, mekanisme PPDB SMA/SMK dijalankan masing-masing oleh kabupaten/kota. Meski begitu, dia meyakini bahwa keputusan menyelenggarakan PPDB secara serentak itu berdampak baik ke depan. Dengan sistem serempak dan online, kecurangan yang selama PPDB masih terjadi di beberapa daerah dapat diminimalkan. Meski terlihat santai menanggapi berbagai kritik, Saiful mengungkapkan bahwa keputusannya untuk tetap aktif bersosialisasi lewat medsos itu sempat membuat keluarga khawatir. Terutama ketika melihat bapaknya dikritik habis-habisan saat mengunggah status. Bagus Satrio Utomo, putra bungsunya, bahkan menyuruh Saiful untuk berhenti nyetatus. Dia tidak tega melihat sang ayah dihujat. &rdquo;Bahkan, karena tidak ingin melihat ayahnya dikritik, anak saya ini sekarang mulai mengurangi aktivitasnya bermedsos,&rdquo; terangnya, lantas tertawa. Tidak hanya mengkritik Saiful secara langsung, beberapa haters bahkan juga berkomentar pedas di akun media sosial sang istri, Diah Cahyaniati Dwi Putrianti. Waktu itu, istrinya sedang mengunggah foto kelahiran cucu pertama mereka. Haters yang tidak dikenalinya itu berkomentar di Instagram bahwa keruwetan PPDB berasal darinya. &rdquo;Gara-gara kakek anak ini, PPDB menjadi ruwet,&rdquo; kenang Saiful menceritakan dengan senyum getir. Saiful mengungkapkan, pilihannya untuk terus menjalin komunikasi itu dimaksudkan untuk&nbsp; membangun kedekatan dengan setiap orang. Dua tahun lagi dia akan purnatugas sebagai PNS. Pada masa tidak mewakili jabatan apa pun itu, Saiful ingin setiap orang yang pernah berkenalan dengannya tetap menjalin hubungan yang baik. &rdquo;Semoga dengan pilihan ini, saya tetap memiliki banyak teman di masa pensiun,&rdquo; terangnya.  Seperti yang diungkapkan Nabilah yang mengomentari status tersebut. &rdquo;Kok aneh ya. Zonasisasi sudah membatasi hak pilih, kok ada pakai tambahan danem. Model nambah danem apa ada contohnya. Lalu menerapkan besarnya tambahan 12,5 itu dasarnya apa. Lalu buat apa anak belajar keras. Mending pindah KK aja,&rdquo; terangnya.   Komentar lain datang dari akun Wahyudi. Dia menuturkan bahwa tambahan nilai tersebut kurang tepat. &rdquo;Mohon maaf pak Saiful, kebijakan menambah point hasil UN sama dengan memberikan subsidi nilai UN kayaknya kurang tepat pak...kayak &rdquo;SUBSIDI SEMBAKO ATAU BBM SAJA&rdquo;,&rdquo; terangnya.   Tidak sedikit yang menyanjung. Seperti ini: &rdquo;Nah ini yang saya maksud angin segar Bapak.. Pemerataan kualitas pasti akan mempengaruhi peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Makasih inovasinya sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah di lingkungan Jatim.&rdquo; tuturnya.(*/c6/git)

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman, Telaten Layani Kritik

saiful rachman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saiful rachman

Berita Terkini

Terlibat Dugaan Korupsi Hibah SMK, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman kini Berstatus Tersangka

Sidang Dugaan Korupsi Rp 8,2 M di Dispendik Jatim Diwarnai Saksi Cabut Keterangan

Saiful Rachman , Eks Kadispendik Jatim Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DAK Rp 8,2 M

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman, Telaten Layani Kritik

Download Aplikasi JawaPos.com