<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/df6435b7-e36c-42fb-8b3c-f98b46533ca0-1797013154.jpg" alt="Penyerahan SAKIP dan ZI Award bagi K/L hingga Pemerintah Kabupaten dan Daerah di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan SAKIP dan ZI Award bagi K/L hingga Pemerintah Kabupaten dan Daerah di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja akuntabilitas instansi pemerintah pada 2025 menunjukkan tren positif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mencatat mayoritas kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat minimal baik. Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Putranto, mengungkapkan bahwa pada 2025 telah dilakukan evaluasi aktif terhadap 94 Kementerian/Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, dan 507 Pemerintah Kabupaten/Kota. &ldquo;Data hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 94 Kementerian atau Lembaga, artinya 98,95 persen, kemudian 35 provinsi atau 92,11 persen, dan 507 kabupaten atau kota, atau 88,39 persen yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik,&rdquo; ujar Erwan dalam acara SAKIP dan ZI Award 2025 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2). Tak hanya itu, terdapat peningkatan predikat pada sejumlah instansi pemerintah. Sebanyak 2 instansi pemerintah naik ke predikat A, 11 instansi naik ke predikat BB, 17 instansi naik ke predikat B, dan 1 instansi naik ke predikat CC. Meski demikian, masih ada beberapa instansi yang mengalami penurunan. Tercatat 1 instansi turun ke predikat BB dan 2 instansi turun ke predikat B. Dengan berbagai perubahan tersebut, komposisi predikat SAKIP nasional pada 2025 terdiri atas 3 instansi dengan predikat AA, 31 instansi berpredikat A, 145 instansi berpredikat BB, dan 399 instansi berpredikat B. Sementara itu, masih terdapat 61 instansi yang berada pada rentang predikat CCC hingga D. &ldquo;Kelompok terakhir ini yang masih memerlukan dukungan kita secara intensif agar dapat naik predikat seperti yang lain,&rdquo; tegas Erwan. Dari sisi nilai rata-rata, capaian SAKIP Kementerian/Lembaga pada 2025 berada di angka 73,61 atau naik 0,78 poin dibandingkan 2024. Rata-rata nilai SAKIP pemerintah kabupaten/kota juga mengalami kenaikan menjadi 64,89 atau meningkat 0,91 poin dari tahun sebelumnya. Namun, untuk pemerintah provinsi, rata-rata nilai SAKIP pada 2025 tercatat sebesar 69,05 atau sedikit menurun 1,71 poin dibandingkan 2024. "Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penambahan fokus evaluasi pada Pemerintah Provinsi," tukasnya. Untuk diketahui, SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem peninjaman kinerja. Melalui SAKIP, setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur dampaknya dengan lebih baik, sehingga setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan. &nbsp;

Kementerian PANRB catat 98,95% K/L dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan SAKIP 2025. Simak capaian akuntabilitas instansi.

SAKIP 2025 Makin Moncer, Kementerian PANRB Catat 98,95 Persen K/L Raih Predikat Minimal Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/SAKIP-1-292990927.jpg" alt="Kota Surabaya meraih predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9/2024)" width="100%">
<figcaption>Kota Surabaya meraih predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9/2024)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Surabaya mencatat sejarah sebagai kota pertama dan satu-satunya di Tanah Air yang berhasil meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9/2024). SAKIP merupakan sistem terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja birokrasi secara rigid dan terukur. SAKIP Surabaya mendapat predikat tertinggi karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi intens menggerakkan birokrasi untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah kota dapat berdampak bagi masyarakat. Sejumlah indikator utama menunjukkan hal tersebut, seperti kesuksesan Surabaya menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, hingga stunting secara signifikan. Pemkot Surabaya juga dinilai melakukan terobosan penting dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menyampaikan bahwa SAKIP sangat membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem manajemen kinerja. "Sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipastikan kebermanfaatannya untuk masyarakat," kata Erwan dalam laporannya. Selain menggunakan AI, indikator lainnya yang diterapkan Pemkot Surabaya adalah mengimplementasikan data driven policy sehingga memberikan dampak pada berbagai prioritas pembangunan. Seperti penurunan kemiskinan, penurunan stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi hingga berbagai indikator pembangunan lainnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/SAKIP-2-568195631.jpg" alt="Kota Surabaya meraih predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9/2024)" width="100%">
<figcaption>Kota Surabaya meraih predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan diserahkan Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Rabu (2/9/2024)</figcaption>
</figure> Erwan menyatakan, Surabaya menjadi salah satu best practice di dalam implementasi SAKIP secara nasional. Meski baru meraih predikat A pada 2022, Surabaya bisa melakukan fast track sehingga meraih predikat AA dalam kurun waktu dua tahun. "Jadi luar biasa untuk Kota Surabaya," jelasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Kota Surabaya, Noer Oemarijati menuturkan, predikat SAKIP AA yang diraih Pemkot Surabaya merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak 2021. Noer menjelaskan beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan Pemkot Surabaya. Seperti program Padat Karya yang telah memberdayakan 35.000 keluarga dan platform belanja perangkat daerah serta ASN Surabaya yang melibatkan 4.200 usaha rakyat di kampung-kampung. Pemkot Surabaya juga memiliki akurasi data by name by address yang menjadi kunci intervensi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan pun sukses ditekan dari 5,23 persen (2021) menjadi 3,96 persen (2024). Demikian pula penurunan prevalensi stunting yang sangat signifikan, dari 28,9 persen pada 2021 menjadi 1,6 persen pada 2024. &ldquo;Program dan kinerja ni diapresiasi oleh Kemenpan-RB karena berdampak signifikan, terutama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Noer menjelaskan bahwa berbagai langkah inovatif, termasuk digitalisasi sistem di seluruh lini pemerintahan juga terus dilakukan. Inovasi teknologi kecerdasan buatan (AI) pun mulai diterapkan untuk mendukung kinerja pemerintahan. Dia menjelaskan, sebelum Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjalani masa cuti, ia memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemkot hingga meraih predikat SAKIP AA. "Sebelum cuti, Pak Eri memberikan amanah kepada seluruh aparatur Pemkot Surabaya untuk bekerja fokus, terukur, dengan inovasi serta digitalisasi yang memudahkan masyarakat,&rdquo; ujar Noer. Bahkan, kata dia, arahan strategis dari Eri Cahyadi tersebut diwujudkan dalam perjanjian kinerja yang melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga staf. Setiap kinerja pun harus terukur dan diarahkan untuk mencapai visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan.

Pemkot Surabaya melakukan terobosan menggunakan teknologi AI dalam mengintegrasikan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi.

Gunakan Teknologi AI, Surabaya Jadi Kota Pertama Indonesia Raih SAKIP 'AA'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Untitled1-861908419.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian. (Humas Menpan RB)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian. (Humas Menpan RB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemendagri yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. &rdquo;Kami apresiasi kinerja Kemendagri karena Indeks RB yang terus meningkat dan puncaknya pada 2023 mendapatkan predikat A. Begitu juga Indeks SAKIP yang terus meningkat dan terakhir predikat BB. Nilai Kemendagri ini telah diatas rata-rata nilai RB dan SAKIP kementerian/lembaga pada 2023,&rdquo; ujar Menteri Anas usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (28/06). Menteri Anas mengungkapkan, peningkatan nilai Indeks RB Kemendagri bukan hanya karena penilaian atas implementasi RB General di lingkup Kemendagri yang sudah bagus. Selain itu, didukung kontribusi Kemendagri dalam menjalankan lima fokus RB Tematik. &rdquo;Kemendagri banyak memainkan peran dalam implementasi RB Tematik, khususnya pada fokus pengentasan kemiskinan dan penanganan inflasi, sehingga nilai RB Tematiknya pun cukup besar. Banyak kementerian dan lembaga yang nilai RB-nya turun karena tidak mengimplementasikan RB Tematik,&rdquo; lanjut Menteri Anas. Menteri Anas optimistis, Menteri Tito dan jajaran Kemendagri akan terus mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan atas implementasi SAKIP dan RB. Selain terkait RB dan SAKIP, Menteri Anas pun juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Kementerian PANRB dengan Kemendagri selama ini. Terutama dalam beberapa isu prioritas dan rencana aksi yang saling berkaitan di bidang pelayanan publik, SDM aparatur, hingga reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Untitled-3380888444.jpg" alt="Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SAKIP Kemendagri terus meningkat dalam lima tahun terakhir. (Humas Menpan RB)" width="100%">
<figcaption>Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SAKIP Kemendagri terus meningkat dalam lima tahun terakhir. (Humas Menpan RB)</figcaption>
</figure> &rdquo;Kami optimistis apa yang dilakukan Kemendagri ini dapat berdampak langsung ke masyarakat melalui instrumen pemerintah daerah di seluruh Indonesia,&rdquo; ujar Anas. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar implementasi RB dan SAKIP di Kemendagri berjalan dengan baik. Implementasi itu agar menciptakan birokrat yang profesional. Pelaksanaan RB dan SAKIP di Kemendagri bukan saja memperbaiki internal Kemendagri. Juga berperan mendorong dan melakukan pembinaan, pengawasan, serta perbaikan implementasi RB di pemerintah daerah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Untitled11-128886952.jpg" alt="Kemenpan RB optimistis Kemendagri mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan atas implementasi SAKIP dan RB. (Humas Menpan RB)" width="100%">
<figcaption>Kemenpan RB optimistis Kemendagri mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan atas implementasi SAKIP dan RB. (Humas Menpan RB)</figcaption>
</figure> &rdquo;Implementasi RB dan SAKIP yang baik juga menandai terjadinya perubahan birokrasi yang baik, ditandai dengan nilai RB dan kinerja yang baik juga ditandai dengan nilai SAKIP. Kami berterima kasih atas bimbingan dan pendampingan dari Kementerian PANRB, sehingga penilaian ini dapat mendorong kami berkinerja lebih untuk menciptakan birokrasi yang baik dan tidak mempersulit,&rdquo; ucap Menteri Tito.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam implementasi reformasi birokrasi dan indeks SAKIP kemendagri

Bertemu Menteri Tito, Menteri Anas Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-30-at-18.16.40.jpg" alt="Rektor Unesa Nurhasan (kanan) menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rektor Unesa Nurhasan (kanan) menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Negeri Surabaya (Unesa) meraih gelar juara dalam Penghargaan Mendikbudristek atas Kinerja Anggaran, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Jakarta pada Kamis (30/3).  Dalam penganugerahan tersebut, Unesa meraih prestasi terbaik kedua kategori Perguruan Tinggi Negeri dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan perolehan nilai sebesar 96,11 persen. Penghargaan diterima Rektor Unesa Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., dari Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata yang disaksikan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Sekjen Kemendikbudristek Suharti.  Selain itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, serta jajaran pejabat kementerian lain.  Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, prinsip dan orientasi pelaksanaan kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim kepada pemangku kepentingan. Tetapi bagaimana kebijakan atau program tersebut diterima menjadi sebuah capaian dan memiliki kebermanfaatan yang masif.  ”Ini pesan Bapak Presiden (Joko Widodo). Pak Presiden bilang bukan hanya send (mengirim) saja, tetapi deliver (mengantarkan). Itu kuncinya,” ucap Nadiem.  Komitmen seluruh unit dan satuan kerja di Kemendikbudristek untuk melakukan transformasi telah melahirkan sejumlah capaian yang membanggakan. Hal itu tidak lepas dan peran dan komitmen seluruh unit dan satuan kerja salah satunya perguruan tinggi termasuk Unesa.  ”Saya mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen dan kinerja Bapak dan Ibu di semua unit dan satuan kerja telah memastikan program merdeka belajar sesuai dengan prinsip good governance. Berbagai hasil, inovasi dan terobosan selama ini sesungguhnya hasil perjuangan Ibu dan Bapak semua,” ucap Nadiem Anwar Makarim yang akrab disapa Mas Menteri itu.  Penilaian kinerja anggaran pada unit kerja dan satuan kerja itu dimaksudkan untuk mengukur aspek implementasi maupun aspek manfaat atas pelaksanaan anggaran dengan indikator kualitas proses pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan.  Tujuannya, untuk memberikan apresiasi kepada unit kerja dan satuan kerja yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran yang berdampak positif pada kinerja organisasi.  Rektor Unesa Nurhasan mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Unesa sebagai penerima penghargaan kinerja anggaran terbaik tahun 2022. Unesa berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui perencanaan, optimalisasi kinerja, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan mengutamakan pencapaian indikator kinerja utama.  Dia menjelaskan, strategi Unesa dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi penganggaran harus berbasis renstra dan IKU, berpedoman pada standar operasional prosedur dan peningkatan kompetensi SDM unggul. Selain itu, optimalisasi sistem informasi dan perluasan jejaring peningkatan income generating.  Dia menambahkan, prestasi itu sebagai penyemangat Unesa mengawali PTN-BH yang mandiri, akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis, dalam menghadapi tantangan global megatrend 2045.  ”Prestasi ini menjadi motivasi buat kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan transformasi dan terobosan yang bermanfaat ke depan,” ucap Nurhasan.

Diapresiasi Nadiem, Unesa Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220324_185540-1.jpg" alt="Kawasan Tugu Pal Putih Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Tugu Pal Putih Jogjakarta. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, capaian penerapan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Daerah Istimewa Jogjakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia.  ”SAKIP dan RB DIJ telah pada posisi tertinggi. Program-program RB dan SAKIP secara baik telah menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang lain,” ucap Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto seperti dilansir dari Antara di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Jogjakarta, dikutip dari laman resmi Pemda DIJ, Jumat (26/8).  Dalam Evaluasi SAKIP dan RB DIJ oleh Kemenpan RB, Erwan menuturkan, dari serangkaian evaluasi yang dilakukan, DIJ dianggap telah mampu melaksanakan RB dan SAKIP dengan hasil yang sangat baik. Selain menjadi contoh bagi pemerintah daerah, penerapan RB dan SAKIP di DIJ, menjadi rujukan kementerian maupun lembaga yang sedang berupaya untuk memperbaiki RB dan SAKIP.  Mantan Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) itu meminta Pemda DIJ mempertahankan dan terus meningkatkan penerapan reformasi birokrasi dengan berbagai inovasi baru.  ”Kami mendengar ada banyak ide-ide baru yang akan dilakukan. Kami berharap ide-ide tersebut bisa sukses dan berhasil dalam implementasinya. Sehingga, kami bisa mereplikasi dan mengeluarkannya kepada daerah yang lain,” kata Erwan.  Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, reformasi birokrasi di DIJ telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 46 tentang perubahan dari Pangereh Projo ke Pamong Praja. Transformasi tersebut, bukan sekadar istilah tetapi pada upaya mengubah tata pemerintahan dari abdi negara ke abdi masyarakat.  Sultan mengatakan, DIJ siap menjadi role model nasional dan terus menjalin kemitraan dengan daerah lain untuk memaksimalkan reformasi birokrasi dan SAKIP. ”Kami siap untuk mengeluarkan penyebaran dan menjadi mentor bagi instansi provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia terkait penerapan replikasi praktis dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dan SAKIP,” ucap Sri Sultan.

Kemenpan RB Sebut Reformasi Birokrasi di DIJ Tempati Posisi Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/D6A8AE36-AEBD-4E3F-AFE7-C9CF90F960BC.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Sumedang meraih nilai tertinggi ketiga dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Tahun 2021 se-Provinsi Jawa Barat. Itu berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Pada 2021, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperoleh nilai 75,26 atau kategori BB. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar 71,53 poin. Itu berarti, dari 2020 ke 2021 naik sebesar 3,73 poin.  Dengan hasil tersebut, Sumedang berada di Peringkat ke-tiga setelah Kota Bandung dan Kota Sukabumi. Sementara untuk pelaporan kinerja atau dokumen LKIP, Sumedang meraih skor 12,86 poin dari skor penuh 15 poin. Capaian itu membuat Sumedang menempati peringkat terbaik pertama untuk komponen Pelaporan Kinerja dari lima komponen yang dievaluasi.  Hasil evaluasi SAKIP tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman diruang kerjanya, Kamis (21/4). "Selain menempati terbaik ke-3 se-Jabar untuk penilaian SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang menempati peringkat terbaik ke-2 se-Jabar setelah Kota Bandung," kata Sekda Herman dalam siaran persnya.  Dikatakan Sekda, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen penuh Pemkab Sumedang dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). "Dengan meraih poin 68,75  atau Kategori BB, Indeks RB Tahun 2021 naik 2,01 poin dari tahun sebelumnya yakni 66,74 yang menjadikan Sumedang menempati urutan ke-5 di Jawa Barat," ujarnya.  Sekda juga mengapresiasi hasil penilaian yang diraih jajaran Pemkab Sumedang yang berhasil meningkatkan nilai SAKIP dan RB. "Sebagai daerah yang menjadi rujukan dalam transformasi birokrasi dan SPBE, raihan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dan patut kita syukuri," ucapanya.  Meski demikian, Sekda meminta agar perangkat daerah di Kabupaten Sumedang terus berupaya agar Sumedang nilai SAKIP menjadi A di tahun berikutnya. "Saya harap tahun depan Kabupaten Sumedang menjadi daerah yang meraih nilai SAKIP A," ujarnya.  Oleh karena itu, dia memberikan instruksi agar empat komponen penilaian yang lain yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja dapat ditingkatkan pencapaiannya. "Kita menjadi yang terbaik untuk kompenen pelaporan kinerja. Namun masih ada empat komponen lainnya yang harus terus kita genjot agar bisa mencapai Nilai A setahun ke depan," katanya.

SAKIP Sumedang Terbaik Ketiga se-Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/sakip-desa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kemenpan RB menilai, Kabupaten Sumedang sudah melakukan kemajuan dengan hadirnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Desa. Sebab, inovasi itu dipandang benar-benar memberi dampak kepada masyarakat.  ”SAKIP Desa on the track. Sebab, menyentuh langsung aspek-aspek strategis seperti menurunkan angka kemiskinan, stunting. Dan bisa kelihatan, jika Dana Desa di Sumedang digunakan dengan baik,” kata Kamaruddin, Ak.Msc., Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Kamis (17/12).  Pria yang akrab disapa Oding itu mengatakan, penerapan SAKIP Desa ini menjadi selaras dan terarah dengan program-program pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi atau pun nasional. ”Kalau dianalogikan sebagai musik, Sumedang berusaha bermain orkestra dengan benar. Bupatinya (Dony Ahmad Munir), berusaha menjadi komposer yang benar. Menciptakan harmoni dari segala sumber dana yang ada. Intinya, arahnya sudah benar,” tuturnya. Oding mengatakan, instrumen Dana Desa secara nasional cukup besar. Di 2020 sekitar Rp 72 triliun. ”Bayangkan jika semua daerah bergerak seperti Sumedang. Penyaluran Dana Desa lebih tepat sasaran,” ujarnya.  ”Meski memang, penerapan seperti SAKIP Desa ini perlu komitmen bersama. Tidak hanya bupatinya, tapi sampai ke tingkat desanya. Dan tantangan di desa kan lebih kompleks, perlu pemimpin yang benar-benar paham akan jalan pemikiran di tingkat bawah,” sambungnya.    Sementara itu, Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumedang menyambut baik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Desa yang diterapkan di tingkat desa. Sebab, kinerja mereka lebih simpel dan terkontrol karena terafilisasi dengan kabupaten, yang secara otomatis dipantau bupati. ”Alhamdulillah dengan SAKIP Desa, kinerja kami tidak monoton karena semua sudah sistem digital," kata Kepala Desa Kertamekar Kecamatan Tanjungkerta, Karistiana, Kamis (17/12). Dia mengaku, pihaknya dapat dengan mudah memantau target kerja secara berkala. Bahkan, dengan sistem digital, pelayanan publik juga dapat lebih mudah dan tidak bertele-tele.  Menurut dia, SAKIP Desa sangat berperan dalam menekan angka stunting yang menjadi salah satu program unggulan Sumedang Simpati. ”SAKIP Desa menggebrak para kader posyandu, agar tidak lengah. Sebab, kinerja para kader juga akan diberi reward,” ucapnya. Bahkan, sejak kemunculan SAKIP Desa, dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang cukup signifikan. ”Secara otomatis, warga kami pun melek teknologi. Alhamdulillah, ini suatu kemajuan yang dicita-citakan Pak Dony (Bupati Sumedang, red),” katanya. Baca Juga: <a class="d-block" title="Komnas HAM Temukan Bukti Baru, CCTV Tidak Rusak, tapi Tak Ada Rekaman" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2020/komnas-ham-temukan-bukti-baru-cctv-tidak-rusak-tapi-tak-ada-rekaman/">Komnas HAM Temukan Bukti Baru, CCTV Tidak Rusak, tapi Tak Ada Rekaman</a> Sementara itu, Sekretaris Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Ichsan Sopyan mengaku terbantu dengan adanya SAKIP Desa. Sebab, surat menyurat lebih mudah dan pelayanan masyarakat lebih cepat. Menurutnya, SAKIP ini merupakan salah satu program digitalisasi Sumedang. Baik tata kelola pemerintah desa yang berorientasi hasil. Dan akan berbasis kinerja dan bersinergi. ”Meskipun SAKIP itu bagian digitalisasi desa. Namun, dari e-office menyasar pula dinas dan OPD lainnya. Makanya, desa pun di-push untuk punya sistem transparan dan akuntabel,” ucap Ichsan.

Kemenpan RB: SAKIP Desa On The Track 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/sumedang.jpg" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (tengah) saat menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan (kanan). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (tengah) saat menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan (kanan). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Banyak cara yang dilakukan untuk memastikan pengelolaan daerah bisa lebih maju. Terutama, dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kabupaten Sumedang misalnya, Bupati Dony Ahmad Munir membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa.  ”SAKIP Desa mengarahkan pengelolaan keuangan desa lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Dengan begitu, diharapkan dana desa dan sumber keuangan desa lainnya dikelola secara akuntabel dan berbasis kinerja,” kata Dony Minggu (13/12).  Menurut Dony, pelaksanaan SAKIP Desa dimulai sejak perencanaan pembangunan desa. Lalu melaksanakan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja. Sampai pada evaluasi dan pembinaan kinerja. Bahkan, dalam implementasi SAKIP Desa, Pemkab Sumedang juga telah meluncurkan e-SAKIP Desa sebagai aplikasi digital, yang memiliki manajemen berbasis kinerja, berorientasi hasil dan ditetapkan sistemik.  ”Aplikasi ini merupakan sinergitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa yang ditransformasikan menjadi platform digital dengan nama e-SAKIP Desa. Dengan begitu, semua kepala desa bisa bekerja secara efisien dan akuntabel,” ungkap dia.  Di balik perubahan itu, Dony sadar tidak mudah untuk menjalankan SAKIP Desa di tingkat bawah. Oleh karena itu, bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerah pun turun menyosialisasikan di lapangan. Hingga inovasi dan gerakan bersama SAKIP Desa tidak hanya membuahkan hasil di internal pemerintah. Menurut Dony, ada beberapa kabupaten/kota datang ke Sumedang datang, dengan harapan ingin mengimplementasikan SAKIP Desa dan e-SAKIP di daerah masing-masing.  Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman menambahkan, banyak daerah datang ke Sumedang melakukan studi tiru SAKIP Desa. Di antaranya, Kabupaten Jombang, Karawang, Majalengka dan Kota Banjar.  Menurut Herman, SAKIP Desa muncul dilatarbelakangi pengelolaan keuangan di pemerintahan desa, yang dinilai masih belum baik, serta belum berorientasi hasil. Di sisi lain, selama ini berbagai bantuan keuangan relatif besar turun ke desa-desa belum dikelola baik. Sedangkan angka kemiskinan dan stunting Sumedang masih di atas rata-rata Jawa Barat. Maka, SAKIP Desa menjadi upaya terobosan. Menguatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis kinerja, berorientasi hasil dan sinergi pemerintahan kecamatan bersama kabupaten.  ”Targetnya adalah, mengawal Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar aman dari berbagai penyimpangan, dengan cara penguatan perencanaan terukur. Sehingga tercipta tata pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance),” jelas dia.  Realisasinya, Sekda Herman mengarahkan setiap desa fokus membuat perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja akurat, serta melaksanakan evaluasi kinerja berkelanjutan. Semua dilaksanakan terstruktur, sistemik, masif dan integratif berdasarkan Perbub Nomor 153 Tahun 2019 tentang SAKIP Desa, dan Perbup tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Desa.  Implementasinya, diawali dengan tahapan prakondisi dan diseminasi.  Berlanjut tahap sistematisasi. Kemudian, tahap optimalisasi dan terakhir tahap digitalisasi dan evaluasi. Totalitas unsur pimpinan daerah terjun langsung ke kecamatan-kecamatan melakukan diseminasi yang diikuti 270 desa di Sumedang.  ”Terakhir, kami meluncurkan e-SAKIP yang terintegrasi dalam Super App e-Office Desa. Diikuti terbitnya perbup yang mengatur penyusunan laporan kinerja dan evaluasi SAKIP Desa,” tegas dia.  Dia memerinci, SAKIP Desa pada akhirnya berdampak pada meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM), dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, pada 2018 jumlah kategori Desa Mandiri hanya ada satu desa, Desa Maju ada 67, Desa Berkembang 201, dan masih ada 1 Desa Tertinggal. Namun setelah kemunculan SAKIP Desa di Tahun 2019 lalu itu, Desa Mandiri bertambah menjadi 4, Desa Maju menjadi 91, Desa Berkembang 175 dan tidak ada Desa Tertinggal. Hasil lain ditunjukkan capaian penurunan angka kemiskinan dan stunting serta meningkatnya pelayanan publik Kabupaten Sumedang.  ”Alhamdulillah dampak implementasi SAKIP Desa ini sangat signifikan. Angka kemiskinan sebelumya 9,76 persen turun menjadi 9,06 persen. Angka stunting dari 9,7 persen menjadi 8,7 persen. Bahkan, diganjar penghargaan Provinsi Jabar dalam upaya menurunkan angka stunting. Pelayanan publik pun meningkat dari 80,74 persen menjadi 82,27 persen,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UTShPghh2Ak  &nbsp;

Indeks Desa Membangun di Sumedang Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemprov-sulsel-target-sakip-berpredikat-a_m_.jpg" alt="Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan predikat A untuk Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2020. Berbagai upaya dilakukan Untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan memangkas anggaran program nonprioritas atau program yang saling tumpang tindih. "Kami ingin menarik dan memfilter anggaran hingga Rp 677 miliar. Kami sudah datang ke Kemendagri untuk mengusulkan sentralisasi pengadaan anggaran. Sehingga pengawasan lebih mudah," kata Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangan resminya, Rabu (20/2). Pencapaian predikat tertinggi SAKIP akan berimbas dan selaras dengan pencapaian kinerja. Artinya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel akan bekerja keras dengan tidak menyia-nyiakan anggaran untuk keperluan yang kurang maksimal. "Jadi, OPD hanya fokus ke program yang diprioritaskan saja," jelas adik kandung Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman itu. Sulsel sebelumnya hanya memperoleh predikat B untuk SAKIP dan tata kelola daerah. Hal tersebut diungkapkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dalam kunjungan kerjanya di Makassar. "Gubernur dan wagub sudah berkomitmen. Makanya kami juga adakan di Makassar penyerahannya. Ini sekaligus untuk menchallenge pemerintah," tutur Syafruddin, Selasa (19/2). Dengan capaian tersebut, Syafruddin berharap Sulsel dapat melaksanakan program yang efektif dan efisien di tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar target bisa tercapai. Sulsel sendiri didapuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan SAKIP Award 2019 yang dihadiri sejumlah kepala daerah se-Indonesia.

Pemprov Sulsel Target SAKIP Berpredikat A

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sukses-cegah-kebocoran-anggaran-rp-12-t-jateng-terbaik-nasional_m_.jpg" alt="Pemberian penghargaan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Ballroom Hotel Four Points Makassar, Selasa (19/2)." width="100%">
<figcaption>Pemberian penghargaan oleh Menteri PANRB Syafruddin kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Ballroom Hotel Four Points Makassar, Selasa (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sukses mencegah kebocoran anggaran pada APBD 2018 hingga Rp 1,2 triliun. Angka ini, merupakan jumlah yang terbanyak di level Nasional. Atas prestasinya, Pemprov Jateng pun diganjar penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dari Menteri PANRB Syafruddin di Ballroom Hotel Four Points Makassar, Selasa (19/2). Efisiensi anggaran Jateng ini sendiri, merupakan buah manis dari penerapan sistem e-planning dan e-budgeting. Yang diberlakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). &ldquo;Ini merupakan SAKIP Award yang ketiga. Jateng merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat predikat A di wilayah III ini. Namun di wilayah lain, masih ada tiga provinsi lain di Indonesia yang memperoleh nilai A, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan," kata Syafruddin. Dia menambahkan, efisiensi anggaran atas penggunaan SAKIP ini paling besar nilai efisiensinya adalah Provinsi Jateng dan disusul Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Catatan nilai evaluasi Jateng sebelum ini, adalah BB atau setingkat di atas predikat B. Melalui SAKIP, Pemprov Jateng cemerlang memangkas ribuan kegiatan di tahun 2018. Sekitar 80.84 persen kegiatan di Jateng dipangkas. Dari yang semula 4.646 kegiatan, hanya menjadi 890 kegiatan saja. Jateng juga mengembangkan perencanaan kegiatan terintegrasi melalui Government Resources Management System (GRMS). Sementara itu, Ganjar menyatakan keberhasilan meraih predikat A karena pihaknya belajar dari tahun sebelumnya. Jateng juga mencoba menyerap strategi provinsi lain, sehingga mampu mencapai hasil maksimal tahun ini. &ldquo;Tinggal bagaimana komitmen kita semua untuk bersama-sama memperbaiki akuntabilitas dan kinerja,&rdquo; katanya. Namun, Ganjar berujar jika efisiensi anggaran Jateng yang melamapui provinsi lain untuk tidak dilebih-lebihkan. &ldquo;Sebenarnya bukan tidak bagus tingkat efisiensi di provinsi-provinsi lain. Tapi mungkin mereka lebih duluan lebih efisien dibandingkan Jateng,&rdquo; ujarnya menjelaskan. Adapun kiat atau cara tepat untuk melakukan efisiensi anggaran menurutnya, diawali dari perencanaan yang baik; mengukur kinerja; memastikan program-program yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan. ganjar menyatakan, mengukur itu secara teknis itu bukan perkara sulit. Hanya butuh monitoring soal program yang ada dan dilihat bagaimana bentuk kegiatan akhirnya. &ldquo;Kemudian kita kurangi kegiatan-kegiatan duplikasi. Kegiatan yang tidak penting kita kurangi juga dan itu ternyata membuat efisiensi yang tinggi. Kuncinya sebenarnya adalah konsistensi dan rajin memelototi sebuah perencanaan hingga pelaksanaan,&rdquo; bebernya. Dengan diterapkannya SAKIP, maka yang terjadi adalah sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terukur serta akuntabel. Terpenting, SAKIP ini mampu mengurangi kebocoran anggaran. &ldquo;Efisiensi itu bisa kita alihkan untuk anggaran pendidikan, dan kita bisa berikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sumber daya manusia," tambahnya. Pada acara itu, hampir seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah juga turut menghadiri SAKIP Award 2018 di Makassar. Selain Kabupaten Banyumas, Cilacap, Wonogiri, dan Kota Pekalongan meraih penilaian atau predikat BB, sisanya mendapat penilaian B.

Sukses Cegah Kebocoran Anggaran Rp 1,2 T, Jateng Terbaik Nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sakip

Berita Terkini