<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/samanhudi-anwar-2-3771110762.png" alt="VIRTUAL: Secara virtual, M. Samanhudi Anwar mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim dalam sidang di PN Surabaya kemarin (10/10)." width="100%">
<figcaption>VIRTUAL: Secara virtual, M. Samanhudi Anwar mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim dalam sidang di PN Surabaya kemarin (10/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar divonis pidana dua tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus perampokan rumah dinas (rumdin) Wali Kota Santoso. Vonis itu jauh lebih ringan daripada tuntutan lima tahun penjara yang dilayangkan jaksa. Meski demikian, dia tetap membantah terlibat dalam kasus tersebut. Seusai divonis, dia menyatakan banding. Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin (10/10), majelis hakim yang diketuai Abu Achmad Sidqi Amsya menyatakan bahwa Samanhudi terbukti memberikan informasi seputar kondisi rumdin kepada para pelaku perampokan. &rdquo;Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Samanhudi Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan,&rdquo; ujar hakim Abu Achmad Sidqi saat membacakan amar putusan dalam sidang. Salah satu yang menjadi pertimbangan meringankan Samanhudi adalah tidak ikut menikmati uang dan barang hasil perampokan tersebut. Selain itu, Samanhudi dianggap sopan selama sidang. Meski divonis lebih ringan, Samanhudi tetap tidak terima. Dia merasa tidak pernah memberikan informasi kepada para perampok. &rdquo;Saya banding, Yang Mulia,&rdquo; ucap Samanhudi yang hadir secara virtual kepada majelis hakim. Sementara itu, pengacara Samanhudi, Wahyudi Hendrawan, menyampaikan bahwa tidak ada bukti kuat kliennya menganjurkan perampokan. Majelis hakim hanya menggunakan kesaksian salah seorang perampok, Asmuri, untuk membuktikan Samanhudi bersalah. &rdquo;Mahkamah Agung menyatakan, bila hanya satu alat bukti, hakim jangan menggunakan keyakinannya untuk memutus,&rdquo; jelas Wahyudi. Menurut dia, vonis yang jauh lebih ringan itu membuktikan bahwa hakim masih ragu dalam memutuskan Samanhudi bersalah. &rdquo;Namun, kami tetap menghormati putusan majelis hakim,&rdquo; katanya. Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) memilih pikir-pikir atas vonis tersebut. Sementara itu, empat di antara lima perampok rumdin tersebut, yakni Mujiadi, Ali Jayadi, Asmuri, dan Okky, divonis pidana lima tahun penjara. Satu pelaku lagi masih buron. Sebagaimana yang diketahui, perampokan itu terjadi pada 12 Desember 2022. Dalam aksinya, kawanan perampok berhasil menggondol uang Rp 800 juta dan sejumlah perhiasan. Mereka juga sempat menyekap Wali Kota Blitar Santoso.&nbsp;(gas/c14/ris)

Mantan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar divonis pidana dua tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus perampokan

Divonis 2 Tahun dalam Kasus Perampokan Rumah Dinas, Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Melawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/sidang-samanhudi-2998422443.png" alt="LANJUTAN SIDANG: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi saat menjalani sidang di PN Surabaya secara virtual kemarin." width="100%">
<figcaption>LANJUTAN SIDANG: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi saat menjalani sidang di PN Surabaya secara virtual kemarin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar membela diri. Terdakwa dalam kasus perampokan di rumah dinas wali kota itu mengaku tidak terlibat. Hal tersebut diungkapkan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin. Di hadapan majelis hakim, kubu Samanhudi juga minta dibebaskan dari semua tuntutan. Dalam sidang tersebut, pengacara Samanhudi, Dewi Renggani, menyatakan, kliennya tidak pernah memberikan informasi situasi rumah dinas kepada para perampok seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). &rsquo;&rsquo;Dalam persidangan, tidak ditemukan fakta yang kuat kaitan antara perampokan dan Samanhudi. Kami tidak menemukan bukti dalam pernyataan JPU. Mereka hanya menghubungkan dengan membuat teori sendiri,&rsquo;&rsquo; kata Dewi. Hal berbeda diungkapkan JPU Syahrir Sagir. Dia menyatakan, berdasar fakta persidangan terungkap bahwa Samanhudi terlibat perampokan. Yakni, memberikan informasi situasi dan kondisi rumah dinas kepada para perampok ketika masih sama-sama mendekam di Lapas Sragen. &rsquo;&rsquo;Sehingga timbul kehendak dari para pelaku untuk merampok rumah dinas tersebut pada dini hari sesuai keinginan terdakwa sebagai penganjur,&rsquo;&rsquo; ujar Syahrir. Sebagaimana diketahui, sebelumnya JPU menuntut Samanhudi pidana lima tahun penjara. Samanhudi terbukti memberikan informasi kepada para pelaku, antara lain, Mujiadi, Ali Jayadi, Asmuri, dan Okky Suryadi, yang melakukan perampokan rumah dinas wali kota Blitar yang dihuni Wali Kota Santoso. Dalam aksi itu, Samanhudi berperan memberi tahu kondisi rumah dinas, jumlah petugas satpol PP yang berjaga, letak kamera CCTV, hingga letak penyimpanan uang.&nbsp;(gas/c12/ris)

Mantan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar membela diri. Terdakwa dalam kasus perampokan di rumah dinas wali kota itu mengaku tidak terlibat

Kasus Perampokan Rumah Dinas, Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Minta Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/2_1.jpg" alt="Petugas melakukan tes usap antigen kepada pengendara yang di Jakarta–Cikampek. Fakhri Hermansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan tes usap antigen kepada pengendara yang di Jakarta–Cikampek. Fakhri Hermansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Blitar Santoso mengaku sulit membayangkan bahwa mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar terlibat kasus perampokan yang menimpa dirinya saat di rumah dinas, dikutip dari ANTARA.  "Saya tidak bisa sampaikan, karena memang itu kondisi yang sulit saya bayangkan. Tidak pernah terbayangkan," katanya di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (28/1).  Ia pun tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Dirinya bahkan tetap menghormati Samanhudi Anwar, sebab dahulu pernah bersama-sama memimpin Kota Blitar.  Bahkan, dirinya juga mendoakan agar Samanhudi Anwar diberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar.  "Saya tetap hargai beliau. Ketika beliau jadi Wali Kota, saya jadi Wakil Wali Kota. Ketika di DPRD, saya di sekwan (sekretaris DPRD). Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar," tuturnya.  Ia juga mengucapkan terimakasih banyak atas kerja keras kepolisian baik dari Polda Jatim dan jajarannya termasuk Polres Blitar Kota. Sedikit demi sedikit peristiwa yang menimpanya secara pribadi bisa terungkap.  "Saya perlu menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga khususnya kepada Kapolda Jatim beserta jajarannya termasuk Kapolres Blitar Kota dan seluruh jajaran yang kerja keras. Peristiwa yang menimpa saya pribadi sedikit demi sedikit terkuak," ucap dia.  Dirinya juga berharap dengan sudah terkuak nya kasus perampokan di rumah dinas itu, masyarakat di kota ini menjadi lebih kondusif.  "Harapan saya masyarakat Kota Blitar semakin tenang. Yang penting kami tetap menjaga bagaimana kondusivitas Kota Blitar, lebih-lebih menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden. Saya berharap situasi dan kondisi di Kota Blitar tetap aman dan kondusif karena peristiwa yang menimpa saya pribadi sudah ditangani oleh pihak-pihak profesional," imbuh dia.  Ia pun berharap polisi juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya yang hingga kini masih menjadi buron.  "Kami juga masih tetap bersabar. Dua pelaku masih dalam pengejaran. Identitas-nya sudah diketahui, tapi butuh waktu karena kelihaian-nya dalam menghilangkan jejak. Kita berdoa bersama mudah-mudahan dengan terkuak gamblang, masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa," ujar dia.  Santoso mengatakan dirinya mengetahui kabar terkait penangkapan mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar dari media. Ia juga tetap berpikir positif.  Ia pun mengaku belum pernah bertemu setelah Samanhudi Anwar keluar dari lapas. Ia divonis lima tahun penjara setelah terbukti sah menerima suap Rp1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama.  "Jadi, karena kesibukan, saya belum (bertemu). Tapi saya tetap berpikir positif, beliau mantan atasan saya tetap kita hormati," tambah Santoso.  Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Senin, 12 Januari 2022. Tiga orang anggota Satpol PP Kota Blitar disekap pelaku. Selain itu, Wali Kota Blitar Santoso dan istri tidak luput dari aksi penyekapan itu.  Dalam kasus tersebut, pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta serta perhiasan milik istri Wali Kota Blitar.

Wali Kota Blitar Tak Percaya Tindakan Samanhudi Anwar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Eks-Walkot-Blitar-Ditangkap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan, di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso pada Desember 2022. Ihwal adanya hal ini dikatakan Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto.  "Pada penyampaian pertama saya bilang masih ada episode berikutnya untuk kasus ini dan pukul 03.00 WIB, kami menangkap mantan Wali Kota Blitar berinisial S terkait keterlibatannya dalam kasus 'curas' (pencurian dengan kekerasan) di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso," kata Toni Harmanto di Surabaya, dikutip dari Antara Jumat (27/1).  Toni mengatakan, penangkapan tersangka Samanhudi Anwar dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku yang sebelumnya ditangkap jajaran Polda Jatim.  "Kami pastikan mereka bertemu dan berkomunikasi di satu lapas dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan bahkan waktu yang baik untuk melakukan aksi di rumah dinas itu," kata Kapolda.  Sementara itu, tersangka Samanhudi Anwar saat dibawa aparat kepolisian mengelak bahwa aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Santoso merupakan balas dendam.  "Apa? saya tidak tahu, siapa yang balas dendam," katanya.  Atas tindakannya, Samanhudi Anwar dijerat pasal 365 juncto pasal 56 KUHP karena membantu melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan berkaitan lokasi, termasuk waktu dan kondisi rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso.  Sebelumnya, jajaran Polda Jatim telah membekuk tiga orang pelaku perampokan yang menjalankan aksinya di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso. Ketiganya berinisial NT, AJ, dan AS ditangkap polisi pada lokasi yang berbeda. Sementara dua pelaku lain sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar jadi Tersangka Perampokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-ultimatum-wali-kota-blitar-dan-bupati-tulungagung-menyerahkan-diri_m_218779.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) saat menggelar konferensi pers pengumuman Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai tersangka, di kantornya Jumat (8/6) dini hari" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) bersama juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) saat menggelar konferensi pers pengumuman Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai tersangka, di kantornya Jumat (8/6) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengultimatum Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo agar segera menyerahkan diri. Ihwal adanya imbauan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, menyusul ditetapkannya Samanhudi dan Syahri&nbsp;sebagai tersangka&nbsp;oleh Tim Satgas Penindakan KPK. "KPK mengingatkan kepada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar agar secepatnya bisa menyerahkan diri atau ada upaya paksa yang akan dilakukan," tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (8/6) dini hari. Hingga saat ini kata Saut, Tim KPK belum sama sekali bertemu dengan Syahri dan Samanhudi. Namun, karena KPK telah menemukan dua bukti permulaaan yang cukup ihwal tindak pidana korupsi yang dilakukannnya, KPK pun menetapakn keduanya sebagai tersangka. "Intinya belum ketemu dan tidak ketemu. Petugas tidak ketemu dengan kepala daerah," tukasnya Saut. "Penetapan dua orang tersangka karena cukup permulaan cukup meski tim belum amankan dua kepala daerah ini itu info terakhir," imbuh juru bicara KPK Febri Diansyah. Sebelumnya,&nbsp;penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan&nbsp;Wali Kota Blitar Muhamad Samanhudi Anwar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka dilakukan setelah sebelumnya, KPK menemukan dua alat bukti permulaaan yang cukup adanya penerimaan uang suap yang dilakukan seorang pihak kontraktor terhadap keduanya. "Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi sore, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung, terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Tulungagung dan penerimaan hadiah atau janji oleh Wali Kota Blitar, terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Blitar TA 2018. KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, " terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat(8/6) dini hari. Selain Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar, KPK penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain sebagai tersangka, antara lain Agus Prayitno (swasta), Sutrisno (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupateng Tulungagung), Susilo Prabowo (swasta/kontraktor), dan Bambang Purnomo (swasta). Sebagai pihak pemberi Susilo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 65 KUHPidana.  Sementara sebagai pihak penerima, terkait perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agus Prayitno dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah&nbsp;dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara terkait perkara Blitar, Muhamad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sebelumnya pada Rabu (6/6) Tim Satgas Penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Dalam operasi senyap tersebut, Tim KPK mengamankan sebanyak lima orang. Mereka antara lain Susilo Prabowo (kontraktor),&nbsp;Sutrisno (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung), Bambang Purnomo (swasta),&nbsp;Agus Prayitno (swasta) dan Andriani (istri Susilo Prabowo). Dalam OTT Ini, dikabarkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar ikut terciduk. Namun, ternyata dikabarkan keduanya lolos dan kabur saat hendak ditangkap. Selain mengamankan beberapa pihak yang diduga melakukan suapa menyuap, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Adapun barang bukti tersebut antara lain uang senilai Rp 2,5 miliar dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, bukti transaksi bank dan catatan proyek. Ihwal adanya operasi senyap ini, awalnya pada pada Rabu (6/6) sekitar pukul 17.00 WIB, tim mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang dari Susilo ke Agung Prayitno melalui Andriani. Penyerahan dilakukan di kediaman Susilo di Blitar. Setelah menerima uang sebesar Rp 1 miliar, Agung meninggalkan rumah Susilo. Saat hendak meninggalkan rumah tersebut, Agung langsung Tim KPK yang sudah menguntit pergerakan para pihak ini. Dalam penangkapan tersebut, tim menyita barang bukti uangsuap sebesar Rp 1 miliar yang dimasukkan dalam kardus. Tim juga mengamankan Andriani. Pada hari yang sama, sebelumnya sekitar pukul 16.30 WIB, Susilo keluar rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 1, 5 miliar dari Maybank untuk diberikan kepada Bambang Purnomo (diduga perantara Wali Kota Blitar) di sebuah toko milik Bambang di daerah Blitar. Selanjutnya sekitar pukul 17.10 WIBSusilo kembali ke kediamannya. ( saat itu tim KPK berada di kediaman Susilo). Selajutnya, sekitar pukul 18.00 WIB, Bambang tiba di rumah Susilo membawa duit Rp 1,5 miliar dalam kardus yang diakuinya diterima dari Susilo. Tim kemudian membawa Susilo, Bambang,&nbsp; dan Andriani ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan. Kemudian Agung dibawa ke Pendopo Pemkab Tulungagung, dan selanjutnya tim mengamankan&nbsp;Sutrisno (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung) sekitar pukul 17.39 WIB. Tim kemudian membawa keduanya ke Polres Blitar untuk dimintai keterangan. Usai para pihak ini dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim membawa&nbsp; Susilo, Agung, Bambang dan Sutrisno ke markas KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dan gelar perkara, KPK pun akhirnya menetapkan enam orang sebagai tersangka. KPK menduga Susilo telah menyuap Bupati Tulungagung melalui Agung seebsar Rp 1 miliiar. Penyuapan dilakukan&nbsp; terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung 2018.&nbsp; "Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut. Susilo kata Saut, adalah salah satu&nbsp; kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di Pemkab Tulungagung sejal 2014-2018. Selain menyuap Bupati Tulungaung, Susilo juga diduga menyuap Wali Kota Blitar melalui Bambang senilai Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp 23 miliar. "Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persennya akan dibagi-bagikan kepad dinas,"pungkas Saut.

KPK Ultimatum Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri

samanhudi anwar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#samanhudi anwar

Berita Terkini

Divonis 2 Tahun dalam Kasus Perampokan Rumah Dinas, Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Melawan

Kasus Perampokan Rumah Dinas, Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Minta Dibebaskan

Wali Kota Blitar Tak Percaya Tindakan Samanhudi Anwar

Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar jadi Tersangka Perampokan

KPK Ultimatum Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri

Download Aplikasi JawaPos.com