<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PGN-Pelanggan.jpg" alt="Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan sosialisasi terkait penggunaan fasilitas energi gas untuk pelanggan rumah tangga. (PGN for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pegawai PGN tengah melakukan sosialisasi terkait penggunaan fasilitas energi gas untuk pelanggan rumah tangga. (PGN for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah terus mengoptimalkan upaya untuk pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga. PGN sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero selaku penerima penugasan pemerintah melaksanakan Gas In pada pelanggan rumah tangga di Kutai Kartanegara secara bertahap mulai 17 Februari sampai dengan Juni.  Area Head PGN Jakarta Sheila Merlianty menjelaskan, sebanyak 2.301 sambungan rumah (SR) telah rampung dibangun dengan dana APBN TA 2020. Persebaran lokasinya mencakup Desa Semangko, Desa Sebuntal, dan Desa Bunga Putih, Kecamatan Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sumber pasokan berasal dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dengan alokasi pasokan sekitar 0,1 MMSCFD.  ”Hal ini merupakan bentuk sinergi dalam grup Holding Migas dalam melayani kebutuhan akses energi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sheila dalam keterangannya, Rabu (24/2).  Jargas rumah tangga, merupakan program yang digagas Kementerian ESDM dan Ditjen Migas guna mengurangi subsidi BBM dan LPG dengan memanfaatkan gas alam domestik yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung.  Di wilayah Kutai Kartanegara, sekitar 5.000 SR yang dibangun dengan dana APBN TA 2019 juga telah dinikmati masyarakat setempat. Saat ini, dioperasikan PT Pertagas Niaga. Kemudian per November 2020, Pertagas Niaga menambah jargas sebanyak 1.176 SR dengan APBN 2020.  ”Kami berharap pembangunan jargas ke depan akan lebih masif. Gas bumi merupakan energi baik yang praktis, efisien, aman, dan stabil 24 jam nonstop untuk penggunaan sehari-hari. Sehingga, rumah tangga mendapatkan manfaat langsung,” ucap Sheila.  Dia menyebut, pihaknya berkomitmen membantu pemerintah dalam mempercepat program jargas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi. Pada 2021, PGN akan membangun jargas dengan dana APBN sebanyak 120.776 SR, serta lebih dari 360.000 SR dengan skema mandiri dan kerja sama.  ”Sedari awal, PGN mendukung secara penuh upaya sinergi pemerintah di bidang energi. PGN selaku operator layanan, mempunyai komitmen tinggi untuk bersama merealisasikan visi nasional ini,” tutur Sheila.  Sebelum Gas In di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilaksanakan sosialisasi terkait berlangganan gas dan keamanan dalam menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari pada 2 Februari.  ”Dalam sosialisasi, disampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan gas bumi, harga gas bumi, tata cara perhitungan dan pembayaran gas bumi, tip penggunaan peralatan gas yang aman, tanggung jawab antara PGN dan pelanggan, serta penanganan saat kondisi emergency. Masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga dan peduli terhadap keandalan infrastruktur gas bumi di lingkungan sekitar,” terang Sheila.  Gas untuk rumah tangga merupakan jenis gas metana berbobot jenis ringan. Sehingga, cepat dan mudah menguap di udara, minim risiko kebakaran, serta efisien untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup perekonomian. Dari sisi makro, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga, tidak membebani neraca perdagangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Kcc1QcNfRYw

Warga Kutai Kartanegara Sudah Bisa Nikmati Jaringan Gas Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PGN-Masak2.jpg" alt="Petugas PGN tengah memeriksa jaringan gas rumah tangga. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas PGN tengah memeriksa jaringan gas rumah tangga. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tetap melanjutkan pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas bumi di tengah keadaan darurat Covid-19. Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah berpengaruh pada beberapa proyek strategis nasional pemerintah yang sedang dijalankan PGN, seperti Jargas melalui penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengungkapkan, pembangunan Jargas rumah tangga pemerintah tetap berjalan dengan standar ketat untuk dan mencapai jadwal yang ditargetkan. Progress pembangunan jargas pemerintah dengan dana APBN sampai April 2020 mencapai 19.099 pelanggan. Sampai bulan April, progres jargas sudah dibangun di 9 Kota/ Kabupaten yaitu Aceh Utara, Dumai, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Proboliinggo, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Mojokerto.  “Progress pembangunan jargas APBN bulan April dalam situasi darurat Covid-19 telah mencapai sekitar 39 persen. Tahun 2020 Kementerian ESDM menugaskan PGN menyelesaikan pembangunan 266 ribu jargas rumah tangga,” ujar Rachmat dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Mengingat proyek ini di dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19, pelaksanaan pembangunan jargas baik ditempat umum maupun di rumah pelanggan mengikuti standard protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang sudah ditetapkan.  “Perkembangan proyek pembangunan Jargas yang dikerjakan PGN saat ini masih berjalan sesuai target. Meskipun terdapat beberapa kendala sebagai dampak COVID-19 antara lain tersendatnya mobilisasi pekerja proyek, material proyek, kesulitan dalam perolehan spareparts peralatan gas karena berasal dari negara terdampak Covid-19, serta terdapat kenaikan kurs US Dollar yang cukup signifikan,” ungkap Rachmat  Namun demikian, mempertimbangkan urgensi proyek-proyek tersebut, PGN tetap berkomitmen melaksanakan proyek-proyek tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar pengembangan infrastruktur gas bumi dan langkah pemenuhan kebutuhan gas bumi masyarakat tidak mengalami keterlambatan.  Rachmat menambahkan PGN melakukan koordinasi dengan BNPB, Ditjen Migas dan Pertamina Group untuk mendapatkan rekomendasi dan dukungan operasional selama masa tanggap darurat Covid-19 untuk distribusi material proyek. Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan internal PGN maupun Pertamina Group terkait dengan penggunaan material stock pada proyek APBN.  “Program Jargas pemerintah menjadi concern PGN, karena program ini merupakan penugasan pemerintah sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam rangka bauran energi nasional. Melalui Jargas, masyarakat dapat menikmati manfaat gas bumi secara langsung, sehingga masyarakat mendapatkan nilai lebih untuk produktivitas sehari-hari. Kami tetap mengupayakan proyek strategis tetap mencapai target pada akhir 2020,” ungkap Rachmat.  Selain itu untuk mengurangi resiko penyebaran Covid - 19, PGN mengeluarkan kebijakan pencatatan pamakaian gas selama status darurat pandemi Covid-19 untuk Pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, serta pembayaran tagihan gas melalui berbagai channel pembayaran online seperti Gopay, Tokopedia, LinkAja, dan Klik Indomaret sehingga pelanggan tidak perlu keluar rumah.  PGN saat ini telah mengelola lebih dari 390 ribu sambungan rumah tangga Jargas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan panjang pipa lebih dari 3.800 KM. Dalam mencapai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yaitu sebesar 4,7 juta SR sampai dengan tahun 2025, PGN dan Kementerian ESDM telah menyusun beberapa program Jargas, tidak hanya didanai melalui APBN akan tetapi juga dana internal PGN dan KPBU.  Adapun tahun 2020 akan dilakukan pengembangan jaringan dengan APBN sebanyak sekitar 266 Ribu Sambungan di 49 kabupaten/ kota dan jargas mandiri dana PGN sebanyak 500 ribu Sambungan pada tahun 2020-2021.

PGN Kejar Target Pembangunan Jargas ESDM di Tengah Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PGAS.jpg" alt="Petugas PGN memeriksa penggunaan gas alam oleh konsumen rumah tangga. (Humas PGN)" width="100%">
<figcaption>Petugas PGN memeriksa penggunaan gas alam oleh konsumen rumah tangga. (Humas PGN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dalam menjalankan perannya sebagai Sub Holding Gas sangat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan target pembangunan Jaringan gas bumi untuk rumah tangga hingga 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025. Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah melalui dana APBN dan PGN melalui program internal berupaya untuk menyediakan energi kompetitif dan bebas subsidi untuk mendukung program penyediaan gas domestik yang terjangkau bagi masyarakat.  Komitmen bersama ini diwujudkan dan sudah dinikmati lebih dari 325 ribu sambungan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 40 kota/kabupaten. Di tahun 2019, pemerintah melalui dana APBN menugaskan PGN untuk membangun sebanyak 78.216 SR di 18 kota/kabupaten. Diharapkan dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur gas bumi ke masyarakat dan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan sehari-hari maka akan semakin besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat khususnya kemudahan akses, tingkat keamanan, ramah lingkungan dan biaya yang lebih kompetitif serta tak kalah adalah masyarakat bisa membantu pemerintah dalam mengkonsumsi energi bebas subsidi untuk ketahanan energi nasional.  Sesuai dengan regulasi, harga gas bumi untuk rumah tangga ditetapkan oleh BPH Migas sebesar Rp 4.250/m3 untuk Rumah Tangga (RT)-1 yang meliputi rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana sekali dan sejenisnya.  Sedangkan untuk RT-2 meliputi konsumen menengah, menengah ke atas, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya sebesar Rp 6.000/m3.  Untuk kebutuhan rumah tangga normal, konsumsi gas bumi berkisar antara 4 – 15 meter kubik sehingga harga jual yang sudah ditetapkan tersebut dalam pemakaian normal tidak akan memberatkan masyarakat.  “PGN sebagai bagian dan kepanjangan tangan peran pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat akan akses energi yang bersih, ramah lingkungan, praktis dan aman akan selalu mengikuti ketetapan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas. Dalam melaksanakan operasional dan layanan kepada masyarakat, kami selalu diawasi dan untuk pelaksanaan good corporate governance, layanan kami di lapangan dilakukan verifikasi secara independen dan transparan, “ujar sekretaris perusahaan PGN, Rachmat Hutama.  Terkait dengan keluhan harga gas bumi di Mojokerto, dapat dijelaskan bahwa keluhan ini terkait erat dengan jeda waktu antara proses percepatan pengaliran manfaat gas bumi ke masyarakat dan proses penetapan harga gas yang membutuhkan waktu penetapan oleh BPH Migas.  Biaya pemakaian gas bumi yang timbul selama bulan-bulan awal pemakaian sebelum penetapan harga, menjadi biaya yang terakumulasi dikarenakan PGN menunggu nilai harga penetapan oleh BPH Migas.  Sejak awal pemakaian gas bumi oleh masyarakat sudah terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya pembelian gas kepada pemasok gas maupun biaya operasi dan pemeliharaan untuk menjaga kehandalan jaringan, serta kegiatan pengelolaan pelanggan.  Untuk menghindari beban tagihan yang besar karena terakumulasi, maka PGN menyediakan program cicilan selama 6 – 12 bulan, namun diwaktu bersamaan juga dengan tetap membayarkan tagihan bulan berjalan.  “Program cicilan ini PGN lakukan sebagai komitmen layanan kepada pelanggan agar selain merasakan manfaat berupa kenyamanan, kemudahan dan keamanan menggunakan gas bumi, masyarakat juga tidak terbebani dengan jumlah tagihan di awal pemakaian saat penetapan harga belum dilakukan. Setelah program cicilan selesai, maka tagihan akan berjalan normal kembali dan seluruh komponen perhitungan harga per meter kubik kami pastikan sesuai dengan ketetapan BPH Migas,” imbuh Rachmat.  Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah dan segenap masyarakat di berbagai kota kabupaten, terutama pelanggan PGN yang terus menggunakan gas bumi, sebagai energi baik yang aman, efisien dan ramah lingkungan. Gas bumi memiliki peran penting dalam bauran energi untuk mencapai kedaulatan energi nasional.  Oleh karena itu, PGN sebagai subholding gas akan terus membangun dan mengembangkan insfrastruktur gas bumi untuk menjangkau wilayah-wilayah baru di berbagai daerah. Selain memperluas jangkauan (accesbility), juga untuk meningkatkan kehandalan pasokan gas (reliability) melalui investasi pembangunan infrastruktur yang besar untuk upaya utilisasi pasokan gas domestik.

Penetapan Harga Gas Bumi PGN Untuk Rumah Tangga Sesuai Regulasi