<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-08-at-11.45.23.jpg" alt="Ilustrasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah kawasan Alun-Alun, Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/11). Novrian Arbi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah kawasan Alun-Alun, Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/11). Novrian Arbi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menganggap pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan atau&nbsp;refuse-derived fuel&nbsp;(RDF) dalam produksi semen membantu mengatasi persoalan sampah dan solusi untuk menurunkan emisi karbon. "Pemanfaatan RDF dalam produksi semen tidak hanya membantu dalam mengatasi persoalan sampah yang kerap menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, tetapi juga merupakan solusi untuk menurunkan emisi karbon yang menjadi penyebab pemanasan global dan perubahan iklim," ujar Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/10). Pemanfaatan RDF juga disebut membantu perusahaan mendapatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan melalui prinsip ekonomi sirkular. Karena itu, SIG melalui anak usaha PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung selama tiga tahun dalam pemanfaatan RDF untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Manufacturing SBI Soni Asrul Sani dan Penjabat (Pj) Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo. Kerja sama pemanfaatan RDF dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) akan dibangun di Desa Sanggrahan, Kabupaten Temanggung, dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap hari, TPST Sanggrahan dapat menghasilkan 65 ton RDF. Selanjutnya, Pemkab Temanggung melalui TPST Sanggrahan akan mengirimkan RDF yang dihasilkan di TPST tersebut ke pabrik semen SBI di Cilacap, Jawa Tengah untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara. "Kerja sama antara SBI dengan Pemkab Temanggung dalam pemanfaatan RDF merupakan bentuk dukungan perusahaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang kerap menjadi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia. Kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah daerah ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan nilai bersama&nbsp;(shared-value), serta menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya sudah mulai dirasakan saat ini," kata Vita. Pengelolaan sampah menjadi RDF dilakukan oleh unit usaha SBI di bidang pengelolaan limbah, yaitu Nathabumi dengan metode&nbsp;co-processing.&nbsp;Metode ini bekerja dengan menjadikan sampah sebagai komponen penunjang atau bahan bakar pada proses produksi semen dalam tanur bersuhu tinggi, sehingga tidak menyisakan residu dan lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan RDF dalam produksi semen sejalan dengan dua strategi pada pilar keberlanjutan SIG, yakni 'Perlindungan Terhadap Lingkungan' yang tertuang dalam SIG&nbsp;Sustainablity Road Map, antara lain pemanfaatan sumber daya terbarukan (berbahan dasar limbah) sebagai bahan baku dan bakar alternatif, serta pengurangan emisi gas rumah kaca. "Kerja sama dengan Pemkab Temanggung dalam pemanfaatan RDF diharapkan dapat meningkatkan substitusi energi panas atau&nbsp;thermal substitution rate&nbsp;(TSR) untuk mendukung SIG dalam mengakselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon&nbsp;scope&nbsp;1 menjadi 515 kg CO2/ton cement eq&nbsp;pada 2030," ungkapnya. Pj. Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo menyampaikan bahwa SBI adalah mitra yang tepat untuk kebutuhan pengelolaan sampah di Temanggung.&nbsp;"Sama seperti di berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi momok di Temanggung. Harapan kami, kerja sama dengan SBI dapat membantu mengurangi beban di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan hasilnya pun bermanfaat untuk perusahaan semen seperti SBI," ucap Hary.

Pemanfaatan RDF juga disebut membantu perusahaan mendapatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Bahan Bakar Alternatif dari Sampah Perkotaan 'RDF' Digunakan dalam Proses Produksi Semen Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-program-bank-sampah-minim-peminat_m_204228.jpeg" alt="KEKURANGAN SDM: Partisipasi warga Malang di Bank Sampah Malang (BSM) masih minim." width="100%">
<figcaption>KEKURANGAN SDM: Partisipasi warga Malang di Bank Sampah Malang (BSM) masih minim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Partisipasi masyarakat Malang terkait program Bank Sampah Malang (BSM) diketahui masih minim. Sejauh ini, tercatat hanya 10 persen dari total warga Malang yang bergabung dengan program pelestarian lingkungan tersebut. Padahal, program BSM sendiri termasuk salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengurangi masalah sampah perkotaan sekaligus bisa menghasilkan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri.&nbsp; Kepala Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Rahmat Hidayat mengatakan, warga yang tergabung dalam Bank Sampah kini baru 10 persen dari total warga Kota Malang. Sementara, nasabah bank sampah yang sudah tercatat saat ini sebanyak 30 ribu, dimana 80 persennya merupakan warga Kota Malang. "Sebanyak 20 persen lainnya warga Kabupaten Malang dan Kota Batu," ujar pria yang juga menjadi penasehat BSM ini, Jumat (13/4). Dia menerangkan, dari 30 ribu nasabah tersebut, rinciannya terdiri dari 581 unit milik masyarakat, 260 unit bank sampah sekolah, 80 unit bank sampah milik instansi, 25 orang pemulung, serta 1.422 nasabah individu. "Setiap hari kami mengolah 5 ton sampah dari nasabah," ungkap Rahmat. Selama ini, lanjut dia, kendala BSM yakni terkait tenaga atau Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan fasilitas seperti alat angkut sampah dan gudang sampah. Apalagi BSM kini masih berbadan hukum koperasi atau swasta. Sehingga pengelolaannya secara mandiri. "Secara hitungan ekonomi kami merugi, karena BSM harus banyak mengeluarkan biaya operasional untuk mengangkut sampah dengan armada yang terbatas," ujarnya. Oleh karena itu, tidak heran jika pihaknya saat ini sangat membutuhkan karyawan lebih untuk mengelola bank sampah yang telah berdiri sejak tahun 2011 lalu itu. "Masyarakat punya peran besar dalam bank sampah. Jika masyarakat punya rasa memiliki terhadap bank sampah, harapannya program ini berkelanjutan. Karena bank sampah ini cikal bakal masyarakat bisa peduli terhadap lingkungan," tutur Rahmat. Di Bank Sampah yang berlokasi di Jalan S Supriyadi No 38 A, Sukun, Kota Malang itu, pihaknya juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana memilah sampah yang baik dan dapat menghasilkan nilai ekonomi.&nbsp; "Kami terus memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang bagaimana memilah sampah. Sebab sampah punya nilai ekonomis jika sudah dipilah," imbuh Rahmat. Beberapa produknya pun sempat diikutkan dalam pameran dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Seperti tas hingga baju.&nbsp; Untuk itu, saat ini DLH Kota Malang masih melakukan kajian tentang bagaimana menjadikan BSM sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga nantinya BSM bisa dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing kecamatan. "Target kami setiap kecamatan ada cabang bank sampah. Selama ini kendalanya keterbatasan tenaga dan gudang sampah. Jika di masing-masing kecamatan ada cabangnya, maka pengelolaan bank sampah lebih efisien," tandasnya.

Miris, Program Bank Sampah Minim Peminat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pendekatan-law-compliance-diperlukan-untuk-atasi-sampah-perkotaan_m_113559.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampah perkotaan menjadi permasalahan pelik yang sangat sulit diatasi. Perlu &nbsp;manajemen pengelolaan sampah yang apik dan modern serta law enforcement yang tegas bagi pencemar lingkungan sehingga menimbulkan efek jera.&nbsp; Ananda Latif, Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia (YPBI) &nbsp;mengatakan bahwa penanganan sampah perkotaan memerlukan pendekatan secara law compliance, yaitu menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap kaidah-kaidah hidup di perkotaan secara apik dan ramah lingkungan.&nbsp; "Dengan begitu &nbsp;masyarakat memperoleh pengertian yang benar tentang perilaku ramah lingkungan yang berkelanjutan,&rdquo; katanya dalam siaran pers Kamis (2/3). &nbsp;Sebelumnya, masalah timbunan &nbsp;sampah berbentuk polysterene foam (PS Foam) atau styrofoam telah mendorong &nbsp;Pemerintah Kota Bandung untuk &nbsp;mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang pelarangan PS Foam.&nbsp; Meski mengakui niat walikota Ridwal Kamil punya tujuan yang baik untuk mengurangi sampah styrofoam di kota Bandung, namun &nbsp; pengguna styrofoam yang biasa digunakan &nbsp;para pedagang makanan harus diberikan alternatif.&nbsp; Menurutnya, hasil survei yang dilakukan YPBI setelah surat edaran diberlakukan mencatat &nbsp;para padagang mengalihkan penggunaan kemasan makanan dari mika plastik yang tebal. Selain &nbsp;harga kemasannya lebih mahal, juga bisa merusak lingkungan.&nbsp; Ananda mengingatkan pentingnya masyarakat &nbsp; didorong &nbsp;memahami mana produk yang bisa merusak lingkungan dan produk yang sudah go green.&nbsp;Intinya, imbuh Ananda, sebuah kebijakan ligkungan juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti dampak ekonomi, sosial dan politik.(nas/JPG)

Pendekatan Law Compliance Diperlukan untuk Atasi Sampah Perkotaan