<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Haris-Azhar-Dan-Fatia-Miftahul-Hayat-2JPG-3030450603.jpg" alt="Hariz Azhar dan Fatia Maulidayanti saat berpidato di depan para pendukungnya usai putusan bebas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2023)." width="100%">
<figcaption>Hariz Azhar dan Fatia Maulidayanti saat berpidato di depan para pendukungnya usai putusan bebas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dituduhkan kepada Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti tidak terbukti. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) membebaskan Haris-Fatia dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Cokorda Gede Arthana bersama hakim anggota Djohar Arifin dan Agam Syarief Baharudin. Setelah melalui persidangan panjang yang memakan waktu lebih kurang delapan bulan, Haris dan Fatia dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan sebagaimana disampaikan JPU. &rdquo;Menyatakan terdakwa Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum,&rdquo; ungkap Gede Arthana kemarin (8/1). Vonis yang sama berlaku untuk Haris. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Haris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. Baik dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsider, maupun dakwaan ketiga. &rdquo;Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan,&rdquo; kata hakim. Putusan itu dibarengi dengan perintah untuk memulihkan hak dan martabat Haris-Fatia. Sebelumnya, JPU menuntut Haris dan Fatia telah melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka menuntut Haris hukuman empat tahun penjara dan Fatia tiga setengah tahun penjara. Majelis hakim menolak tuntutan tersebut. Menurut hakim, podcast atau siniar NgeHAMtam yang dilakukan Haris dan Fatia bukan pencemaran nama baik. Termasuk dengan sebutan lord yang dialamatkan kepada Luhut. Majelis hakim menilai sebutan itu sudah sering digunakan oleh khalayak dan media massa. Lebih dari itu, mereka menilai bahwa lord bukan konotasi buruk, jelek, maupun hinaan terhadap kondisi fisik atau psikis seseorang. Malahan, kata tersebut merujuk pada status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya. Sebagai Menko Marves, Luhut kerap mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo. Termasuk tugas-tugas khusus seperti penanggulangan Covid-19. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa sebutan lord yang ditujukan kepada Luhut tidak dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik. Berkaitan dengan substansi siniar yang mengulas hasil kajian cepat, majelis hakim menilai bahwa itu juga tidak melanggar hukum. Bahkan, hakim menyatakan tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya. Menanggapi putusan tersebut, JPU menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lanjutan. Sementara itu, Haris-Fatia beserta tim kuasa hukum menerima putusan itu. Setelah sidang, Haris menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan buah kerja keras banyak pihak. Terutama tim kuasa hukum, keluarga, serta gerakan sosial yang tidak berhenti menyuarakan perkara tersebut. &rdquo;Menurut saya, ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan,&rdquo; kata Haris. Senada, Fatia mengapresiasi kerja keras semua pihak selama proses hukum di PN Jaktim berjalan. Sambil menahan tangis, Fatia mengatakan bahwa dirinya sempat tidak kuat melalui proses tersebut. Namun, Haris dan berbagai gerakan sosial di luar ruang sidang menguatkan mantan koordinator KontraS itu. &rdquo;Kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar, yang benar-benar sudah berjerih payah, selalu bersolidaritas. Saya harap solidaritas itu tidak hanya berhenti di kami berdua,&rdquo; ucap Fatia. Menurut dia, putusan kemarin menegaskan bahwa semua pihak setara di mata hukum. M. Isnur, ketua tim kuasa hukum Haris-Fatia, menyampaikan bahwa putusan tersebut tidak lepas dari perjuangan kliennya. &rdquo;Ini menjadi contoh kepada rakyat Indonesia, para aktivis, mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan lainnya untuk tidak takut berbicara, untuk tidak takut menyampaikan kritik dan pendapat,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Isnur mengapresiasi majelis hakim yang sudah menerima seluruh argumen tim kuasa hukum Haris-Fatia. Menurut dia, putusan yang dibacakan majelis hakim kemarin sangat jelas dan tegas. &rdquo;Bahwa yang mereka sampaikan adalah kebenaran, yang mereka sampaikan adalah fakta, yang mereka sampaikan adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi yang itu adalah bagian dari jaminan untuk semua orang,&rdquo; bebernya Terpisah, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut. &rdquo;Setiap putusan pengadilan adalah wujud proses hukum yang harus kita hormati,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis. Meski begitu, Luhut menyayangkan sejumlah fakta dan bukti yang dikesampingkan oleh hakim. &rdquo;Untuk selanjutnya, kami percayakan ke jaksa penuntut umum atas proses yang akan ditempuh selanjutnya,&rdquo; jelasnya. (idr/syn/c17/fal)

Majelis hakim PN Jakarta Timur membebaskan Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pesan dari Vonis Bebasnya Haris Azhar-Fatia, Jangan Takut Sampaikan Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-11-at-19.56.05.jpg" alt="Ketua PGRI Jember Supriyono usai menjalani pemeriksaan di Kantor Inspektorat Jember, Selasa (11/8). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua PGRI Jember Supriyono usai menjalani pemeriksaan di Kantor Inspektorat Jember, Selasa (11/8). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono diperiksa Inspektorat Jember terkait kritiknya terhadap pemkab tentang surat keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi guru yang diunggah di media sosial.  ”Saya diperiksa terkait postingan di facebook yang ada kaitannya dengan perjuangan PGRI bahwa SK kenaikan pangkat untuk guru hampir lima tahun tidak terbit,” kata Supriyono seperti dilansir dari Antara.  Supriyono menulis status di akun facebooknya pada 2 Agustus 2020 yakni SK pangkat bagi guru selalu diajukan setiap periode yakni periode April dan periode Oktober, April 2016, Oktober 2016 (nihil), April 2017, Oktober 2017 (nihil), April 2018, Oktober 2018 (nihil), April 2019, Oktober 2018 (nihil), April 2020, Oktober 2020 (……). Lima tahun proses kenaikan pangkat hampir-hampir nihil, ya kalau besok ada pembagian SK guru....ya lumayan daripada tidak sama sekali.  Menurut dia, SK kenaikan pangkat untuk guru hampir lima tahun tidak pernah terbit. Padahal pengajuan sudah dilakukan sesuai prosedur. Pada 3 Agustus 2020, Bupati Jember Faida menandatangani SK kenaikan pangkat 1.624 ASN dan 924 orang di antaranya guru. ”Saya tergelitik ketika bupati menyatakan sudah tanda tangan seribu SK kenaikan pangkat untuk guru. Yang saya pahami, ternyata itu bukan SK kenaikan pangkat, tetapi SK Penetapan Angka Kredit (PAK). Jelas itu berbeda,” kata Supriyono.  Sebagai Ketua PGRI Jember, Supriyono menuliskan kritikan tersebut di media sosial dengan tujuan untuk mendorong Pemkab Jember agar menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para guru seperti kesejahteraan, kenaikan pangkat, dan nasib guru lainnya. ”Itu menjadi kewajiban ketua PGRI yang diberi amanah untuk mengawal persoalan guru. Kami melaksaakan amanah organisasi. Jadi tidak ada niat lain dalam menggunggah postingan itu di media sosial,” kata Supriyono.  Dia menjelaskan, PGRI mendorong Pemkab Jember segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi guru, tidak ditunda lagi. Sehingga, hampir 1000 guru telah menerima SK Penetapan Angka Kredit yang membuat para guru senang, meskipun sebagian SK tersebut ada yang salah ketik dan diperbaiki lagi.  ”Saya menyadari benar bila menyampaikan kritik yang berseberangan dengan pemerintah akan ada konsekuensinya. Saya hanya menjalankan amanah organisasi, tidak ada maksud lain,” ujar Supriyono.  Supriyono mengatakan, pihaknya tidak merasa tertekan dengan pemeriksaan di Inspektorat dan apa yang disampaikan di media sosial akan dilengkapi dengan bukti-bukti.  Sementara itu, Kepala Inspektorat Jember Joko Santoso saat ditanya terkait pemeriksaan tersebut menolak memberi pernyataan dengan alasan masih ada acara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Sampaikan Kritik di Medsos, Ketua PGRI Jember Diperiksa Inspektorat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pentas-seni-alternatif-sampaikan-harapan-ke-pemerintah-selain-demo_m_198581.jpeg" alt="Sebuah pementasan teater yang berjudul" width="100%">
<figcaption>Sebuah pementasan teater yang berjudul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di pagi yang cerah, di sudut sebuah pasar yang ramai beraktivitas, berkumpulah sejumlah anggota masyarakat yang sedang asyik berdiskusi tentang kondisi negara akhir-akhir ini. Seorang mantan TKW, Bu Yuyun yang pernah bekerja di Malaysia, sedang asyik bercerita betapa beruntungnya dia mempunyai seorang presiden seperti Presiden Jokowi, yang telah mengeluarkan banyak program untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain lain. Di samping itu, Bu Yuyun juga berterima kasih karena Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memulangkan 1.428 TKI ilegal di Malaysia, termasuk di antaranya bu Yuyun yang sempat mendapat perlakuan kurang baik dari majikannya. Berbeda dengan Bu Yuyun, pemilik warung tempat berkumpulnya para warga, Yu Dirah justru mengeluhkan kenaikan harga sembako yang berimbas pada penurunan usaha dagangnya. Pernyataan ia didukung oleh Mas Tri selaku pedagang busana awul-awul yang pula mengutarakan kenaikan harga disegala sektor. Cuplikan cerita diatas merupakan intisari cerita dalam sebuah pementasan teater yang berjudul 'PEMIMPI(N)?', yang dilaksanakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang tergabung dalam komunitas pecinta teater yaitu Teater Usmar Ismail, di Semarang kemarin malam. Dalam pementasan tersebut para mahasiswa sengaja mengambil setting cerita dengan mempertontonkan opini masyarakat yang beraneka ragam tentang kenerja pemerintah saat ini. Dalam wawancaranya, sutradara drama tersebut, Rani Kusuma Dewi mengatakan, pentas ini ingin menyampaikan sebuah cerminan realita yang terjadi di tengah masyarakat masa kini. Mereka lebih suka main hakim sendiri dalam menilai kinerja pemerintah tanpa mengetahui secara jelas parameter keberhasilan maupun kegagalan sebuah program pembangunan. "Program-program yang dicanangkan pemerintah itu sudah pasti demi kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat haruslah menghargai dan mendukung program-program tersebut, bukan malah beranggapan negatif, atau bahkan menghinanya," ujarnya, Jumat, (23/1). Pentas seni ini, terang Rani, diadakan sebagai bentuk eksistensi para pegiat teater di kalangan mahasiswa. Merekalebih suka menyampaikan pesan dan kritik sosial melalui sebuah pertunjukan seni daripada melakukan aksi demo yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Melaui pentas seni, kata dia, diharapkan pesan dan kritik yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat luas. "Alangkah baiknya pesan-pesan sosial itu disampaikan dalam kemasan yang indah sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diterima dengan baik oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Pimpinan Produksi, Ana Sutopo. Sikap pro dan kontra terhadap sebuah program pembangunan, merupakan hal yang wajar dalam dinamika masyarakat yang heterogen. Namun dengan adanya pementasan teater ini, diharapkan para penonton dapat menyadari betapa pentingnya sebuah dukungan terhadap setiap program yang telah dicanangkan pemerintah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pentas Seni, Alternatif Sampaikan Harapan ke Pemerintah Selain Demo